JABARCENNA.COM: Parlemen | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label Parlemen. Tampilkan semua postingan

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengikuti meeting virtual yang diselenggarakan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) meeting on Educational and Cultural Cooperation (ECC). Mardani menyatakan, BKSAP bersama negara ASEAN lainnya dalam pertemuan tersebut saling berbagi pandangan untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga, end result memihak kepada para siswa dan siswi di ASEAN secara keseluruhan untuk membangun ‘ASEAN as Single Community’ yang maju. Hal itu disampaikan Mardani di sela-sela pertemuan BKSAP DPR RI dengan AIPA-ECC yang bertajuk “Parliamentary Partnership on Educational and Cultural Cooperation for Sustainable Development”, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

“Fokus yang pertama tentang bagaimana menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan di era Covid-19. Tadi Filipina bagus, dimana perusahaan telekomunikasi mereka diminta untuk meningkatkan CSR-nya, sehingga bisa memberikan kuota internet gratis. Kemudian, tadi Vietnam mendesain kurikulum yang lebih simple. Jadi, bagi BKSAP DPR RI, pertemuan sore ini membuat kita mendapat best practice,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan, BKSAP DPR RI dalam pertemuan itu memberikan pandangan tentang penambahan budgeting di sektor pendidikan seperti yang telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, juga pemberian kebebasan kepada local territory terkait kebijakan buka tutup sekolah hingga wacana penghapusan Ujian Nasional.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Mardani mengajukan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antar negara ASEAN terutama yang bertetangga dalam penyediaan infrastruktur internet. Mardani menyampaikan, gagasan itu selaras dengan AIPA quotes tentang ‘Seamless Connectivity’ untuk suplai penyediaan fasilitas internet khususnya di daerah terluar, terpinggir dan tertinggal (3T) di masing-masing negara.

“Inilah pentingnya AIPA quotes tentang ‘Seamless Connectivity’ Contohnya, beberapa daerah 3T di Indonesia ada yang lebih dekat ke Filipina atau Malaysia. Maka, kita usulkan untuk suplai internet ke daerah 3T itu bersumber dari kedua negara itu. Sebaliknya, warga Filipina yang dekat Sulut mendapatkan fasilitas dari Indonesia. Kita ajukan, demi membangun ‘ASEAN as Single Community’ yang maju,” pungkasnya.


.Iy

Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamudji, S.Ip

JABARCENNA.COM | BANJAR - Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamudji, S.Ip saat di temui di rumahnya, Minggu (17/5/2020) sore. Pihaknya menanggapi tentang penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dilaksanakn sejak tanggal 6 Mei 2020 lalu, ia menilai PSBB di kota Banjar hanya sebatas seremonial saja. 

Tidak hanya itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamudji juga meminta Pemerintah Kota Banjar agar melakukan evaluasi penerapan kebijakan PSBB di kota Banjar terlebih pemerintah berencana akan memperpanjang pemberlakuan PSBB tersebut.

"Saya melihat PSBB pertama ini kurang efektif sehingga harus banyak melakukan evaluasi, sehingga tidak tahu dimana kekurangan penerapan PSBB", Ujar Tri.

Ia juga menambahkan Pemerintah kota Banjar harus lebih Komperhensif dalam penanganan Covid-19, seperti kesiapan dalam bidang Kesehatan dan Ekonomi karena dengan demikian masalah yang terjadi pada saat penanganan bisa teratasi, ucapnya

Penerapan PSBB di tahap kedua nantinya perlu menerapkan sanksi didalam aturannya, supaya masyarakat bisa lebih mengikuti aturan dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah dijalankan dan dilaksanakan secara disiplin.

"Diperlukan sanksi supaya mempunyai rasa disiplin untuk tetap melaksanakan PSBB tahap kedua, namun juga perlu memperhatikan masyarakat saat mengikuti aturan tersebut". ujarnya

Namun sebelum diterapkannya sanksi tegas bagi yang melanggar kebijakan saat diterapkan PSBB tahap kedua, pemerintah kota Banjar harus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan baik, agar kebijakan PSBB ini tidak dianggap main-main. Demikian dikatakan Tri


.Tema

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Anggota DPRD Kabupaten Kuningan salurkan 4.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak gejolak ekonomi akibat pandemi penyakit virus Corona atau Covid-19.

Bantuan sembako tersebut rencananya akan disalurkan di lima Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kuningan.

“Kita akan membagikan sembako, tentunya kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena dengan kondisi seperti ini, banyak warga terdampak dari sisi ekonominya menurun ataupun daya beli masyarakat menurun,” kata Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE saat memberikan keterangan persnya, Selasa (31/3/2020).

Lanjutnya, Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, terutama warga kurang mampu sehingga seluruh anggota legislatif hadir di tengah-tengah masyarakat guna untuk membantu.

“Kita akan membagikan 4.000 sembako, nanti akan didistribusikan oleh semua anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan. Walaupun mungkin jumlah bantuan tidak seberapa dibandingkan jumlah warga Kabupaten Kuningan, semoga bisa sedikit meringankan beban masyarakat,” ucap Nuzul Rachdy 

Apabila nanti kondisinya masih seperti ini, Pihaknya berjanji, semua anggota dewan siap menyisihkan penghasilan atau anggaran yang bukan prioritas, agar dialihkan kepada ketahanan pangan atau pengadaan sembako untuk warga kurang mampu.


(Iwan)

JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Dalam rangka menyerap aspirasi dan inspirasi masyarakat kali ini anggota DPR-RI Heri Gunawan mengadakan reses di STAI Sukabumi.

Acara tersebut diadakan di aula STAI Sukabumi, Selasa (10/3/2020).

Heri Gunawan Mengatakan, Kengiatan ini adalah kegiatan rutin kita menyapa generasi muda Sukabumi, terlebih dalam rangka reses hari ini kita melakukan sosialisasi jaring aspirasi kepada generasi pergerakan milenial disini kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kita lakukan di STAI Sukabumi.

Banyak hal untuk memotivasi milenial Sukabumi, pada dasarnya berpolitik itu bukan mencari perbedaan tapi berpolitik itu bagaimana caranya kita mencari atau menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya, agar kita bisa bersama-sama membangun Sukabumi intinya seperti itu, kata Heri

Tadi pada pelaksanaannya kita coba membangkitkan semangat kawan-kawan jagan ada analog bendera HMI itu kesini tidak, teman-teman HMI itu adalah teman-teman pergerakan yang ingin sebagai mahasiswa dan orang yang beragama Islam ingin belajar berorganisasi.

Tidak sedikit orang-orang yang memiliki warna yang berbeda ada di HMI, Pada dasarnya HMI itu tidak kemana-mana tapi HMI itu ada dimana-mana, tuturnya

Nah, kami ingin kembali membangkitkan hal-hal ini kalo toh dulu mungkin HMI di cap kesalah satu partai politik, tadi kami sampaikan kepada kawan-kawan kalian boleh pegang warna apa saja tapi yang pasti kami berharap sebagai generasi milenial Sukabumi, Mari kita buktikan kalo kalian bisa berkarya yang baik untuk Sukabumi

Harapan saya kedepan kita akan lagi kegiatan, Lama-lama Aspirasi dan inspirasi mereka akan muncul dan ini sebuah tantangan untuk saya agar kita bisa menjawab untuk tindakan. pungkasnya 


Suhendi/Erik S.

JABARCENNA.COM | Sukabumi : Anggota DPR/MPR RI, Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan (dapil ) Jabar IV, Dr. Ribka Tjiptaning, P. AAK melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan berupa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika ke warga masyarakat di Lembur situ, Kota Sukabumi, Sabtu (7/3/2020).

Sosialisasi itu disampaikan dihadapan ratusan peserta Srikandi Demokrasi Indonesia.

Dalam pemaparannya, Ribka memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila.

"apa arti itu Pancasila sebenarnya, Jangan hanya berteori, kalau untuk Pancasila itu orang-orang sudah hafal lah pasti. Tapi bagaimana mengimplementasikan apa sila-sila itu, sila kelima, sila kedua" tanya Ribka

Ketika ada bayi disandra di Rumah Sakit dan ketika ada rakyat miskin ditolak dari Rumah Sakit apakah itu sesuai Dengan Pancasila sila ke-5, Itulah yang harus dimaknai sebetulnya. Dan untuk sekarang lagi isu Corona, itu menggelisahkan semua Rakyat, Padahal kita ini Indonesia sudah dikaruniai tempat atau Geografi yang sangat luar biasa dari Tuhan, Kita juga dianugerahi semua tanaman ada, ungkapnya

Ribka pun menceritakan temuan sang profesor Haeru yang menemukan Anti Virus dari kurkuma yang ada di jahe dan kencur.

Dari dulu flu burung juga sampai selesai isunya tidak ditemukan, sekarang CORONA juga begitu. hanya memang, tetap dijaga imunitas kita dengan makan sayur, makan buah-buahan dan jaga kesehatan, tuturnya



Dalam kesempatan tersebut dilakukannya pula pernyataan sikap dari Srikandi Demokrasi Indonesia dalam menyambut Hari Perempuan Sedunia pada tanggal 8 Maret 2020


Suhendi/Sri Nenkli

JabarCeNNa.com, Banjar - KPU Kota Banjar laksanakan audiensi dengan anggota DPRD Kota Banjar. Kegiatan dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Kota Banjar, Senin,2 Maret 2020.

Kegiatan Audiensi dilaksanakan dalam rangka konsolidasi Institusi dan Kemitraan strategis dan sudah berjalan ke empat (4) kalinya dan diterima oleh Unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Banjar.

Usai Audiensi, Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial M mengatakan, Konsolidasi institusi dan kemitraan strategis ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi besar KPU RI yaitu penguatan kelembagaan dan konsolidasi demokrasi.

"konsolidasi demokrasi tersebut merupakan salah satu upaya KPU dalam merawat spirit demokrasi di kalangan masyarakat agar napasnya terus berlangsung, tidak berhenti hanya karena penyelenggaraan Pemilunya telah usai"Jelasnya.

Menurut Danial, Masyarakat harus banyak dibekali pemahaman mengenai pentingnya daily politic dan literasi demokrasi.

"secara bertahap masyarakat kita akan beranjak dari tipologi pemilih pragmatisme oriented dan emosional apektif menuju pemilih yang rasional kognitif. Dan hanya dengan upaya sungguh-sungguh itulah, demokrasi kita akad jauh lebih beradab",Imbuhnya.

Danial menambahkan, Selain program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ada beberapa program/kegiatan yang direncanakan KPU Kota Banjar dalam rangka mewujudkan cita-citanya, salah satunya adalah workshop tata kelola kelembagaan partai politik.

"selain itu juga ada workshop rekruitmen kader partai politik, Pembentukan relawan demokrasi, KPU Talk dan penelitian terhadap beberapa isu.

Lebih lanjut Danial Menjelaskan, Isu Yang akan diteliti diantaranya Keperempuanan dan Politik, Partisipasi Pemilih, Persepsi masyarakat terhadap money politik, Defisit Demokrasi; Representasi elit, partisipasi warga dan kontrol publik, Pendidikan pemilih.

"itu akan memberikan jenjang politik yang baik bagi masyarakat",pungkasnya.

Diakhir Kegiatan, audiensi di tutup dengan penyerahan penyerahan Buku yang ditulis Oleglh Ketua KPU Kota Banjar yang berjudul 'Napas Kebudayaan Demokrasi sebagai kenang-kenangan serta cinderamata dari masing-masing lembaga, serta penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilu 2019. 

(AO/Humas KPU Kota Banjar).

JabarCeNNa.com, Sukabumi - Acara tersebut dilaksanakan dikampung Bojong lingkung RT 03 RW 01 Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes kabupaten Sukabumi,pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dengan jumlah peserta yang hadir kurang lebih 60 orang.

Yuda Sukmagara mengatakan,"Hari ini adalah Reses pertama saya ditahun 2020 dan antusias masyarakat sangat luar biasa dan memang kebetulan saya sering kesini. Ini adalah bagaimana kita menyerap aspirasi masyarakat supaya pembangunannya tepat sasaran dan tepat bina. 
Kepala desa semua hadir antusiasnya pun luar biasa. Saya senang sekali dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan permintaan-permintaan maka ada tugas untuk saya setelah saya turun di daerah pemilihan ini. Jadi hal ini perlu dijadikan contoh kegiatan didalam komitmen kita kerja nyata untuk masyarakat".

Saat ditanya soal pembangunan perumahan-perumahan didaerah kebon pedes beliau menjawab, "Jadi kebon pedes ini kan masuk dipemukiman dan tata kota jadi memang secara aturan itu boleh dibangun perumahan-perumahan. Hanya saja ada lahan-lahan produktif pesawahan yang dijadikan perumahan yang saya sedikit cukup miris melihatnya karena kita ini perlu mempertahankan ketahanan pangan. 

Pembangunan kita dukung sebetulnya dengan ada perubahan, tetapi jangan sampai nanti komitmen tentang ketahanan pangan apalagi kesawah-sawah produktif, terganggu, jadi itu perlu ada solusi. 

Apabila ada tanah pesawahan yang terkena pembangunan itu harus ada lahan pengganti sebagai komitmen bagaimana masyarakat dan pemerintah ini pun juga mengawal prihal ketahanan pangan.


Kepala Desa Ssagaran Udan Abdullah menambahkan, "pertama tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Kabupaten Sukabumi telah hadir di dapil IV ini dan kebetulan dilaksanakan dikampung Bojong Lingkung Desa Sasagaran Kecamatan Kebon pedes. Sesuai dengan reses itu sendiri adalah menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, apa saja kebutuhan masyarakat kemudian dikemukakan didepan Pa Yuda sebagai ketua DPRD sekaligus dewan dapil IV. Hal ini juga termasuk menyangkut kebutuhan bukan hanya untuk desa Sasagaran tapi untuk satu Kecamatan. Seperti diketahui tadi itu bahwa usulan-usulan aspirasi-aspirasi masyarakat termasuk aspirasi kepala desa dari 5 desa di Kecamatan Kebonpedes ini.

Hal yang dikemukakan tadi pertama menyangkut pengairan bendungan dan yang lainnya, Karena mata pencaharian dikebon pedes ini mayoritas dipertanian, oleh karena itu bendungan dan irigasi itu hal yang penting. Saya kira untuk bisa petani menggarap lahannya kemudian bisa memperoleh penghasilan dari hasil itu, dan infrastruktur lainnya seperti jalan dan jembatan itu sempat diusulkan oleh beberapa warga untuk diakomodir. Harapan saya mudah-mudahan nanti bisa direalisasi oleh dewan kabupaten Sukabumi",pungkasnya.


.Suhendi/Sri Nenkli

Salah satu office boy sedang membersihkan debu di kaca pintu masuk kantor DPRD kota Banjar yang terkunci Rabu (18/12/2019).
JabarCeNNa.com, Kota Banjar - Kantor DPRD Kota Banjar kosong dan tidak ada satupun pegawai baik ASN maupun honorer yang terlihat di dalam nya, hal itu di akibatkan Karena hampir semua pegawai di sekertariat DPRD Kota Banjar sedang ada kegiatan capacity building tahun 2019 Goes to Baturaden, 

Selain kosong pintu kantor wakil rakyat tersebut juga tertutup dan dikunci rapat. 

Salah satu security DPRD kota Banjar yang sedang bertugas mengatakan, para pegawai sekertariat sedang keluar kota ke Baturaden Jawa Tengah. Menurutnya, tidak semua pegawai sekertariat ikut kegiatan ke Baturaden. Diapun membenarkan soal pintu kantor DPRD yang terkunci. 

" Nuju kaluar kota. Tadi mah aya a Dani tapi ayeuna tos uwih," ungkapnya, Rabu (18/12/2019).

Hal itu mebuai tanggapan dari Aktivis pemuda kota Banjar Joko Nurhidayat. Menurut Joko, Dirinya sangat menyayangkan kondisi tersebut. Apalagi kegiatan yang diikuti para pegawai sekertariat DPRD kota Banjar ini di hari kerja sehingga kantor kosong tanpa penghuni dan tertutup pintunya rapat. 

" Ya, saya sangat menyayangkan apalagi sampai dikunci pintunya. Ini kan hari kerja," ujarnya.

Hal seperti ini menurutnya tidak terjadi dikemudian hari. Pasalnya anggaran yang dihabiskan banyak kemungkinan tidak sedikit. Selain itu dia juga mempertanyakan apa output dari kegiatan tersebut?. Dia menganggap kegiatan itu hanyalah penghamburan anggaran.

" Pasti anggarannya tidak sedikit. Kalau menurut saya itu penghamburan anggaran saja," cetus Joko.

Sekertariat DPRD kota Banjar Rachmawati tidak memberikan jawaban apapun Saat dikonfirmasi soal besarnya anggaran untuk kegiatan tersebut. Begitupun saat ditanya berapa pegawai yang ikut kegiatan tersebur diapun tidak memberikan jawaban. 


.AO

Aliansi Wartawan Kuningan berdemo di depan gedung DPRD Kuningan. Foto (Ist)
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Puluhan wartawan dari media cetak, televisi dan online di Kabupaten Kuningan menggelar demo menolak RUU KUHP, di depan gedung DPRD Kuningan, Senin (30/9/2019).

Para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu tersebut menuntut RUU itu tidak jadi di sahkan menjadi Undang-undang karena sejumlah pasal dari RUU KUHP itu berpotensi membatasi kemerdekaan pers.

Seorang jurnalis pakai pakaian menyerupai pocong sebagai simbol matinya kebebasan pers 
"Ini demo untuk menolak RKUHP karena di dalamnya banyak pasal karet yang mengancam kebebasan pers seperti tentang penyerangan atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden," kata Koordinator aksi Iyan Irwandi yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kuningan.

Iyan mengatakan, dari hasil kajian jurnalis Kuningan, sedikitnya ada 13 pasal yang mengancam kebebasan pers. 13 pasal itu, lanjut dia, berbenturan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

"Ini kemunduran demokrasi. Seharusnya wartawan itu tetap bernaung dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers," kata Iyan.

Jurnalis Kuningan juga menyoroti tentang masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis. Iyan menyayangkan kejadian kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi selama aksi demo penolakan RKUHP dan UU KPK baru beberapa hari lalu, seperti di Jakarta dan Makasar.

"Kita juga minta oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan diadili, karena ini masih banyak terjadi," katanya.

Tidak hanya itu, massa juga membuat petisi yang berisi sejumlah tuntutan. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk ditandatangani dan dikirimkan ke DPR RI.

"Kita ingin pimpinan DPRD menandatangani petisi yang berisi sembilan tuntutan. Agar kemudian petisi itu disampaikan ke DPR RI," kata Iyan 

Para pimpinan DPRD Kuningan
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy dan jajarannya mendatangi para massa unjuk rasa dan pihaknya mendukung aspirasi jurnalis terkait penolakan RKUHP. Nuzul pun menandatangani petisi yang disodorkan jurnalis.

"Saya mendukung. Pers bagian dari demokrasi. Kalau pers mati maka demokrasi juga mati. Kita tandatangani dan akan kirimkan ke DPR RI," kata Nuzul.

.Iwn

JabarCeNNa.com, Kota Cirebon -- Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Cirebon masa jabatan 2019-2024, berlangsung  lancar diruang paripurna DPRD Kota Cirebon Kamis (26/9/2019).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua sementara DPRD Kota Cirebon, Tri Ruri Lesmana didampingi wakil ketua sementara, Fitria Pamungkaswati dan dihadiri Walikota Cirebon, H. Nashrudin Azis.

Ketua sementara DPRD Kota Cirebon, Tri Ruri Lesmana dalam pembukaannya mengatakan, dengan dilantiknya ketua DPRD definitif ini maka tugasnya sebagai ketua sementara secara otomattis telah berakhir.

“Tugas akhir ketua sementara DPRD adalah menggelar rapat paripurna pengumuman ketua dan wakil ketua DPRD definitif masa jabatan 2019-2024, yang terdiri dari seorang ketua dan dua wakil ketua,” kata Ruri.

Sesuai dengan Pasal 165 UU No. 23 Tahun 2014 ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur dan sebelum memangku jabatan akan mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon."demikian dikatakan Ruri.

Usai pembukaan rapat paripurna, ketua sementara DPRD menyerahkan acara ke Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cirebon untuk melakukan pengucapan sumpah jabatan ketua dan wakil ketua berdasarkan SK Gubernur No. 170/Kep.754/Penkrm/2019 tentang Penghentian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

Dalam acara pengucapan sumpah jabatan, tampil sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon, Hj. Affiati didampingi dua Wakil Ketua, Fitria Pamungkaswati dan M. Handarujati Kalamullah. Dipandu Ketua PN Kota Cirebon, Edi Junaedi, ketiganya mengucapkan janji sumpah jabatan.

Dengan pengambilan sumpah jabatan tersebut, secara definitif pimpinan DPRD Kota Cirebon sudah resmi terbentuk dan di ketuai oleh Hj. Affiati.


.Abdul Salam

DR.Dr. H. Herman Sutrisno MM Anggota DPRD Asal Kota Banjar beserta 120 orang lainnya resmi dilantik. foto.(ist)
JabarCeNNa.com, Bandung - Senin, 2 September 2019, sebanyak 120 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat hasil pileg serentak 2019, termasuk, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM yang merupakan mantan Wali kota Banjar dua periode dari Partai Golkar, resmi dilantik menjadi anghota DPRD Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2019-2024. Pelantikan di laksanakan di gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin, (2/9/2019).

Dari pantauan di lapangan karena kapasitas gedung terbatas, sehingga akses masuk dibatasi, Namun, panitia telah menyediakan tenda dengan layar televisi di samping gedung, Jalan Sukarno, bagi tamu undangan yang tak bisa masuk gedung acara. 

Prosesi pelantikan diawali dengan rapat paripurna beragenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Jabar masa jabatan 2019-2024. 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Jabar masa bakti 2014-2019, Ineu Purwadewi Sundari.

Dalam sambutannya ketua DPRD mengatakan, bahwa rapat paripurna ini digelar berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Pertama keputusan peresmian/pemberhentian anggota DPRD 2014-2019 dan peresmian/pengangkatan anggota DPRD 2019-2024", Ujarnya.

Dia berharap agar ada kerja sama yang baik selama ini dilanjutkan oleh anggota baru nanti untuk mewujudkan pembangunan di Jabar.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji yang diikuti 120 anggota DPRD baru. 

Proses pengucapan janji dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Sutio Jumagi. Usai pembacaan sumpah, sidang dilanjutkan dengan pengumuman pimpinan sementara DPRD Jabar. Politisi Partai Gerindra Taufik Hidayat didapuk jadi Ketua DPRD Jabar dan politisi dari PKS Tetep Abdul Latif menjabat sebagai wakil ketua sementara.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024 sendiri terdiri dari laki-laki 97 orang dan perempuan 23 orang. terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 25 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 21 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) 20 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) 16 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) 12 kursi.

Kemudian Partai Demokrat 11 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 7 kursi, Partai Nasional Demokrat 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1 kursi.


.Ao

JabarCeNNa.com, Kuningan -- Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-521 yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Kuningan. Minggu (1/9/2019). Rapat Paripuprna tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Rana Suparman, S.Sos.

Pada Kesempatan tersebut hadir Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Jaja Ahmad Jayus, SH., MH yang juga pituin Kuningan yang berasal dari Kecamatan Cilimus, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dani Ramdan. MT, Wakil Bupati Kuningan H. M. Ridho Suganda, SH., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Sekretaris Daerah Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kepala Bagian Lingkup Setda serta seluruh tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-521, bahwa peri gatan hari jadi ini sangat terasa istimewa sekali bahwa pada peringatan Hari Jadi Kuningan ke-521 yang diselenggarakan setiap pada tanggal 1 september juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1441 H. Menurutnya dari ketiga momentum yang cukup besar ini untuk mari kita maknai sebagai sebuah kebangkitan untuk kita melangkah dari satu titik ke titik yang lain menuju kea rah yang lebih baik lagi.

“Hari jadi ini merupakan suatu kesempatan baik bagi seluruh pihak untuk memaknai dari sebuah prosesi sejarah oleh wilayah tersebut. Keberadaan hari jadi ini memiliki arti yang sangat penting bagi seleurh masyarakat di suatu pemerintahan daerah untuk memantapkan jati diri sebagai landasan yang bergerak dan memantapkan langkah kita kedepan untuk menatap masa depan yang lebih baik”, pungkas Bupati.

Sambunya bahwa peristiwa bersejarah ini patut kita peringati sebagai refleksi terwujudnya idelaisme, terwujudnya harapan-harapan, keselamatan, kesuksesan, dan perjuangan tanpa henti guna meningkatkan keseahteraan seluruh warganya.

Pada kesempatan itupun Bupati mengutip pesan sunda yaitu “Hana Nguni Hana Mangke, Tan Hana Nguni Tan Hana Mangke Aya Ma Baheula Aya Nu Ayeuna, Hanteu Ma Baheula Hanteu Tu Ayeuna Hana Tunggak Hana Watang, Tan Hana Tunggak Tan Hana Watang, Hana Ma Tunggulna Aya Tu Catangna, Hana Guna Hana Ring Demakan, Tan Hana Guna Tan Hana Ring Demekan.

Yang artinya ada dahulu ada sekarang, bila tidak ada dahulu tidak aka nada sekarang, karena ada masa silam maka ada masa kini, bila tidak ada masa silam tidak akan ada masa kini, ada tonggak tentu ada batang, bila tidak ada tonggak tidak aka nada batang, bila ada tunggulnya tentu ada catangnya. 

.Angga

JabarCeNNa.com, Banjar -- Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banjar memprotes pelantikan anggota DPRD Kota Banjar periode 2019-2024 di depan Gedung DPRD Kota Banjar, Senin (5/8/2019)

Sebelumnya, Massa PMII Kota Banjar berangkat dari Sekretariat PMII Kota Banjar di jl. Raya Banjar - Langensari Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan 1 unit R4 Jenis Carry dan 15 unit R4 dengan route Sekretariat PMII Kota Banjar - Lembur balong - Ciktim - RCA

Peserta Aksi melakukan Orasi dari pukul 10.00 Wib kegiatan Aksi ini adalah aksi damai dari PMII Kota Banjar untuk mendukung Anggota DPRD yang baru untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD yang baru di lantik dan PMII mengapresiasi kinerja Polres Banjar dalam menjaga kegiatan pelantikan dan pengaman aksi damai dalam orasi PMII didepan gedung DPRD Kota Banjar tersebut.

.Tema

JabarCeNNa.com, Banjar -- Rapat pleno terbuka KPU kota Banjar di laksanakan di Aula Hotel Mandiri, Jumat (19/7/2019)
Rapat pleno terbuka KPU Penetapan perolehan kursi anggota DPRD kota Banjar dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kota Banjar pada pemilihan umum tahun 2019.

Tamu undangan yang hadir Ketua Bawaslu kota Banjar Irfan Saefulrohman,Waka Polres Ade Najmuloh, Dandim 0613 Ciamis, Danyon Raider 323 /BP, Kajari kota Banjar, Subdenpom, Danramil 1313 kota Banjar, Ketua Partai Politik kota Banjar.

Dalam rapat pleno yang di selenggaran oleh KPU kota Banjar,KPU menyampaikan hasil suara perolehan kursi anggota DPRD di tiap-tiap dapil.

Ketua KPU kota Banjar Danil Danial M,mengucapkan syukur alhamdulilah pemilu 2019 telah selesai di selenggarakan dengan lancar, aman dan kondusif dan telah menetapkan  sebanyak 30 orang calon anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2019. ujarnya.

" Dalam pemilu 2019 kali ini partai Golkar di tetapkan Parpol yang paling banyak meraih kursi di susul PDIP,Gerindra,PKS,PAN dan yang lainya, sementara yang meraih satu kursi salah satunya Nasdem,"ungkapnya.

Hasil rapat pleno terbuka ini selanjutnya seluruh calon anggota DPRD nantinya KPU  akan mengusulkan nama nama tersebut melalui Walikota di teruskan ke Gubernur dan tinggal menunggu acara peresmian atau pelantikan.

" Jadi untuk pelantikan itu domainya sudah DPRD kota Banjar, " jelasnya.

Tak lupa ketua KPU beserta jajaranya mengucapakan selamat kepada para kontestan yang terpilih menjadi anggota legislatif priode 2019-2024.

" sebagaimana yang di sampaikan tadi KPU sudah memenuhi tugas dan kewajiban nya dari proses awal hingga proses paling akhir yaitu penetapan hasil perolehan suara dan penetapan calon anggota terpilih," ucapnya

Harapan dari KPU mudah mudahan proses demokrasi yang telah di laksanakan ini, pertama bisa memberikan dampak dan manfat bagi warga masyarakat kota Banjar, kedua kepada pra calon terpilih mudah mudahan bisa amanah.

" Karena ini merupakan proses  tanggung jawab kami bagaimana kami sukses secara  pelaksanaan dan penyelengaraan serta sukses secara adminitrasi juga sukses secara hasil ,"tegasnya.

Ketua KPU Danil Danial Mukhlis  juga mengucapkan trimakasih kepada seluruh warga masyarakat kota Banjar, yang telah sama sama mensukseskan sehingga terselenggara nya Pemilu 2019 yang aman, damai dan kondusif sehingga Kota Banjar masuk dalam jajaran Big Five di seluruh indonesia dengan peyelenggaraan Pemilu 2019 yang lancar.jelasnya.


.Tema

JabarCeNNa.com, Kuningan -- Bupati Kuningan H. Acep Purnama. SH., MH di dampingi Wakil Bupati M. Ridho Suganda. SH. M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2019 yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Senin (14/5/2019).

Sesuai amanat perundang-undangan bahwa penyusunan PROPEMPERDA Kabupaten dilaksanakan oleh DRPD Kabupaten dan Bupati. PROPEMPERDA adalah instrument perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dari eksekutif telah diajukan 12 PROPEMPERDA Kabupaten Kuningan Tahun 2019 yang meliputi Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (RPJMD), Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Linggajati Kuningan, Raperda tantang rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan, Raperda tantang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kuningan nomor 35 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kuningan, Raperda tantang pencabutan 3 peraturan daerah yang mengatur desa, Raperda tantang PDAU Kuningan, Raperda tantang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Raperda tantang kepemudaan, Raperda tantangizin mendirikan bangunan, Raperda tantangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2018, Raperda tantang perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2019, dan Raperda tantang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

Serta tambahan PROPEMPERDA yang diajukan legislatif Raperda tentang pengelolaan daerah aliran sungai, Raperda tentang Lembaga pengelolaan pembangunan zona 4, dan Raperda tentang tata tertib DPRD.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan apresiasi dengan ditetapkannya program peraturan yang diajukan oleh eksekutif maupun legislatif, hal ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kamajuan di daerah, khususnya dari sisi regulasi.

“Saya berharap semoga rancangan-rancangan peraturan nanti akan dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya dan diharapkan akan melahirkan peraturan daerah yang baik, taat azas, dan dapat dilaksanakan, berkeadilan, mempunyai kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat,” ujar Bupati.

Hadir pada kesempatan tersebut Pimpinan dan anggota Dewan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian rachmat Yanuar. M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, seluruh kepala SKPD, Kepala Bagian Lingkup Setda Kuningan, BUMN, dan BUMD. 


.Angga

JabarCeNNa, Majalengka - Nama Bandara Kertajati Majalengka yang selama ini sering disebut sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), ternyata nama tersebut belum fix atau belum final.

Banyak kalangan mengusulkan agar bandara tersebut diberi nama bandara internasional KH Abdul Halim.

KH Abdul Halim adalah pahlawan nasional asal Majalengka yang pernah menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyeludik  Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Selain dikenal sebagai ulama yang aktif dalam dunia pendidikan, KH Abdul Halim juga sempat menjabat sebagai anggota Konstituante dan menjadi Bupati Majalengka.

Anggota Komisi 5 DPR RI asal Dapil Jabar IX Nurhasan Zaidi,  sangat menyayangkan belum juga ditetapkanya nama bandara Kertajati, padahal bandara tersebut sudah beroperasi.

Namun demikian Nurhasan merasa senang, karena ada usulan agar nama bandara di wilayah Kecamatan Kertajati tersebut diberi nama Bandara Internasional KH Abdul Halim

"Banyak yang mengusulkan, terutama dari ormas-ormas Islam, agar nama bandara tersebut diberi nama KH Abdul Halim," kata Nurhasan usai menghadiri pembukaan Muswarah Daerah (Musda) HIMA PUI Majalengka di gedung pemuda KNPI, Kamis, 7 Maret 2019.

Menurutnya, jika bandara nanti diberi nama KH Abdul Halim, hal itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Majalengka.

Nurhasan mengungkapkan, usulan nama tersebut telah sampai kepadanya, dan dirinya juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Nurhasan menuturkan, ketika hal penetapan nama bandara tersebut ditanyakan kepada Menteri, Menteri Perhubungan menjawab dirinya tidak mau gegabah dan ambil resiko.

"Menteri minta teman-teman di Majalengka harus kompak dulu, gak cukup usulan ormas, apalagi nama bandara itu harus melalui penetapan DPRD Majalengka," ucap Nurhasan.

Sejauh ini, lanjut dia, mayoritas fraksi-fraksi di DPRD Majalengka juga sudah setuju atas usulan nama tersebut, seperti PPP, PAN, Demokrat, PKS. 

"Nanti PDIP yang saat ini dipimpin Karna Sobahi, akan menyusul," imbuhnya.

Nurhasan optimis nama Bandara KH Abdul Halim akan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Majalengka.

"Saya sudah bertemu dengan pak Karna Sobahi. Insyallah gak ada masalah, yang penting hal itu akan ditetapkan di paripurna," pungkasnya.



.iwy

JabarCeNNa.com, Jakarta - Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI turut memeriahkan Pameran Kampung Hukum 2019 bertema "Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi" yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pameran digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Hall Senayan, Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

Pameran yang dimeriahkan 34 booth dari berbagai Kementerian maupun Lembaga Negara di bidang penegakkan hukum ini merupakan acara rutin tahunan MA RI dalam rangka penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) MA 2018 oleh Ketua MA M. Hatta Ali.

Laporan Tahunan MA kali ini dihadiri Presiden Joko Widodo, seluruh pimpinan lembaga negara/kementerian, pimpinan MA, para duta besar negara sahabat, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pimpinan Pengadilan Pertama Kelas IA.

Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setjen dan BK DPR RI Erna Agustina mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi lembaga negara serta lembaga penegak hukum. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai peran dan fungsi lembaga yang mengikuti pameran.

“Walaupun DPR RI lembaga legislatif, tetapi DPR juga mempunyai produk-produk yang disebarkan secara elektronik dimana sejalan dengan era keterbukaan dan penerapan informasi teknologi," ujar Erna di sela-sela memberikan penjelasan kepada pengunjung pameran.

Dirinya berharap, penyelenggaraan pameran seperti ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk DPR RI di bidang legislasi, serta mengenalkan aplikasi yang mendekatkan masyarakat kepada DPR RI dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPR RI.

Disebutkan Erna, beberapa aplikasi yang dapat diakses langsung masyarakat di website resmi www.dpr.go.id, diantaranya, Simas PUU, Simas Panlak UU, PPID, SDIP, rumah aspirasi, pengaduan masyarakat dan siaran TV Parlemen.

Pameran Kampung Hukum juga menggelar talkshow dengan topik mengenai E-court bertajuk "Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi" dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang seperti Badan Peradilan Umum, Pengamat Hukum, Advokat dan Hakim Yustisial.

Selain DPR RI, pameran turut dimeriahkan boothMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ditjen Peradilan Agama MA, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawasan MA, OJK, BPK, mahkamah Konstitusi, Kejaksaan RI, KPK RI, BNN, Ditjen Peradilan Umum MA, Ditjen Peradilan Militer, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Balitbangdiklat MA, BTN dan BNI Syariah.

.sf/red

JabarCeNNa.com, Jakarta- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) tengah digodok di DPR RI. RUU EBT merupakan upaya yang baik untuk mengatasi kekosongan regulasi aturan perundang-undangan saat ini. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, RUU EBT ini pun menjadi langkah untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil, dan beralih ke energi baru terbarukan, semisal geotermal.

“RUU EBT ini dirasa sangat penting karena terjadi kekosongan legislasi di atasnya,” kata Agus saat menjadi Keynote Speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU EBT kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/2/2019). Hadir dalam FGD ini sejumlah civitas akademika Undip maupun universitas lainnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menambahkan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Kelistrikan, UU Migas, dan UU Panas Bumi. Sehingga RUU EBT ini dinilai dapat melengkapi UU yang telah ada. Untuk itu, kata Agus, berbagai pemangku kepentingan mulai dari DPR RI, pemerintah, pengusaha dan pengguna EBT harus mempunyai kemauan politik yang sama.

“Salah satu hal yang akan menjadi perdebatan alot adalah terkait fiskal insentif karena pasti ada beragam permintaan yang masuk. Saat ini pasokan listrik dalam negeri sebagian besar masih disuplai oleh sumber energi fosil. Padahal sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) capaian porsi EBT saat ini seharusnya sudah mencapai 16 persen agar bisa mencapai target 23 persen pada 2025,” tandasnya.

Selain ramah lingkungan, lanjut politisi Partai Demokrat itu, energi baru terbarukan juga tersedia di Indonesia dalam jumlah sangat besar. Bahkan Indonesia sudah termasuk ranking nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat yang memanfaatkan cadangan panas bumi (geotermal). Apalagi, Tanah Air yang masuk dalam ring of fire (cincin api). Dengan adanya RUU EBT ini pun menjadi langkah Indonesia meninggalkan energi fosil.

“Dengan capaian porsi EBT dalam bauran energi yang saat ini baru mencapai 8 persen, pemanfaatan EBT masih disebut sangat lambat. Rasio elektrifikasi pun ditaksir naik memenuhi target 96 persen pada akhir 2019. Namun regulasi yang ada justru dinilai menghambat perkembangan EBT. Kita harus segera menyelesaikan rancangan akademisnya usai FGD di Undip ini,” dorong legislator dapil Jateng ini.

Sementara itu, Vice President of Renewable Energy PT. PLN Budi Mulyono mengusulkan pembentukan Badan Penyangga EBT untuk memastikan pelaksanaan penugasan dapat dijalankan, termasuk kesiapan peraturan pelaksanaan sehingga tidak prematur. “Perlu definisi EBT Strategis dan tidak strategis terkait penguasaan. Pembagian kewenangan pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih perizinan," papar Budi.

Budi juga menjelaskan, BUMN belum memiliki dasar hukum untuk mengatur persentase pembangkit EBT. Juga perlu adanya insentif pembebasan pajak (bea masuk, pph, ppn) bagi badan usaha yang memenuhi standar portofolio. “Perlu penjelasan sumber dana yang digunakan untuk mensukseskan program EBT. Ini penting agar tidak membebani dan mengganggu keuangan BUMN yang diberi wewenang program EBT," pungkas Budi.

.red/sf

JabarCeNNa.com, Kuningan - Calon legislatif (caleg) DPR RI Kholis Malik rutin turun lapangan untuk menyapa warga di daerah pemilihan (dapil) 10 Jawa Barat (Jabar). Calon wakil rakyat dari Partai Golkar itu belum lama ini mengunjungi wilayah seputaran Kabupaten Kuningan. 


Dalam kunjungannya, Kholis berbaur dan bersiraturahmi langsung serta melakukan konsolidasi pemenangan tim dari setiap Kecamatan dan Koordinator Desa di wilayah Kabupaten Kuningan. 

Menurutnya dari target perolehan suara sebanyak 80.000 suara, Kholis menargetkan 50% suara yakni sebanyak 40.000 suara datang dari Kabupaten Kuningan, sedangkan sisanya dari wilayah lain yang termasuk ke dalam Dapil 10 Jabar (Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran).

"Kebutuhan suara sebanyak 80.000, dan saya targetkan sebanyak 40.000 suara berasal dari Kuningan," kata Kholis

Pria kelahiran Ciamis, 7 Sepetember 1970 ini memang telah kenyang dengan aktivisme organisasi. Dalam kurun waktu 2002-2004, dirinya pernah menjabat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Dengan pengalaman yang telah digelutinya, Kholis ingin membawa dirinya untuk bisa duduk di Senayan dan membawa aspirasi generasi anak muda dikala dirinya menang nanti. 

Saya membawa tagline "Bersama Membangun Desa" ucap kholis kepada JabarCeNNa.com Senin, 14 Januari 2019.

"Untuk memperoleh kemajuan di segala bidang, itu harus memulainya dari elemen yang ada paling bawah yakni Desa."tutur Kholis

Dan Kuningan sendiri banyak potensi yang bisa di kembangkan. Seperti kita ketahui bahwa sektor yang menonjol itu di bidang wisata, dan potensi hasil buminya saya lihat melimpah nah, ketika saya duduk di senayan nanti mudah-mudahan bisa membantu wilayah kuningan dalam mengembangkan potensi khususnya sektor pedesaan baik dari pengembangan wisata di setiap desa sehingga bisa bagi mensejahterakan masyarakat kuningan kedepannya di bidang sektor pedesaan "ucapnya

Dirinya berharap dengan kehadirannya sebagai Calon Anggota DPR RI mewakili wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan sebuah jalan bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dalam berbagai hal.


.iwan

JabarCeNNa.com, Kuningan- Dalam rangka reses masa sidang III tahun 2018, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Hj Yoyoh Rukijah.S.Tr.Keb, turun kelapangan guna menyerap aspirasi di wilayah Kabupaten Kuningan. 

Kunjungan reses tersebut dilakukan di wilayah kuningan diantaranya Desa Nangka Kecamatan Kadugede, Desa Ancaran Kecamatan Kuningan dan Desa Kadatuan Kecamatan Garawangi, Minggu 9 Desember 2018.

Yoyoh mengatakan, sebagaimana dalam menuntut kepada kaitan yang erat sebagaimana anggota dewan, pihaknya harus melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan, monitoring dan pendampingan. maka tugas saya mengadakan reses guna menyerap aspirasi yang berada wilayah dapil lima khususnya kuningan"ucap Yoyoh dalam penyampaiannya. 

Diadakannya reses yang sekarang, saya didampingi oleh sepuluh pendamping yang terus mendampingi sehingga dengan adanya pertemuan ini diharapkan masyarakat bisa memberikan masukan atau usulan yang nantinya akan kami tampung sebagai aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan saya usulkan ke gubernur jawa barat "ucap yoyoh

Dikatakan Aef Saepuloh, selaku pendamping "ibu yoyoh ini adalah komisi V yang menyerap bidang Pendidikan, Keagamaan,  Sosial, Tenaga kerja dan Bencana alam maka dari itu dengan adanya reses ini bisa kita manpaatkan sebagai peluang dalam mengajukan aspirasi masyarakat karena beliau berada di wilayah dapil 5."tutur Aef

Dalam acara reses tersebut usulan dari Masyarakat adalah menginginkan adanya transparansi anggaran terkait dana pendidikan, program-program UKM yang memungkinkan bisa lebih di kembangkan baik dari segi tekhnologi dll, serta warga masyarakat desa ancaran meminta adanya pasilitas tentang kesehatan dan Olahraga sehingga aspirasi tersebut bisa diserap dan diusulkan sehingga kedepan bisa direalisasikan di tahun yang akan datang. "Demikian dikatakan beberapa warga yang memberikan usulan aspirasinya kepada Anggota Komisi V tersebut yang langsung diterima dan dicatat oleh Yoyoh yang nantinya akan diusulkan dan dibahas di DPRD Provinsi Jawa Barat dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. 


.iwn
Diberdayakan oleh Blogger.