JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

JABARCENNA.COM | BANJAR - Belokasi di Lobi utama Polres Banjar, Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. pimpin 15 Personel Polres Banjar dalam kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Asisten Kapolri dalam Bidang SDM (Asisten Sumber Daya Manusia)

Kegiatan yang dilaksanakan 2 hari tersebut dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Kemampuan Polwan dalam penegakan hukum dengan tema Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan SDM untuk mewujudkan Polri yang unggul di era Police 4.0.

Kapolres Banjar di sela-sela kegiatan webinar tersebut mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya Mabes Polri dalam meningkatkan kemampuan personel Polwan dalam era Police 4.0.

"Ya, sesuai dengan tema yang diangkat bagaimana Kami (Polwan) meningkatkan kemampuannya dalam bidang penegakan hukum, seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber bahwa dengan substansi peranan penting perempuan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan polisi dan mempromosikan supremasi hukum di wilayah" ucap Kapolres Banjar.

Kegiatan yang dipimpin oleh As SDM Kapolri dengan diwakili oleh Psikolog Utama Brigjen Pol Nyoman Wastika, S.H., M.Si tersebut diikuti secara serentak seluruh Indonesia dan dilaksanakan selama 2 hari yakni kemarin (30/03) dan hari ini (31/03).

Beberapa narasumber yang menyampaikan materi yakni remarks dari UNODC Indonesia Country Manager Mr. Collie F.Brown, remaks dari Reprentative ASEAN UN WOMAN Ibu Dwi Faiz, Sekretaris Kompolnas Bpk Brigjen Pol Purn, Paparan dari UNODC oleh Mr Timothi Wilson, dan paparan dari UN Women oleh Ibu Nunik Nurjanah, serta paparan dari Kompolnas oleh Ibu Poengky Indarti.
.Tema

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Warga Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan sampaikan sikap penolakan terhadap rencana usaha penambangan pasir (Galian C) yang berada di Dusun Palembang Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

Adanya keresahan warga atas penolakan tersebut disampaikan warga dalam pelaksanaan Musdus (Musyawarah Dusun).

Menurut warga rencana akan adanya galian C ( pasir) di Desa Cirahayu tersebut akan berdampak sangat buruk untuk lingkungan yang mana akan berdampak kepada polusi udara dan akan menyebabkan terjadinya bencana alam. Tidak hanya itu, terjadi adanya pembagian uang terhadap warga atau ibu-ibu dengan nominal 50 ribu s/d 100 ribu guna untuk meminta persetujuan warga sebagaimana yang dilakukan tim Pendiri yang dipimpin oleh mantan Sekmat tersebut guna mendapatkan tanda tangan tersebut nyatanya tidak berbuah manis, alhasil warga mulai geram sehingga terjadi penolakan secara keras terhadap galian pasir tersebut.

"kami tidak habis pikir kepada Pemdes terutama kepada kepala desa, kenapa begitu antusias membantu pihak investor (pengusaha) apa karena ada pie dari pihak pengusaha" keluh warga

Sebelumnya, warga resah akibat tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Pemerintah Desa, atas adanya keresahan tersebut Pemerintahan desa mengambil langkah dengan mengundang masyarakat dan dilaksanakannya musyawarah dusun.

Dalam gelaran Musdus tersebut warga Dusun Palembang menolak keras adanya galian pasir di dusunnya. Sebagai bukti penolakan tersebut di dokumentasikan dalam bentuk video dan pemasangan spanduk .

Guna ketransparanan dalam publikasi awak media mencoba menemui Kades Cirahayu guna menindaklanjuti sejauh mana permasalahan yang ada. Namun sayang yang bersangkutan tidak dapat ditemui sampai akhirnya berita muncul. (Do2/Iwn)

JABARCENNA.COM | BANJAR - Berlokasi di Aula Somahna Bagja Dibuana Setda Pemkot Banjar, setidaknya 300 personel Polres Banjar mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala (Rikkesla) yang difasilitasi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Jabar.

Begitupun Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. dan Wakapolres Banjar serta Pejabat Utama, para Perwira, dan Personel Polres Banjar mengikuti pemeriksaan tersebut.

Adapun pengecekan kesehatan tersebut meliputi Pengecekan fisik luar dan dalam yakni pemeriksaan tensi darah, tinggi dan berat badan, lemak tubuh, mata, THT, gigi, test lab dengan sample darah dan urine, pemeriksaan EKG, rontgen, dan kesehatan jiwa berupa psikotes.


Dalam kegiatan tersebut Kapolres Banjar mengatakan Salah satu upaya pencegahan terhadap penyakit dan menunjang dalam menjaga kesehatan personel Polri yaitu melalui pemeriksaan secara berkala.

"Seperti pepatah lama, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, artinya melalui pemeriksaan berkala dilakukan deteksi dini penyakit sehingga dapat diatasi dengan lebih cepat, tepat dan efisien" ucap Kapolres Banjar. 

.Tema

Ilustrasi
JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Disaat Pemilihan Kepala Daerah yang dirasa masih jauh, nyatanya suhu politik di Kabupaten Kuningan kini kian terus memanas. Tal ayal persaingan politik yang terjadi saat ini begitu nampak adanya saling sikut dan saling tuding pun terjadi sehingga berdampak buruk untuk birokrasi Pemerintah.

Padahal masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus mesti diselesaikan disaat masyarakat membutuhkan adanya peran serta Pemerintah dalam menghadapi persoalan Pandemi Covid-19 dan masih banyak program lainnya yang perlu diperhatikan dan diselesaikan hingga masyarakat merasa nyaman, tentram dan sejahtera. Nyatanya itu dirasa sangat jauh dari harapan.

Adanya kisruh yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Kuningan dengan adanya perselisihan antara Pemimpin Kepala Daerah yang dianggap terlalu mementingkan ego dan elit politik yang ada tersebut maka tidak menutup kemungkinan terjadinya adanya tunggangan atau Politisir.

Ada atau tidak adanya dramatisasi dalam politik nyatanya bisa sangat gampang dilihat dengan kejadian yang ada. Adanya oknum yang memainkan peranan dalam mendramatisasi persoalan yang ada nyatanya masih ada oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga memunculkan atau melahirkan sutradara di tubuh birokrasi. Dan sungguh sangat ironis disetiap insiden yang terjadi sudah dikemas begitu rapih oleh sang sutradara seolah-olah semua terjadi secara alami (kebetulan). Sutradara tersebut merancang sekenario untuk meraup keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak baik ataupun buruk bagi birokrasi pemerintah maupun nasib rakyat.

Lalu yang jadi pertanyaannya, Mau dibawa kemana rakyat disaat butuh campur tangan adanya pemerintah?

Tersendatnya program-program pemerintah yang menjadikan mundurnya kinerja dan tatanan birokrasi yang ada menjadikan polemik bagi semua.

Dalam menyikapi hal tersebut maka sangat perlu butuh adanya perubahan di tatanan birokrasi maupun Instansi pemerintah sehingga bisa lebih hati-hati dan waspada akan oknum atau sutradara yang sedang merancang skenario.




Penulis : Ketua Forwaku, Dodo
Diberdayakan oleh Blogger.