JABARCENNA.COM: nasional | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan


JABARCENNA.COM | JAKARTA, - Guna menghindari kemacetan saat arus balik mudik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada pemudik untuk melakukan perjalanan arus balik mudik secara bersamaan pada Sabtu (7/5/2022) dan Minggu (8/5/2022). 

Jokowi meminta kepada pemudik dalam melakukan perjalanan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan yang rawan terjadi di sejumlah titik ruas jalan tol, jalan nasional, dan pelabuhan penyeberangan.

"Jangan semuanya nanti kembali arus baliknya semuanya di hari Sabtu dan hari Minggu, pasti akan terjadi titik-titik kemacetan, terutama di tol, maupun di jalan nasional, maupun di Merak-Bakauheni,” kata Presiden Joko Widodo secara virtual pada Senin (2/5/2022).

Menurut Presiden, alasan pemudik harus melakukan perjalanan balik dari aktivitas mudik, untuk memecah frekuensi kendaraan saat arus balik nanti.

Jumlah pemudik Lebaran 2022 setidaknya 85,5 juta, 23 juta mobil, dan 17 juta sepeda motor. "Jumlah yang betul-betul banyak sekali sehingga saya mengimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal," tutur Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah memastikan pelaksanaan salat Idulfitri diseluruh wilayah dengan aman. Masyarakat yang merayakan hari besar umat muslim melakukan salat dengan lancar tanpa adanya hambatan.

"Tadi pagi juga kita pantau di semua kota, semua provinsi, semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah” pungkas Presiden. (Iwan)


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Bertempat di Pendopo Kota Banjar, Wali Kota Banjar mengikuti kegiatan Bulan Suci Berbagi On The Street (BUBOS) Bersama Gubernur Jawa Barat tahun 2022 Secara Virtual, Sabtu, 23 April 2022.

Hadir mendampingi, Ketua DPRD Kota Banjar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar, Perwira Penghubung Kodim 0613 Ciamis, Sekretaris Daerah Kota Banjar, Para Asisten Daerah, Perwakilan Kajari, Serta Para Kepala Perangkat Daerah Kota Banjar.


Bulan Suci Berbagi On The Street (BUBOS) 2022 merupakan kegiatan berbagi di momen bulan puasa yang digagas oleh Ibu Atalia Ridwan Kamil yang melibatkan peserta lebih banyak yakni warga asal Jabar yang tinggal di enam provinsi lain. Tema BUBOS 6 yaitu 'Bergaya' kependekan dari Berbagi Dalam Keragaman Budaya.

Kegiatan BUBOS tingkat Kota Banjar juga diikuti oleh puluhan Santri yang dilanjutkan dengan pembagian paket Nasi Kotak oleh Wali Kota Kepada Petugas Parkir dan pengunjung di Alun-alun Kota Banjar./Tema


JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Bank Kuningan menghadiri acara penghargaan TOP BUMD Awards 2022 yang diadakan di Hotel Raffles Jakarta Selatan dan ditayangkan melalui TV Nasional. Pada Rabu (20/04/2022)

Acara penghargaan ini di selenggarakan oleh Majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional), bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjadjaran Bandung, dengan melibatkan Dewan Juri sekitar 10 Profesor, beberapa Doktor, serta para Praktisi dan Konsultan Bisnis.

Dalam acara tersebut terdapat 3 Kategori yang di capai oleh Kabupaten Kuningan yaitu,

1. Pembina BUMD 2022 diberikan Kepada Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak H. Acep Purnama, SH., MH;

2. TOP BUMD Awards 2022 kategori BUMD BPR dengan nilai bintang 4 untuk Bank Kuningan dalam penilaian Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) yang telah dilakukan Bank Kuningan terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

3. TOP CEO BUMD 2022 diberikan kepada Direktur Utama Bank Kuningan, Bapak H. Dodo Warda, SE

Penghargaan tersebut patut dan layak disyukuri dan dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan karena Bank Kuningan berhasil menjadi Pemenang dari lebih 1.150 BUMD dari seluruh Indonesia dalam event yang merupakan kegiatan pembelajaran dan penghargaan Award BUMD yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap BUMD, dapat terpacu untuk selalu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional. (Angga/WN)


JABARCENNA.COM | BANDUNG,- Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat mempertanyakan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari Pemprov Jabar untuk siswa Madrasah Aliyah (MA), yang jumlahnya tidak sesuai dengan seharusnya. Berbeda dengan bantuan yang diterima siswa SMA/SMK/SLB. Padahal sudah diputuskan, dana BPMU untuk setiap siswa tersebut sebesar Rp 700.000 per tahun.

“Kami meminta agar masalah ini segera diselesaikan, supaya adil dan maslahat bagi semua,” tegas Plt. Kepala Kanwil Kemenag Jabar Dr. H. Yusup, M. Pd, yang didampingi jajarannya dari Bidang Pendidikan Madrasah, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Jabar, Senin (11/4/2022) di gedung DPRD Jabar Jln. Diponegoro Bandung. Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, itu hadir pula Sekretaris Disdik Jabar, Yesa Sarwedi.

Seperti diketahui, BPMU merupakan bantuan dari Pemprov Jabar yang diberikan untuk siswa SMA, SLB, SMK ditambah Madrasah Aliyah negeri maupun swasta. Masing-masing siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp 700.000 dalam setahun. Dana bantuan tersebut mulai dianggarkan pada APBD Jabar 2021. teknis pembagian bantuan akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Namun dalam realisasinya, bantuan untuk siswa MA jumlahnya tidak sebesar itu. Menurut Yusup, setiap daerah jumlahnya berbeda-beda, ada yang Rp 200.000, Rp 300.000 ada juga yang menerima Rp 450.000. Kondisi tersebut meresahkan para pengelola madrasah, mereka merasa dianaktirikan. Padahal seharusnya mendapatkan besaran bantuan yang sama.

“Bagi madrasah, dana bantuan sebesar itu luar biasa. Saya serahkan sepenuhnya kepada pengambil kebijakan, termasuk DPRD Jabar. Kami tidak mencari-cari siapa yang salah. Berdasarkan perhitungan kami, kekurangannya lebih dari Rp 67 miliar. Mudah-mudahan bisa ditambahkan pada tahun ini atau pada APBD perubahan,” tutur Yusup.

Dia berharap, pada masa mendatang, koordinasi lebih ditingkatkan lagi dan pihak-pihak terkait melakukan pengecekan sehubungan dengan data. Supaya tidak terjadi kekeliruan atau miskomunikasi. Yusup percaya masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pihak MA yang berada di bawah Kementerian Agama bisa menerima haknya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat melaksanakan rapat kerja bersama mitra Komisi V, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 13 Cabang Dinas Pendidikan se-Jawa Barat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (1/4/2022). Achmad Ru’yat mengatakan, agar pemberian BPMU pada Madrasah Aliyah disamakan dengan BPMU siswa SMA, SMK dan SLB sebesar Rp700.000 per siswa.

Sementara itu Sekretaris Disdik Jabar, Yesa Sarwedi, mengakui ada permasalahan pada BPMU. Sebenarnya dalam kondisi sekarang ini, anggaran yang ada dipangkas terus. Termasuk juga anggaran di Dinas Pendidikan Jabar. Karena itu pihaknya harus memilih mana yang harus segera dikerjakan dan mana yang nanti diselesaikan melalui APBD perubahan.

“Mengenai BPMU untuk Aliyah ini, bukan mutlak datanya yang salah. Tapi ya memang duitnya tidak ada. Kita berharap dapat diselesaikan di APBD perubahan. Meskipun di APBD perubahan, banyak pula kebutuhan yang harus dituntaskan. Seperti membangun sekolah baru, sewa lahan untuk sekolah SMK dan SMP, yang masih belum punya bangunan,” katanya.

Pihaknya harus cermat menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Hal itu berpengaruh pada “pergeseran” anggaran. Kalau memang tidak bisa membangun sekolah baru dan hanya mampu sewa saja, misalnya, maka itu yang dilakukan. Begitu juga cabang Disdik yang masih belum punya kantor, menyewa tempat menjadi pilihan.

Meskpun kebutuhan institusinya begitu besar, namun Yesa berjanji akan mengawal penyelesaian yang menyangkut Madrasah Aliyah. Karena selama ini, sudah terjalin kerja sama yang baik. Supaya tidak menghambat pencairan lainnya, maka dalam kondisi apapun bantuan itu harus segera dicairkan. Yesa meminta dukungan agar hal tersebut bisa segera diwujudkan.

Pada rapat dengar pendapat itu, sejumlah perwakilan Kepala madrasah se Jawa barat juga angkat bicara dan memberi masukan. Kemudian Wakil Ketua Komisi V, Ahmad Hadi Wijaya, menyampaikan beberapa catatan. Menurutnya, dalam forum tersebut tidak ada lagi dugaan-dugaan, tidak ada yang dianaktirikan. Solusi sudah disiapkan sebagai jalan keluar dari persoalan.

“Kita ini menjalankan amanah APBD. Tidak mungkin melanggar perda yang sudah kita sama-sama sahkan. Kita sepakati hari ini. Kemenag Jabar membuat data yang paling valid. Kemudian pihak Pemprov membuat proses perencanaan dan pelaksanaannya secara tepat waktu. Lalu kami di sini mencatat ada kebutuhan dana lebih dari Rp 67 miliar. Ini akan masuk agenda di APBD perubahan. Insya Allah jika tidak terjadi kondisi-kondisi yang luar biasa,” ujar Ahmad Hadi Wijaya. /Asbud-Eva


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Rencana Unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (11/4/2022) tidak hanya di Ibukota negara atau Jakarta saja, diperkirakan akan digelar diberbagai daerah antara lain Di Jawa Barat.

Mengantisipasi unjuk rasa mahasiswa, tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat akan menyiagakan personelnya untuk mengamankan sejumlah titik pelaksanaan unjuk rasa.

Ditegaskan kembali atensi Kapolda Jabar Irjen Pol.Drs. Suntana M.Si yang menginstruksikan seluruh jajarannya agar tidak membawa senjata api maupun tongkat saat mengamankan aksi unjuk rasa. Pengamanan akan dilakukan secara humanis karena yang melaksanakan unjuk rasa adalah generasi penerus bangsa.

"Polri menegaskan bahwa dalam mengamankan aksi Unras, anggota polisi tidak diperbolehkan membawa senjata api," ujarnya.

"Polda Jabar tetap akan mengedepankan pola pendekatan persuasif dalam kegiatan unjuk rasa serta menghindari tindakan represif," katanya.

Ditambahkan pula oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si bahwa Polda Jabar akan melakukan pengamanan dari awal hingga akhir aksi dan personel akan mengedepankan langkah persuasif dalam mengamankan jalannya aksi.

"Dalam hal ini, Polda Jabar akan memastikan lokasi, benda-benda dan orang-orang yang terlibat kegiatan unras dapat berjalan dengan baik dan tertib tanpa ada gangguan yang berakibat kurang baik kepada masyarakat, sehingga aksi unras dapat berlangsung tertib," katanya. (Red)


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana,S.Pd., Menghadiri Acara Kampanye Jabar Berani Cegah Tindakan Kekerasan (JABAR CEKAS) melalui Video Conference yang bertempat di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Banjar, Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja, Jumat, 08 April 2022.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat ini dilaksanakan di SMAN 4 Depok. Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri, Atalia Praratya.

Gubernur mengatakan, bahwa Program Jabar Cekas mengampanyekan sepuluh berani cegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yakni, Berani berbicara, berani melapor, berani menolak, berani mencegah, berani berpihak kepada korban, berani berkata tidak, berani melawan, berani maju, berani bergerak, berani melindungi korban kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.


Sementara itu, ditemui setelah kegiatan, Wakil wali kota menuturkan, kegiatan ini merupakan sebuah komitmen bersama dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak. Dengan komitment ini diharapkan di Jawa Barat tidak terjadi lagi kasus kekerasan kepada perempuan dan anak.

"Kampanye sepuluh berani cegah tindakan kekerasan kepada perempuan dan anak ini merupakan langkah awal kita dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan kepada Perempuan dan anak. Semua berawal dari keprihatinan bersama atas terjadinya kekerasan baik secara Fisik maupun non fisik. Saya berharap di Jawa Barat, Khususnya di Kota Banjar, tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap ibu dan anak." Pungkasnya./Tema


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idulfitri 1443 H pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 serta cuti bersama Idulfitri sebanyak empat hari, yaitu pada 29 April serta 4 s.d. 6 Mei 2022.

“Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022, dan juga menetapkan cuti bersama Idulfitri yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui Keputusan Bersama menteri-menteri terkait,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (06/04/2022).

Presiden menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan cuti bersama ini untuk baersilaturahmi dengan orang tua, keluarga, serta handai taulan di kampung halaman. Namun Kepala Negara meminta agar masyarakat selalu waspada karena pandemi belum usai.

“Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan,” ujarnya.

Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sebanyak 85 juta orang. Dari jumlah tersebut, pemudik dari Jabodetabek diperkirakan sekitar 14 juta orang dan yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan sebanyak 47 persen. Presiden menegaskan, pemerintah akan berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik tersebut.

“Tentunya, pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman,” tandasnya. 

./Wn


JABARCENNA.COM | PALEMBANG,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Gedung Utama Presisi Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara M. Hasan di Palembang, Jumat (1/4/2022).

Mewakili anggota Polda Sumsel dan institusi Polri, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumsel Herman Deru, seluruh jajaran DPRD dan pihak lainnya yang telah membantu menyelesaikan pembangunan gedung tersebut.

"Saya juga ucapkan terima kasih atas seluruh upaya dan kerja keras khususnya dari rekan-rekan senior dan kapolda lama bagaimana mewacanakan pembangunan gedung ini," kata Sigit dalam sambutannya.


Menurut Sigit, pembangunan gedung ini sangat bermanfaat sebagai salah satu wujud untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan optimal. Mengingat, pada bangunan baru itu, terdapat ruang Command Center yang terintegrasi dengan 358 kamera pengawas atau CCTV di Kota Palembang.

Dengan adanya hal itu, Sigit berharap, jajaran kepolisian dapat semakin optimal dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Tadi saya mendapat bisikan bahwa gedung ini juga dilengkapi ruang pertemuan, juga disiapkan satu ruang command center yang tersambung dengan CCTV yang ada di pemda tersebar di 358 titik wilayah Kota Palembang," ujar Sigit.

Nantinya, Sigit juga berharap, Command Center itu bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dengan disambungkan ke dashboard ASAP Digital. Mengingat, Sumsel merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Gedung serba guna ini juga tersambung dengan pusat pelayanan bantuan 110 dan aplikasi Songket. Kedepan kita harapkan Command Center bisa terintegrasi dengan Command Center di Mabes Polri. Saat ini, kami terus berupaya untuk mengintegrasikan Command Center sehingga semua bisa terhubung," ucap mantan Kapolda Banten itu.

Dikatakan Sigit, Command Center diharapkan akan berjalan dengan maksimal kedepannya. Pasalnya, dengan begitu akan terwujud program Prediktif Policing, sebagaimana cita-cita dalam transformasi Polri yang Presisi.

"Ini yang sedang dibangun apalagi saat ini era teknologi digital. Mau tidak mau kita harus bergerak bagaimana memanfaatkan Artificial intelligence (AI) untuk bisa membantu mewujudkan prediktif policing. Ini adalah apa yang menjadi road map kita kedepan," tutur Sigit.

Dalam kesempatan itu, mantan Kadiv Propam Polri juga mengungkapkan, pembangunan gedung ini mengandung konsekuensi dan menjadi harapan banyak orang terhadap kinerja Polri ke depan. Misalnya bagaimana mewujudkan Polri yang tegas, humanis, bisa memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kapolda dan jajaran yang hari ini, telah menyelesaikan dan meningkatkan fasilitas Rumah Sakit (RS) Bhayangkara M. Hasan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan itu menjadi suatu kebanggaan, lantaran Polri memiliki program peningkatan kesejahteraan anggota, dalam hal ini salah satunya adalah memperhatikan masalah kesehatan.

"Dan tentunya anggota kita bukan Superman, bisa sakit dan diharapkan RS ini betul-betul bisa memberikan pelayanan sehingga anggota bisa sehat dan kembali menjalankan tugasnya dengan baik," harap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga menitipkan agar jajarannya bisa memperhatikan para personel kepolisian yang menderita penyakit menahun. Dengan memberikan perhatian khusus kepada jajaran yang telah berjuang menjalankan tugas, Sigit menyebut, hal itu dapat membuat para personel kepolisian yang menderita sakit dapat pulih sepenuhnya.

"Dan yang utama adalah bagaimana setelah kita memiliki gedung yang bagus, kemudian rumah sakit yang bagus, kita terus pertahankan, memiliki rasa memiliki atau Sense of Belonging. Jadi ini adalah gedung kita, ini milik kita. Harus kita jaga bersama. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik merawat dan segera menyembuhkan anggota yang sakit dan juga masyarakat yang membutuhkan dan tentunya harapan kita masa pakainya juga bisa lama," harap Sigit.

Sigit menekankan, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan internal kepolisian, merupakan tugas bersama. Segala kekurangan harus diperbaiki, dan hal yang sudah baik akan semakin ditingkatkan.

"Membeli buah duku dari OKI. Duku dikemas ke dalam peti. Gedung Presisi sudah berdiri. Saatnya bekerja dengan sepenuh hati," kata Sigit mengakhiri sambutannya dengan sebuah pantun. 

./HmsPolres-Tema


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Satuan Kerja (Satker) Divisi Humas Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pada 22-23 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, diantaranya membahas soal tantangan yang akan dihadapi Polri di era digital.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Polri sebagai institusi pelayan masyarakat dengan spektrum luas melakukan banyak perubahan terkait fungsi dan dinamika Polri di era digital.

"Perkembangan teknologi komunikasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya atau cara manusia mengkonsumsi media, mau tidak mau juga harus diikuti oleh Polri," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (24/3).


Di era digital dan perkembangan teknologi informasi, kata Dedi, pihaknya juga mengantisipasi segala tantangan dan segala bentuk dinamika yang terjadi di media. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat saat ini dengan cepat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang berkembang.

"Tentu saja model kehumasan yang hanya pasif menanggapi apa yang ada di media massa atau media sosial, rasanya sudah tidak pantas lagi ada pada masa kini. Selain itu, bermain dalam platform tunggal, rasanya juga sudah amat ketinggalan jaman dan sulit untuk menyeleraskan dengan perkembangan masyarakat secara umum," ujar Dedi.

Dedi mengungkapkan, dari hasil diskusinya dengan pakar komunikasi, Rahmat Edi Irawan, segala kesiapan yang telah dilakukan dalam penanganan humas di institusi Polri, sudah on the track.

"Polri adalah institusi pemerintahan yang terus menyelaraskan diri mereka dengan teknologi komunikasi yang terbaru, dan juga terus menyiapkan sumber daya manusia terbaik di bidang ini. Jadi, jangan ragukan kemampuan Polri dengan Presisinya dalam melayani masyarakat Indonesia," tutup Dedi. (Humas Polri/Tema)


JABARCENNA.COM | BANDUNG,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak di 34 Provinsi Indonesia. Kali ini, Kapolri bersama dengan Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri secara langsung kegiatan akselerasi di Pusdik Intelkam, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Hari ini prioritas yang dilaksanakan di tempat ini kita laksanakan vaksinasi khususnya untuk saudara-saudara kita Imam Masjid, Penceramah, Khatib dan tentunya keluarga besar dan masyarakat yang ada disekitar. Ada kurang lebih 1.500 masyarakat yang di vaksin di tempat ini. Sementara Jawa Barat sendiri target vaksinasi harian hari ini diangka 200 ribu. Tentunya ini saya berikan apresiasi dan tolong terus dipertahankan," kata Sigit usai meninjau kegiatan itu, Kamis (24/3/2022).

Dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengapresiasi Forkopimda Jawa Barat, lantaran mendapatkan laporan bahwa laju pertumbuhan Covid-19 dan angka Positivity Rate di wilayah ini mengalami penurunan. Ia pun meminta untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian positif tersebut.

Meski begitu, Sigit menekankan kepada Forkopimda maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Indonesia, untuk tetap mempersiapkan strategi-strategi percepatan akselerasi vaksinasi ketika memasuki Bulan Ramadan.

Menurut Sigit, di bulan suci tahun ini, Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah di masjid secara normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, Sigit meminta, hal itu harus dijaga untuk memastikan masyarakat tetap dalam keadaan sehat atau terhindar dari paparan virus corona.

"Oleh karena itu, saya minta untuk pak Kapolda dan seluruh jajaran FKUB yang ada terus dorong strategi vaksinasi untuk melakukan pendekatan strategi vaksinasi di dekat Masjid. Kemudian di tempat yang banyak kegiatan, yang mungkin aktifitasnya meningkat, seperti di pasar dan lainnya. Tolong di titik-titik tersebut yang banyak aktifitas, disiapkan gerai-gerai vaksin sehingga selama bulan Ramadan ini vaksinasi tetap berjalan dan utamanya seluruh aktifitas masyarakat bisa berjalan dan laju pertumbuhan Covid-19 bisa kita jaga," ujar Sigit.

Strategi vaksinasi tersebut, ditegaskan Sigit merupakan kunci untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19. Karena itu, harus dipastikan masyarakat telah mendapatkan suntikan vaksin dosis dua dan dosis tiga atau booster.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga mengingatkan soal kesiapan menghadapi tradisi mudik masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan lengkapnya vaksinasi, maka diharapkan tidak munculnya klaster Covid-19.


Lebih dalam, demi mencegah munculnya klaster, mantan Kapolda Banten itu juga mengingatkan soal percepatan vaksinasi terhadap masyarakat kelompok lanjut usia (lansia). Menurutnya, untuk akselerasi lansia bisa diterapkan strategi Door to Door.

"Ini yang akan terus kita kejar dan laksanakan. Sehingga seluruh rangkaian di Ramadan, pasca-Hari Raya Idul Fitri, kita yakin laju Covid-19 bisa kita kendalikan. Karena ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bisa kita jaga untuk bertumbuh di atas lima persen. Ini yang tentunya harus kita kelola dengan baik. Bagaimana upaya meningkatkan kesehatan disatu sisi pertumbuhan ekonomi bisa terus kita dorong. Dan tentunya ini menjadi harapan kita semua bisa terlaksana dengan baik," ucap eks Kapolda Banten itu.

Disisi lain, terkait dengan menjelang Bulan Ramadan, Sigit juga berharap kepada awak media untuk ikut membantu menginformasikan soal ketersediaan serta harga penjualan minyak goreng khususnya jenis curah. Hal itu diharapkan untuk menghindari adanya kelangkaan dan permainan harga. Mengingat, kata Sigit, Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga untuk penjualan minyak goreng curah.

"Dan kemudian, kami tentunya titip ke rekan-rekan media, di luar kegiatan vaksinasi, saat ini kita terus memantau perkembangan fluktuasi keberadaan minyak khususnya minyak curah dan kita minta agar minyak curah yang telah diberikan subsidi oleh Pemerintah betul-betul keberadaannya segera di pasar. Dan karena itu distribusi yang tersumbat kemudian hal lain yang mengganggu terhadap ketersediaan minyak ini tolong diinformasikan kepada kita. Sehingga kita bisa lakukan langkah-langkah," papar Sigit.

Selain meninjau, Sigit juga memberikan pengarahan strategi pengendalian Pandemi Covid-19 secara virtual di seluruh Provinsi Indonesia./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Banjar dibuka secara langsung Oleh Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si., yang bertempat di Aula Somahna Bagja Dibuana Sekretariat Daerah Kota Banjar, Selasa, 22 Maret 2022.

Kegiatan yang membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 ini mengusung tema "Melanjutkan Pemantapan Strategi Berseri" Yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Wali Kota Banjar, Ketua DPRD berserta Anggota DPRD Kota Banjar, Forkopimda, Para Kepala Perangkat Daerah, Kalangan Akademisi serta Tokoh masyarakat.

Drs. H. Latief, M. M., Fungsional Perencana Ahli utama Bappeda Provinsi Jawa Barat, mewakili Gubernur Jawa Barat hadir melalui Video Converence.

Kepala Bappelitbangda Kota Banjar, Dr. H. Soni Harison, AP., S.Sos., M.Si, dalam laporannya mengatakan bahwa musrenbang RKPD tahun 2023 merupakan forum antar pemangku kebijakan di Kota Banjar yang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan Daerah Kota Banjar sehingga permasalahan Pembangunan Daerah, Prioritas Kegiatan Pembangunan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi, serta Klarifikasi Program dan Kegiatan yang merupakan Kewenangan Kegiatan Desa/Kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Dapat tergambarkan dalam RKPD.

Sementara itu, Wali Kota Banjar dalam sambutanya menuturkan Proses Rancangan RKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, Mulai dari persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan rancangan akhir dan berakhir pada penetapan RKPD, yang selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran (KU APBD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) di tahun anggaran selanjutnya.

"Arah pembangunan sangat membutuhkan fokus dan penyeimbangan antara kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran dalam implementasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah kedalam Perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas sasaran dan outcome yang jelas, terukur dan benar-benar menyentuh serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjar."jelasnya.

Sejalan dengan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti bersama, tambah wali kota, fokus pembangunan pada tahun 2023 mengarah pada sasaran setiap misi pembangunan Kota Banjar serta pencapaian target dan sasaran pembangunan dengan sejumlah indikator makro dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Tanpa adanya kebersamaan partisipasi serta dukungan semua pihak sulit kiranya untuk mewujudkan itu semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Berkolaborasi, bersinergi dan Partisipasi aktif dalam mewujudkan Kota Banjar yang semakin baik untuk kesejahteraan masyarakat. " Pungkasnya.

Kegiatan diakhiri dengan Penandatanganan berita acara kesepakan RKPD Kota Banjar Tahun 2023 antara Pemerintah Kota Banjar serta jajaran DPRD Kota Banjar./Tema


"Berhasil pertahankan Kearifan Lokal, Walikota dan Wakil Walikota Banjar apresiasi warga Cibereum yang telah berupaya melestarikan Budaya"

JABARCENNA.COM | BANJAR,- Warga Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar memanfaatkan pohon kelapa untuk dijadikan sebuah karya seni yang sangat Iconic, yaitu Kesenian Manuk Janur. 

Kesenian Manuk Janur sendiri dibuat dengan menggunakan daun kelapa yang masih muda (Janur) sebagai bahan utama pembuatan Manuk Janur.

Kepala Desa Cibeureum Yayan Sukirlan menyampaikan, Manuk Janur ini merupakan replika burung garuda sebagai simbol kebahagiaan dan memiliki filosofi sesuai dengan banyaknya manfaat pohon kelapa, mulai dari akar, buah sampai daunnya memiliki manfaat. Manuk Janur juga dianalogikan sebagai pengingat agar hidup dapat bermanfaat bagi sesama.

Pada awalnya Kesenian ini dibuat untuk membahagiakan pengantin sunat yang diarak mengelilingi desa sambil menaiki Manuk Janur.

Selanjutnya digunakan juga untuk hajatan pernikahan, atau penyambutan tamu-tamu istimewa.

Dalam setiap pagelaran yang menggunakan Manuk Janur melibatkan banyak orang, seperti untuk pesta khitanan diperlukan sekitar 30 orang, dan akan lebih banyaknya lagi untuk pesta pernikahan.

Sementara untuk bahan pembuatan Manuk Janur sendiri diperlukan daun Janur yang diambil dari 20 pohon kelapa.

Selanjutnya Manuk Janur diapresiasi oleh warga dan pemerintah, sehingga Manuk Janur mulai mengikuti pertunjukan-pertunjukan dihari-hari besar seperti perayaan Hari Jadi Kota Banjar dan juga tampil di event-event besar di kota/kabupaten lain, diantaranya pada tahun 2014 diberi kepercayaan untuk menjadi perwakilan Kota Banjar di peringatan HUT Kabupaten Garut.

Kemudian Tahun 2017 Manuk Janur menjadi Perwakilan Jawa Barat untuk tampil di Taman Mini Indah (TMII) dan menjadi Juara 1 Tingkat Nasional.

"Kami meminta Pemerintah Kota Banjar lebih banyak lagi mempromosikan Manuk Janur dan mendukung pengrajin atau UMKM untuk menggali potensi yang ada di Desa Cibeureum sehingga membantu mendongkrak ekonomi di Kota Banjar," ujar Yayan Sukirlan Kamis (24/2/2022).


Wali Kota Banjar, Dr Hj Ade Uu Sukaesih, M.Si sangat mengapresiasi upaya pelestarian budaya yang dilakukan masyarakat Desa Cibeureum. 

Menurutnya, Manuk Janur telah berhasil mempertahankan kearifan lokal dan harus menjadi ikon Kota Banjar.

Wakil Wali Kota Banjar, H Nana Suryana, S.Pd, pun juga sangat mengapresiasi Manuk Janur yang sudah menjadi Juara Tingkat Nasional. Beliau menyampaikan agar pagelaran event di Kota Banjar selalu menampilkan seni dan budaya sehingga akan lebih dikenal oleh masyarakat luas, ucapnya. (Adv/Tema)


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S.Pd., menutup Kegiatan Kompetisi Golf Eksekutif yang bertempat di Area Parkir Lapangan Golf BBWS Citanduy Kota Banjar, Selasa, 22 Februari 2022.

Wakil wali kota mengucapkan terimakasih atas terlaksananya kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Banjar, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tasikmalaya serta Bank BJB Cabang Banjar dalam upaya menjadikan Kota Banjar sebagai Kota Tujuan, salah satunya Tujuan olahraga, khususnya olah raga golf. Dengan adanya Lapang Golf di Kota Banjar menjadi satu keuntungan bagi Kota Banjar.


"Ya, Kota Banjar akan didatangi oleh pegolf dari luar Kota Banjar, dan ini akan menimbulkan multiplayer efek bagi masyarakat Kota Banjar. Pengunjung akan berbelanja dan menginap di Kota Banjar. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi di Kota Banjar yang sedang dilakukan akselerasi pemulihan ekonomi akibat Pandemi. "Jelasnya.

Dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan hadiah Dompet Digital oleh wakil walikota kepada para pemenang Kompetisi Golf Eksekutif. Kelima penerima hadiah tersebut adalah :
1. H. Cevi Herdiana
2. H. Mufti Zaenal Abidin
3. Anry Suryaman
4. Ery Guntara
5. H. Sony Yusuf.

(Tema)


JABARCENNA.COM | JAKARTA, – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) siap menyongsong 2022 dengan berbagai resolusi demi perbaikan penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Pelaksanaan prinsip dasar Pemasyarakatan atau Back to Basics masih dipercaya sebagai senjata utama mewujudkan pelaksanaan clean and good governance. Hal ini terungkap dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernispas) Tahun 2022 bertema “Evaluasi Kinerja Tahun 2021 Back to Basics”, Rabu (19/01).

Pada kegiatan yang digelar di Ancol, Jakarta Utara tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan prestasi jajaran Pemasyarakatan di 2021. Menurutnya, jajaran Pemasyarakatan telah mampu menunjukkan dedikasi dan pengabdian terbaik meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan keberhasilan penggagalan berbagai upaya penyelundupan narkoba ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan), pemindahan bandar narkoba ke lapas maximum security di Nusakambangan, pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika, ikrar setia NKRI narapidana terorisme, dan sederet prestasi membanggakan lainnya.


Namun ia berpendapat, hal tersebut tak boleh membuat Pemasyarakatan berpuas diri, melainkan terus berbenah agar dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

“Mari kita satukan tekad dan perbuatan untuk memberikan yang terbaik bagi Pemasyarakatan melalui pemikiran-pemikiran yang cerdas, sebagai respon atas harapan dan tuntutan dari masyarakat,” tuturnya.

Ia pun berpesan agar jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia menjaga profesionalisme, komitmen, dan integritas. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, baik di lapas, rutan, balai pemasyarakatan (bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maupun rumah penyimpanan barang sitaan negara (rupbasan). “Kita kembali pada Basics, penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono mengatakan, kegiatan Rakernispas ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pemasyarakatan di 2021 sekaligus menetapkan strategi pencapaian target di tahun 2022.

Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 33 Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 27 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, serta mitra kerja Pemasyarakatan. Rakernispas yang akan berlangsung selama tiga hari, 19 – 21 Januari 2021 ini, juga diikuti UPT Pemasyarakatan se-Indonesia yang terhubung secara virtual.

“Semoga melalui Rakernispas ini dapat kita dapat mengakselerasi kinerja Pemasyarakatan dan menyatukan sinergi untuk menjawab tantangan-tantangan Pemasyarakatan yang semakin kompleks,” tandasnya.

Pelaksanaan prinsip dasar Pemasyarakatan atau Back to Basics sebagaimana Tema Kegiatan Rakernispas 2022, Lapas Banjar telah melaksanakan penguatan khususnya kepada jajaran pengamanan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Back to Basics, hasil pelakasanaan FGD tersebut sebagai penguatan dan perumusan manajemen resiko. /TM


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Mengawali Tahun 2022, Senin (03/01) Lapas Banjar menunjukan semangat kinerja yang Semakin PASTI dengan dilaksanakannya Ikrar Setia NKRI oleh Narapidana Terorisme an. Azi Maulana Firdaus Bin Nunung Ridwan. Napiter yang divonis Pidana Penjara 3 Tahun 6 Bulan ini telah sungguh–sungguh tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun untuk menyatakan Ikrar Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertempat di Aula Lapas Banjar, Pelaksanaan Ikrar Setia NKRI dihadiri oleh Kalapas Banjar, Pejabat Struktural Lapas Banjar, Pegawai Lapas Banjar juga disaksikan oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), perwakilan dari Densus 88 Anti Teror / Polri dan perwakilan Kemenag Kota Banjar.


Rangkaian prosesi kegiatan Ikrar Setia NKRI diawali Menyanyikan Lagu Indonesia Raya kemudian Pembacaan Ikrar Setia NKRI, Prosesi Penghormatan dan penciuman bendera Merah Putih, Penandatanganan Ikrar Setia NKRI, Pengucapan Pancasila, Yel – Yel NKRI Harga Mati, Sambutan Kalapas Banjar, Pembacaan Doa dan Penutup.


Dalam amanatnya Kalapas Banjar menyampaikan terimakasih kepada warga binaan an. Azi Maulana Firdaus Bin Nunung Ridwan yang telah tulus dari hatinya untuk Ikrar Setia NKRI. Bahwa dengan ikrar Setia NKRI ini, Sdr. Azi Maulana berkewajiban untuk Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan – tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Lebih lanjut Kalapas Banjar berpesan agar Adr. Azi Maulana dapat menata hidup, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik lagi sehingga dapat menjadi manusia yang dapat hidup mandiri dan produktif./Tema


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Era pandemi Covid-19 memaksa kita semua untuk bekerja dan berpikir di luar kebiasaan, serta memerlukan usaha yang 'extra ordinary'. Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Kemenkumham) di sepanjang tahun 2021 ini telah melahirkan banyak inovasi, baik dalam layanan publik maupun administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja yang berujung pada pulihnya ekonomi sebagai imbas dari Pandemi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di semua lini merupakan solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan ini.

"Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat," kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih jauh Yasonna mengatakan, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, Kemenkumham telah mengeluarkan inovasi. Beberapa diantaranya adalah dengan meluncurkan aplikasi perseroan perorangan dan melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

"Aplikasi perseroan perorangan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Rabu (29/12/2021) pagi.

"Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia," lanjutnya.


Tak hanya itu, beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19.

Kemenkumham juga berperan dalam hal pengendalian pandemi Covid-19 dengan membuat kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, serta kebijakan pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mengurangi kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan.

Beberapa dari inovasi-inovasi tersebut akhirnya diganjar penghargaan. Seperti penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.


Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan oleh KemenPAN-RB.

Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat "Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan./Tema


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Pemilihan tema “EQUALITY – Reducing Inequalities Advancing Human Rights”pada hari HAM se-dunia ke-73 dinilai memiliki makna yang mendalam. Demikian diutarakan

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya pada peringatan hari HAM ke-73 yang digelar di Graha Pengayoman, Jumat (10/12).

Tema hari HAM yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan kondisi seluruh Kawasan di dunia yang tengah terdampak pandemi covid-19. Kesenjangan, kata Yasonna, merupakan imbas nyata yang dirasakan oleh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di tanah air.

“Oleh karena itu, peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2021, yang mengusung tema kesederajatan, atau kesetaraan, atau persamaan hak, diharapkan akan menjadi momentum, guna membangun kembali dan sekaligus lebih memperkuat solidaritas sosial masyarakat, dan solidaritas global,” tutur Yasonna.


Kendati berjibaku menghadapi pandemi covid-19, Yasonna menegaskan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM. “Dukungan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM,” ujarnya.

Ada pun program-program pemajuan HAM yang disebut Yasonna pada acara peringatan hari HAM ini di antaranya pelayanan Publik Berbasis HAM, penanganan pengaduan pelanggaran HAM, pelaksanaan aksi Rencana Nasional hak Asasi Manusia (RANHAM), sampai dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban internasional di bidang HAM.

Pada peringatan hari HAM se-dunia tahun ini, 508 Unit Pelayanan Teknis KemenkumHAM mendapat penghargaan atas capaian dalam pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM).

Yasonna penghargaan yang diraih dapat memacu jajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Selain, UPT di KemenkumHAM, Yasonna juga menyerahkan penghargaan P2HAM bagi tiga pemerintah daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Ketiga pemerintah daerah tersebut diproyeksikan akan menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah.


Sementara itu, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menyatakan program pemajuan HAM mendapat respon positif tidak hanya di instansi pusat namun juga pemerintah daerah. Untuk meningkatkan capaian dalam pemajuan HAM, pemerintah kemudian melanjutkan kembali untuk kali kelima RANHAM melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.

“Pada RANHAM generasi ke-5 ini, pemerintah berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” tutur Mualimin.

Terkini, KemenkumHAM bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga juga tengah mengembangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Stranas BHAM yang tengah pada tahap finalisasi ini nantinya akan berfokus pada tiga aspek yaitu pengarusutamaan, penyelarasan dan pembentukan regulasi, serta pemulihan bagi masyarakat terdampak.

“Dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM, kami juga telah membangun aplikasi

PRISMA untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan assesmen mandiri terhadap operasi bisnisnya guna meminimalisir dampak bisnis terhadap HAM,” ujar Mualimin

Acara yang digelar pada jumat siang ini juga disaksikan oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelayanan teknis KemenkumHAM se tanah air. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya, Menkopolhukam, Menteri PPPA, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial turut serta memberikan testimoni pada peringatan hari HAM sedunia tahun 2021.

Humas Ditjen HAM


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia (Hakordia). Kegiatan Hakordia 2021 mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi" dan sudah dimulai sejak awal Desember 2021. Acara puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dihadiri oleh Presiden RI yang bertempat di Kantor Pusat KPK.

Peringatan Hakordia juga diikuti oleh Seluruh Pemerintah daerah di Indonesia melalui media Virtual. Di Kota Banjar sendiri Peringatan Hakordia diikuti oleh Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si., dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S.Pd., serta para Kepala OPD, yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjar serta para Kepala OPD.

Presiden RI menyampaikan, profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” ujarnya.


Sementara itu, Ditemui setelah kegiatan tersebut, Wali Kota Banjar mengatakan bahwa Peringatan Hakordia ini harus dijadikan sebuah momentum bahwa Korupsi merupakan kejahatan yang akan mengganggu seluruh sendi kehidupan. Pencegahan Korupsi harus dimulai sejak dini, sehingga Korupsi tidak membudaya di Masyarakat.

Wakil Walikota Banjar juga menyampaikan ini kan Hari Korupsi Sedunia jadi kita semua Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota kemudian TNI/POLRI bergabung dalam kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia, nah yang tadi disampaikan bagaimana kita ini memberantas korupsi secara serius dari mulai level atas sampai level bawah,nah bagaimana cara pencegahannya,nah kita kan ada Tri Sula yang pertama Pendidikan menerapkan pendidikan kepada generasi  muda bahkan yang sangat muda untuk berprilaku tidak korupsi,untuk pencegahan yaitu dengan adanya Zona Integritas, adanya wilayah bebas korupsi,berbagai hal upaya pencegahan, kemudian yang ketiga penindakan, ketika berbagai hal yang dua ini tidak berhasil masih tetap  melaksanakan penindakan. Jadi upaya-upaya Tri Sula ini terus di gencarkan baik mulai level Nasional sampai ke Daerah.


"Ya, kita semua berkomitmen memberantas Korupsi di semua lini. Pemerintah Kota Banjar mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya di Pemerintahan Kota Banjar. Diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat dalam pengawasanya"jelasnya./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Dalam rangka mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik atau Good Governance, Pemerintah telah mengintegrasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya tentu saja agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional.

Pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Kepala Dinas Kominfo, Wawan Gunawan, S.P, M.Si menyampaikan bahwa SP4N-LAPOR! Ini merupakan upaya nyata guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan digital bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini pelaporan pelayanan publik berbasis elektronik secara terintegrasi.

SP4N-LAPOR! Adalah aplikasi pengaduan layanan publik satu pintu yang terintegrasi berjenjang secara nasional. Sebagaimana Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N-LAPOR! kini menjadi bagian dari SPBE, terangnya

Adapun penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik dan SP4N-LAPOR! "Ini merupakan bagian dari percepatan penerapan SPBE,” jelas Kepala Diskominfo.

Dipaparkannya, SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional melalui beberapa kanal pengaduan antara lain website https://www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter #LAPOR, dan dapat juga diunduh di Aplikasi Playstore.

LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Hal ini merupakan upaya nyata guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan digital bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini pelaporan pelayanan publik berbasis elektronik secara terintegrasi.

Jadi SP4N-LAPOR! Ini bertujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Mari masyarakat Kota Banjar salurkan aspirasi dan pengaduan anda melalui Jalur resmi Pemerintah. Manfaatkan LAPOR (Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) ini", tukasnya.


./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih secara langsung membuka Babak Kualifikasi balap motor Grasstrack Porpov tahun 2021 yang di selenggarakan di Sircuit Gelora Banjar Patroman ( GBP ) kota Banjar, Senin (01/12-2021).

Ketua IMI korwil kota Banjar Asep Nugraha menyampaikan dimana pada kesempatan ini kita diikuti 18 Kabupaten/Kota peserta Pembalap, dalam kegiatan Balapan ini masing-masing Kabupaten/Kota diwakili oleh empat peserta untuk dikelas Ander dan Aper perorangan dan beregu. Mudah-mudahan babak kualifikasi ini menjadi ajang membina atlit-atlit balap motor Grasstrack dalam rangka dibidang Otomotif ini. Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini bisa mencari bibit-bibit pembalap diajang Nasional ataupun Internasional, ucapnya.

Ketua IMI harian IMI Jabar Frans Tanuwijawa mengatakan terimakasih banyak kepada Walikota Banjar atas dukungan diselenggarakannya kegiatan ini dan surat SK nya sendiri sudah ditandatangani bahwa Porprov akan di selenggarakan di kota Banjar. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan aman dan lancar baik Kualifikasi atau pun Porprov nya nanti dan ini baru pertama kali nomor Grasstrack diadakan Porprov, mudah-mudahan ini selanjutnya bisa berkelanjutan tiap tahunnya, jelasnya

Kepada para peserta Grasstrack yang hari ini ikut lomba di beri kesehatan, kekuatan, kemudahan, ketangguhan untuk mengikuti babak kualifikasi Grasstrack Porpov Jawa Barat tahun 2021 yang dilaksanakan di Cirkuit GBP.

Dua tahun kita mengalami Pandemik dampaknya luar biasa, dan hari ini dengan tekad saya mengijinkan untuk kegiatan pada IMI Korwil kota Banjar untuk melaksanakan Balapan motor Grasstrack Porpov Jawabarat karena ini pertama kali dilaksanakan. Yang terpenting semua Pembalap harus sudah di Vaksin, ujarnya.

Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini bisa membantu bisa mendukung untuk percepatan Vaksin

Hadir dalam kegiatan balap motor Grasstrack Walikota Banjar yang sekaligus membuka acara balap motor, Ketua harian IMI Jabar Frans Tanuwijawa, Ketua IMI korwil kota Banjar Asep Nugraha, Kadispora kota Banjar, Ketua KONI kota Banjar H.Wabil.

./Tema




Diberdayakan oleh Blogger.