JABARCENNA.COM

Waduk Darma Tercemar KJA, PDAM Tirta Kamuning Tambah Dosis PAC dan Kaporit

Januari 31, 2019

JabarCeNNa.com, Kuningan- Pencemaran air waduk Darma di Kabupaten Kuningan akibat adanya ribuan Keramba Jaring Apung (KJA) telah berdampak pada kualitas air waduk.

Padahal air waduk Darma selama ini menjadi sumber air PDAM Tirta Kemuning untuk dikonsumsi masyarakat.

Sesuai hasil penelitian pihak BBWS Cimancis, tingkat pencemaran air waduk tersebut sudah jauh di ambang batas. Pencemaran air waduk tersebut sebagian besar akibat adanya aktivitas budi daya ikan dalam KJA di waduk tersebut.

Pihak PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mengakui adanya penurunan kualitas air di waduk Darma. Dan untuk tetap menjaga kualitas air baku dari waduk Darma pihak PDAM Tirta Kamuning menambah dosis zat Poly Alumunium Chloride (PAC) guna penjernihan air dan zat kaporit untuk membunuh dispektan atau bakteri.

Kepala Divisi Trandis PDAM Tirta Kamuning, Maman Hermansyah, mengatakan PDAM Kuningan hanya menyerap air yang berasal dari waduk darma 85 liter/per detik, yang disalurkan ke wilayah Kecamatan Darma, Kecamatan. Kuningan dan Luragung.

"Air dari waduk Darma yang kita manfaatkan hanya 85 liter/per detik," kata Maman kepada JabarCeNNa.com, Kamis, 31 Januari 2019.

Maman menambahkan pihaknya setiap bulan melakukan pengecekan kualitas air waduk Darma ke Labkesda.

Ditempat yang sama, Syarif Hidayah dari bagian Divisi Produksi mengatakan, pencemaran atau pengurangan kualitas air baku di waduk Darma memang berasal dari kimia organik yang berasal dari pakan ikan KJA, dan sedimen lumpur yang berada di bawah waduk sehingga banyak menimbulkan bakteri.

"Pencemaranya, selain dari pakan ikan dan juga sedimen lumpur. Kan sudah lama waduk Darma tidak pernah dikeruk," jelas Syarif.

Syarif menambahkan pihak PDAM setiap bulan selalu mengecek kadar air baku yang berasal dari waduk darma tersebut dengan mengambil sample air yang di cek langsung ke Labkesda Kuningan, tuturnya.

Dan Penanganan yang dilakukan agar air tetap layak dikonsumsi pihak PDAM melakukan penambahan dosis zat Poly Aluminium Chloride guna penjernihan air dan zat kaporit untuk membunuh bakteri.

"Kita tambah dosisnya, sehingga air tetap aman dikonsumsi," jelas Syarif.

Untuk standar mikro biologinya kita periksa per bulan, dan untuk fisika kimianya kita cek per enam bulan dan air baku juga kita periksa setahun sekali. Sehingga air baku yang berasal dari waduk darma itu masih bisa dikatakan aman untuk di konsumsi, ucap Syarif meyakinkan.

.iwn

8 Mahasiswa Kota Banjar ikuti West Java Youth Camp 2019

Januari 30, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar- 8 Mahasiswa Kota Banjar mengikuti kegiatan yang digelar oleh Polda Jabar yang bekerjasama dengan Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dalam kegiatan West Java Youth Camp 2019 di Bumi Perkemahan Cikole Jayagiri Resort, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (25/1/2019).

8 mahasiswa tersebut yakni 3 mahasiswa DPC GMNI Kota Banjar dan 5 mahasiswa dari PMII mengikuti Kegiatan dengan tema "Generasi Milenial Jawa Barat Untuk Indonesia" ini dilaksanakan atas dasar keresahan dan keinginan mahasiswa sebagai pemuda Jawa Barat agar dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara melalui persatuan dan pembangunan manusia.

Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari sejak 25 hingga 27 Januari 2019 dan diikuti 400 peserta dari berbagai elemen mahasiswa seperti GMNI, PMII, GMKI, KMHDI, PMKRI, HIKMAH BUDHI dan IMM serta Kapolda Jawa Barat yang di wakilkan oleh Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Suradiana M.Si, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi, Kadispora Jabar, perwakilan Bjb serta para PJU Polda Jabar.

Dalam sambutannya, Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Suradiana berharap, pelaksanaan deklarasi anti hoax tersebut bukan hanya seremonial saja, namun benar-benar di implementasikan guna menciptakan Pileg-Pilpres 2019 yang aman, damai dan kondusif.

"Dinamika Politik kian dinamis bisa dilihat dari banyaknya berita hoax, Intoleransi, radikalisme, Issue SARA dan Issue PKI. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan ada revolusi mental sesuai dengan program Presiden," Ungkapnya

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, aktifis mahasiswa dari GMNI menyayangkan dengan tidak hadirinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Saya Rasa kegiatan West Java Youth Camp 2019 terlaksana cukup sukses. namun kami sangat menyangakan di acara sebesar ini RK tidak hadir. padahal acara ini merupakan mementum bagi beliau untuk lebih dekat dengan Mahasiswa dan menyerap Aspirasi Mahasiswa yang merupakan kaum milenial sebagai agent of control dan agent of chage " ujar Firosul Haq Perwakilan DPC GMNI kota Banjar.

Hal senada juga dikatakan Imam selaku wakabid organisasi DPC GMNI Garut. Iman mewakili GMNI garut sebagai peserta Youth Camp 2019.

"awalnya kami berharap gubernur hadir di acara ini. karena di roundown acarapun tertera bahwa Ridwan Kamil selaku gubernur akan hadir. tapi sayangnya beliau tidak bisa hadir karena alasan kegiatan lain". tandas Imam

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut di isi dengan materi pembekalan dan juga game-game interaktif. 3 mahasiswa DPC GMNI kota Banjar menajuara dalam game tersebut, diantaranya yakni kresti menjadi juar 1 game start, wisnu juara 2 game start dan juga Firozul Haq juara 3 menembak.

.AO

Ragam

Sambut Hari Jadi Kodim III Siliwangi, Gelar Bakti Sosial

Januari 30, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar- Dalam rangkaian kegiatan Menyambut ulang tahun Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi ke-73, Kodim 0613 bersama Polres Banjar menggelar kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mandalare Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Selasa (29/01/2019)

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kapolres Banjar, Dandim 0613 Ciamis, Danlanud Wiryadinata Tasikmalaya, Danyon 323 Raider. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan berbeda dengan biasanya, kegiatan bakti sosial dilaksanakan dengan barengi kegiatan Trail Adventure menuju titik lokasi.

menanam pohon, rangkaian kegiatan sambut hut Kodam III sikiwangi, gelar baksos yang di ikuti polres banjar, Kodim 0613 ciamis, danlanud, danyon 323

Usai kegiatan, Kapolres Banjar AKBP Matrius mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan TNI khususnya Kodim 0613 Ciamis dalam menyambut HUT Kodam III Siliwangi ke 73 dan inyi dari kegiatan tersebut untuk menkesinergkan antara Polri dan TNI

"Ini adalah bentuk kesinergian antara Polres Banjar, Kodim 0613, Lanud Wiryadinata dan Batalion 323 Raider dalam memeriahkan HUT Kodam III Siliwangi ke 73" ujarnya

Dalam kegiatan bakti sosial diisi dengan pemberian santunan kepada warga masyarakat dan penanaman pohon secara simbolis oleh Kapolres Banjar, Dandim 0613, Danlanud, Danyon 323 Raider bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa di wilayah Mandalare Pataruman kota Banjar.

.Ao

Soal Tabloid Indonesia Barokah, Irfan Konsultasi ke Bawaslu Jabar

Januari 29, 2019

JabarCeNNa.com, Kota Banjar - Kontestasi Pilpres 2019 dihebohkan dengan menyebarnya tabloid yang berisi konten politik yang diduga berisi provokasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak luput dari itu, Kota Banjar pun menjadi sasaran penyebaran tabloid tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Ketua Badan pengawas pemilu Kota Banjar Irfan Saeful R langsung bergegas kantor Bawaslu Provinsi Jabar untuk konsultasi laporan warga tersebut.

"Dalam siaran persnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menilai ada tiga poin hasil temuan penyebaran tabloid atau buletin Indonesia barokah tersebut," ungkap Irfan saat dihubungi, Senin, 28 Januari 2019

Irfan menjalaskan, Pertama Tim Gugus tugas menyerahkan ke pihak Dewan Pers untuk ditindaklanjuti. Poin kedua terkait dengan materi dalam konteks kepemiluan, tidak ada unsur yang dianggap melanggar ketentuan yang di atur di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

"Terakhir dalam siaran pers Bawaslu Jabar, Bawaslu mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan cermat dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber," jelasnya

Selain itu Lanjut Irfan, Bawaslu provinsi sudah melakukan penelusuran ke kantor redaksi tabloid Indonesia Barokah bersama Bawaslu Kota Bekasi. Hasilnya, alamat kantor yang tertera dalam tabloid tersebut tidak ditemukan alias fiktif.

"Ini merupakan hasil kajian Bawaslu Provinsi langsung bersama tim gugus tugas pemberitaan dan penyiaran kampanye pada tabloid Indonesia Barokah yang beredar di wilayah Jawa Barat termasuk di Kota Banjar," kata Irfan.

Sebelumnya, Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Purwaharja, Jum'at (25/1) menerima laporan terkait peredaran tabloid Indonesia Barokah dari pengurus masjid Baiturrahman di Dusun Randegan II, RT 19 RW 8, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat.

.Ao

Headline nasional

Pemasangan APK Semrawut

Januari 29, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar - Semrawutnya Pemasangan APK ( Alat Peraga kampanye ) para Calon Legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Banjar menjadi buah bibir dimasyarakat. Beberapa APK tersebut di pasang diperempatan-perempatan seperti perempatan tanjungsukur, Perempatan Batulawang, jambatan pertigaan Doboku dan masih banyak lagi tempat lainya. Selain itu, pemasangan APK juga dilakukan di pohon, fasilitas pemerintah.

Asep 46 tahun salah satu warga asal Sukarame Kota Banjar mempertanyakan tentang aturan pemasangan APK. Dirinya menganggap pemasangan APK yang sudah ada terlihat semrawut.

“sebenernya pengen nanya ke KPU dan panwas, apa APK yang sudah dipasang sudah sesuai aturan, soalnya banyak banget APK yang dipasang di perempatan, depan rumah dan lain-lain”, Ungkapnya saat dihubungi.

Asep menilai, pemasangan APK janganlah mengganggu pemandangan kota. Dirinya melihat pemasangan APK yang sudah ada tidak mengedepankan Estetika dan terkesan asal temple.

“ada juga yang masang nya di pohon, di tihang-tihan lisktik milik PLN dan juga tihang Telkom”, Imbuhnya

Asep berharap, jika APK yang sudah terpasang itu pelanggaran, dirinya meminta pihak terkait untuk segera menertibkan.

“kalau itu melanggar ya tertibkan saja”, Tadasnya

Menanggapi hal itu, ketua KPU kota Banjar menegaskan bahwa untuk APK yang difasilitasi oleh KPU itu sudah diberikan dan sudah dipasang. Sesuai dengan peraturan APK itu ada 2 yakni ada yang difasilitasi oleh KPU ada juga yang mandiri dibuat oleh partai politik.

“memang sampai saat ini kita belum ada pemberitahuan dari partai politik berkaitan dengan apakah mereka menambahkan atau tidak, itu yang menjadi masalahnya”, Ungkap Danial, Senin 28 januari 2019.

Menurut Danial, untuk APK yang sudah terpasang, seperti Caleg dan sebagainya yang menentapkan apa itu melanggar apa tidak ranahnya ada di Bawaslu.

“termasuk misalnya untuk pemasangan ada surat keputusan Walikota dan juga surat keputusan KPU, karena setelah ada perubahan aturan, untuk pelanggaran Administrasi itu langsung ditertibkan oleh BAwaslu berkoordinasi dengan Satpol PP dan kontek penertibanya sudah tidak berhubungan dengan KPU”, tegasnya

.Ao

KPU Banjar lantik, 55 Relawan Demokrasi

Januari 19, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar- Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengKukuhkan 55 relawan demokrasi (relasi).

55 Relasi itu Berasal dari berbagai elemen masyarakat di Kota Banjar, relasi ini didominasi kaum muda dan mahasiswa.

Sebagai kepanjangan tangan KPU relawan demokrasi ini memiliki tugas penting untuk memberikan pendidikan demokrasi masyarakat.

Salah satu relawan demokrasi KPU Kota Banjar Zaki Mubarok mengatakan bahwa dirinya kini memiliki tanggung jawab besar. Salah satunya yaitu mengajak dan memberikan pemahaman pengetahuan tentang kepemiluan.

"Sebagai relawan demokrasi jelas bertanggung jawab, dimana kami akan dipandang masyarakat sebagai wajahny KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tentu marwah lembaga harus kami jaga," katanya

Lebih lanjut Zaki menambahkan, tugas utama relawan demokrasi dalam menjalankan tugasnya itu memberikan pengahaman masyarakat untuk berpartisipasi dan mengajak agar tidak golput pada pemilu serentak 2019.

"Tugas kami untuk meningkatkan angka partisipasi masarakat dalam melaksanakan hak pilihnya dengan cara mengajak masyarakat untuk tidak golput", ujarnya.

Zaujah Sholihah relawan demokrasi segmentasi perempuan mengaku bertekad untuk lebih menyasar kaum perempuan agar tidak golput pada Pemilu Serentak 2019.

"Bagi kaum perempuan jangan golput dan harus ikut berpartisipasi pada Pemilu 2019 nanti," terangnya

Sementara itu, ketua KPU kota Banjar Dani Danial Mukhlis menuturkan, ada sebanyak 55 orang relawan demokrasi yang dilantik.

Menurut Danial, Dengan adanya relawan demokrasi ini diharapkan tingkat partisipasi di pemilu 2019 nanti bisa bagus.

"Harapan saya mereka bisa membantu kami terutama dalam meningkatkan partisipasi maayarakat di pemilu 2019 nanti," harapnya.

.Ao

Kapolres Banjar Kunjungi Kantor Bawaslu

Januari 19, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar- Kapolres Banjar AKBP Matrius bersama para PJU Polres Banjar melaksanakan kujungan ke kantor Bawaslu Kota Banjar Jumat, 18/1/19. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Komisioner Bawaslu serta staf Bawaslu Kota Banjar.

Dalam kunjungnya, Kapolres Banjar didampingi Ketua Bawaslu Kota Banjar melaksanakan cek situasi kantor Bawaslu dengan mengecek para personil Polres Banjar yang bertugas di kantor Bawaslu Kota Banjar.

Usai Kunjungan, Kapolres Banjar AKBP Matrius mengatakan, kunjungannya ke Bawaslu adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan personil polres Banjar yang berjaga dalam meningkatkan keamanan pada Pemilu 2019. Dengan tujuan untuk mewujudkan Pemilu 2019 agar dapat terlaksana dengan baik dan berlangsung aman, sejuk dan damai.

Menurut Kapolres, Giat ini dilaksanakan demi mewujudkan cipta kondisi yang aman dan tentram seiring berjalannya Kampanye menuju Pileg dan Pilpres 2019.

“Perbedaan itu indah, mari saling mengingatkan masing-masing berbuat baik saling menjaga sesuai kapasitas dan kewenangannya supaya kota Banjar yang kita cintai tetap sejuk, aman dan damai", Tegas Kapolres

Sementara itu, ketua Bawaslu Kota Banjar Irfan Saeful R menuturkan, kujungan tersebut lebih untuk membangun soliditas tim sentra penegak hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Menurut Irfan, unsur Gakkumdu sendiri terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan juga kejaksaan

"karena dari mulai pelaporan, dugaan tindak pidana pemilu harus didampingi oleh tim dari Gakkumdu, sehingga harus di bangun soliditas dan sinergitas dari ke tiga instansi tersebut", Jelas Irfan

Irfan menambahkan, Bawaslu Kota Banjar sejauh ini ada beberapa kasus yang sudah di tangani namun tidak signifikan. Menurut Irfan. Menurut Irfan, Bawaslu lebih mengedepankan kepada upaya pencegahan secara maksimal.

"kami lebih mengedepankan pencegahan, agar pelanggaran pemilu dapat diminimalisir", Tegasnya

Irfan Berharap, dalam pelaksanaan pemilu 2019 nanti, seluruh peserta yang berkontestasi dapat mematuhi ketentuan atau regulasi yang berlaku.

"peserta pemilu harus mematuhi ketentuan yang ada. mari kita bersama sama menciptakan pemilu yang berdemokrasi, berkualitas serta berintegritas", Pungkasnya

.Ao

Danyonif 323 Resmikan Aula Dewata Cengkar

Januari 19, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar - Setelah genap 2 tahun menjabat, DANYONIF RAIDER 323/BP KOSTRAD Letkol Inf Agust Jovan Latuconsina secara resmi menandatangani prasasti pembangunan Taman Bermain Pramodya yang berada di kompleks Yonif Raider 323/BP Kostrad, Jumat 18 Januari 2019

Pelaksanaan Peresmian tersebut juga bertepatan dengan 2 tahun masa jabatannya sebagai Komandan Batalyon Raider 323.

Selain meresmikan pembangunan Taman Bermain Anak Pramodya, Letkol Jovan juga menandatangani prasasti pemugaran bangunan Aula Batalyon dan memberikan nama "Dewata Cengkar" pada bangunan tersebut.

Usai kegiatan, DANYONIF RAIDER 323/BP KOSTRAD Letkol Inf Agust Jovan Latuconsina mengatakan, Nama Pramodya dipilih sebagai nama taman bermain dengan alasan memiliki arti Taruna atau Pemuda.

"saya berhatap besar dengan nama itu, anak-anak kita kelak bisa menjadi generasi penerus yang berbakti kepada nusa dan bangsa, layaknya seorang Taruna yang berbudi bakti wira utama", ungkapnya

Sedangkan nama Dewata Cengkar, Lanjutnya, dipilih sebagai nama Aula Batalyon. Nama itu diambil dari nama salah seorang putra dari Prabu Galuh yang menurut dongeng, Dewata Cengkar setelah besar menjelma menjadi Siluman Buaya Putih yang saat ini menjadi lambang satuan Yonif Raider 323 Kostrad.

"Atas latar belakang sejarah itulah, nama Dewata Cengkar kami ambil sebagai nama Aula", tegasnya.

Letkol Agust sendiri telah mejabat sebagai Komandan Batalyon Raider 323/BP sejak 18 Januari 2017 dan sebelumnya dijabat oleh Letkol Inf Fadli Mulyono.

"masa-masa saya menjabat sebagai Danyon 323 adalah salah satu fragmen kehidupan saya yang paling berkesan, kebersamaan dengan prajurit Buaya Putih selama 2 tahun tentu banyak meninggalkan kenangan yang indah bagi saya dan keluarga". pungkasnya

.Ao

Yayat Hidayat: DIPA Harus Untuk Kemaslahatan Umat

Januari 17, 2019

JabarCeNNa.com, Majalengka - Dalam rangka penandatanganan perjanjian kinerja dan bedah DIPA, Kemenag Kab. Majalengka melaksanakan kegiatan yang bersipat penting dan strategis dalam rangka pemetaan anggaran.

Acara bedah DIPA tahun anggaran 2019 tersebut dilaksanakan di aula Hikmah Kemenag Majalengka, Rabu 16 Januari 2019. Dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kab. Majalengka, Dr. H. Yayat Hidayat, M.Ag didampingi Kasubbag TU, Dr. H. Hasan Sarip, M.Si. dan dihadiri para kasi, penyelenggara syariah, perencana, kepala Madrasah Negeri, Kepala KUA, para bendahara, pembatu PPK serta para operator Madrasah.

Yayat Hidayat mengatakan bedah DIPA atau telaah DIPA merupakan kegiatan penting dan strategis dalam rangka pemetaan anggaran. Menurutnya, semua Satker harus mampu mengendalikan anggaran dengan baik agar efektif, efisien dan akuntabel "ujar Yayat

Ia meminta agar penggunaan anggaran senantiasa menggunakan skala prioritas. Sebagaimana Pilihan program prioritas itu ada yang bersipat program penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting dan ada yang tidak penting tidak mendesak,"tuturnya

Bedah DIPA bertujuan untuk analisis program dan anggaran agar klop sehingga bisa meminimalisir pagu minus. Ia menginginkan agar program yang dilaksanakan berdampak luas bagi kemaslahatan umat.

"Tolong Analisis lagi Program yang dilaksanakan, pastikan semua program berdampak untuk umat, ada kemaslahatan untuk umat", tegasnya

Pihaknya meminta agar dalam setiap kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

"Kegiatan jangan numpuk di akhir tahun, kejadian tahun kemarin jangan terulang lagi di tahun ini", pungkasnya.

Ditempat yang sama dikatakan Kasubbag TU, Hasan Sarip dirinya mengingatkan kembali agar kegiatan tahun 2018 supaya dipertanggungjawabkan dengan baik dengan dibuatkan sesuai laporannya.

Menurutnya, sebelum melangkah dengan anggaran baru, pertanggungjawaban anggaran tahun lalu harus diselesaikan.

Hasan Sarip menegaskan, anggaran dilaksanakan jangan "semau gue", tapi harus mengacu pada aturan yang berlaku. "Regulasi itu kiblat dan rujukan dalam pembuatan anggaran", ungkapnya.

"Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan rill dilapangan dan semuanya harus dikomunikasikan dengan kepala kantor", imbuhnya.

Ia pun mengingatkan agar anggaran besar jangan sampai tidak berdampak pada lembaga. Menurut Hasan Sarip, semua anggaran, baik itu belanja pegawai, belanja modal dan operasional harus diperuntukan untuk kepentingan lembaga.

Hms/iwn

Penyusunan pembuatan SKP Guru diduga jadi lahan basah operator UPTD Pendidikan Kec. Ciniru

Januari 16, 2019

JabarCeNNa.com, Kuningan – Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dimana Para Aparatur Sipil Negara wajib menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) guna merencanakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS nyatanya masih minim pemahaman.

Dengan adanya peraturan tersebut nyatanya masih saja ada para ASN khususnya di lingkup para guru yang belum menguasai mekanisme dan ketentuan dalam penyususunan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang mana masih melibatkan bantuan dari operator di tingkat UPTD Pendidikan.

Adapun operator yang berada di lingkup uptd idealnya memang dilibatkan dalam pengimputan data sesuai dengan data input kepegawaian yang nantinya di laporkan ke pihak atasan. Namum dalam prakteknya nyatanya hal tersebut diduga di manpaatkan oleh pihak operator dengan dalih membantu para guru untuk pembuatan SKP yang ujung-ujungnya meminta biaya operasional.

Sesuai informasi yang di dapat jabarcenna.com dengan adanya pihak operator uptd yang ikut terlibat dalam pemanpaatan situasi guna mencari pendapatan tambahan sebagaimana informasi yang didapat jabarcenna.com bahwa adanya intruksi atau meminta adanya biaya atau dana operasional oleh pihak operator uptd untuk membantu penyususnan SKP tersebut nyatanya terjadi di lingkup Uptd Pendidikan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.

Hal tersebut di akui oleh Iwan selaku operator yang berada Uptd Pendidikan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan saat ditemui Jabarcenna.com Selasa, 15 Januari 2019.

Dikatakan iwan, “bahwa informasi yang beredar tentang bantuan biaya operasional dalam penyusunan pembuatan SKP tersebut memang saya yang mengintruksikan. itupun memakai atasnama pihak uptd atas inisiatif sendiri, dan saya juga bertanya dan berkordinasi dengan para operator di tingkat uptd yang lain dan itupun terjadi tidak hanya disini, “ucapnya

“Dan saya juga melakukan hal tersebut di luar jam kerja dan di ketahui oleh Kepala Uptd sehingga saya meminta adanya perhatian atau biaya operasional bagi para guru yang ingin di bantu karena sehubungan saya juga masih honor sipatnya jadi saya melakukannya juga di luar jam kerja,” tutur iwan

“Total Guru dan Kepala Sekolah yang berstatus PNS di Kecamatan Ciniru berjumlah 135 orang pak” ucapnya

Adanya informasi permintaan dari pihak operator Uptd Pendidikan Kecamatan Ciniru terkait biaya operasional yang sebesar Rp.50 ribu untuk kalangan guru dan Rp.100 ribu untuk kalangan kepala sekolah, pihaknya berdalih bahwa uang tersebut belum ada yang masuk.

“sebenarnya uang tersebut belum ada yang masuk pak” ucap Iwan

Dengan adanya permasalahan tersebut nyatanya menuai reaksi dan perhatian langsung dari pihak LSM Penjara Kabupaten Kuningan untuk turun kelapangan menyikapi hal tersebut.

Bima selaku Ketua PAC LSM Penjara Kecamatan Ciniru, sangat menyayangkan adanya pungutan tersebut, apalagi jika yang disampaikan operator Uptd tersebut benar maka tidak menutup kemungkinan pungutan tersebut terjadi di seluruh Uptd yang ada di Kabupaten Kuningan.

"Kalau benar ini atas dasar koordinasi dengan seluruh operator dan diketahui oleh seluruh UPTD di Kuningan, berarti pungutan ini bisa dikatakan pungutan berjamaah yang tidak ada dasar hukumnya," sangkanya.

Sebelumnya pihak LSM Penjara pun mendapat aduan langsung terkait pungutan tersebut.

Dikatakan Bima, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti karena sesuai dengan aduan yang masuk ke LMS Penjara maka hal seperti ini perlu di tindak lanjuti. Dan sebagai bagian dari lembaga yang berkomitmen untuk memantau kinerja aparatur negara pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.”ungkapnya

.iwn

Kholis Malik : 'Bersama Membangun Desa'

Januari 15, 2019

JabarCeNNa.com, Kuningan - Calon legislatif (caleg) DPR RI Kholis Malik rutin turun lapangan untuk menyapa warga di daerah pemilihan (dapil) 10 Jawa Barat (Jabar). Calon wakil rakyat dari Partai Golkar itu belum lama ini mengunjungi wilayah seputaran Kabupaten Kuningan.

Dalam kunjungannya, Kholis berbaur dan bersiraturahmi langsung serta melakukan konsolidasi pemenangan tim dari setiap Kecamatan dan Koordinator Desa di wilayah Kabupaten Kuningan.

Menurutnya dari target perolehan suara sebanyak 80.000 suara, Kholis menargetkan 50% suara yakni sebanyak 40.000 suara datang dari Kabupaten Kuningan, sedangkan sisanya dari wilayah lain yang termasuk ke dalam Dapil 10 Jabar (Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran).

"Kebutuhan suara sebanyak 80.000, dan saya targetkan sebanyak 40.000 suara berasal dari Kuningan," kata Kholis

Pria kelahiran Ciamis, 7 Sepetember 1970 ini memang telah kenyang dengan aktivisme organisasi. Dalam kurun waktu 2002-2004, dirinya pernah menjabat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Dengan pengalaman yang telah digelutinya, Kholis ingin membawa dirinya untuk bisa duduk di Senayan dan membawa aspirasi generasi anak muda dikala dirinya menang nanti.

Saya membawa tagline "Bersama Membangun Desa" ucap kholis kepada JabarCeNNa.com Senin, 14 Januari 2019.

"Untuk memperoleh kemajuan di segala bidang, itu harus memulainya dari elemen yang ada paling bawah yakni Desa."tutur Kholis

Dan Kuningan sendiri banyak potensi yang bisa di kembangkan. Seperti kita ketahui bahwa sektor yang menonjol itu di bidang wisata, dan potensi hasil buminya saya lihat melimpah nah, ketika saya duduk di senayan nanti mudah-mudahan bisa membantu wilayah kuningan dalam mengembangkan potensi khususnya sektor pedesaan baik dari pengembangan wisata di setiap desa sehingga bisa bagi mensejahterakan masyarakat kuningan kedepannya di bidang sektor pedesaan "ucapnya

Dirinya berharap dengan kehadirannya sebagai Calon Anggota DPR RI mewakili wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan sebuah jalan bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dalam berbagai hal.

.iwan

Headline Parlemen

Tahun 2019 awal, Kejaksaan Negeri Kota Banjar tangani 10 kasus narkoba

Januari 15, 2019

Kejari kota Banjar Gunadi. SH. MH.

JabarCeNNa.com, Kota Banjar- Menginjak pertengahan bulan di tahun 2019, ada 10 kasus Narkoba yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar, dimana para pelaku masih berusia produktif.

"Yang paling tinggi sekarang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar, pada tahun sekarang ini adalah narkoba, memang disayangkan dan prihatin dengan kondisinya, kami pun akan lakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat," ungkap Kepala Kejaksaan, Gunadi. SH. MH. saat ditemui diruang kerjanya, Senin, 14 Januari 2019.

Kejari menambahkan, untuk kasus yang terbaru ini adanya penangkapan seorang pengguna narkoba dengan usia dibawah 17 tahun.

"Kita menangkap tangan, bukan hanya orang dewasa saja namun ada juga yang berusia anak-anak dengan usia dibawah 17 tahun yang mengkonsumsi sabu, dan sudah kami periksa untuk tahap kedua kalinya, dan dilimpahkan ke Pengadilan," jelasnya.

Lebih lanjut Gunadi menjelaskan, faktor anak tersebut dipicu dari salah pergaulan dan kurang pengawasan orang tua.

Gunadi berharap di usia muda tersebut, mestinya digunakan untuk menuntut ilmu dan melakukan kegiatan yang positif, tidak lupa peran orang tua yang harus mengawasi dan menjadi teman jika ada permasalahan pribadinya yang tidak bisa dipecahkan, sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan.

"Yaa mungkin itu akibat dari faktor pergaulan karena mereka berdua, saat kami tanya darimana asal barang haram tersebut, dia mengatakan dari temannya yang belum tertangkap. Disayangkan sekali, dirinya yang tidak sekolah atau keluar sekolah sejak kelas 2 SMP, sudah menggunakan narkoba jenis sabu," Tegasnya

.Ao

Headline Hukum

Kapolres Banjar : Masyarakat jangan ikut sebar Hoax

Januari 15, 2019

Kapolres Banjar, Polda Jabar AKBP Matrius

JabarCeNNa.com, Banjar- Jelang pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, yang akan dilaksanakan 17 April mendatang, Kapolres Banjar, AKBP. Matrius, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan info atau berita hoax, SARA, dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat meresahkan serta menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Banjar.

Saat dihubungi, Kapolres Banjar menegaskan, jika hal tersebut terjadi diwilayah Kota Banjar, maka tanpa segan-segan pihak Polres Banjar akan menindak para pelaku penyebar hoax.

"Kami selaku penegak hukum, tentunya sesuai fungsinya dalam menjalankan tugas, demi terciptanya stabilitas kamtibmas diwilayah Kota Banjar, maka akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku," Tegas Kapolres, saat dihubungi, Senin, 14 Januari 2019.

Menurut Kapolres, Maraknya berita bohong atau hoax yang sering muncul dimedia sosial sekarang ini, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih mencari kebenaranya terlebih dahulu, dan juga tidak mudah termakan isue baik itu lewat pesan instan WhatsApp (WA) maupun pesan pendek (SMS), dan info-info hoax di media lainnya.

"Kepada masyarakat, khususnya pengguna medsos, jangan sekali-kali menyebarkan info atau berita hoax. Begitu juga para pembaca, jangan dulu percaya pada satu pihak, info atau berita tersebut yang belum tentu kebenarannnya. Harus diperiksa dulu dan diteliti sehingga tidak menjadi kekisruhan di masyarakat," Imbuhnya

Lebih lanjut Matrius mengatakan, jika di Kota Banjar ada pelaku penyebar berita atau info hoax, atau bahkan cuma sekedar iseng mendistribusikan atau menforward hal yang dapat menimbulkan keresahan, maka pihaknya akan memproses secara hukum terhadap pelakunya.

"Bagi yang suka mengirimkan informasi bohong, atau hanya sekadar iseng mendistribusikan berita hoax, harap berhati-hati. Ancamannya tidak main-main, bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda 1 milyar rupiah," tandasnya.

Kapolres menjelaskan, pelaku penyebar hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam pasal tersebut menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 milyar".

Demi Mengantisipasi hal itu, pihak Polres Banjar menyiapkan SDM dalam Satuan Tugas (Satgas) Saber Hoax, serta membuat perangkat akun medsos untuk mengimbangi berita-berita hoax. Dirinya berpesan kepada masyarakat, untuk selalu berhati-hati dalam menyebarkan pesan berantai lewat perangkat elektronik. Karena, saat ini banyak pesan pendek (SMS), atau pesan hoax bermunculan melalui WA. Sehingga, bagi yang mem-forward pun, disadari atau tidak, juga bisa kena pidana lantaran dianggap turut mendistribusikan kabar bohong tersebut.

"Jika mendapat pesan atau kabar bohong yang dapat merugikan orang banyak atau ketertiban umum, maka cukup pesan tersebut sampai ke anda saja. Atau, jika memang pesan tersebut sangat membahayakan, maka laporkan saja ke polisi," pungkasnya.

.Ao

2 Anggota Panwascam di Lantik

Januari 15, 2019

JabarCeNNa.com, Kota Banjar- 2 Anggota Panawascam Penggati Antar Waktu (PAW) dilantik. Pelantikan tersebut dilaksanakan di kantor Bawaslu dan di lantik oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman SP.d.I, Senin 14 Januari 2019.

Menurut irfan, ada dua PAW anggota Panwaslu Kecamatan yang dilantik hari ini. anggota Panwascam Pataruman Aa Triyana Ginanjar mengganti Gerry Garyadina Mauludin yang terpilih jadi anggota KPU Kota Banjar dan anggota Panwascam Purwaharja Andi Maulana menggantikan Yayat Ruhiyat karena terpilih jadi Kepala Desa Raharja.

“Kepada anggota yang baru dilantik diharapkan untuk senantiasa menjaga apa yang diucapkan dalam sumpah tadi,” ujarnya

Irfan menjelaskan, tidak ada yang dinamakan wasit tidak baik, melainkan harus melakukan pekerjaan sesuai prosedur, tupoksi dan ketentuan yang ada. Kuncinya yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan pengawasan bersama-sama.

Selain itu, lanjut Irfan, anggota yang baru dilantik bisa meningkatkan nilai integritas dan senantiasa dijunjung tinggi. Karena sehebat dan sepandai apapun pengawas pasti ada yang tidak suka.

“Maka jaga komitmen terhadap lembaga, koordinasi, konsultasi dan komunikasi harus ditingkatkan. Dan bagaimana caranya kita bekerja bersama dan bahu membahu melakukan pengawasan pada pemilu serentak tahun ini,” ungkapnya.

Dirinya berharap, bagi anggota yang baru dilantik bisa bekerjasama secara profesional dan mengendepankan integritas, sesuai moto Bawaslu; cegah, awasi, tindak (CAT).

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham menjelaskan, mereka akan bekerja meneruskan komisioner sebelumnya, sesuai dengan peraturan, anggota Panwascam akan bekerja sampai Bulan Juli.

"sementara ini, mereka akan melaksanakan pekerjaan Komisioner sebelumnya, dan untuk divisi bisa saja berubah atau meneruskan yang ada, karena itu harus melaksanakan pleno kembali", Jelas Ilham Saat Dihubungi.

Ilham menegaskan, untuk anggota panwascan yamg baru di lantik harus bisa melaksanakan tugas nya sesuai dengan perundng-undangan yang berlaku.

"tetap memegang independensi dan intregritas sebagai pengawasan, mengawasi peserta pemilu dan penyelenggara", jelasnya

Anggota yng dilantik dari Panwaslu Kecamatan Pataruman, Andi Maulana mengaku siap melaksanakan tugas dan amanah yang baru diemban, sesuai peraturan yang berlaku.

“Kita bersama-sama siap melakukan pengawasan pada pemilu serentak nanti,” ungkapnya.

.Ao

Prabowo: Kebanyakan Elite Maling Uang Rakyat

Januari 15, 2019

JabarCeNNa.com, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding kebanyakan elit Indonesia kaya raya karena maling uang rakyat. Dan oleh karenanya rakyat tidak perlu kagum kepada para elit.

"Tidak perlu kagum kepada para elit. Tanya kepada mereka dari mana harta kekayaan mereka yang melimpah," kata Prabowo di Roemah Djoeang Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selayan, Minggu, 13 Januari 2019.

Prabowo secara jujur mengatakan dirinya juga bagian dari elit nasional. Namun secara tegas dia menyatakan bahwa dirinya bagian dari elit yang sadar dengan nasib rakyat.

"Gue juga bagian elite, tapi gue elite yang sadar, gue sadar kalau dipanggil Tuhan enggak bisa apa-apa, mendingan gue bersama rakyat, bahwa kesejahteraan tak dirasakan sebagian besar rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Karena itulah, lanjut mantan Pangkostrad ini, banyak elit yang tidak suka dengan keberadaan dirinya karena kerap bersikap tegas atas pengelolaan kekayaan negara, namun rakyat dimiskinkan.

"Saya tahu, banyak dari mereka yang tidak suka kepada saya. Karena saya tahu mereka dari kecil, dan saya tahu persis dari mana kekayaan mereka. Maling uang rakyat," tandas Prabowo.

Jadi menurut mantan Danjen Kopasus ini, rakyat tidak perlu terkagum-kagum kepada para elit.

"Karena kebanyakan dari mereka sesungguhnya adalah maling. Maling Uang Rakyat," pungkas Prabowo.

.ebiet/tn

Headline politik

LBS Desa Raharja maju dalam ajang Nasional

Januari 15, 2019

JabarCeNNa.com, Kota Banjar- Desa Raharja, terpilih menjadi wakil Kota Banjar dan Provinsi Jawa Barat dalam Lomba Kesrak KBKes tingkat nasional. Sebelum Desa Raharja laksanakan Persiapan Lomba Kesrak PKK kB kesehatan Tingkat nasional.

Wakil Walikota Banjar Nana Suryana yang menghadiri rapat persiapan penilaian Kesrak PKK KB Kesehatan tingkat Nasional yang digelar di aula Desa Raharja beberapa waktu lalu mengatakan, dirinya sangat bangga atas prestasi yang di raih Desa Raharja. Desa Raharja telah menjadi wakil Kota Banjar ke tingkat Nasional lomba Kesrak PKK KB Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Desa Raharja Kecamatan Puraharja Yayat Ruhyat menjelaskan, pertama yang akan dilakaanakan dengan membangun koordinasi antar Kader PKK, Rt, Rw, Kadus dan lebaga-lambaga lain dalam kaitan lomba Kesrak KBkes Tingkat Nasional.

"pertama saya akan membangun koordinasi antar liding teknis di Desa Raharja", Ungkapnya saat di hubungi Kemaren.

Menurut Yayat, yang menjadi penilaian adalah dalam Kesrak KBkes adalah LBS (Lingkungan Bersih dan Sehat), maka dari itu, Yayat berharap desa Raharja sendiri saat menjadi wakil dalam Lomba Kesrak KBkes tingkat nasional bisa menjadi motivasi yang lainya bukan hanya berorientasi kepada predikat peraihan lomba saja.

"urientasi saya bukan kepada predikat saja, namun lebih ke implementasi penerapan hidup sehat di masyatakat",Imbuhnya

Menurut Yayat, Desa Raharja terpilih menjadi wakil Kota Banjar dan Jawa Barat ada beberapa tahapan yangbtelah dilalui. Salah satu indikatornya adalah masyakakat Desa Raharja sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Lebih lanjut Yayat mengatakan, dirinya ingin lebih menggali potensi kesadaran dimasyarakat, untuk selalu menjaga lingkungan bersih dan sehat.

"dalam menumbuhkan kesadaran di masyarakat, setiap jumat masyarakat Desa Raharja melaksanakan jumsih.

Jumsih sendiri bertujuan untuk menata lingkungan yang ada yang masih kumuh untuk di perbaiki lagi", Imbuhnya

Selain itu, tambah Yayat, kader PKK Desa Raharja sendiri sangat aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Lomba Kesrak KBkes di ikuti oleh seluruh provinsi se-indonesia, jawa barat sendiri di wakili oleh desa Rahaja kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Desa raharja sendiri akan mengikuti ajang tersebut dengan kategori Lingkungan Bersih dan sehat.

.Ao

Solihan terpilih menjadi Ketua GMNI Kota Banjar

Januari 15, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar- Solihan terpilih kembali menjadi ketua GMNI DPC Kota periode 2019-2021. Solihan mengalahkan Rivalnya Firozul Haq yang hanya mendapatkan 1 suara dan Solihan sendiri mendapatkan suara 3 DPK (Dewan Pengurus Komisariat). Pemilihan dilaksanakan dalam Konferensi Cabang - I yang di gelar, di aula PPL Pertanian Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Sabtu,12 Januari 2019.

DPC GMNI Kota Banjar sendiri, melaksanakan Konfercab I bertujuan untuk mengevaluasi seluruh kebijakan organisasi di tingkat daerah, menetapkan arah dan strategi perjuangan organisasi untuk periode berikutnya serta memilih pimpinan organisasi periode 2019-2021. hal itu di utarakan oleh ketua panitia Konferensi Cabang I Fahri Aditya, saat dihubungi.

Fahri menjelaskan, Peserta konfercab tediri dari 4 DPK yakni, DPK STISIP Bina Putera banjar, DPK STIT Bina Putera Banjar, DPK STAIMA Kota Banjar, DPK Universitas Galuh.

"DPC Kota Banjar memiliki 4 DPK, Masing-Masing DPK memiliki delegasi sebanyak 3 orang, dan Untuk Suara 1 DPK satu Suara", Jelas Fahri.

Sebelumnya, Lanjut fahri, ada pengusungan Calon dari masing2 DPK yaitu Bung Firosul Haq dan Bung Solehan.

Dalam pemilihan, Bung Solehan selaku incumbent terpilih kembali sebagai ketua DPC GMNI kota Banjar periode 2019-2021 dengan suara 3 , dan 1 suara untuk bung Firosul Haq. Suara tersebut d dapat dari 4 DPK", Jelasnya

Selain itu, dalam Konfercab I juga dilaksanakan sidang komisi, yaitu Komisi Organisasi, Komisi Program dan Kaderisasi, Komisi Politik.

"untuk komisi politik mengkritisi perihal Hak Guna Usaha Pertanian yang dimiliki oleh BUMN di tingkat kota Banjar, UMR Buruh yang tidak sesuai dengan tingkat perekonomian saat ini serta Perda Sampah. Hal tersebut akan dijadikan poin pokok dan perjuangn GMNI tahun 2019-2021 di bidang politik", Ungkapnya

Sementara itu, Solihan, ketua terpilih saat itu dihubungi mengaku sangat tegang dalam sesi pemilihan. Dirinya bersyukur terpilih menjadi ketua, namun ini merupakan tugas berat baginya.

"ini adalah pilhan para kader, dan saya melaksanakan apa yang susah diamanatkan kepda saya", Jelas Lihan

Solihan beranggapan GMNI hari ini harus bisa mencetak kader kader yang potensial, Kompetitif, Dedikativ, Selain itu juga harus menjadi kader yang progresif dan revolusioner.

"saya akan terus berjuang dalam sytem pengkaderan, advokasi masyarakat, dan mengembangkan potensi-potensi kader di seluruh bidang",tegasnya

.Ao

Moeldoko: Posko Prabowo-Sandi di Solo Ganggu Pemandangan

Januari 11, 2019

JabarCeNNa.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko tak khawatir dengan keberadaan Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Kota Solo, Jawa Tengah. Posko baru tersebut berada tak jauh dari rumah Presiden Joko Widodo, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto No. 53A Sumber, Solo.

Moeldoko hanya menyebut Posko BPN Prabowo-Sandi yang baru tersebut merusak pemandangan.

"Yang di Solo itu, ya. Enggak takut, cuma ganggu pemandangan saja," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Moeldoko juga heran dengan perubahan visi dan misi pasangan Prabowo-Sandi sepekan menjelang debat perdana pada 17 Januari 2018. Pensiunan jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa menjiplak visi dan misi lebih mudah ketimbang berpikir.

"Foto kopi lebih mudah daripada berpikir, kan begitu," ujarnya.

Sebelumnya Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menyebut Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso atau Djokosan akan mulai berkantor di posko pemenangan di Solo, Jawa Tengah.

"Pak Djoksan untuk sementara waktu akan di sana sebagai ketua BPN. Segala sesuatunya, dia lakukan dari sana," kata Ferry di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis (10/1).

Ferry belum mengetahui pasti berapa lama Djoko Santoso berkantor di Solo. Namun, dia meyakinkan bahwa pihaknya serius untuk menggalang dukungan yang besar di wilayah Jawa Tengah.

Ferry mengatakan kantor yang ditempati Djoko Santoso hanya posko pemenangan. Kantor pusat BPN, lanjutnya, tetap berada di Jakarta.

Prabowo-Sandi memang telah mengutarakan niatnya sejak lama untuk fokus meraih banyak suara di wilayah Jawa Tengah. Mereka berencana memperbesar intensitas kampanye di wilayah yang identik dengan 'kandang banteng' alias basis PDIP.

.CNN

Headline nasional politik

Anies Akan Atur Lahan Parkir di Gedung DPRD Khusus Untuk Anggota Legislatif

Januari 11, 2019

JabarCeNNa.com, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan mengatur parkir yang ada di gedung DPRD yang dikhususkan untuk anggota legislatif.

"Nanti diatur, parkir itu khusus untuk anggota dewan dan staff yang di situ. Nanti kita atur," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 11 Januari 2018

Ramainya lokasi parkir di lantai dasar DPRD adalah dampak naiknya tarif parkir di IRTI Monas bagi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ada tiga lantai lahan parkir di DPRD DKI Jakarta, dimana lantai satu untuk umum, lantai dua untuk anggota DPRD dan pegawai di lingkungan DPRD yang dikendaraannya menggunakan stiker yang telah ditetapkan sedangkan lantai ketiga untuk anggota DPRD.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencabut parkir murah di IRTI Monas bagi PNS DKI, dimana tarif berlangganan dari Rp66.000 per bulan untuk roda empat, sekarang menjadi Rp550.000 perbulan. Sementara untuk motor, parkir bulanan dari Rp22.000 per bulan, menjadi Rp352.000 per bulan.

Tarif mulai berlaku efektif tanggal 15 Januari 2019.

Kenaikan tarif parkir di IRTI Monas bagi pegawai PNS DKI ditujukan agar mereka memanfaatkan fasilitas transjakarta gratis melalui kartu pegawai mereka, kata Anies.

Ant/ebit

Headline Regional

Dibantu Polri, Pemerintah Ingin Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Januari 11, 2019

JabarCeNNa.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Agung Budi Maryoto menyaksikan langsung melalui video conference penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Aula Djayalaksana Mapolda Jabar, Jl. Soekarno-Hatta Kota Bandung, Jumat 11 Januari 2019.

Melalui MoU ini, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan atau tepat sasaran.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau MoU ini ditandatangani langsung oleh Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang di Mabes Polri, Jakarta. MoU ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan pihak kepolisian dalam rangka pengawalan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Nilai bantuan sosial yang dikucurkan Kementerian Sosial tahun ini mencapai Rp 54,3 Triliun lebih. Untuk itu, menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sinergi antara pemerintah melalui Kemensos bersama Polri ini penting agar bantuan sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi, saya akan menerjemahkan ini bersama Pak Kapolda (Jabar) memastikan bantuan sosial ini sampai tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara, tepat jumlah melalui pengawalan kepolisian,” kata Emil ditemui usai video conference.

Dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, manajemen penyaluran tidak sederhana. Sering kali ada laporan salah sasaran atau jumlahnya yang tidak sesuai. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dibantu kepolisian ingin memastikan agar kesalahan atau bahkan penyelewengan bantuan tidak terjadi dalam proses penyalurannya.

“Masalah utamanya adalah manajemen penyampaian. Manajemen penyampaian ini tidak sederhana, sering kali kita dapat laporan salah sasaran, tidak sesuai jumlah, dan lain-lain,” kata Emil.

“Oleh karena itu, tidak ada salahnya birokrat sipil ini dibantu oleh kepolisian untuk memastikan hal-hal yang tadi tidak terjadi,” sambungnya.

Emil berpesan, kepada tim yang ditunjuk untuk menyalurkan bantusan sosial terlebih dahulu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan para ulama setempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang telah menerima bantuan tidak selalu tergantung pada bantuan pemerintah.

“Arahan saya, tim ini juga rajin-rajin bertanya kepada tokoh masyarakat di daerah dan ulama agar mendapat restu,” pesan Emil.

“Yang kedua, adalah tolong berikan dakwah agar si penerima ini jangan selalu “tangan di bawah”, tapi “tangan di atas”, supaya tahun depan jumlah penerima berkurang. Kalau berkurang berarti pembangunan berhasil,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto juga menegaskan pihak kepolisian akan membantu proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Selain itu, polisi juga akan membantu secara preventif agar dalam proses penyaluran bantuan tidak terjadi pelanggaran yang bisa berujung pada proses hukum.

“Kemudian tentunya memastikan bahwa bantuan itu tidak ada pelanggaran, karena bisa berujung pada kasus hukum,” ujar Budi.

“Polda akan membantu dari aspek preventif, mengawal supaya bantuan tepat sasaran, waktunya tepat, dan tujuannya tepat,” katanya.

Budi menambahkan, pihak kepolisian akan membantu sosialisasi melalui media dalam proses penyaluran bantuan. Hal ini penting agar masyarakat tahu bahwa bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita akan membantu memediakan, karena kita punya jaringan media seluruh Indonesia cukup kuat,” tukas Budi.

“Artinya bahwa program-program pemerintah patut kita berikan mediakan dan masyarakat pasti akan apresiasi karena tepat sasaran,” tandasnya

.Hms/asbud