JABARCENNA.COM: politik | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan


JABARCENNA.COM | CIAMIS,- Pimpinan Anak Cabang (PAC), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), se Daerah Pemilihan (Dapil) V, Kabupaten Ciamis, menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung Dakwah Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Minggu (20/02/2022).

Musancab Dapil Ciamis V, diikuti oleh PAC Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Purwadadi, dan Banjaranyar.

Koordinator Kegiatan Musancab Dapil Ciamis V, Ayi Didin Nuryadin, mengatakan bahwa kegiatan Musancab kali ini oleh para Pengurus Ranting, PAC, DPC, dan DPW.

"Dalam Musancab kali ini masing-masing Pengurus Ranting mengutus 2 orang perwakilan, yaitu Ketua dan Sekretaris. Sementara untuk Pengurusan PAC mengutus Ketua, Sekretaris, dan Bendahara", ungkap Ayi Didin

Ayi Didin, berharap bahwa kegiatan Musancab Dapil Ciamis V ini berjalan sukses, dan lancar, serta tidak ada hambatan.

Ayi Didin, menambahkan bahwa dalam kegiatan Musancab ini, kami juga telah menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, dan sesuai aturan yang berlaku.

Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis, H., Toni Muhamad Taufikurrahman, berharap dengan digelarnya kegiatan Musancab di masing-masing Dapil, yang terlihat kompak, dan solid, dirinya yakin dan optimis, bahwa PPP di Kabupaten Ciamis, bisa dan dapat meraih peroleh suara banyak.

"DPC PPP Kabupaten Ciamis, dalam Pileg 2024 nanti menargetkan 7 sampai 8 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis"harapnya

Toni, berharap dengan dilaksanakannya Musancab di masing-masing Dapil, Pengurus Ranting, PAC, dan DPC, semakin solid, serta kompak, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa tercapai.tandasnya./Tema


JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Barisan Relawan Anies Kuningan deklarasikan dukungan penuh kepada Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) sebagai Capres 2024.  

Bertempat di Restoran Lembah Ciremai, hari Sabtu (12/02/2022), ratusan orang dari berbagai komunitas relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam BARA Anies 2024, berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan kepada putra terbaik Kuningan, Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Presiden 2024.

Mengambil tema "Dari Kuningan, Bumi Pasundan Siap Mengantarkan Putra Terbaiknya untuk Calon Presiden RI 2024", deklarasi ini diikuti para relawan pendukung Anies dari berbagai komunitas relawan, seperti dari Srikandi Kuningan Manies (Srikandi Kuningan Bersama Anies), ABC (Anies Baswedan Centre), JARNAS (Jaringan Nasional), ANIES (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera), INAYES (Indonesia Youth Economic Society), Bergerak for Anies, tokoh masyarakat dan masyarakat umum pendukung Anies Baswedan.

"Kesamaan visi dan gagasan yang selalu menjadi landasan Anies dalam bekerja menjadi pengikat dan pemersatu kita untuk mendukung sekaligus mendeklarasikan pak Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024", ungkap Miftah Faridl, Ketua Panitia Silaturahmi BARA Anies 2024 dan Deklarasi Anies sebagai Capres 2024.


Miftah menjelaskan, selain prestasi yang sudah banyak ditorehkan oleh putra terbaik kelahiran Kuningan, baik di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional, kita melihat sosok pak Anies yang santun, menyatukan dan mengayomi, sangat pas untuk memimpin Indonesia ke depan.

"Karakter yang melekat pada pak Anies sangat diperlukan untuk membawa Indonesia bangkit dari perpecahan dan keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Karakter sebagai pemimpin bangsa yang bervisi global, cerdas, cakap dan bisa menyaring aspirasi masyarakat dengan cepat, menjadi alasan banyak pihak mendukung pak Anies, termasuk kami", ungkap Miftah.

Penggerak deklarasi lainnya, H. Harun Kusyano menyatakan, selain alasan di atas, Anies juga merupakan tokoh yang selalu bersikap santun dalam menyikapi masalah.

"Tidak pernah pak Anies mengeluarkan narasi-narasi yang bersifat menyerang pihak manapun. Pak Anies bahkan secara tegas selalu menitipkan pesan dalam setiap kesempatan: jangan memproduksi narasi yang memecah belah dan berisi kebencian, jangan terjebak berdebat dengan asumsi, cukup sampaikan fakta dan karya," jelas H. Harun.

Dengan sikap dan karakter pak Anies yang sangat kuat dan positif tersebut, pihaknya berharap pak Anies bisa merajut tenun kebangsaan untuk membawa Indonesia melangkah penuh optimis mensejajarkan diri dengan negara-negara lain, ujar H. Harun.


Dukungan juga datang dari relawan emak-emak yang tergabung dalam Srikandi Kuningan Manies (Srikandi Kuningan Bersama Anies). Dalam sambutannya Ketua Srikandi Manies Hj. Dadah menyatakan, pihaknya murni berjuang untuk mendukung pak Anies sebagai Capres 2024 semata-mata ingin adanya perbaikan bagi Indonesia ke depan melalui dukungan kepada sosok pemimpin yang menyatukan, santun, mengayomi sekaligus diakui di dunia internasional.

"Pendidikan dan prestasi pak Anies sudah tidak perlu disangsikan. Membawa Jakarta menjadi kota yang maju dan membahagiakan warganya, meraih beragam penghargaan baik di tingkat Nasional maupun Internasional, pemimpin yang santun tapi tegas, dan menjadikan Jakarta sebagai kota dengan indeks demokrasi tertinggi, sudah menjadi fakta yang tidak bisa dibantah lagi," ungkap Hj. Dadah.

Sementara relawan pendukung Anies lainnya yaitu komunitas relawan ABC (Anies Baswedan Centre) dari Jakarta juga turut hadir dalam deklarasi ini. Ketua Presidium ABC Alamo menyatakan, deklarasi dukungan terhadap pak Anies sebagai Capres 2024 di tanah kelahirannya tentunya membawa semangat dan optimisme bagi warga Kuningan lainnya yang berada di luar Kuningan, khususnya di Jakarta.

"Kami ingin menjaga semangat dan optimisme masyarakat Kuningan untuk ditularkan ke wilayah lain. Sesuai tema deklarasi, semoga dari Kuningan sebagai Tanah Pasundan siap mengirimkan putra terbaiknya menjadi nakhoda Indonesia di 2024 melalui sosok pak Anies Baswedan," jelas Alamo. (Iwan)

 


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Beragam cara dilakukan oleh para calon Kepala Desa, guna merebut simpatik dari masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Herdis Siswanto, S.Ip., warga dari Dusun Kertajaga, RT 01, RW 01, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini, diarak para pendukungnya dengan menggunakan mobil kendaraan bak terbuka, dan sepeda motor roda dua, menuju Sekretariat Panitia Pilkades untuk mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Sukajaya, Kamis (06/01/2022).

Setibanya di Sekretariat Panitia Pilkades Sukajaya, Herdis Siswanto, S.Ip., bersama tim suksesnya langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia.

“Hari ini saya mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Sukajaya, alhamdulillah banyak sekali warga yang mengantar,” ungkap Herdis, sapaan akrabnya.


Herdis, yang merupakan calon petahana pada Pilkades di Desa Sukajaya ini, optimis untuk kembali melanjutkan semua program kerja Desa Sukajaya, pada periode kedua nanti.

Ia juga mengaku jika pada masa periode pertamanya memimpin Desa Sukajaya, banyak program yang sudah terlaksana, dan tepat sasaran.

“Selama saya menjabat Kepala Desa Sukajaya, Alhamdulillah pembangunan fisik infrastuktur sudah banyak yang dilaksanakan,"jelasnya

Herdis, berharap niat baiknya untuk kembali memimpin Desa Sukajaya, dapat kembali terwujud, agar bisa kembali bertugas melayani masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

“Saya juga mohon dukungan, serta Do’a, dari seluruh masyarakat agar saya terpilih kembali yang kedua periode, agar bisa melanjutkan kembali beberapa program kerja,”tandasnya./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- KPU kota Banjar mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Hotel Mandiri kota Banjar, Senin (01/12-2021).

Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan, penting kitanya kita mencoba melakukan koordinasi dan evaluasi mendata orang atau memasukan orang. Sistem data pemilih.

Data pemilih menyangkut pada hak politik semua stakeholder untuk sama sama kita mensukseskan data pemilih berkualitas dari peran masing-masing.

Kesuksesan pemilu atau pemilihan tentu btidak bisa bekerja sendiri KPU. Ada pangku tangan uluran tangan dalam rangka mensukseskan tahapan pemilu.

Prinsip yang sama-sama kita junjung tinggi. Tiga prinsip dasar pemuktahiran data pemilih adalah Komprehensif, Akurat dan Mutahir dan itu tidak bisa di tawar.

Komperhensif, inklusistem pendataan. Dia harus memenuhi berbagai komitmen data pemilih hak hak data warga negara yang sudah memenuhi syarat pemilih.


Orang-orang tersebut sudah masuk dalam data pemilih. Data pemilih salah satu pintu masuk terciptanya trouble. DPT selalu menjadi soal.Karena ini trouble penting maka KPU bersinergi bersama.

Akurasi data pemilih harus membubuhi unsur-unsur data pemilih. DPT kita benar-benar akurat. Kita berusaha keras untuk meminimalisir data.

Muhtahir adalah suatu prinsip yang baru. Artinya pembaharuan. Proses DPT itu ada tiga langkah. Sumber data berasal dari primer Capilduk. Mencakup by name by NIK.

Sampai pada konferhensif data itu agak sulit. Nama NIK KK dan sebagainya. Berbagai cara supaya kita data data bisa diolah dan membuhi sesuai prinsip.

Tanggapan online maupun masyarakat. Jalan tikus, ruang tanggapan dari masyarakat. Kami berharap pangku tangan sekua stakeholder berkenaan data pemilih. Pada ruang tanggapan ini satu satu celah bisa kita maksimumkan memperoleh data-data komperhensif.

Dari situ bisa mengolah lebih maksimal mengenai pendataan yang ada. Membuka seluas luasnya tanggapan masyarakat. Ini tidak akan berjalan apabila tidak didukung stakeholder lain.

Saya kira Parpol bisa mengukur keterjaminan konstuen sudah terdata apa belum. Dan bisa dilaporkan apabila belum terdata. Kita sangat terbuka dari masyarakat.

Kita harapkan, tidak papa 2021 belum maksimal. 0,4 persen. Jauh dari harapan. 2022 dan 2023 bisa kita maksimalkan. Data kedepan bisa bagus lagi.

DPT Beres 25-50 persen kesuksesan pemilu sudah kita pegang. Bangun konstentasi yang baik.

Koordinasi kepala Desa dan Kelurahan. Sijebol. Dalam rangka memastikan dpt kita lebih baik lagi. Mastikan berapa masyarakat meninggal pindah data belum usia 17 tahun.

2 tahun kedepan, kalo Pemerintah memutuskan Pemilu 21 Februari 2024. 2022 bulan Februari akan kita mulai. Kita akan terus fokus terhadap penyajian data pemilih. Agar tidak menyisakan masalah di tahun 2024.

Banyak masalah, hambatan soal UU Pemilu dan UU Kependudukan. Sinergitas KPU dan Capilduk demi dan untuk kepentingan bersama ada semacam ruang untuk berkolaborasi.

Mohon dukungan serta pangku tangan semua stakeholder mari kita sukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024. Satu tahapan strategis dan cukup baik di formulasi agar meminimalisir permasalahan. Kalo tidak diselesaikan secara bertahap akan menjadi bom waktu. Apa problem yang harus diperbaiki agar tidak menjadi masalah besar dikemudian hari.

./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- PKK kota Banjar mengadakan Pertemuan Rutin PKK dan Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) Bulan November tingkat kota Banjar tahun 2021, yang dilaksanakan di Lapang Tenis Pendopo kota Banjar, Rabu (24/11-2021).

Dalam kegiatan Pertemuan Rutin PKK ini selain memberikan penghargaan kepada ibu-ibu PKK, ada juga Sosialisasi dari Komisioner Bawaslu kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar tentang pelanggaran-pelanggaran Pemilu.

Kita coba memberikan pemahaman tentang pengawasan partisipatif masyarakat salah satunya kita juga untuk mengkampanyekan mani politik di pemilu tahun 2024 nanti mencoba bersama-sama Bawaslu dengan Ibu-ibu yang di PKK dan Darma Wanita, bersama-sama untuk mencegah mani politik di tahun 2024, ucapnya.

Dan kegiatan ini sebagai bentuk kerja sama kami antara Bawaslu dengan Ibu-ibu PKK kota Banjar. Dan kami Bawaslu dan para kader PKK mengadakan MOU kerjasama memberikan pemahaman kepada kader-kader PKK untuk mengenai pengawasan Partisipatif Pemilu untuk nanti bisa disampaikan kepada para kader se kota Banjar.

Nah, untuk mencegah hal-hal mani politik kalau emang terjadi mani politik dalam pemilu mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan manipolitik tersebut, karena kalau hanya mengandalkan Bawaslu saja kita keterbatasan personil, keterbatasan pengawas makanya oleh sebab itu salah satunya melibatkan partisipatif masyarakat untuk bersama-sama melakukan sebuah pengawasan tersebut. Ketika itu memang terjadi mani politik maka laporkan ke Bawaslu nanti kita akan proses kalau itu memang sudah terbukti mani politik, karena di Bawaslu ada Centra Gakumdu didalamnya ada Kepolisian, Kejaksaan bersama Bawaslu. Dan apabila itu benar-benar mani politik kita mengkaji bersama-sama di Centra Gakumdu, jelasnya./Tema


JABARCENNA.COM | SUKABUMI,- DPD Partai Golkar Kota Sukabumi mengadakan pelantikan pengurus Kecamatan, Kelurahan dan Organisasi sayap partai KKPG dan AMPG masa bhakti 2021-2026

Pelantikan tersebut diadakan di Aula Hotel Horison kota Sukabumi pada hari minggu tanggal 14/11/2021 dalam pelantikan tersebut dihadiri Dewi Asmara, Ketua AMPG Kabupaten Sukabumi dan para undangan Lainya.


Ketua DPD Partai Golkar kota Sukabumi Zona Arizona mengatakan, pada siang hari ini kita melaksanakan pelantikan pimpinan pengurus Kecamatan se kota Sukabumi dan Kelurahan, Alhamdulillah ini dalam rangka konsolidasi organisasi di internal partai Golkar termasuk organisasi sayap partai yaitu KPPG Dan AMPG pada hari ini telah dilantik dan dikukuhkan ini komitmen kita bahwa tahun 2021 ini sesuai PO dari DPP partai Golkar kita harus menyelesaikan konsolidasi organisasi di internal partai Golkar.

Bahwa pelaksanaan hari ini dan harapan kita kedepan setelah terbentuknya terbentuknya susunan kepengurusan baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan ini adalah modal bagi kita untuk meyongsog pesta demokrasi di 2024 karena kita memiliki struktur yang lengakap sampai tingkat Kelurahan,bahkan nanti akan kita bentuk kelompok kader di masing-masing RW se-kota Sukabumi ini merupakan bagian program DPP partai Golkar kota Sukabumi sesuai dengan amanat DPP Partai Golkar.


Lanjut Zona, tentu ini amanat dari Munas dan Rapimnas ketua umum kita bapak Airlangga Hartanto telah diputuskan bahwa akan maju, harus kita dukung harus kita menangkan di pemilihan Presiden tahun 2024 yang akan datang

Ini menjadi tungas kita semua struktural tingakat DPD, Kecamatan, Kelurahan organisasi pendiri termasuk organisasi sayap yang baru saja dilantik KPPG dan AMPG semua turut serta keluarga besar partai Golkar kota Sukabumi untuk mensukseskan perhelatan pesta demokrasi 2024 nanti, Pungkasnya.

./Suhendi


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada 8 November 2021. Prestasi dan rekam jejak Jenderal Andika Perkasa tidak perlu diragukan. Salah satunya ditunjukan dengan meraih Bintang Kartika Eka Paksi, tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Darat untuk anggota korpsnya di bidang militer yang telah menunjukan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok.

"Ia juga meraih Bintang Yudha Dharma adalah sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh angkatan bersenjata yaitu Kapolri dan Tentara Nasional Indonesia secara bersama. Sebagai perwira lulusan Akademi Militer 1987, Jenderal Andika Perkasa sangat berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus). Bahkan ia mengawali kariernya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran korps baret merah (Kopassus) Grup 2 /Para Komando dan Satuan-81 /Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus selama 12 tahun," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (3/11/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berbagai posisi strategis juga pernah ditempati Jenderal Andika Perkasa. Antara lain, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-39 (23 Juli 2018-22 November 2018), Komandan Kodiklat TNI AD (4 Januari 2018-23 Juli 2018). Jauh sebelumnya, ia menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada tahun 2014. Kemudian sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura (2016).

"Jenderal Andika Perkasa juga memiliki rekam jejak akademis yang mumpuni. Ia menamatkan pendidikan di The Military College of Vermont, Norwich University (Northfield, Vermont, Amerika Serikat), National War College, National Defense University (Washington D.C., Amerika Serikat), dan The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, Universitas George Washington (Washington D.C., AS)," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM dan keamanan ini menerangkan, di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa nanti, TNI harus melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Sekaligus menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI. Mengingat dalam berbagai survei, TNI selalu berada di urutan pertama sebagai lembaga negara yang paling dipercaya rakyat.

Terlihat pada survei Indikator yang dilakukan 13-17 April 2021, misalnya, TNI berada di peringkat pertama dengan memperoleh 89 persen kepercayaan rakyat. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang melakukan survei pada 25-31 Januari 2020 mencatat TNI mendapatkan 95 persen kepercayaan rakyat.

"Sesuai amanat undang-undang, Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI, melakukan kebijakan pertahanan negara, menjalankan strategi militer, melakukan operasi militer, menjalankan doktrin TNI, dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan dan komponen pertahanan, serta memberikan pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis dan sumber daya nasional untuk pertahanan negara," terang Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam hal memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan dan komponen pertahanan, TNI harus senantiasa meningkatkan alutsista. Saat ini, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian Minimum Essential Force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60 persen.

"Pada tahun 2024, jumlah kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan sudah bisa terpenuhi. Antara lain, Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Marta Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara," pungkas Bamsoet. /Ebiet


JABARCENNA.COM| SUKABUMI,- Peringatan hari ulang tahun ke -10 Partai Nasdem di laksanakan di Nipah Valley Desa Kalaparea Kec.Nagrak Kab.Sukabumi.

Bacaleg (bakal calon legislatif) kader dan perwakilan dari PAC dan Ranting se-kabupaten Sukabumi turut serta hadir dalam acara tersebut, Sabtu (6/11).

Ketua DPD Nasdem Kab.Sukabumi H Ucok Haris Maulana S.H.M.H mengatakan, perubahan adalah keniscayaan, bahkan saat ini sudah cukup berdiam diri dan bertahan .

Jika sebelumnya partai Nasdem untuk Kabupaten sukabumi ini tidak dianggap ada, namun kata nya, mulai hari ini saya minta semua kader untuk bangkit dan merebut kejayaan partai Nasdem Bahkan saya punya keyakinan Nasdem akan menjadi partai pemenang.

Harlah tahun ini sangat istimewa, walau pun di adakan secara sederhana. "sebenarnya puncaknya adalah di lembang secara nasional. karena kita menghadirkan para petinggi partai Nasdem sukabumi yang juga di calonkan untuk maju ke RI satu Ayep Zaki S.E kesepatan ini akan ditindak lanjuti untuk turun kesemua PAC melakukan kegiatan sosial atau bertemu dengan masyarakat” pungkasnya.

Semangat dengan keyakinan meraih 6 kursi di DPR dengan jumlah perwakilan sesuai target Partai Nasdem Kabupaten Sukabumi sepertinya berpeluang besar dengan semakin solid kawan-kawan sekaligus menjadi langkah awal geliat partai nasdem di Kabupaten Sukabumi saya berjanji kalau saya tidak bisa membawa perubuhan untuk partai nasdem minimal 6 kursi DPRD Kab Sukabumi satu kursi DPRD Propinsi dan satu kursi untuk DPR RI, saya akan mengundurkan diri dari ketua DPD. Ungkapnya


Sementara dikatakan Anggota dewan dari partai Nasdem, Neng Susi, mengungkapkan, saya selaku dewan dari Partai Nasdem merasa penuh keyakinan, bahwa Partai Nasdem kedepanya akan menjadi partai besar di Kabupaten Sukabumi dan akan menambah kursi dewan. Ini saatnya mengembalikan kejayaaan Partai Nasdem untuk memenangkan pemilu pada tahun mendatang,” ungkapnya

Kegiatan di acara ulang tahun partai Nasdem tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti lomba dan sebagainnya. Untuk diketahui dalam perayaan ultah di hari puncaknya akan dilaksanakan di Lembang Bandung.

 
./Suhendi


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 yang jatuh pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021, besok diharapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali menjadi momentum para pemuda untuk bersatu dan bangkit bersama membangun Indonesia tumbuh dan maju.

Menurut Menpora Amali, Hari Sumpah Pemuda ke 93 kali ini mengambil tema “Bersatu, Bangkit dan Tumbuh”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda.

"Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi penting karena di tangan pemuda lah kita berharap Indonesia bisa Bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," kata Menpora Amali.

Pandemi Covid-19 yang masih melanda Bangsa di belahan dunia termasuk Indonesia, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan dampak yang luar biasa terhadap 29,12 juta penduduk usia kerja.

Oleh karenanya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, baik untuk menanggulangi wabah Covid-19 di bidang Kesehatan maupun menanggulangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Menurut Menpora, penanganan Covid 19 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.

"Pencapaian ini tentunya bukan saja kerja pemerintah sendiri, akan tetapi partisipasi seluruh lapisan masyarakat terutama peran para relawan, ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan juga kerja keras para tenaga medis," ujar Menpora.

Menurut Menpora Amali, pencapaian penanganan Covid-19 ini menjadi momentum bangsa Indonesia segera bergerak tumbuh secara ekonomi khususnya ekonomi yang mendorong kemandirian Pemuda dalam mensejahterahkan diri, dan memberikan dampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. "Terutama memulihkan kondisi ekonomi para pemuda sebagai segmen yang paling terdampak oleh situasi Covid-19 ini," tambahnya.

Untuk itu momentum Hari Sumpah Pemuda harus mampu menjadi perekat Persatuan kita sebagai Bangsa untuk bersama-sama Bangkit melawan Pandemi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda. "Persatuan Pemuda dimasa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia hari ini dan tetap eksisnya bangsa Indonesia di masa yang akan datang," ujar menpora Amali.

"64,50 juta Pemuda Indonesia, atau seperempat dari populasi penduduk Indonesia menjadi harapan besar kemajuan bangsa yang sudah di depan mata, tanpa komitmen bersatu para pemuda untuk bangsa, niscaya impian menjadi bangsa yang unggul tidak akan terwujud," harapnya.

Pemuda sebagai agen perubahan (agent of change) ialah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari, Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen penting perjalanan bangsa Indonesia. Momentum-momentum bersejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia bisa dicapai dengan modal persatuan para pemuda di tengah berbagai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Persatuan menjadi syarat mutlak sebuah loncatan perubahan dan menghadapi berbagai tantangan. Ke depan, tantangan bagi bangsa Indonesia khususnya bagi para pemuda tentunya tidak semakin ringan, akan tetapi dengan komitmen bersatu dalam keragaman menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan bangsa ke depan," ujar Menpora Amali./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- DPD Partai Golkar kota Banjar mengadakan HUT Partai Golkar yang ke 57 dengan tema "Bersatu Untuk Menang" yang dilaksanakan di Aula Gedung Partai Golkar kota Banjar, Rabu (20/10-21).

Hadir dalam kegiatan HUT Partai Golkar Drs Agun Gunanjar Sudarsa, BC.IP,M,Si Anggota DPR RI Dapil Jabar X, Ketua DPD Partai Golkar kota Banjar Drs Dadang R Kalyubi, Sekertaris DPD Partai Golkar kota Banjar Eris Kristian, S.IP, dan Bendahara Ir H Sudarsono, para kader Golkar se-kota Banjar.


Dalam sambutannya Drs Agun Gunanjar menyampaikan kita harus sadar diri kita adalah manusia yang terdiri dari raga dan jiwa baik secara individu atau individu, kita tak boleh sombong kalau kita harus menang, ucapnya.

Seperti tematik teks lain hari ulang tahun Golkar yang ke 57 itu kan kita lihat bersatu untuk benar itu dilandasi oleh semangat perjalanan sejarah Golkar yang cukup panjang gimana dalam usia yang ke 57 itu kita menetapkan momentum bersatu untuk menang karena sejak kelahirannya tahun 64 Golkar itu selalu partai yang berjaya dalam era reformasi pun secara ideologis Golkar itu pemenang karena partai-partai yang ber ideoligikan yang berbeda kita ideologi kan Negara, partai yang berideologi kan Pancasila yang tidak punya pecahan-pecahan yang lain, karena doktrinnya kekaryaan maka kita tegaskan kembali bersatu untuk menang. Di awal reformasi ketika kita digebukin, bahkan minta dibubarkan, demo besar-besaran tapi ternyata kita selamat, kenapa karena kita bersatu, ujarnya

Nah pada waktu itu kita teks lainnya bersatu untuk maju bukan untuk menang, bersatu untuk maju maribung rebut kembali dan kita menang, nah ditahun 2024 punya misi empirik yang sama hanya dengan kita bersatu untuk menang, jelasnya.


Nah kita dari sekarang struktur dari pusat sampai ke bawah itu semuanya pada posisi penting semuanya diperlukan tidak akan ada pusat dan daerah dan tidak ada daerah kalau enggak ada ujungnya di pusat yang disebut dengan bersatu untuk menang, untuk menang di pileg dan pilpres disatukan maka kita juga mengusung ketua umum kita Hartato sebagai calon Presiden dari Partai Golkar karena itu menjadi Aikon penyemangat para kader yang berdampak terhadap pileg,nah ini yang diharapkan kita lihat berbagai kemungkinan-kemungkinan nya tapi prinsipnya kita tidak ada orientasi lain kecuali Karya dan kekaryaan baik di Exekutif maupun di legislatif semua untuk karya-karyanya yang orientasinya pembangunan yang orientasi untuk kesejahteraan rakyat itu saja tematik ulang tahun yang ke 57, ucapnya./Tema


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Partai Demokrat (PD) secara resmi menyerahkan ratusan dokumen terkait Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat beberapa pasal AD/ART PD Kongres V 2020 dengan Pihak Termohon Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen yang diserahkan PD di antaranya berupa Tanggapan Atas Uji Materiil, Surat Pencabutan Hak Uji Materiil dari salah satu Pemohon, serta Surat Keterangan Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (affidavit) yang memperkuat jawaban Kemenkumham di Mahkamah Agung (MA).

“Kami telah menyerahkan 44 bukti dengan ratusan dokumen terkait sanggahan Uji Materiil melalui Yusril selaku kuasa hukum mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat legitimasi Kongres dan AD/ART hasil Kongres V PD 2020. Di mana Pihak Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengeluarkan SK Pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada bulan Mei 2020,” jelas Dr. Heru Widodo, kuasa hukum DPP PD, Kamis (14/10).

Heru menambahkan pihaknya juga melampirkan 461 Surat Pernyataan peserta Kongres V PD tahun 2020 (para Ketua DPD/DPC) yang menyatakan bahwa seluruh mekanisme dan proses Kongres telah sesuai dengan AD/ART dan UU Parpol serta berlangsung secara demokratis. Dan hal ini juga diperkuat dengan diserahkannya rekaman video saat Kongres 2020 dilaksanakan.

“Kami juga menyampaikan Surat Keterangan 5 Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang kredibel, di mana pada intinya mereka menegaskan bahwa AD/ART Partai, Yayasan, Ormas, Koperasi dan Asosiasi Profesi bukanlah norma hukum yang mengikat publik secara umum, dan tidak dibuat oleh Lembaga Negara sehingga tidak termasuk objek yang bisa diuji materiilkan di Mahkamah Agung. Kalau dipaksakan hal ini akan membuka gerbang terjadinya Anarkisme Hukum di mana setiap anggota Partai manapun dapat mengajukan Uji Materiil AD/ART Partainya di MA,” sambung Hinca Pandjaitan, Komisi III DPR RI.

Lima Ahli Hukum yang dimaksud adalah; Prof. Dr. Philipus Hadjon, Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. TM. Luthfi Yazid, dan Dr. Aan Eko Widiarto.

Penyerahan dokumen ini juga didampingi oleh tim kuasa hukum DPP PD yaitu Mehbob dan Muhajir. Rombongan diterima oleh Direktur Tata Negara, Ditjen AHU Kemenkumham RI, Dr. Baroto.

./Suhendi




Ilustrasi Tenaga Kesehatan (foto: Antara)

JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Plt Badan PPSDM Kementerian Kesehatan dr. Kirana Pritasari, MQIH mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus berupaya mempercepat realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang tangani COVID-19 baik dari pusat maupun daerah termasuk tunggakan insentif tahun 2020 lalu.

Secara keseluruhan total pagu yang dianggarkan pemerintah untuk pembayaran insentif dan santunan kematian nakes tahun ini sebanyak Rp. 9,078 triliun dengan rincian Rp. 1,480 digunakan untuk membayar tunggakan insentif tahun anggaran 2020, Rp. 7,428 untuk insentif tahun 2021 dan 170 miliar untuk santunan kematian.

''Untuk tahun 2021, ini sudah dibayarkan sebesar Rp. 5,865 triliun kepada 12 tipe faskes. Memang yang terbesar memberikan pelayanan untuk COVID-19 adalah RS swasta, sehingga alokasinya juga menjadi besar,'' katanya.

Diungkapkan dr. Kirana, rata-rata jumlah bayar yang dilakukan Kementerian Kesehatan setiap bulannya mencapai Rp 800 miliar. Namun angka ini bersifat fluktuatif, tergantung pada ketepatan pengajuan oleh faskes serta perkembangan kasus di daerah.

''Semakin tinggi kasus maka tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan juga semakin besar. Mungkin pada saat itu RS melakukan rekruitmen relawan, sehingga jumlah nakesnya juga meningkat,'' terangnya.

Lebih lanjut, selain menggunakan anggaran Pemerintah Pusat, pembayaran insentif juga turut menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Kombinasi diantaranya keduanya merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran insentif kepada tenaga kesehatan yang tangani COVID-19.

Adapun insentif tenaga kesehatan daerah ini dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

dr. Kirana menyebutkan per 2 September 2021 realisasi pembayaran tunggakan insentif nakes daerah melalui tambahan BOK tahun 2020 telah mencapai 83,9%, sedangkan insentif tahun 2021 hingga Agustus yang dibayarkan melalui DAU/DBH di provinsi maupun kabupaten/kota sudah diangka 41,3% atau Rp. 3,796 triliun dari total anggaran sekitar Rp. 9,184 triliun.

''Menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membayarkan karena anggarannya sudah ada di pemda,'' tegasnya.

Untuk mempercepat penyaluran insentif nakes, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementeria Dalam Negeri untuk secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga, apabila ditemui kendala dalam proses pengajuan klaim insentif bisa segera ditindaklanjuti.

Pembayaran insentif oleh Kementerian Kesehatan untuk tenaga kesahatan dari berbagai fasilitas kesehatan antara lain RS TNI Polri, RS Vertikal Kemenkes, RS BUMN, RS Kementerian/lembaga, Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS Lapangan, RS Darurat, balai, laboratorium pusat, RS swasta lainnya, relawan, para dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan para dokter peserta internship.

Sedangkan tenaga kesehatan yang pembinaannya oleh pemerintah daerah, insentifnya dibayarkan oleh pemerintah setempat. Terangnya ./Ebit

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam agenda diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Nasib Pemilu 2024 Di Tengah Wacana Amandemen’ yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Foto: Mentari/Man

JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI selalu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dan Undang-Undang yang terkait dengan persiapan Pemilu sendiri adalah Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Didalam kedua undang-undang tersebut diamanatkan bahwa tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Kalau flashback, sebetulnya Komisi II awalnya ingin menata ulang sambal kemudian menyempurnakan UU Pemilu yang mana di Indonesia UU Pemilu dibuat berdasarkan dua rezim, yakni Pemilu Presiden dan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah,” ungkap Doli dalam agenda diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Nasib Pemilu 2024 Di Tengah Wacana Amandemen’ yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Ia mengatakan, rencana semula Komisi II DPR RI mencantumkan satu rezim saja dengan enter point-nya perubahan/penyempurnaan undang-undang tentang kepemiluan, yang basic-nya adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. “Tetapi karena kita sedang berkonsentrasi pada upaya menghadapi pandemi, akhirnya kami bersepakat dengan pemerintah untuk tidak jadi (melaksanakan),” tuturnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang disebutkan setelah tahun 2020 pelaksanaan Pilkadanya serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Amanat UU itu bahwa pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

Kaitannya dengan isu amandemen UUD 1945, Doli mengatakan, tergantung isu amandemen UUD 1945 ini akan membahas soal apa. Kalau seperti yang berkembang saat ini yaitu untuk memperkuat Lembaga MPR yang juga memungkinkan memasukan Pokok-Pokok Haluan negara (PPHN) maka tidak ada hubungannya dengan ini.

“Tidak ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024. Apalagi amandemennya itu sudah disepakati atau tidak. Kami di Komisi II, selama tidak ada perubahan undang-undang, yang sekarang kami persiapkan adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berdasarkan undang-undang existing yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Selama itu belum menjadi keputusan politik dan hukum maka tidak akan berpengaruh,” pungkasnya./IY


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menyerukan agar pemerintah tak melupakan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat luas yang terdampak. Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah.

Alifudin menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya, Senin(5/7/2021). Ia juga berharap agar PPKM kali ini diterapkan pemerintah dengan konsisten. "PPKM perlu dilakukan secara konsisten dan jangan sampai menyusahkan rakyat kecil. Oleh karena itu perlu diberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat."

Anggota Fraksi PKS ini mendukung penuh kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah untuk menekan tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. "Kami sangat setuju PPKM ini dilakukan, namun perlu dipikirkan pula para buruh harian harua tertanggulangi jangan sampai tidak diperhatikan.” pinta Alifuddin.

Menurut Alifuddin, salah satu tingginya kasus Covid di Indinesia adalah masih sedikit masyarakat Indonesia yang divaksinasi. Pemerintah perlu menggencarkan kembali vaksinasi. Padahal, di luar negeri, vaksinasi sudah dilakukan besar-besaran.

“Sementara kita masih sangat sedikit dari jumlah yang ditargetkan yaitu 181,5 juta penduduk. Tentu ini sangat jauh. Mengapa bisa ada ajang sepak bola Eropa dan tidak mengenakan masker, karena situasinya sudah sama-sama kuat, sudah herd immunity, sementara kita belum,” pungkas Alifuddin.

Legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat ini, mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah, sehingga terhindar dari berita yang menyesatkan soal penanganan Covid ini.

Sementara itu, para pengusaha diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. “Dalam situasi seperti ini, bagaimana perusahaan bisa mensejahterakan karyawan, buruh, dan pegawainya. Pemerintah dengan keterbatasan uang yang ada juga mengusahakan semampunya untuk membantu," kilahnya./Ebit

Abdul Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi polemik di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, wacana ini bertentangan dengan tugas negara.

Ia mengatakan, rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam alenia ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

”Nah, kalau pendidikan dikenai pajak tentu ini akan sangat memberatkan pemerintah dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini harus kita tolak, termasuk juga pajak sembako kita tolak karena ini akan memberatkan masyarakat,” ujar Gus AMI, Selasa (15/6/2021).

Dikatakan Gus AMI, wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat Reformasi dimana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen. Setidaknya itu dinyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3).

Hal ini dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. ”Kok ini malah mau dikenai pajak, ya kan jelas tidak sesuai,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Di sisi lain, kata Gus AMI, kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100 persen ditanggung pemerintah (DTP).

Karena itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut meminta pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan dan sembako, serta memberikan penjelasan yang terang benderang kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut.

”Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako, pajak pendidikan, guna dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perkonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil,” kata Gus AMI.



JABARCENNA COM | JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina harus segera diakhiri karena tindakan kekerasan Israel terhadap warga Palestina telah banyak menimbulkan korban jiwa.

“Kita semua prihatin dengan apa yang dialami warga Palestina, sekaligus mengecam keras tindakan Israel. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri karena sudah terlalu banyak memakan nyawa orang tak berdosa" kata Dasco dalam keterangannya tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (17/5/2021).

Lebih lanjut, Dasco mengutuk aksi serangan tentara Israel terhadap warga Palestina dan tindakan tersebut bukan hanya kejahatan kemanusiaan, tetapi juga tragedi yang harus secepatnya dihentikan. Karena itu Dasco mendesak pemerintah Indonesia untuk melancarkan protes keras dan turut berperan aktif menyuarakan kedamaian atas nama negara.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan amanat konstitusi kita harus disuarakan dengan lantang di tingkat internasional. "Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala Bangsa. Dan tujuan Indonesia merdeka juga salah satunya, melindungi segenap tumpah darah, menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial," tegasnya.

Dasco juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia turut serta menyuarakan perdamaian meskipun tidak turun ke jalan, serta mendoakan korban tragedi peperangan dan mendoakan ketenteraman dunia. "Masyarakat kita jangan ikut-ikutan turun ke jalan karena kondisinya sedang banyak keterbatasan," ungkapnya.

Menurut legislator dapil Banten III tersebut, cara yang paling tepat dilakukan saat ini adalah mendoakan agar dunia senantiasa dipayungi kedamaian. Tidak hanya kedamaian di Palestina, tetapi juga kedamaian di Indonesia, maupun kedamaian di seluruh dunia.

.Ebit


JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) melaksanakan pengukuhan kepengurusan periode 2021-2023. Pengukuhan diselenggarakan di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi di Jalan Suryakencana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Sabtu (1/5/21).

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Budhi Azhar, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan data formatur kepengurusan hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke DPD Partai Golkar Jawa Barat.

“Alhamdulilah, Pengurus Partai Golkar DPD Jawa Barat sudah membuatkan Surat Keputusan (SK) definitif masa bakti periode 2021 – 2023, sekaligus dengan pengukuhan,” kata Budi Azhar

Tahapan selanjutnya, DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk kepengurusan di 47 kecamatan. Tahapan ini harus ditempuh sesuai dengan aturan partai.

“Insya Allah pelaksanaannya pada Juni nanti, telatnya Juli 2021. Kami menargetkan di akhir tahun akan tuntas Muscam nya” jelasnya

Dikatakan Budhi, DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi akan menargetkan dua kursi legislatif untuk satu daerah pemilihan (dapil).

“Sehingga target totalnya 12 kursi legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi. Itu lah yang menjadi harapan dan cita – cita kami,” pungkasnya


.Suhendi

Ilustrasi
JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Disaat Pemilihan Kepala Daerah yang dirasa masih jauh, nyatanya suhu politik di Kabupaten Kuningan kini kian terus memanas. Tal ayal persaingan politik yang terjadi saat ini begitu nampak adanya saling sikut dan saling tuding pun terjadi sehingga berdampak buruk untuk birokrasi Pemerintah.

Padahal masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus mesti diselesaikan disaat masyarakat membutuhkan adanya peran serta Pemerintah dalam menghadapi persoalan Pandemi Covid-19 dan masih banyak program lainnya yang perlu diperhatikan dan diselesaikan hingga masyarakat merasa nyaman, tentram dan sejahtera. Nyatanya itu dirasa sangat jauh dari harapan.

Adanya kisruh yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Kuningan dengan adanya perselisihan antara Pemimpin Kepala Daerah yang dianggap terlalu mementingkan ego dan elit politik yang ada tersebut maka tidak menutup kemungkinan terjadinya adanya tunggangan atau Politisir.

Ada atau tidak adanya dramatisasi dalam politik nyatanya bisa sangat gampang dilihat dengan kejadian yang ada. Adanya oknum yang memainkan peranan dalam mendramatisasi persoalan yang ada nyatanya masih ada oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga memunculkan atau melahirkan sutradara di tubuh birokrasi. Dan sungguh sangat ironis disetiap insiden yang terjadi sudah dikemas begitu rapih oleh sang sutradara seolah-olah semua terjadi secara alami (kebetulan). Sutradara tersebut merancang sekenario untuk meraup keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak baik ataupun buruk bagi birokrasi pemerintah maupun nasib rakyat.

Lalu yang jadi pertanyaannya, Mau dibawa kemana rakyat disaat butuh campur tangan adanya pemerintah?

Tersendatnya program-program pemerintah yang menjadikan mundurnya kinerja dan tatanan birokrasi yang ada menjadikan polemik bagi semua.

Dalam menyikapi hal tersebut maka sangat perlu butuh adanya perubahan di tatanan birokrasi maupun Instansi pemerintah sehingga bisa lebih hati-hati dan waspada akan oknum atau sutradara yang sedang merancang skenario.




Penulis : Ketua Forwaku, Dodo

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Santer beredar informasi yang berkembang saat ini dimana isu tentang keretakan hubungan kepemimpinan antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan masih terus bergulir.

Berbagai media menyoroti permasalahan yang terjadi tersebut. Adanya sikap yang di ambil oleh Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda terkait pengembalian pasilitas aset negara nyatanya menjadi perbincangan publik baik khalayak masyarakat ataupun para politisi serta para ketua organisasi.

Tak ayal, perbincangan antara permasalah yang terjadi antara Bupati dan Wabup tersebut kini sering terdengar saat duduk di warung kopi dan ragam tanggapan pun silih dilontarkan oleh masyarakat, baik ada yang setuju bahkan ada yang beranggapan sebaliknya (tidak setuju).

Menurut pandangan Dodo selaku Ketua Forum Wartawan Kuningan (FORWAKU) saat dimintai tanggapan terkait kisruh yang terjadi di Kabupaten Kuningan saat ini, dirinya mengungkapkan bahwa pernyataan sikap M. Ridho (Wabub) sebagai orang Nomor Dua di Kabupaten Kuningan ini menurut Dodo,  "sangat prihatin atas pernyataan sikap Wabub dibeberapa media secara tidak langsung dirinya sudah mencoreng Birokrasi dan mencerminkan sifat ke kanak-kanakan, tidak bisa menunjukan karismatik layaknya Pejabat" ujarnya, Kamis (18/3)

Apapun dalihnya pernyataan sikap seperti itu sangat berdampak buruk baik untuk Birokrasi maupun pribadinya. Yang mana ucap Dodo, di birokrasi ada Etika Attitude dan Tata Krama.

"Bilamana ada sesuatu hal yang membuat M. Ridho (Wabub) tersinggung bisa dibahas melalui rapat internal. intinya menurut pandangan saya pernyataan sikap Wabub itu tidak layak untuk digugu dan ditiru oleh para pejabat jajaran Pemkab Kuningan karna itu akan memalukan diri sendiri" ucapnya

Jangan seperti anak TK yang merengek-rengek minta jajan, ingat akan tugas dan tanggung jawab yang saat ini sedang di hadapi. Tukas Dodo 

.(D2/Iwn)

Ilustrasi (foto :jabarekspres)
Adanya Mutasi dan Rotasi atau pengisian jabatan esselon III dan IV yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kini berkembang menjadi bola liar di lingkungan Pemkab Kuningan. Saling adu kepentingan bukan isapan jempol akan mewarnai kontestasi. Integritas para pemangku kepentingan kini diuji.

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Praktek dugaan korupsi dengan motif jual beli jabatan disinyalir masih banyak terjadi di kalangan Pemerintahan.

Kemarin, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Mutasi dan Rotasi bagi Para ASN Kuningan. Tidak sedikit sebanyak 242 ASN Dirotasi.

Namun adanya Mutasi dan Rotasi yang terjadi pada Jumat (12/3/2021) kemarin disinyalir terjadi adanya dugaan praktek jual beli jabatan.

Bila kita melirik prosedur atau acuan Mutasi Rotasi itu harus sesuai dengan UU No. 5 tahun 2019 dalam verifikasi dan vailidasi.

Adanya pengisian jabatan bagi esselon III dan IV di lingkup Pemkab Kuningan kini berkembang bak bola liar di kalangan ASN.

Informasi yang dihimpun media Jabarcenna.com sebagaimana informasi yang didapat dimana adanya permohonan yang telah diajukan oleh Kepala Dinas guna untuk mengisi kekosongan tersebut, diduga hal tersebut tidak dilirik oleh Baperjakat dan BKPSDM Kuningan.

Hal ini terjadi di beberapa SKPD, dan yang paling nampak, begitu mudahnya pejabat Fungsional beralih menjadi Pejabat Struktural.

Menurut narasumber yang enggan di sebutkan namanya, pihaknya menyampaikan dan membenarkan bahwa dugaan adanya praktek jual beli jabatan itu memang terjadi.

"Benar, saya mendapat rekomendasi dari Bupati Kuningan atas prestasi yang saya raih. Sesuai prosedur kelengkapan berkas untuk mutasi rotasi serta surat permohonan pengajuan dari Pimpinan pun saya tempuh sesuai prosedur. Ketika penyerahan berkas dan rekomendasi dari Bupati ke Dinas Intansi Terkait (BKPSDM) dan harus memberikan uang dengan jumlah nominal lumayan, yang membuat saya kecewa adalah pada pasca pelaksanaan, rekomendasi Bupati dan permohonan pimpinan tidak diterima. Kenapa kalau uang nya diterima, Kalau seperti itu apa namanya ...? Ujar narasumber yang berbalik nanya

Sementara, "sarat untuk mengikuti mutasi rotasi sudah terpenuhi, seperti inikah kinerja Baperjakat dan Tim Penilai Kinerja Aparatur" ucapnya kepada Jabarcenna.com

Guna kelengkapan dalam publikasi dan pembuktian atas informasi yang diterima, awak media jabarcenna.com mencoba menemui salah satu pejabat di BKPSDM guna konfirmasi hal tersebut. Namun sayang yang bersangkutan sedang sibuk dan menjadi peserta dalam mutasi rotasi tersebut. Beragam upaya sudah dilakukan oleh awak media guna mengkonfirmasi informasi yang ada sampai via by phone pun dilakukan guna mendapatkan informasi. namun tetap sampai berita ini muncul tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan. (D2/Iwn)
Diberdayakan oleh Blogger.