Juli 2020 | JABARCENNA.COM

JABARCENNA.COM | BANJAR - Tim Gugus Tugas kota Banjar melaksanakan Rapid Tes yang di laksanakan di Lapang Tenis Pendopo kota Banjar, Rabu (29/7-2020)

Sebanyak 44 orang yang mengikuti Rapid Tes (gratis) yang di adakan oleh Dinas Kesehatan kota Banjar. Rapid Tes ini di laksanakan setiap hari Rabu diperuntukan bagi masyarakat kota Banjar yang akan mencari kerja atau mendaftarkan Sekolah kejenjang lebih tinggi ( Kuliah).

Fungsi dari rapid tes ini sebagai pendeteksi imun tubuh atau antibody seseorang dan juga upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah kota Banjar.

Menurut keterang Dr Agus Budiana, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan kota Banjar, peserta yang mengikuti rapid tes gratis ini di dominasi oleh Mahasiswa dan pencari Kerja.

Lebih lanjut, dari jumlah total 44 orang yang mengikuti Rapid Tes terdapat satu orang yang hasilnya reaktif RDT,ucapnya.

Sementara untuk satu orang yang reaktif tersebut langsung mengikuti tes Swab guna mengetahui lebih lanjut akurat positif atau tidaknya.

Dengan memperoleh Predikat sebagai Zona Biru, masyarakat kota Banjar harus tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang sudah di anjurkan oleh Pemerintah. jelasnya

Dengan disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, upaya tersebut sudah mendukung pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19.




.Tema

JABARCENNA.COM | BANJAR - Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. bersama personil Satlantas (Satuan Lalun Lintas) Polres Banjar melakukakn himbauan Protokol Kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan jaga jarak dari kerumunan, menggunakan masker kalau keluar rumah dan mencuci tangan apabila sudah melakukan sesuatu dengan sabun, Senin (27/7-2020).

Selain itu, Kapolres Banjar bersama Satlantas Polres Banjar Polda Jabar memberikan penyuluhan terkait Operasi Patuh Lodaya 2020 untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas.

Dalam kegiatan tersebut juga, Kapolres Banjar bersama Personil Satlantas Polres Banjar membagikan masker secara gratis kepada pengunjung maupun Pedagang di Pasar yang kedapatan tidak menggunakan masker.

"Ternyata masih ada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker, untuk itu kami berikan masker gratis untuk mereka"katanya.

Kapolres Banjar berharapkan masyarakat bisa lebih waspada dan menjaga kesehatannya masing-masing, serta disiplin dalam mematuhi Protokol Kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maupun mematuhi peraturan Lalu Lintas.

"Kami berharap dengan himbauan dan penyuluhan yang kami berikan masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi protokol Kesehatan, serta disiplin dalam berlalu lintas dengan mematuhi peraturan lalu lintas"harapannya

Sedangkan dalam kegiatan tersebut, Personil Sat Lantas Polres Banjar pun melakukan tindakan kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas dengan memberikan surat tilang kepada pengendara.


.Tema

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Bupati Kuningan Acep Purnama mengharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Kuningan jadi pelopor ketaatan pajak daerah guna menopang APBD Juara.

Hal tersebut diucapkan Bupati Kuningan saat membuka acara Sosialisasi Pemungutan PKB/BBNKB, Zonita Pamor dan Pembebasan Triple Untung di Aula Samsat Kab.Kuningan, Selasa (23/07/2020).

Hadir di acara tersebut Kepala P3D Wilayah Kab. Kuningan Ibu Cucu Cahyati Ranita, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Apang Suparman, M.Si beserta tamu undangan lainnya.

Zonita Pamor merupakan bagian dari kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan menjadi Instrumen Pengendalian dan Peningkatan Ketaatan Pajak (PKB) Wajib Pajak dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya sebagai pelopor ketaatan pajak daerah guna menopang APBD Juara, ucap Acep 

Melalui Zonita Pamor diharapkan keteladanan ASN dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Tuturnya

Sementara dikatakan Kepala P3DW Cucu Cahyati, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 Hari di mulai dari tanggal 28 Juli s/d 30 Juli 2020 dan pesertanya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuningan. Kata Cucu

Sebagaimana diketahui, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar resmi memperpanjang program Triple Untung hingga 31 Juli 2020 mendatang. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal). Semula program Triple Untung ini berakhir pada 31 Mei 2020.

Ada Tiga Keuntungan yang bisa didapatkan Wajib Pajak. Di antaranya, Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) diperuntukkan bagi warga Jabar yang terlambat melakukan proses pembayaran. 

Kendati demikian, bebas denda PKB ini tidak berlaku untuk pembebasan Pembayaran Motor Baru, Ubah Bentuk, Lelang/Ex-Dump yang belum terdaftar dan Ganti Mesin. Keuntungan lain adalah Bebas Pokok dan Denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Sehingga warga yang ingin melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat dapa bebas biaya pokok dan denda. 

Terakhir, Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan. Hal ini ditujukan bagi warga Jabar yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Kepemilikan Kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen.

Adapun persyaratan bagi warga yang hendak mengikuti program ini yakni harus menyiapkan STNK asli, KTP Elektronik asli, SKKP/SKPD terakhir, BPKB asli dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan atau Ganti Plat Nomor, juga Bukti Hasil Cek Fisik. Sementara itu bagi pembayaran pajak kendaraan tahunan, warga dapat menggunakan layanan E-Samsat, T-Samsat, Sambara, dan Samsat J’bret Namun, bagi warga yang terpaksa harus ke kantor Samsat, Bapenda menegaskan di setiap kantor pelayanan Samsat di Jawa Barat telah menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19


.Iwan

JABARCENNA.COM | BANDUNG - DitLantas Polda Jawa Barat membagikan 250.000 masker kepada para pengendara roda dua maupun roda empat dalam rangkaian Operasi Patuh Lodaya 2020.

“Ini adalah bentuk kegiatan dalam rangkaian kegiatan operasional patuh lodaya 2020. Untuk menciptakan Kamseltibcar lantas. Hari ini kita bagikan kurang lebih 1000 masker, dari total sebanyak 250.000 masker,” jelas Kepala Bagian Operasi (KBO) Ditlantas Polda Jabar, AKBP Agung Reza, Sabtu (25/7/20).

AKBP Agung Reza mengungkapkan, pembagian masker merupakan upaya pendisiplinan masyarakat, khusunya pengguna jalan terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam berkendara. “Ini untuk mendisiplinkan masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru juga,” terangnya.

KBO Lantas Polda Jabar tersebut menyebutkan, selain untuk para pengendara roda dua mapupun roda empat. Pihaknya, juga turut membagikan masker kepada penumpang di angkutan umum dan ojek online. “Kepada pengguna kendaraan lain, pengguna angkot juga turut kita bagikan tadi,” jelasnya.

Terkait penindakan pelanggaran tidak menggunakan masker dalam berkendara, Reza mengatakan pada operasi patuh lodaya 2020, polisi cenderung lebih kepada upaya sosialiasi terkait hal tersebut. Namun, tekait penggunaan masker, mayoritas masyarakat sudah tertib.

“Kegiatan operasi ini kita melakukan kegiatan preventif, dan penegakan hukum. jadi tadi kita juga agak kesulitan bagikan masker sebab masyarakat sudah tertib,” terang AKBP Agung Reza.

.hms/asbud

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Bareskrim Polri mencatat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Karo Penmas Brigjen. Pol. Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum. dalam press conference Senin (27/7/20) di Mabes Polri mengatakan angka tersebut berdasarkan laporan kasus dari jajaran Polda seluruh Indonesia. Data yang diterima terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial di 20 Polda.

Adapun rinciannya yaitu, Polda Sumut 38 kasus, Polda Jabar 18 kasus, Polda Riau tujuh kasus, Polda Jatim dan Polda Sulsel empat kasus, Polda Sulteng, Polda NTT, dan Polda Banten menangani masing-masing tiga kasus.

Polda Sumsel, Polda Maluku Utara masing-masing dua kasus, kemudian Polda Kalteng, Polda Kepri, Polda Sulbar, Polda Sumbar, Polda Kaltara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalbar, dan Polda Papua masing-masing menangani satu kasus.

Lanjut Karo Penmas, penyelewengan dana bansos dalam bentuk apapun sangat tidak dibenarkan. Termasuk apabila sudah ada kesepakatan pemerataan dengan pihak penerima. Jenderal Bintang Satu tersebut mengatakan pihaknya akan memilah kasus laporan penyeleweng dana bansos yang dilaporkan.

"Tentunya besar kecilnya pelanggaran terdapat tim yang melakukan assasment, jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kecil maka akan dikedepankan kepada APIP-nya atau inspektorat yang menanganinya," jelas Karo Penmas.

Hms/IY

Seskab saat mengikuti Ratas mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7). (Foto: Humas/Agung)
JABARCENNA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas), mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7).

Beberapa Arahan yang disampaikan oleh Presiden, sebagai berikut:

Pertama, Presiden mengingatkan bahwa situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Ia menambahkan bahwa beberapa lembaga keuangan dunia juga selalu merevisi prediksi-prediksi atas pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 maupun perkiraan di 2021 yang artinya masih penuh dengan ketidakpastian.

”Meskipun di tahun 2021 International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif di tahun 2021 dan bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%,” tutur Presiden.

Perkiraan tersebut, menurut Presiden, sangat tinggi karena Bank Dunia hanya 4,2%, OECD 2,8 sampai 5,2% dan kalau perkiraan ini betul Indonesia akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. ”Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar saya kira patut kita syukuri,” kata Presiden.

Namun demikian, Presiden berharap semua tetap waspada kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko terjadinya gelombang kedua (second wave) dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021.

Kedua, Presiden minta angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimis tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini.

”Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor. Terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital,” ungkap Presiden.

Ketiga, APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Presiden minta dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit. ”Agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali, mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran,” jelas Presiden.

Keempat, Presiden menekankan lagi walaupun menghadapi situasi sulit, tidak boleh melupakan agenda-agenda besar dan strategis bangsa, terutama dalam langkah-langkah untuk bisa keluar dari middle income trap.

”Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah masuk meraih predikat pada upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang,” pungkas Presiden

.Setkab

JABARCENNA.COM - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa sejumlah perkantoran yang sudah memberlakukan kondisi mendekati normal, agar menaati pembagian kerja 2 shift.

“Pagi jam 07.00 sampai dengan 07.30 dan kembali pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30, kemudian kedua shift pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan kembali pada pukul 18.00 sampai 18.30,” ujar Ketua Satgas saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Senin (27/7).

Kalau dipatuhi, Doni menyampaikan bahwa berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada.

“Termasuk juga diharapkan seluruh pimpinan, baik Kementerian/Lembaga dan juga swasta, agar mereka yang memiliki risiko rentan untuk tidak dulu diberikan kewajiban ke kantor,” kata Ketua Satgas.

Lebih lanjut, Ketua Satgas sampaikan bahwa kelompok rentan ini termasuk yang lansia dan penderita komorbid; hepatitis, hipertensi, diabetes, ginjal, kanker, jantung, dan beberapa penyakit pernafasan lainnya.

“Kalau ini bisa kita lakukan berarti kita mampu melindungi sebagian warga, yang kalau data yang kami terima 85% angka kematian itu karena memiliki komorbid,” jelas Doni.

Serapan Anggaran

Sementara itu Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Sadikin, selaku Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi menyampaikan keyakinan bahwa angka serapan 100% anggaran bisa mencapai 100 sampai akhir tahun.

Lebih lanjut, Budi mengharapkan akan ada tambahan dari jenis dan besaran bansos yang sekarang sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan anggarannya, termasuk pesan Presiden bahwa bansos yang sifatnya produktif harus menjadi prioritas.

“Itu sedang difinalisasikan dengan Kementerian Keuangan, diharapkan dalam waktu singkat bisa segera kita kucurkan,” tandas Ketua Satgas PEN. 

.Setkab

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Tahun 2020 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten mendapat kucuran dana sebesar Rp.52.590.970.000,- Dana tersebut diperuntukan untuk pengelolaan sarana dan prasarana bagi TK, SD, SMP dan SKB yang ada di Kabupaten Kuningan.

Dari data yang didapat Jabarcenna.com, DAK sebesar Rp.52.590.970.000,- itu dalam rincian pengalokasian anggaran per-bidangnya mencakup DAK TK sebesar Rp.1.067.234.000,- SD Rp.28.820.109.000,-SMP Rp.20.721.182.000,- dan SKB Rp.1.982.445.000,-

Anggaran DAK fisik 2020 tersebut dalam program pelaksanaan kegiatannya mencakup kegiatan pembangunan seperti Rehab Ruang Kelas, Rehab Perpustakaan, Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Perpustakaan dan Pembangunan Toilet. 

Dengan adanya anggaran DAK fisik 2020 yang di alokasikan kepada TK, SD, SMP dan SKB tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan serta pemerataan mutu layanan pendidikan, sehingga sekolah yang bermutu tidak hanya berada di wilayah tertentu saja. 

Dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang bersumber dari anggaran DAK fisik tersebut tidak terlepas adanya peran serta konsultan yang mendampingi para penerima anggaran tersebut. 

Pasalnya, para penerima anggaran harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan DAK tersebut sehingga perlu adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak konsultan. 

Seperti halnya dikatakan salah satu konsultan kegiatan anggaran DAK fisik Kabupaten Kuningan, Made saat ditemui jabarcenna.com diruang kerjanya belum lama ini mengatakan, "Saya selaku konsultan yang mempunyai tugas sebagaimana dengan tugas tupoksinya dalam merencanakan kegiatan pembangunan sekolah baik itu rehab, ruang kelas baru, atau pembangunan lainnya diharapkan dalam pelaksanaanya tidak menemukan kendala dilapangan", kata Made 

Tim yang sudah ditugaskan oleh pihak kita pun baik itu orang perencana, pengawas, ahli gambar dan lainnya selalu berkordinasi guna terciptanya pembangunan sekolah sesuai volume. Dan untuk para sekolah yang menerima anggaran DAK swakelola ini diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan juknis, ujarnya 

Made menghimbau kepada sekolah yang melaksanakan pembangunan, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan volume yang sudah ditetapkan. 

"Yang harus diperhatikan oleh para sekolah yang melaksanakan pembangunan jangan mengurangi volume, karena ketika pekerjaan itu selesai lalu ada pemeriksaan baik itu dari BPK maka ketika dilapangan tidak sesuai, sudah itu bahaya, kasihan nanti penanggung jawab anggaran harus bisa mengembalikan uang (TGR) dari kekurangan volume tersebut itupun kalo terbukti dilapangan tidak sesuai". Pungkas Made 


.Iwan/Angga

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Pandemi Covid-19 membuat proses belajar mengajar beradaptasi dilakukan secara jarak jauh dengan mengandalkan teknologi serta jaringan internet. 

Demikian halnya era kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 membuat berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan, termasuk kegiatan belajar mengajar dalam sistem pendidikan. 

Guna menghadapi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan adakan pertemuan dengan para wartawan Kabupaten Kuningan, Jumat (24/7/2020). 

Acara yang di gelar di Ruang Aula Rapat Dinas Pendidikan tersebut di hadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uca Sumantri, Kepala Bidang PNFI Elon Carlan, Kasi Paud Danu dan para wartawan Kabupaten Kuningan. 

Kabid PNFI, Elon Carlan, Kadisdik Uca Sumantri (tengah), Kasi Paud Danu. Foto :Ist

Dikatakan Elon Carlan, Kami mengundang para wartawan ini terkait dengan ingin sharing pendapat secara formal pendidikan dalam berbicara kesekolahan ditengah massa pandemi covid -19 yang mana ada Sekolah Formal dan Non Formal. 

Terkait SKB 4 Menteri yang mana diantaranya adalah Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri sebagai panduan pelaksanaan pendidikan di daerah. 

Elon menerangkan terkait memulainya tahun ajaran pada bulan Juli 2020 dimana adanya perbedaan dalam memulainya pelaksanaan KBM. 

"antara Regulasi, Kenyataan dan Sikap yang harus kita selesaikan secara formal di pemerintah juga kami mengajak diskusi bersama media yang akhirnya harus ada kesimpulan, apa yang harus kita ambil dengan regulasi yang saat ini. Karena, pada kenyataannya itu berbeda, melihat kondisi di lapangan saat ini" ucap Elon 

Sementara dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan, Uca Sumantri dirinya mengatakan, sejak tanggal 17 Maret metode pembelajaran tatap muka menjadi di rumah. Hal ini yang mengagetkan kita bersama yang pertama dengan wabah Covid-19 ini yang tidak ada batas waktu. Bahkan Tren nya pasca lebaran itu bukan turun, bahkan meningkat. 

PSBB juga tidak menjasi solusi terbaik sehingga ekonomi goyang, sekarang AKB yang susah adalah kedisiplinan masyarakat, rekan-rekan bisa melihat bagaimana masyarakat bisa patuh tidaknya memakai masker, ungkap Uca 

Kita di dunia pendidikan tidak bisa diam diri harus mencari formulasi dan alhamdulilah SKB 4 Menteri itu dilaksanakan sejak kemarin tanggal 13 Juli, dengan mekanisme pembelajaran jarak jauh dengan catatan zona hijau, ujar Uca 

Berdasarkan keputusan SKB 4 Menteri tersebut nyatanya dilapangan ada sesuatu yang tidak sepadan. 

Dalam kaitan pembelajaran jarak jauh kita tidak bisa dipukul rata formulasinya karena sarana dan prasarananya sudah memadai tidak, Seperti halnya juga kuota dan Hp nya dan jaringannya memadai tidak, Tanya Uca 

Sejak awal kami menegaskan kepada satuan pendidikan untuk melakukan pemetaan dalam satuan pendidikan. 

Berdasarkan informasi 71 percen pelajar di seluruh wilayah bisa melaksanakan kegiatan belajar secara Daring. Kaitan dengan wabah covid kita melakukan pembelajaran dengan bisa kerjasama dengan LPPL dalam formulasi pembelajaran, ungkapnya

Hasil evaluasi dilapangan juga, orang tua tidak sanggup lagi, dan ada ke khawatiran dari para guru yang tidak tercapai dari pola pembelajaran sehingga berdampak kepada sertifikasi nantinya. 

Pendidikan yang diselenggarakan di bawah kemendikbud dan kemenag juga menjadi permasalahan juga. 

"Saya miminta sumbang saran dari media yang notabenenya bapak/ibu orang lapangan dan seperti apa kondisi dilapangan" kata Uca 

Apakah kita mempormulasikan SKB 4 Menteri yang sudah ada atau kita memformulasikan dari data dilapangan. Tanyanya. 

Dalam kesempatan tersebut beberapa wartawan memberikan saran dan arahan kepada dinas pendidikan. Dan dari hasil pertemuan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan bersama para wartawan tersebut menyepakati adanya kegiatan proses pembelajaran seperti biasanya yang mana kembali kepada proses pembelajaran tatap muka di sekolah dengan tidak meninggalkan konteks protokol kesehatan dan pengawasan.


.Iwan Y

JABARCENNA.COM | BANJAR - Beberapa bulan terakhir ini masyarakat Kota Banjar banyak yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan air PDAM.

Tidak hanya sulit mendapatkan air, masyarakat Kota Banjar juga mengeluhkan kualitas air yang keruh dan tidak layak untuk di konsumsi, mereka mengeluhkan hal tersebut di media sosial.

Sementara itu menurut keterangan yang dihimpun dari E Fitrah Nurkamilah, ST Direktur PDAM Tirta Anom mengatakan ada beberapa hal yang menjadikan pelayanan perusahaan tersebut menjadi kurang terhadap masyarakat, Kamis (23/7/2020)

"Ada beberapa faktor yang menimbulkan keluhan di masyarakat kota Banjar mengenai air PDAM", Faktor tersebut juga ada yang di timbulkan dari masyarakat, salah satunya banyak masyarakat yang menunggak atau menunda pembayaran hingga berbulan-bulan, ungkap Dirut 

Dari 10215 pelanggan PDAM Tirta Anom, ada sekitar 35 persen yang menunda pembayaran pemakaian air PDAM, sebetulnya kami juga mengalami kerugian dalam penyetoran data dan keuangan, ujarnya

Sebetulnya pihak PDAM Tirta Anom sudah memberikan keringanan kepada masyarakat dengan adanya program penghapusan denda bagi yang menunggak pembayaran diatas 4 bulan dan Kami sudah memberikan kebijakan dengan adanya program penghapusan denda, program tersebut di luncurkan saat kemarin Ulang Tahun PDAM" tuturnya

Tidak hanya itu, PDAM juga mengalami kerugian dengan adanya masyarakat nakal yang nekat mengambil air melalui jalur ilegal, Terang Dirut tersebut.


.Tema

JABARCENNA.COM | KOTA CIREBON -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat dan melakukan takziah ke rumah duka di kompleks Keraton Kasepuhan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (22/7/20).

"Hari ini ada berita duka di Jawa Barat, berpulangnya Pangeran Arief tadi pagi di Bandung," ujar Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kami mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya almarhum. Dan kepada keluarga besar Sultan Kasepuhan di Cirebon, kami turut berduka," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat yang mengisi takhta Keraton Kasepuhan sejak 2010 ini meninggal dunia usai menjalani perawatan di Ruang ICCU Rumah Sakit Santosa Kota Bandung akibat penyakit kanker usus buntu yang dideritanya.

Sultan Arief dirawat sejak Senin (20/7) dan meninggal pada Rabu (22/7) pukul 05:20 WIB. Jenazah sudah diberangkatkan dari Bandung menuju Cirebon pada Rabu (22/7) sekitar pukul 08:00 WIB.

Sesuai adat dan tradisi keraton, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat dimakamkan di kompleks Pemakaman Astana Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, berdekatan dengan sang ayah, Sultan Sepuh XIII PRA Maulana Pakuningrat.

Sultan Arief meninggalkan seorang istri, Raden Ayu Isye Natadiningrat, dan tiga orang anak yakni PRA Luqman Zulkaedin, Ratu Raja Siti Fatimah Nurhayani, dan Pangeran Raja Muhamad Nusantara.

"Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," harap Kang Emil.

Adapun Kang Emil melakukan takziah sekaligus menjadi imam salat jenazah, bersama di antaranya Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka.

Di mata Kang Emil, Sultan Arief adalah sosok yang teladan dan sangat berjasa bagi kemajuan Cirebon dan Jawa Barat.

"Almarhum adalah individu yang teladan. Selain menjadi pemimpin kepada masyarakatnya, beliau pernah mewakili Jawa Barat di DPR, di DPD, untuk menyuarakan kemajuan rakyat Cirebon, rakyat Jawa Barat, agar bisa maju seperti yang kita saksikan hari ini," tutur Kang Emil.

Kang Emil juga memandang Sultan Arief sebagai figur kakak yang senantiasa mengajarinya tentang keikhlasan serta bagaimana menjadi pemimpin yang memegang teguh syariat Islam.

"Dari beliau saya belajar tentang keikhlasan. Beliau menasihati saya (seperti) adiknya, supaya selalu ingat syariat dalam memimpin masyarakat. Beliau menasihati juga agar selalu menjadi pimpinan dan individu yang bermanfaat," tutup Kang Emil.


.HumasJabar

JABARCENNA.COM | KUNINGAN -  Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan menggelar acara Pertemuan Rembuk Stunting Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan Tahun 2020, bertempat di Hotel Horison Tirta Sanita Sangkanurip, Rabu (22/07/2020). Hadir dalam acara Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tresnadi, Sejumlah Kepala SKPD Kabupaten Kuningan, Ketua DWP Kabupaten Kuningan, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH menuturkan acara kali ini merupakan percepatan pencegahan stunting, selaras dengan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat yg ada di Indonesia. Meskipun sedang dalam lingkup pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Kuningan masih tetap bekerja semaksimal mungkin dan tetap menyelesaikan persoalan lainnya terutama di bidang kesehatan.

"Hal yang paling normatif penyebab adanya stunting ini bisa melalui perilaku , gaya hidup, faktor ekonomi dan sosial. Ekonomi menjadi salah satunya karena, keterpurukan ekonomi dapat membuat kesulitan dalam segala hal. Maka dari itu kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk recovery dari keterpurukan ekonomi tersebut, kemudian faktor lingkungan yang baik dan sehat serta peningkatan gizi di masyarakat. Ciptakan lingkungan yang sehat dan baik guna mencegah stunting, lingkungan yang sudah baik tingkatkan lagi" tuturnya. Bupati berharap melalui rembuk stunting ini diharapkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh baik bagi masyarakat kedepannya. Dan sama-sama berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kuningan

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si dalam paparan materinya menyampaikan mengenai "Kebijakan Penurunan Stunting Dalam Peningkatan Kapasitas SDM". Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Dan menjadi ancaman serius bagi anak Indonesia saat ini. Penyebab utama dari permasalahan ini antara lain kemiskinan, pendidikan rendah, dan ketersediaan Pangan seperti kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi. Lebih lanjut Sekda mengatakan, stunting dapat dicegah dengan memberikan ASI dan MPASI pada bayi sejak lahir, lingkungan yang sehat(akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik), pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil serta memantau pertumbuhan balita di posyandu.

"10 Desa prioritas stunting di Kabupaten Kuningan Tahun 2019 : Sagaranten, Citundun, Pakembangan, Kadurama, Ciputat, Sukaraja, Cikeusik, Cisantana, Ciasih dan Bunigeulis" tutur Sekda. Dalam penurunan angka stunting, Sekda menjelaskan perlunya 8 aksi konvergensi dan implikasi peran Pemerintah Daerah seperti analisi situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup/Perwali tentang Peran Desa, Pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting serta reviu kinerja tahunan.

"Upaya pencegahan penurunan angka stunting menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari peran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan kebijakan nasional kepada seluruh lapisan masyarakat, memformukasikan kebijakan lokal, advokasi vertikal, koordinasi perencanaan, supervisi pelaksanaan program dan peran lainnya yang dapat menunjang dalam upaya percepatan pencegahan stunting"pungkasnya.
.Angga/Hms

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Para Camat Se-Kabupaten Kuningan dan para Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kecamatan se-Kabupaten Kuningan ikuti kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pemanfaatan Database Kependudukan. Selasa (21/07/2020)

Bertempat di Wisma Pepabri Linggarjati Kuningan, Bupati Kuningan H.Acep Purnama, SH, MH didampingi PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Drs. Ucu Suryana, M.Si, turut membuka dan menghadiri Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Camat dan Operator SIAK Kecamatan se Kabupaten Kuningan dan Launching Pelayanan Online Disdukcapil Kabupaten Kuningan Berbasis Android tersebut.

Kepala Bidang PIAK/Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Mutofid,.SH,MT menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar kecamatan diseluruh Kabupaten Kuningan dapat memahami tata cara database kependudukan sesuai dengan perundang-undangan, memahami dan membantu mensosialisasikan ketingkat desa pelayanan dukcapil online untuk menghindari kerumunan. Undangan berjumlah 64 orang, yang terdiri dari 32 peserta Camat dan operator.

Pemateri yang akan hadir yakni dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Metode pelaksanakan yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yakni tata cara pemanfaatan database dan pelayanan oleh disdukcapil Kabupaten Kuningan berbasis Android.

Drs. Ucu Suryana, M.Si menyampaikan bahwa ada beberapa usulan untuk meningkatkan pelayanan ditingkat kecamatan. Beliau juga berharap kepada seluruh camat yang menerima kewenangan dari Bupati dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat membantu kemajuan Kabupaten Kuningan.

Di tengah pandemic covid-19 beliau juga menyampaikan begitu banyak permintaan datang kepada disdukcapil Kabupaten Kuningan, salah satunya adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Hal tersebut juga merupakan salah satu kebutuhan data yang sangat diperlukan, sehingga data bisa akurat dan sesuai.

Berkaitan dengan pemanfaatan data agress ataupun data agregat penduduk, perlu diadakan kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemanfaatan database kependudukan sehingga segala keperluan data kependudukan dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa data kependudukan yang digunakan untuk segala keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pelayanan public, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Dari acara ini diharapkan peserta tidak menyebar luaskan data kependudukan secara sembarangan kepada berbagai pihak. Dengan berkembanganya era digital, maka disdukcapil Kabupaten Kuningan akan memperkenal kan dokumen kependudukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik, semua dokumen terkecuali KTP dan KIA bisa dicetak dengan kertas HVS ukuran A4 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019.

Bupati Kuningan dalam sambutannya Menjelaskan betapa pentingnya Administrasi kependudukan, karena menurut beliau hal yang mencakup Administrasi kependudukan perlu dilakukan dan ditertibkan. Beliau merasa kecewa dengan masih adanya Data kependudukan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Dengan berkembangnya era Digitalisasi, beliau menyampaikan kepada seluruh pihak untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut karena berkembang juga tingkat kejahatan melalui era digital tersebut. Beliau menyampaikan juga dengan adanya Administrasi Kependudukan yang baik kita akan mengetahui sejauh mana keakuratan apa yang dikerjakan. Kesalahan Administrasi Kependudukan tersebut dapat mengakibatkan sebuah kesalahan dan kekeliruan untuk kedepannya.

Beliau juga menjelaskan, ditengah pandemic Covid-19 dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu hal tersebut cukup mengganggu pemerintahan. Hal ini juga dapat menimbulkan perubahan status sosial maka dari itu penting sekali Administrasi Kependudukan agar selalu sehat dan bisa di Update setiap waktunya agar data tetap akurat. Kita juga harus berhati-hati dengan beredarnya data kependudukan yang tidak benar dan dapat menimbulkan kesalahan dan kerugian di masyarakat. Maka dari itu kita harus mampu beradaptasi dengan kemajuan era digitalisasi agar mampu memproteksi data yang ada, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan beliau dengan adanya acara ini, semua dapat mengikuti dan memahami apa yang disampaikan agar semuanya dapat terlaksana dengan baik.

.Dedi J

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Guna terciptanya Rapid Massal yang akan dilaksanakan Pemkab Kuningan beberapa hari kedepan, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan resmikan penggunaan Pusling dengan menggunakan Mobil Covid 19 Test.

Rencananya Mobil Covid 19 Test tersebut akan di sebar di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan.

Selasa, (21/07/2020) selepas dilaksanakannya apel siaga covid 19 Bupati Kuningan berta Jajaran Forkopimda dan Kepala Dinas Kesehatan Kuningan melakukan Rechecking kendaraan roda empat Puskesmas dari segi kebersihan dan kesehatan mobil tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM dalam keterangan nya bahwa minggu ini kita akan mengadakan rapid massal, dengan total 6000 rapid yang 5000 akan kita sebar di 32 kecamatan kemudian 1000 rapidnya untuk di sebar SKPD minggu depan.

Hari ini kita mengadakan apel siaga dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Pusling Sebagai Mobile Covid 19 Test di 32 kecamatan yang dimana ini sebagai kesiapsiagaan kita dalam mencegah penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Kuningan.

Sementara Bupati Kuningan menjelaskan dalam dala rangka dimulainya Mobile Covid-19 Test, dalam rangka penanganan penanggulangan percepatan covid 19 ini, dikabupaten kuningan ada 44 kasus yang terkonfirmasi covid-19, namun demikian yang melegakan kita adalah 2 kasus tersebut masih dalam pengawasan.

Kita akan selalu berusaha dalam tindak pencegahan covid-19 ini salah satu halnya adalah dengan melaksanakan pemeriksaan rapid test, karena kontur medan di kabupaten kuningan secara geografis berbukit dan bergunung 32 kecamatan 361 desa 15 kelurahan maka memerlukan sarana prasarana media yang memadai, kenapa hal ini harus kita lakukan agar bisa menggambarkan mencerminkan situasi yang sebenarnya diseluruh wilayah Kabupaten Kuningan.

Terimakasih kepada 37 puskesmas dengan mobil siaga covid 19 , alhamdulillah dimasing-masing wilayah kerja ada desa, ada yang desanya besar ada juga yang desanya kecil. Bahwa ini dilaksanakan untuk agar kita bisa menyimpulkan apa yang kita lakukan apa yang kita sampling bisa menggambarkan kewilayahan situasi kewilayahan kuningan. Marilah kita manfaatkan gerakan kita hari ini melalui program mobil covid 19 test.

Insyaallah kita akan bergerak di 32 kecamatan, 361 desa dan 15 kelurahan untuk memastikan sejauh mana covid 19 ini bisa kita ukur secara akurat. Dengan program mobil covid 19 ini semoga bermanfaat mencerminkan secara akurat dan pasti terkait dengan persebaran covid-19 di kabupaten kuningan. Semoga kita ini menjadi insan insan yang berguna, semoga sarana prasarana yang kita miliki ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua, Pungkas Bupati.

.Dedi J

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Sejumlah jalan Protokol dan fasilitas umum di Kabupaten Kuningan disemprot cairan disinfektan dengan menggunakan mobil Gunner Blower.

Penyemprotan tersebut diharapkan mampu menekan dan mengakhiri covid-19 di Kabupaten Kuningan.

Sebelumnya, Bupati Kuningan Acep Purnama SH, MH di dampingi pengurus PMI Kab. Kuningan, Kepala Markas PMI Kuningan lepas tim Spraying Gunner Blower PMI Jawa Barat di depan Pendopo Kab.Kuningan, Selasa (21/07/2020).

Dalam Kegiatan tersebut Bupati Kuningan menyampaikan terima kasih penghargaan yang setulus tulusnya khususnya kepada PMI Provinsi Jawa Barat bersama seluruh jajaran sekaligus kepada PMI Kabupaten Kuningan beserta Instansi yang sudah mendukung kegiatan ini.

“semoga dengan di lakukannya penyemprotan ini mampu menekan dan mampu mengakhiri covid-19 di Kabupaten Kuningan” ucap Bupati.

Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat melakukan penyemprotan cairan disinfektan menggunakan Mobil Gunner Blower Spraying di sejumlah jalan Protokol dan fasilitas umum di Kabupaten Kuningan Mobil Gunner Sprayer Blower PMI ini, di tugaskan untuk “membasmi” virus termasuk corrona yang berpotensi ada di badan jalan, trotoar dan tempat terbuka lainnya.

Kepala Markas PMI Kuningan dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ini adalah salah satu program PMI Jawa Barat bekerjasama dengan PMI Kuningan. Kegiatan ini PMI bekerjasama dengan BPBD Kuningan, Unsur Kepolisian, Dishub Kuningan dan POLPP Kuningan dan ini akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari ini dan besok (22/07/2020) untuk area penyemprotan hari ini adalah di jalur Protokol Kab.Kuningan, Area Perkotaan, Sukamulya, Cigugur dan kembali lagi ke Pandapa. Sedangkan untuk penyemprotan besok nya akan di lakukan di jalur Kecamatan di Kab.Kuningan.

“Jadi PMI Kuningan itu peduli dengan situasi Pandemi Covid-19 ini dan PMI tidak melulu hanya tentang Donor Darah saja, jadi ada sosial yang lainnya juga” Tutur Yusep Kushendar. 


.Dedi J


JABARCENNA.COM | CIAMIS - Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto melakukan peninjauan lahan sawah yang ditanami Padi yang ditanam jajaran Kodim 0613/ Ciamis yang bekerjasama dengan kelompok Tani Melati Mas Siliwangi di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat. 

Menurut Nugroho, penanaman Padi tersebut dalam upaya ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian bersama Mabes TNI-AD.

"Saya datang kesini ingin melihat hasil tanaman padi yang ditanam jajaran Kodim 0613 Ciamis yang bekerjasama dengan Poktan disini dengan menggunakan pupuk BIOS 44 ," katanya, Selasa (21/7-2020)

Nugroho menuturkan, menurut laporan dari jajaran Kodim 0613 Ciamis yang melaksanakan penanaman Padi dengan menggunakan Pupuk BIOS 44 pertumbuhan tanaman padinya lebih cepat dibandingkan dengan tanaman padi yang tidak menggunakan pupuk BIOS 44.

" Dalam jangka waktu yang sama tanaman padi yang menggunakan pupuk BIOS 44 pertumbuhannya sangat cepat," ucapnya.

Nugroho mengatakan, karena cepatnya masa tumbuh tanaman padi yang menggunakan pupuk BIOS 44 bisa lebih meminimalkan waktu masa tanam, sejak bibit padi ditanam sampai panen waktunya sangat cepat berbeda dengan padi yang tidak menggunakan pupuk BIOS 44," jelasnya.

Nugroho melanjutkan, karena keunggulan dari pupuk BIOS 44 tersebut sangat unggul dibandingkan dengan pupuk biasa maka diharapkan kedepanya semua petani menggunakanya.

"Apa yang dilaksanakan di Ciamis ini kedepanya mudah-mudahan bisa digunakan petani di Jawa Barat bahkan Nasional," ungkapnya



(Pendim 0613/Ciamis,/ Tema)

JABARCENNA.COM | BANJAR - Bertempat disimpang Perempatan Kelenteng Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polres Banjar (PJU) melakukan Public Speaking atau Woro-woro Sosialisasi terkait Protokol Kesehatan kepada masyarakat yang melintas. Selasa (21/7-2020)

Tidak hanya melakukan Himbauan dan Sosialisasi kepada masyarakat, Kapolres Banjar juga memberikan Apresiasi berupa bingkisan terhadap masyarakat yang sudah mematuhi Protokol Kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah.

Selanjutnya dengan berjalan kaki memasuki area kerumunan di Pasar kota Banjar, dengan menggunakan pengerah suara memberikan Himbauan Protokol Kesehatan. 

"Menjelang adaptasi kebiasaan baru, masyarakat harus tetap melaksanakan Protokol Kesehatan". ucap Kapolres Banjar

Dalam imbauannya kepada masyarakat, Kapolres mengatakan dengan minimal menggunakan masker dan mencuci tangan dengan air mengalir dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19.jelasnya.

"Pak, bu jangan lupa memakai masker juga mencuci tangan sesudah menyentuh benda apapun, supaya menekan penyebaran virus". Imbauannya kepada warga 

Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam beraktifitas sehari-hari.

"Woro-woro ini kami lakukan demi meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, selain itu kami memberikan bingkisan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan salah satunya menggunakan masker".

Dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik, diharapkan menjadi contoh untuk masyarakat yang belum disiplin.

"Iya tadi ada pengendara motor dan penarik becak yang kita berikan bingkisan karena patuh dengan menggunakan masker mudah-mudahan itu menjadi contoh yang baik kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Ujarnya


.Tema

JABARCENNA.COM | BANJAR - Jelang Hari Raya Iduh Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar melakukan pengecekan Protokol Kesehatan di lokasi kandang Sapi yang beralamat di Jalan Sasak Gantung, lingkungan Banjar Kolot. Selasa (21/7-2020)

Menurut Drh, Lela Nurlela selaku Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Peteriner, pengecekan protokol kesehatan terhadap hewan Qurban merupakan bentuk kewaspadaan di tengah Pandemi Covid-19.

Kasi Keswan Drh Lela Nurlela
Meskipun di tengah pandemi, Hari Raya Idul Adha harus tetap dilaksanakan dengan Khidmat dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang sudah di tentukan.

"Idul Adha tahun sekarang memang sangat berbeda dengan tahun lalu, tahun sekarang kita harus melakukan Protokol Kesehatan karena berada di dalam bencana global". Katanya

Selain menerapkan protokol kesehatan kepada petugas yang akan menyembelih hewan, ini juga harus di terapkan kepada hewan yang akan di sembelih.

"Ada dua pemeriksaan diantaranya Post Mortem dan Antemortem". Ujarnya

Selain melakukan pengecakan protokol kesehatan, Drh. Lela Nurlela juga akan memberikan label kepada sapi yang sudah di cek kesehatannya.

"Nantinya jika hewan sudah melewati rangkaian pengecekan, akan diberi label sehat". Tambahnya

Sedangkan menurut H. Jajang pemilik kandang sapi tersebut mengatakan ada penurunan kurang lebih 30% dalam penjualan di tahun sekarang.

Hal itu di sebabkan oleh situasi sekarang di tengah Pandemi yang mengakibatkan Perekonomian masyarakat menurun.

"Tahun lalu menjelang Hari Raya Idul Adha bisa mencapai 300 ekor namun sekarang hanya 200 ekor sapi saja yang terjual", ujarnya

Dengan kisaran harga mulai dari 15-30 juta, Sapi dari kandang milik H. Jajang sudah siap untuk di sembelih di Hari Raya Idul Adha nanti.

Lebih lanjut H. Jajang mengatakan, sapi yang berada di kandangnya di dominasi kiriman dari Madura dan Probolinggo.

Himbauan untuk masyarakat, agar tidak mendatangi tempat pemotongan hewan Qurban jika tidak berkepentingan untuk mengurangi kerumunan, nantinya akan diberikan kupon untuk masyarakat dan daging hasil pemotongan akan dibagikan dengan diantar langsung oleh petugas atau panitia Qurban. Jelasnya


.Tema

Kepala Kemenag Dr. H. Hanif Hanafi, M.SI, saat memberikan arahan
JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Kementerian Agama menerbitkan panduan kurikulum darurat pada madrasah semasa pandemi COVID-19 agar menjadi pedoman pembelajaran satuan pendidikan. 

Diterbitkannya panduan kurikulum darurat tersebut merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah pada masa darurat COVID-19. 

Guna mewujudkan dan mengaplikasikan panduan tersebut, MTsN 7 Kuningan gelar Workshop Penyusunan Dokumen 1 (KTSP), Kurikulum Darurat dan E-Learning. Selasa (21/7/2020) bertempat dsaaanafi, M.SI, didampingi Pengawas Madrasah tingkat Kabupaten serta Kepala Sekolah MTsN 7 Kuningan, Saleh Suhana Setiamiharja S.Pd,.M.Pd. dan di ikuti para peserta workshop dari para guru yang ada di sekolah MTsN 7 Kuningan tersebut di apresiasi langsung oleh Kepala Kemenag Kuningan. 

Kepala Kemenag Kuningan Dr. H. Hanif Hanafi, M.SI, dalam sambutannya mengatakan, guna mengimplementasikan dan mengoptimalisasikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Era Digital dan dimasa pandemi ini diharapkan dengan adanya panduan yang telah diterbitkan oleh Kementerian agama bisa di pahami dan dilaksanakan oleh guru-guru yang ada sehingga pembelajaran pada masa darurat bisa berjalan dengan baik dan optimal, Ucapnya 

Lanjutnya, Program ini berlaku bagi jenjang pendidikan madrasah mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA)". 

Kepala Kemenag Kuningan pun memberikan arahan dan pesan kepada para guru yang mana dalam pesannya mengatakan "Guru itu melayani tidak untuk dilayani". Demikian dikatakan Hanif 

Kepala MTsN 7 Kuningan, Saleh Suhana Setiamiharja S.Pd,.M.Pd.
Sementara dikatakan Kepala MTsN 7 Kuningan, Saleh Suhana Setiamiharja S.Pd,.M.Pd. mengatakan, dengan diadakannya workshop ini diharapkan dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen 1 (KTSP), kegiatan dalam melaksanakan Kurikulum Darurat dan E-Learning bagi para guru ini bisa berjalan lancar sehingga kedepan dalam proses belajar-mengajar akan lebih baik lagi, ucap Saleh 

Kegiatan ini akan kita laksanakan selama tiga hari kedepan yang mana nanti para pengawas madrasah memberikan materi dan panduan terhadap guru-guru yang ada di sekolah ini sesuai dengan kompetensi dasar guru tersebut. 
Dalam pelaksanaan workshop ini juga kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Pungkasnya    (Iwan)


JABARCENNA.COM | TASIKMALAYA - Viral seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, melahirkan setelah hanya satu jam hamil. Video sang bayi sempat ditayangkan secara langsung oleh akun Taofik Romdoni melalui media sosial Facebook.

Tokoh masyarakat Desa Mandalasari ini menulis informasi telah lahir bayi laki laki dengan proses kehamilan hanya satu jam bukan sembilan bulan. Bahkan, Ibu Bayi diakui tengah dalam keadaan menstruasi.

“Subhanalloh Walhamdulillah Walaailaaha Illlalloh Walloohu Akbar. Inilah tanda-tanda kebesaran Alloh SWT. Dmn Alloh telah menganugrahkan seorang Bayi Laki-laki kepada sepasang suami istri dengan proses kehamilan hanya satu jam tidak dalam waktu sembilan bulan. Bahkan melahirkannya pun dalam keadaan menstruasi. Semoga menjadi anak yang soleh dan beriman. Aamiin Wallohu’alam,” tulis Taufik Romdoni. Seperti dikutip detikcom.

Setelah ditelusuri, peristiwa itu terjadi di Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (19/72020) sekitar pukul 21.30 WIB. Diketahui, ibu bayi bernama Heni Nuraeni (28) dan ayahnya Heri (35).

Seperti dikutip dari detikcom, ditemui di rumahnya, Heni mengaku mulai merasakan keanehan di perutnya pukul delapan malam. Awalnya, perut bagian kanan mengeras dan juga membersar diikuti gerakan tak beraturan. Selang satu jam, Heni merasakan mules hebat hingga akhirnya orang tua memanggil dukun beranak. Tepat pukul 21.30 WIB anak laki-laki berbobot lebih dari 3,4 kilogram dengan panjang 48 centimeter lahir.

“Jadi awalnya dirumah terus kerasa ada yang aneh. Perut sebelah kana mengeras ada yang gerak saya dibawa kerumah bapak. Taunya mules sejam kemudian dan panggil indung berang (dukun beranak) akhirnya melahirkan anak,” ucap Heni, Minggu (19/7/2020).

Heni mengaku tidak pernah merasakan hamil selama sembilan bulan ini. Selain tidak alami keluhan layaknya tengah ngidam, Heni bahkan teratur menstruasi setiap bulanya. Bahkan, saat lahiran juga tengah menstruasi.

“Enggak tau hamil, biasa haid teratur tiap bulan juga, malahan anak saya yang kedua lahirannya kan sesar pak,” tambah Heni.

Meski kaget, kelahiran anak yang ketiga ini disambut antusias keluarga. Sang bayi diberinama Lingga Cipta Radeva. Keluarga berharap anaknya menjadi pembawa keberkahan untuk keluarga.

Kasus melahirkan anak tanpa merasakan kehamilan pernah terjadi dalam dunia medis. Peristiwa ini disebut Cryptic pregnancy. Kasusnya satu dari ratusan kasus kehamilan.

“Yah ini dalam kehamilan ada yang namanya Cryptic pregnancy, ada juga kasus mola atau kehamilan anggur,” ucap dr Reti Zia D, Kasi Promosi dan Pemberdayaan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikamalaya.


.Tma

Foto : medcom.id
JABARCENNA.COM | JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupaya maksimal mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Bawaslu menggandeng Polri dan Kejaksaan Agung memaksimalkan pengawasan.

"(Melakukan) upaya-upaya pencegahan preventif. Upaya hukum adalah upaya (sanksi) terakhir, ultimum remedium," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam kegiatan penandatanganan peraturan bersama antara Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. 

Bawaslu telah memetakan daerah dengan potensi kerawanan pilkada. Mulai kerawanan saat tahapan hingga pemungutan suara. Indeks kerawanan Pilkada 2020 juga disosialisasikan ke publik, sebagai upaya pencegahan pelanggaran.

"Ujaran kebencian, money politics dan sebagainya. Kita lakukan dengan berbagai upaya pencegahan dengan stakeholder dan masyarakat," kata dia.

Menurut Abhan, pihaknya juga tak segan bertindak tegas apabila pencegahan dan pengawasan tidak dapat membendung pelanggaran. Bawaslu akan menegakkan upaya hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). 

"Konteks penegakan hukum pemilihan, maka adanya Sentra Gakkumdu yang di dalamnya ada polisi, jaksa, dan Bawaslu," kata dia.

Abhan menyebut kerja sama antara Bawaslu dan dua lembaga penegak hukum itu terjalin sejak lama. Dia berharap kerja sama terus berlangsung demi menyukseskan Pilkada 2020.

"(Sehingga) sinergitas dalam menegakkan keadilan Pemilu akan terbangun dengan baik," kata Abhan.


Sumber : medcom.id

JABARCENNA.COM | BANDUNG BARAT- Kementerian Ketenagakerjaan jalin kerja sama dengan Pemkab Bandung Barat dalam memperkuat ketahanan pangan ditengah pandemi.

Kerjasama yang dibangun tersebut mencakup pengembangan SDM sektor pertanian serta perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman dengan kontek "Sinergi Pelaksanaan Penanganan Dampak Covid-19 Melalui Program Pelatihan dan Pengembangan Padat Karya Pertanian".

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Perwakilan dari Kemenaker RI dan Bupati Bandung Barat H. Aa Umbara Sutisna. Minggu (19/7/2020).

Menteri Ketenagakerjaan RI , Ibu Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si , menyampaikan Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap berbagai bidang sosial dan ekonomi. Diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menjaga ketahanan nasional atas dampak pandemi tersebut. 

Untuk itu, Kemnaker berinisiatif melaksanakan sinergi pelatihan dan program pengembangan padat karya pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

MOU ini bertujuan untuk menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada khususnya. Nantinya, kerja sama antara Kemnaker dengan Pemkab Bandung Barat ini akan dijadikan pilot project untuk program serupa di daerah lainnya. Ungkap Ida Fauziyah

Lanjtnya program yang dikerjasamakan ini akan melibatkan 120 orang petani dari wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan pelatihan. Dari pihak Kemnaker akan menyiapkan instruktur, pelatihan pengolahan lahan, penyediaan benih tanaman, pupuk, dan pendampingan untuk memastikan pasca panen dapat diserap oleh pasar, yang pada gilirannya akan menguntungkan petani.

Sedangkan Pemkab Bandung Barat akan menyediakan lahan 10 hektare untuk pelaksanaan program. Di atas lahan tersebut akan ditanam aneka sayur-mayur. Di antaranya edamame, cabe, wortel, kubis, tomat, dan beragam sayur-sayuran yang merupakan komoditas yang dibutuhkan. Demikian dikatakan Menaker.

.Asbud

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Kunjungan tim Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jabar ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan diterima langsung oleh Bupati Kuningan.

Bertempat di Ruang Rapat Linggarjati, Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH, MH, Sekda DR H. Dian Rachmat Yanuar, Para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan Dan Kantor Se-Kabupaten Kuningan, dan Para Kabag Lingkup Setda Kabupaten Kuningan ikut mendampingi tim EPPD Jabar, Senin (20/07/2020)

Kehadiran Tim EPPD ke Kab.Kuningan bertujuan yang pertama untuk Mengetahui keberhasilan dari daerah, Memberikan apresiasi bagi Pemda yang sudah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2019, dan sebagai ucapan terima kasih kepada tim penyusun LPPD di Kab.Kuningan.

Ketua Tim EPPD Toto Suharto, menjelaskan Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah agar terdapat kesamaan pemahaman bagi para evaluator terhadap EPPD 2020. Dengan sangat baiknya peringkat Kabupaten Kuningan di antara Kabupaten lainnya dalam tingkat kinerja pemerintahan, Kab. Kuningan berpotensi di usulkan untuk mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Samiya Para Samya Purna Karya Nugraha.

Hal ini tentu sangat diharapkan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Kuningan. Dan untuk kepala pemerintahan yang memiliki kinerja dengan nilai tertinggi akan berpotensi di usulkan untuk mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha. Selain itu ada 3 sasaran untuk informasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelayanan publik yang berkualitas.

Maka dari itu pelaksanaannya harus menjadi komitmen bersama, sehinggal hal tersebut dapat terwujud dan dapat dipertahankan. Ada 8 bentuk reformasi birokrasi yang bisa digunakan, yakni manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan kualitas pelayanan publik, Tutur Toto.

Sementara dikatakan Bupati Kuningan, walaupun ditengah Covid-19 kinerja pemerintahan Kab. Kuningan tetap produktif. Sehingga EPPD bisa diselenggarakan tepat waktu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kata Acep

Dari 361 desa, 100 desa wajib dijadikan sebagai Desa Pinunjul yaitu Desa unggulan yang bisa dijadikan motivasi. Dari 100 desa yang ditargetkan, ada 165 desa siap jadi desa pinunjul. Di harapkan juga desa pinunjul ini dapat menjadi desa yang mandiri. Dari 100 desa pinunjul akan diseleksi menjadi 25 Desa Wisata, dengan memanfaatkan keadaan geografis, sumber daya alam serta sumber daya masyarakatnya, tuturnya

Ditambahkannya, Kabupaten Kuningan menyumbangkan ruang terbuka hijau untuk provinsi jawa barat yang cukup signifikan. Tidak hanya itu Kab. Kuningan juga mengambil program dari luar juga yakni memajukan desa yang ada di Kab. Kuningan. Sehingga Kab. Kuningan bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah berfokus pada kemajuan masyarakat dan perbaikan produksi pangan dan non pangan. Guna mempertahankan dan memajukan kinerja tersebut, Pemkab melakukan tahap rancangan, perencanaan, keputusan bersama dengan DPRD lalu dilanjutkan dengan realisasi dan di terakhir adalah evaluasi. Jelas, Bupati Kuningan.

.Iwan/hms
Diberdayakan oleh Blogger.