Juli 2018 | JABARCENNA.COM
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 31, 2018
Eks Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar, AKBP Hartono
JABARCENNA.COM, Jakarta - Eks Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar, AKBP Hartono kemungkinan besar bakal dipecat dari Polri, karena setelah dilakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan diketahui positip menggunakan narkoba jenis sabu.

"Hasil tes urine, positip," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi, Setyo Wasisto, Selasa, 31 Juli 2018.

"Kemungkinan besar dipecat dari Polri," imbuh Setyo.

Hartono, kata Setyo, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan proses hukumnya dijalankan Polda Metro Jaya.

"Kita sedang dalami, apakah dia sekedar pengguna ataukah punya hubungan dengan jaringan pengedar. Lalu dari mana itu (sabu) dia dapat," kata Setyo.

Seperti diberitakan, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, AKBP Hartono, tertangkap membawa sabu saat akan melewati Security Check Point 2 Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Minggu, 29 Juli 2018.

Petugas Aviation Security-nya (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta menemukan sabu seberat 23,8 gram saat melakukan pemeriksaan badan atas oknum perwira polisi tersebut.

Petugas bandara menyerahkan Hartono ke Polres Bandara Soetta, dan selanjutnya petugas Polres Bandara Soetta menyerahkan Hartono ke Mabes Polri.

Tidak lama berselang, Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono mencopot AKBP Hartono sebagai Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar sebagaimana tertuang dalam surat Telegram Kapolri No ST/1855/VII/2018, tanggal 28 Juli 2018.

"Kapolri tegas sudah mencopot yang bersangkutan untuk diproses. Kalau dia terbukti bisa dipidanakan dan bisa dipecat," ulang Setyo menegaskan.

Menurutnya, kasus ini, menjadi pelajaran yang berharga bagi institusi Polri. Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada anggota yang berani bermacam-macam dengan narkoba. 

"Terkait narkoba pimpinan akan keras. Kepada anggota masyarakat yang menggunakan saja keras, apalagi pada anggota sendiri, kita akan lebih keras. Karena kita kan yang akan memberantas, kalau pemberantasnya sendiri sudah terlibat narkoba bagaimana" pungkasnya.



.poltak/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 31, 2018

JABARCENNA.COM, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Bandung Barat Terpilih Aa Umbara Sutisna untuk dimintai keteranganya terkait kasus suap dengan tersangka Bupati Bandung Barat Nonaktif, Abu Bakar.

"Dipanggil sebagai saksi untuk ABB (Abu Bakar)," kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Senin, 30 Juli 2018.

Dalam perkara ini, Abu Bakar diduga kuat telah meminta uang dari sejumlah SKPD untuk kepentingan kampanye dan pemenangan isterinya Elin Suharliah yang berpasangan dengan Maman S Sunjaya dalam Pilbup Bandung Barat Juni yang lalu.

Dalam kontestasi politik tersebut Umbara yang berpasangan dengan Hengky Kurniawan oleh KPU dinyatakan sebagai pemenangan dengan perolehan suara 48,53 persen.

Abu Bakar diduga menerima suap Rp 435 juta untuk keperluan kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang mengikuti Pilkada Bandung Barat. Uang itu diduga diminta Abu Bakar kepada sejumlah kepala dinas di wilayahnya dalam kurun waktu Januari hingga April 2018.

Untuk keperluan itu, Abu Bakar menyuruh Kepala Bappeda Adiyoto dan Kadis Disperindag Weti Lembanawati, sebagai juru tagih.

Adiyoto dan Lembanawati juga telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama-sama dengan Abu Bakar.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat, sebagai pemberi suap, kasusnya tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. 

Dalam perkara ini KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp435 juta.


.wahju/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 31, 2018

JABARCENNA.COM, Bandung - Kepala Dinas Pekerjaan Umum‎ dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Anugerah dan Bendaharanya, Erni Susanti diduga memberi keterangan palsu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 30 Juli 2018.

Keduanya membantah suara rekaman yang diperdengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan, sebagai suara mereka. Padahal pihak JPU menyatakan suara itu adalah hasil sadapan KPK, dan juga telah diuji keaslianya di ITB Bandung.

Keduanya dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dengan terdakwa mantan Kepala BKPSDM KBB, Asep Hikayat.

Jaksa KPK, Budi Nugraha, terlihat geram dengan penyangkalan yang dilakukan Anugerah dan Erni Susanti, ketika kepada keduanya diperdengarkan suara percakapan telepon keduanya dengan seorang lelaki.

"Saya tidak kenal suara itu," sangkal Anugerah dan Erni secara bergantian.

Jaksa kemudian memutar kembali suara rekaman dengan durasi yang lebih panjang, tetapi tetap saja keduanya menyatakan tidak mengenal suara yang diperdengarkan di persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Fuad Muhammady.

"Ini adalah suara anda berdua yang berbicara dengan pak Adiyoto (status tersangka). Sampel suara sudah diuji oleh ahli ITB, dan hasilnya menyatakan suara  mirip dengan suara anda berdua. Anda berdua bisa saja mengelak, dan itu akan kami catat. Saya minta saudara jujur saja, karena jika tidak, saudara bisa dipidanakan, bukan karen kasus suapnya, tetapi karena memberikan keterangan palsu," ujar Budi.

Budi kemudian menjelaskan bahwa, sesuai KUHAP, pertimbangan hukum diberikan atas keterangan di persidangan. Jadi, siapa saksi yang sudah disumpah tetapi memberikan keterangan paslu, ancaman hukumanya 3 sampai 12 tahun, ucap Budi.


Kembali Menyangkal

Anugerah dan Erni kembali membantah keterangan saksi lainya yang dihadirkan jaksa ke persidangan.

Selain Anugerah dan Erni, jaksa menghadirkan empat orang saksi lainnya, yaitu Aang Anugrah selaku Kasubbag Keuangan Bappeda, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ida Nurhamidah dan sekretarisnya, Heru Budi Purnomo serta seorang honorer, Rahman.

Saksi Aang di persidangan mengatakan dirinya pernah menerima uang di ruanganya sebesar Rp50 juta dari saksi Erni. Uang tersebut disampaikan sebagai uang patungan untuk pemenangan isteri Bupati, Elin Suharliah yang berpasangan dengan Maman S Sunjaya dalam Pilbup Juni 2018 yang baru lalu.

"Saya menerima uang Rp 50 juta langsung dari Ibu Erni di ruangan saya dengan disaksikan staf saya. Uang itu untuk pak bupati," ungkap Aang.

"Saya tidak pernah menyerahkan uang tersebut," sangkal Erni.

Begitupun Nugraha selaku atasan Erni menyatakan tidak tahu menahu soal uang Rp50 juta tersebut.

Aang sendiri mengatakan, uang tersebut sedianya akan diserahkan kepada pimpinanya yakni Kepala Bappeda, Adiyoto, yang bersama Kadis Disperindag Weti Lembanawati, dalam Pilbup Bandung Barat kemarin berperan sebagai Ketua Tim Pemenangan Elin Suharliah-Maman S Sunjaya.

Aang menambahkan, dirinya ditugaskan oleh pimpinanya untuk mengumpulkan uang dari beberapa SKPD, sebagai bancakan yang besarnya sudah dipatok sebesar Rp65 juta.

Dalam perkara ini, mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, telah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga halnya dengan Kepala Bappeda Adiyoto, dan Kadis Disperindag Weti Lembanawati.

Ketiganya sudah ditahan KPK dan sedang menjalani pemeriksaan.


.wahyu/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 30, 2018
Kapitra Ampera
JABARCENNA.COM, Jakarta - Pengacara Kapitra Ampera mengaku kecewa atas keputusan forum Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) yang tidak menetapkan calon presiden (capres) dari kalangan ulama, malah merekomendasikan dari kalangan partai politik.

Kapitra kecewa, forum Itjima GNPF Ulama merekomendasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres, dan juga merekomendasikan Salim Segaf Al Jufri (Ketua Majelis Syukro PKS) dan Dai kondang, Ustadz Abdul Somad.

Abdul Somad sendiri sudah menyatakan tidak bersedia, dan menyerahkanya kepada Salim Segaf Al Jufri. 

"Saya kecewa kenapa bukan ulama yang didukung, dan kenapa partai politik tidak mau mengiklaskan untuk ulama, kita ini ditunggangi kalau begitu," kata Kapitra di Jakarta, Minggu, 29 Juli 2018.

Kapitra mengatakan, pada akhirnya partai politik yang selama ini mengikuti aksi bela Islam terbuka kedoknya, karena pada akhirnya partai politik cuma memanfaatkan GNPF-Ulama untuk tujuan mencari dukungan untuk mencalonkan pimpinan partainya menjadi presiden.

Meskipun Salim Segaf Al Jufri dikenal sebagai seorang ulama, kata Kapitra, tetapi tetap saja Al Jufri adalah tokoh politik, karena kedudukanya sebagai Ketua Majelis Syukro PKS. Seharusnya yang direkomendasi bukan ulama yang dari partai politik, tetapi ulama dari luar partai politik.

"Dia (Salim Segaf) juga orang politik. UAS (Ustad Abdul Somad) orang direkomendasikan menolak (menjadi cawapres)," ucap Kapitra.

Selanjutnya Kapitra mengatakan dirinya, bersama anggota GNPF lainnya yang menolak dukungan GNPF Ulama kepada Prabowo akan segera melakukan konsolidasi untuk membatalkan hasil Ijtima.

"Sebagian peserta Ijtima itu kecewa, mereka merasa ditunggangi oleh partai politik. Dan besok kami konsolidasi untuk membatalkan Ijtima tersebut, ada kawan-kawan yang dari Medan, Padang, Riau, Bandung, NTB yang mentelepon saya histeris mendengarkan keputusan itu, karena kami mendukung HRS (Habib Rizieq Shihab) menjadi presiden," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya forum Ijtima GNPF Ulama dan Tokoh Nasional yang diadakan di Hotel Peninsula 27-29 Juli 2018 telah memutuskan rekomendasi calon presiden dan wakil presiden 2019.

Capres diserahkan kepada Prabowo Subianto, sedangkan untuk wapres direkomendasikan dua figur yakni, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad.

"Peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan Prabowo Subianto-Al Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad Batubara sebagai calon presiden dan calon wakil presiden," ujar Ketua Umum GNPF, Yusuf Martak, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Minggu, (29/7).


.helmi
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 30, 2018

JABARCENNA.COM, Purwakarat - Ribuan buruh PT. IL JIN SUN yang berlokasi di Jalan Raya Bungursari, Purwakarta, menggelar aksi mogok kerja Senin, 30 Juli 2018.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena perusahaan belum membayar upah para buruh selama dua bulan terakhir.

"Hari ini kita mulai mogok kerja, dan kita akan melakukan aksi mogok sampai pihak manejemen membayar upah kami," kata Euis, salah seorang buruh di lokasi aksi.

Para buruh yang tergabung dalam Serikat pekerja Seluruh indonesia (SPSI) itu enggan melakukan aktivitas kerja sebelum ada keputusan dari Management IL JIN SUN.

Seorang buruh lainya, Wina, 26, mengatakan pihak buruh tidak mengerti dengan alasan yang disampaikan pihak manejemen bahwa gaji tidak bisa dibayarkan karena perusahaan tidak punya uang.

"Padahal, pabrik masih melakukan ekspor," kata Wina.

Pihak buruh mengatakan, sebelumnya sudah menyampaikan tuntutan agar upah mereka dibayarkan. Namun sayangnya, tuntutan tersebut tidak direspon pihak perusahaan sehingga buruh melakukan mogok kerja.

Para buruh menyatakan akan tetap melakukan mogok kerja, hingga perusahaan membayar upah mereka.

Sementara itu Ketua PUK SPTSK – SPSI PT ILJINSUN, Dedi Suryadi, mengatakan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak buruh yang diwakili SPSI.

Kesepakatanya adalah bahwa perusahaan akan membayarkan gaji bulan Juni pada bulan Juli. 

"Tetapi ternyata perusahaan ingkar janji, sehingga kami melakukan aksi mogok," kata Dedi.

Di tengah-tengah aksi mogok tersebut, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dibantu pihak Polsek Bungursari melakukan mediasi. 

Hasil mediasi disepakati bahwa gaji bulan Juni akan dibayarkan pada bulan Agustus ini. Dan selanjutnya, gaji bulan Juli akan dibayar menyusul kemudian.




.asep/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 30, 2018
Eks Wadir Narkoba Polda Kalbar, AKBP Hartono
JABARCENNA.COM, Pontianak - Eks Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat (Kalbar) AKBP Hartono yang tertangkap membawa sabu di bandara Soekarno Hatta (Soetta) berdalih sabu yang dibawanya hendak diuji coba di laboratorium. 

Namun dalihnya tersebut tidak diperkuat dengan surat tugas untuk itu, yaitu untuk melakukan uji laboratorium.

"Ia beralasan membawa barang bukti akan dilakukan uji laboratorium di Jakarta, tetapi tanpa adanya surat tugas. Sehingga dia tidak bisa mempertanggungjawabkan terkait sabu-sabu yang dibawanya, dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan di Mabes Polri," kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purnomo kepada Antara di Pontianak, Senin, 30 Juli 2018.

Menurut keterangan dia (AKBP Hartono) pergi ke Jakarta dalam rangka menjalankan tugas, tetapi sebenarnya tidak, dan dia datang ke sana, tanpa izin datang ke sana, tandas Nanang.

Nanang menambahkan, sebelum ke Jakarta, Hartono terlebih dahulu mampir ke rumahnya di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Dia mau melakukan uji laboratorium hari ini (Senin), karena dia berangkat Jumat (27/7), maka menyempatkan diri dulu ke rumah keluarganya di Kendari," terang Nanang.

Seperti diberitakan, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, AKBP Hartono, tertangkap membawa sabu saat akan melewati Security Check Point 2 Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu, 29 Juli 2018.

Petugas Aviation Security-nya (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta menemukan sabu seberat 23,8 gram saat melakukan pemeriksaan badan atas oknum perwira polisi tersebut.

Petugas bandara menyerahkan Hartono ke Polres Bandara Soetta, dan selanjutnya petugas Polres Bandara Soetta menyerahkan Hartono ke Mabes Polri.

Tidak lama berselang, Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono mencopot AKBP Hartono sebagai Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar sebagaimana tertuang dalam surat Telegram Kapolri No ST/1855/VII/2018, tanggal 28 Juli 2018.

Sementara dalam pemeriksaan urine yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Hartono, diketahui hasilnya negatif.

"(Hasilnya) negatif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Senin (30/7).

Diketahui, sebelum menjabat sebagai Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar, Hartono pernah menjabat Kapolres di wilayah Sulawesi.



.poltak/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 30, 2018

JABARCENNA.COM, Jakarta - Ustadz Abdul Somad (UAS) menolak rekomendasi Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Para Tokoh Nasional yang menunjuknya sebagai calon Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai Capres dalam Pilpres 2019 mendatang.

Penolakan disampaikan UAS melalui akun instagram miliknya, dan sebaliknya menyatakan dukunganya kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri, yang juga direkomendasi sebagai cawapres oleh Ijtima GNPF Ulama dan tokoh nasional.

UAS pun mengunggah foto Prabowo Subianto dengan Salim Segaf Al-Jufri di akunya sebagai tanda dukunganya kepada pasangan tersebut.

“Selamat! Ternyata kerumunan sudah berubah menjadi barisan kekuatan,” tulisnya dalam caption unggahanya itu.

UAS menilai, pasangan Prabowo-Salim Segaf adalah pasagan tawazun (seimbang). 
“Antara ketegasan tentara dan kelembutan Ulama, Jawa non-Jawa, nasionalis-religius, plus barokah darah Nabi dalam diri Habib Salim,” kata UAS.

Sebelumnya UAS pun mengucapkan selamat atas perhelatan GNPF Ulama dan Tokoh Nasional yang berhasil menghasilkan rekomendasi Capres dan Cawapres untuk bertarung dalam Pilpres 2019.

“Selamat! Ternyata kerumunan sudah berubah menjadi barisan kekuatan,” tulisnya dalam caption unggahan itu.


Seperti diketahui, Ijtima GNPF Ulama dan Tokoh Nasional digelar di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, 27-29 Juli 2018, yang dihadiri para ketua umum partai politik (parpol) dan juga para tokoh nasional. 

Dari kalangan Parpol hadir Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto Ketum PKS Shohibul Imam, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendara dan turut hadir Ketum Partai Berkarya, Tommy Suharto.

Sedangkan tokoh nasional yang hadir diantaranya Amien Rais, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan banyak tokoh nasional lainya. 

"Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan Letjen (Purn) Prabowo Subianto-Salim Segaf Al-Jufri dan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad sebagai calon presiden dan cawapres untuk didaftarkan ke KPU," ujar Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2018.

Direkomendasikanya penceramah kondang UAS, cukup mengejutkan publik. Namun demikian, UAS menolak dan menyatakan ingin fokus di dunia dakwah dan pendidikan.

“Fokus di pendidikan dan dakwah,” katanya.

“Biarlah saya jadi suluh di tengah kelam, setetes embun di tengah sahara. Tak sungkan berbisik ke Habib Salim, tak segan bersalam ke Jenderal Prabowo,” lanjutnya.

“Setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, sebagian Sahabat ingin membaiat Abdullah -anak Sayyidina Umar- sebagai pengganti. Beliau menolak lembut, karena bidang pengabdian ada banyak pintu,” urainya.

“Al-Faqiir Ilaa Rabbih, Abdul Somad,” tutupnya.


.helmi

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 29, 2018

JABARCENNA.COM, Jakarta - Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, AKBP Hartono, tertangkap membawa sabu saat akan melewati Security Check Point 2 Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Minggu, 29 Juli 2018.

Petugas Aviation Security-nya (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta menemukan sabu seberat 23,8 gram saat melakukan pemeriksaan badan atas oknum perwira polisi tersebut.

“Polisi yang ditangkap berinisial HR dan berpangkat AKBP, bertugas di Polda Kalimantan Barat,” kata Branch Communication Manager Bandara Soekarno-Hatta, Haerul Anwar saat dihubungi, Minggu (29/7).

Haerul menjelaskan, oknum polisi itu diamankan di Terminal 1 A Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (28/7), dan akan melakukan penerbangan dengan pesawat Lion Air JT 722 dari Jakarta menuju Kendari.

Selanjutnya, oknum polisi itu diserahkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk pengusutan lebih lanjut. Pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta selanjutnya menyerahkan Hartono ke Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menindak anak buahnya itu dan mencopot AKBP Hartono dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat.

Pencopotan Hartono tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1855/VII/KEP/2018 tanggal 28 Juli 2018. Surat telegram Kapolri yang ditanda tangani ASDM Polri Irjen Arief Sulistyanto itu merujuk pada keputusan Kapolri nomor KEP/1035/VII/2017 tanggal 28 Juli tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.

Dalam telegram tersebut, AKBP Hartono dicopot dari jabatannya dan dimutasikan menjadi pamen di Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Hartono masih menjalani pemeriksaan di Paminal Mabes Polri terkait kasus yang menjeratnya.

“Oknum AKBP tersebut sudah dicopot dan kita proses pelanggaran kode etik profesi dan proses pidananya,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal saat dihubungi, Minggu (29/7).

Jenderal bintang satu ini menambahkan, institusinya akan tegas menindak oknum yang terlibat dalam kasus narkoba maupun pidana lain.

“Polri komitmen untuk memberikan reward and punishment. Polri Tegas pada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau pidana apapun,” tegasnya. 


.poltak/me
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 29, 2018


JABARCENNA.COM,- Usai kunjungan di Sulawesi Selatan Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Nusa Tenggara Barat.

Jokowi, langsung memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) membahas penanganan gempa Lombok begitu tiba di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Minggu (29/7/2018). 

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden menyebutkan, Jokowi memerintahkan segenap jajarannya, baik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Sosial, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, dan Panglima TNI untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah. 

"Kita harapkan sore atau besok pagi sudah terorganisasi untuk turun semuanya sehingga dari pusat, dari provinsi dan dari kabupaten bisa bergerak bersama-sama," kata Jokowi. 

Jokowi akan mengunjungi langsung lokasi bencana dan menengok para korban Senin besok. 

"Ya, tadi sebetulnya sudah diatur mau ke sana. Akan tetapi, karena kemalaman jadi besok pagi-pagi ke lokasi bencana. Insyaallah, besok pagi," tuturnya Bey Machmudin 


.iy 











Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 29, 2018

JABARCENNA.COM, Jakarta - Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Tokoh Naisonal sepakat merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019, serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad untuk mendampingi Prabowo sebagai Calon Wakil Presiden.

Ijtima yang dilaksanakan di Hotel Peninsula, Jakarta, 27-29 Juli 2018, menghadirkan sejumlah Ketua Umum Parpol dan juga para tokoh nasional, dengan agenda memilih dan menetapkan capres dan wapres yang akan didorong maju pada Pilpres 2019.

Dari kalangan Parpol hadir Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto Ketum PKS Shohibul Imam, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendara dan turut hadir Ketum Partai Berkarya, Tommy Suharto.

Sedangkan tokoh nasional yang hadir diantaranya Amien Rais, Gubenrur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan banyak tokoh nasional lainya. 

"Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan Letjen (Purn) Prabowo Subianto-Salim Segaf Al-Jufri dan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad sebagai calon presiden dan cawapres untuk didaftarkan ke KPU," ujar Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2018.

Ketiga nama tersebut direkomendasikan dan merupakan saran dari Habib Rizieq Shihab, kata Yusuf. 

Yusuf juga mengungkapkan bahwa, sebenarnya banyak rekomendasi yang meminta agar Habib Rizieq yang maju sebagai capres, namun Habib Rizieq malah menyarankan agar rekomendasi diberikan kepada Prabowo sebagai capres dan kepada Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad sebagai Wakil Presiden.

"Kenapa nggak Habib Rizieq, nah ini bedanya ulama, malah sebaliknya, Habib Rizieq mengalihkanya ke pasangan Pak Prabowo-Salim atau Prabowo dengan Ustad Abdul Shomad," kata Yusuf.



.helmi
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 29, 2018
Ratusan massa yang menolak kedatangan Neno Warisman melakukan aksi di bandara Hang Nadim Batam, Kepri, Sabtu (29/7). (Foto:Ist)
JABARCENNA.COM, Batam - Ratusan massa menolak kedatangan Penggiat #2019GantiPresiden, Neno Warisman, yang mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu malam, 28 Juli 2018.

Neno sempat tertahan  di bandara Hang Nadim selama enam jam lebih, dan baru bisa dibebaskan jelang tengah malam.

Kedatangan Neno ke Batam, untuk menghadiri acara Deklarasi #2019Ganti Presiden di Mesjid Agung Batam di Batan Center, Minggu 30 Juli 2018.

Kedatangan Neno ditolak keras oleh ratusan orang yang tergabung dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut telah datang dan melakukan aksi di Bandara Hang Nadim Batam, sejak Sabtu sore kemarin.

"Kami minta Neno Warisman segera balik dan tidak perlu menginjakan kakinya ke Batam," kata Robi, salah seorang pendemo.

Turut hadir menghadang Neno tokoh masyarakat Kepri, Suryo Respationo, yang juga mantan Wakil Gubernur Kepri dan dikenal sebagai tokoh PDIP Kepri.

Suryo menilai kedatangan Neno ke Batam terkesan ada adu domba diantara sesama anak bangsa dan menimbulkan hujatan kebencian.

"Kedatangan dia (Neno) lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya," tegas Suryo.

Suryo pun  meminta kepada pihak kepolisian agar membubarkan dan membatalkan kegiatan ini.

"Saya khawatir jika kegiatan ini tetap dilakukan akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan," ujarnya. Namun, permintaan Suryo tidak dikabulkan.

Setelah tertahan selama enam jam, Neno Warisman akhirnya bisa menuju ke hotel dan beristirahat.

Keesokan paginya Neno datang menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Mesjid Raya Batam, di kawasan Batam Center, Minggu (30/7).

Kedatangan Neno Warisman disambut takbir ribuan massa yang sudah menunggunya.

"Allahu Akbar.. Allahu Akbar.. Bunda Neno sudah hadir di tengah kita. Pengorbanan beliau sungguh luar biasa hanya untuk menemui semua yang ada di sini," teriak salah satu massa.

Acara 2019GantiPresiden itu diperkirakan dihadiri 20 ribu massa.



.ris/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 28, 2018
Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan berhasil memediasi komunitas Ojeg Online dan Ojeg Pangkalan di Kecamatan Bojongsoang untuk berdamai.di Mapolres Bandung, Sabtu (28/7). (Foto:Ist)
JABARCENNA.COM, Bandung - Kelompok Ojek Online (Ojol) dan Ojek Pangkalan (Opla) di Kabupaten Bandung sepakat berdamai dan meneken enam buah kesepakatan di Mapolres Bandung Sabtu, 28 Juli 2018.

Perdamaian dicapai setelah lima jam lebih dilakukan mediasi oleh Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan di Ruang Monitoring Vicon (video conference) Mapolres Bandung.

Hadir dalam proses perdamaian tersebut Muspika Bojongsoang serta belasan perwakilan Ojol dan Opang. Mediasi dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir Pukul 18.30 WIB.

Enam kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak dan saksi di atas kertas bermaterai di hadapan Kapolres dan Muspika Bojongsoang.

"Saya berharap, baik komunitas ojeg online maupun ojeg pangkalan untuk masing-masing mematuhi hasil kesepakantan ini, dan marilah kita bersama-sama menjaga kondusifitas, khususnya di  wilayah Cikoneng, Bojoangsoan," kata Kapolres usai penandatanganan kesepakatan damai.

Dalam kesepakatan damai tersebut, ada enam poin yang disepakati bersama yaitu, pertama, keduabelah pihak dari ojol dan opang menyepakati dan menyetujui menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Cikoneng Bojongsoang.

Poin kedua, pihak opang akan mencopot spanduk larangan ojol yang dapat memprovokasi kedua belah pihak. 

Ketiga, sepakat ojol diperbolehkan pick up dan drop up penumpang di wilayah Cikoneng Bojongsoang.

Poin keempat, kedua belah pihak sepakat ojek pangkalan bisa menjadi ojek online.

Kelima, Ojol dan Opang sepakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dari ojek online kepada ojek pangakalan yang diwadahi oleh Muspika Bojongsoang.

Poin keenam, kedua belah pihak sepakat untuk tidak mencampuri atas peristiwa pidana yang saat ini ditangani pihak kepolisian. 




.wahyu/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 28, 2018

JABARCENNA.COM, Majalengka - Maskapai Penerbangan Lion Air rencananya akan hadir di Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati Majalengka untuk melayani penerbangan Kertajati-Surabaya dan Kertajati-Denpasar.

Lion Air mulai memberikan pelayanan penerbangan kedua kota tersebut pada pertengahan Agustus 2018 mendatang.

Direkur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, Lion Air sudah mengajukan layanan penerbangan untuk dua rute yakni Denpasar ke Kertajati dan Surabaya ke Kertajati serta sebaliknya. Dua rute tersebut memiliki potensi pasar cukup tinggi. Masing-masing rute dilayani dengan satu pesawat jenis Boeing 737.

"Maskapai Lion Air sudah menyiapkan satu armada untuk masing-masing rute yaitu Surabaya dan Denpasar dengan pesawat jenis Boeing 737 yang memiliki kapasitas sekitar 165 orang," kata Dirut PT BIJB, Virda Dimas Ekaputra di Kota Bandung, Jumat 27 Juli 2018.

Virda menjelaskan, untuk Rute Denpasar-Kertajati dijadwalkan lepas landas pukul 10.30 WITA dan tiba 11.10 WIB. Sedangkan rute Kertajati-Denpasar berangkat pukul 15.50 WIB dan tiba 18.30 WITA.

Sementara untuk penerbangan dari Kertajati menuju Surabaya, pesawat terbang pukul 11.50 WIB dan tiba pukul 13.10 WIB. Untuk rute sebaliknya, dari Surabaya menuju Kertajati pesawat akan melayani keberangkatan pukul 13.50 WIB dan tiba pukul 15.10 WIB,” katanya.

"Pihak Lion Air sudah mengajukan proposal soal layanan penerbangan kedua rute tersebut," tandas Virda.

Virda Dimas Ekaputra menyatakan optimis okupansi kedua rute penerbangan tersebut. Menurutnya, permintaan layanan penerbangan reguler oleh Citilink dari dan menuju Kertajati cukup positif sejak diresmikan pada Mei 2018 lalu. 


.ao/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 27, 2018

JABARCENNA.COM, Bandung- Adanya perselisihan sejumlah driver ojek online (ojol) dan ojeg pangkalan (opang) pada hari kamis kemarin. Kini, ojol vs opang terlibat bentrok di Jalan Raya Kampung Cikoneng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/7/2018). Akibatnya lima unit sepeda motor rusak. 

Sesuai Informasi yang dihimpun, bentrokan siang tadi bermula dari intimidasi sopir ojeg pangkalan kepada driver ojeg online di pangkalan ojek kawasan Bojongsoang. 

Terjadinya insiden keributan tersebut karena ada driver ojeg online yang dipukul oleh oknum ojeg pangkalan.

"Dari informasi ada pemukulan, cuma tidak tahu secara persis kronologi kejadian itu," kata Aep Camat Bojongsoang saat dijumpai di Mapolsek Bojongsoang.

Dan kini ratusan driver ojek online (ojol) mencoba memaksa masuk kawasan pangkalan ojek Cikoneng, Bojongsoang. 

Ratusan driver ini menuntut polisi untuk segera menangkap pelaku pemukulan terhadap driver ojek online yang terjadi, Kamis (26/7/2018). 

Polisi mencoba menghentikan langkah para driver ojek online dengan mengadang mereka di pertigaan Cikoneng. 

Puluhan personel Satuan Dalmas Polres Bandung lengkap dengan peralatan pengamanan disiagakan di pertigaan Cikoneng untuk menahan laju para driver ojek online. 

Para driver beberapa kali memaksa masuk dengan teriakan-teriakan provokatif. 

Sempat terjadi saling dorong antara personel polisi dan para driver ojol sehingga terjadi keributan yang menegangkan sehingga meresahkan warga dan pengguna jalan. 

"Kami tidak akan berhenti sebelum ada pelaku yang ditangkap dan dijadikan tersangka," teriak perwakilan driver ojek online. 



.Asep/Iy 

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 27, 2018

 


JABARCENNA.COM, Kuningan- Para guru lingkup Sekolah Dasar se-kecamatan Kuningan ikuti diklat Implementasi Kurikulum 2013 yang diadakan oleh UPTD Kuningan dan K3S Kuningan, Jumat 27 juli 2018, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Cijoho Kuningan

Diklat yang akan di gelar selama empat hari tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan DR H Dian Rahmat Yanuar MSi.

Ketua Panitia Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Iwan Gunawan mengungkapkan, sejak ditetapkannya Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru pengganti Kurikulum 2006, pemerintah bekerja keras melakukan percepatan implementasi di sekolah.

Salah satu caranya adalah dengan menggiatkan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) sekolah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan seperti halnya diklat penguatan implementasi kurikulum 2013 yang sekarang dilaksanakan bagi guru sekolah dasar tahun 2018. “ungkap iwan

“Para guru yang mengikuti diklat ini diantaranya guru Sekolah Dasar Kelas 2, Kelas 3, Kelas 5 dan Kelas 6 dan untuk kelas 1 dan 4 itu sudah di pasilitasi oleh pemerintah. pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan empat hari dengan instruktur program sebanyak 32 (JP) “ ucapnya

Lanjut iwan, sesuai dengan harapan pak Kepala Dinas bahwa diklat ini dapat memberikan pengalaman yang berharga buat para guru dalam mengalami perubahan ini, seperti halnya ilmu pengetahuan dan untuk terus berupaya untuk semaksimal mungkin bisa mengimplematasikan kurikulum 2013 ini “ungkapnya

Kurikulum 2013 ini menurut saya sebuah desain yang bagus dari pemerintah karena ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan jaman diantaranya dengan penguatan karakter, kemudian literasi dan hal-hal lain yang memang  dibutuhkan oleh masing-masing dan diharapkan dengan adanya penguatan implementasi ini para guru bisa lebih menguasai kurikulum 2013 ini. “demikian dikatakan iwan.


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 27, 2018
Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan, saat tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat (27/7). (Foto: Ist)
JABARCENNA.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus korupsi. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur.

Zainuddin Hasan dan 12 orang lainya ditangkap dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas KPK di Lampung, Kamis, 26 Juli 2018.

Selain Zainuddin Hasan, juga ditangkap anggota DPRD dan Kepala Dinas Kabupaten Lampung Selatan, juga unsur swasta.

Pada OTT tersebut turut diamankan uang senilai Rp 600 juta, yang diduga bagian dari uang suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Juli 2018

Selain Zainudin Hasan, KPK juga menetapkan tersangka yakni Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan, Anjar Asmara, serta Gilang Ramadhan selaku pihak swasta dari CV 9 Naga.

Zainuddin Hasan sendiri adalah adik Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR.

Diperoleh keterangan Zainudin Hasan diduga kuat meminta jatah 10-17 persen dari setiap proyek yang dikerjakan pihak swasta. Salah satu diantaranya kepada pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

“Tersangka ZH diduga menerima suap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Zainudin, Agus Bhakti Nugroho dam Anjas Asmara dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


.ebiet/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 27, 2018

JABARCENNA.COM - Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menduga Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahi prosedur ketika melakukan pemecatan atas sejumlah pejabat tinggi di Pemprov DKI Jakarta.

Karenanya KASN meminta Anies agar mengembalikan para pejabat yang sudah dicopot ke posisinya semula. Kalaupun tetap diganti, harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Untuk menyesalaikan masalah itu, KASN mengeluarkan empat rekomendasi sebagai hasil penyelidikan mereka mengenai dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat DKI oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

“Gubernur DKI Jakarta agar segera mengembalikan pejabat pimpinan tinggi yang diberhentikan melalui surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 tersebut kepada jabatan semula,” kata Ketua KASN Sofian Effendi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 27 Juli 2018.

“Apabila Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut di atas, maka tersebut di atas berpotensi melanggar Pasal 78 junto Pasal 61,67 dan 76 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah,” terang Sofian.

KASN juga merekomendasikan, jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan, agar diserahkan dalam waktu 30 hari.

Rekomendasi lainnya, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja.

Kemudian, evaluasi penilaian kinerja harus dibuat secara lengkap dalam berita acara penilaian (BAP). Rekomendasi ini didapat dari hasil pemeriksaan selama dua pekan. Keterangan diambil dari beberapa pejabat yang di-nonjob-kan. Selain itu, KASN memeriksa Anies, Sekretaris Daerah Saefullah, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti.

Sebelumnya Anies mencopot empat wali kota dan beberapa kepala dinas pada 5 Juli lalu. KASN melakukan penyelidikan terkait perombakan pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta. Ada lima pejabat yang melapor karena dugaan pelanggaran.


.her/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 27, 2018


JABARCENNA.COM, Kuningan- Kompetisi Sains Madrasah (KSM) yang telah di gelar selama dua hari, 24-25 Juli di MAN 1 Kota Bekasi tersebut. Nyatanya Kabupaten Kuningan kembali meraih Juara Umum dalam KSM tingkat Provinsi Jawa Barat.

Dalam Kompetisi tersebut, Kuningan berhasil meraih juara 1 pada mata lomba Fisika Terintegrasi tingkat MA, Juara 1 Kimia terintegrasi tingkat MA, Juara 2 Matematika terintegrasi tingkat MA, Juara 2 IPA terpadu terintegrasi tingkat MTS, IPS terpadu tingkat MTS serta juara 2 MTK Terintegrasi Tingkat MA dan Juara 3 IPA terintegrasi tingkat MI. 

Kepala seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Kuningan Rohidin mengatakan dirinya sangat bangga dengan prestasi yang telah diraih kandidatnya. Dengan diraihnya Juara umum KSM tingkat Provinsi Jawa Barat tahun ini, berarti ini kali ketiga Kabupaten meraih Juara Umum. Bagi Rohidin, merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan.

“Alhamdulillah, sejauh ini anak – anak kami dapat berprestasi dan kembali meraih juara umum, InsyaAllah pada KSM tingkat nasional nanti kami akan lebih siap lagi” Ucap Rohidin optimis. 

Ditanya mengenai masalah persiapan, Rohidin mengatakan siswa-siswi Madrasah Kabupaten Kuningan dibawah pimpinan Kasi Madrasah siap berkompetisi pada ajang KSM (Kompetisi Sains Madrasah ) tingkat Nasional di Bengkulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 mendatang. “ungkapnya, Jumat 27 juli 2018.

Pihaknya siap berkompetisi dengan MAN Insan Cendikia Serpong. 

“Ada waktu satu setengah bulan untuk pembinaan baik di UPI Bandung maupun di internal Kabupaten Kuningan, sehingga dengan adanya waktu tersebut kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa meraih kembali juara di tingkat Nasional. “katanya

Sebelumnya KSM di tingkat nasional kemarin mayoritas diraih oleh kontingen dari Kabupaten Kuningan, semoga tahun ini pun akan terulang,” tambah Rohidin

Rohidin berharap, adanya perhatian dari bapak Bupati Kuningan mengingat siswa-siswi Kabupaten Kuningan yang sudah berjuang mendapatkan juara umum KSM tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut sudah terbuktikan dan butuh ada perhatian dari bupati kuningan karena sudah membawa nama baik Kabupaten Kuningan “ucap Rohidin.


.Iwn



Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 27, 2018

JABARCENNA.COM, Jakarta - Tersangka kasus suap proyek PLTU Riau -1, Ana Maulani Saragih diyakini tidak sendirian menikmati uang suap, terkait itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembalu nemeriksa Nenteri Sosial Idrus Marham.

"Ya, kita sedang dalami dan mengkonfimasi sejumlah pertemuan antara tersangka AMS dengan saksi (Idrus Marham)," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.

Pemeriksaan Idrus kali i ni adalah kali kedua, sebelumnya dia diperiksa Kamis, 19 Juli 2018.

Seperti diketahui, petugas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, terkait kasus dugaan suap Proyek PLTU Riau-1, Jumat, 14 Juli 2018.

Kebetulan penangkapan dilakukan di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. 

Dalam penangkapan itu petugas KPK mengamankan uang senilai Rp500 juta.

Uang tersebut diduga kuat bagian dari uang suap sebesar Rp4,8 miliar yang merupakan komitmen dari Johannes Budisutrisno Kotjo, sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

Johannes, dalam kasus ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Idrus diperiksa bukan dalam kapasitasnya sebagau Menteri Sosial, tetapi dalam kedudukanya sebagai Sekjen Patai Golkar.

"Kita periksa saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekjen Partai Golkar. Karenanya kita cari tahu soal aliran dana suap proyek PLTU Riau -1 dari saksi," ucap Febri.

Idrus sendiri usai diperiksa kepada wartawan mengaku dekat, baik dengan Enu Maulani mapun dengan Johannes B Kotjo..

Namun dia membantah mengetahui soal suap di proyek PLTU Riau-1 tersebut.

.ebiet/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 27, 2018

JABARCENNA.COM, Jakarta -  Sedikitnya 200 berkas Bakal Calon Anggota Legislatif akan dikembalikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke partai politik (Parpol), karena terindikasi sebagai mantan napi korupsi

"Dari hasil verifikasi adminsitrasi yang kami lakukan,  setidaknya ada sekitar 200 bakal calon legislatif (bacaleg) yang berkasnya akan dikembalikan karena terindikasi mantan narapidana korupsi,' kata  komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.

Pramono mengatakan, berkas para Bacaleg itu  akan dikembalikan ke parpol masing-masing untuj diganti dengan caleg lainnya. 

"Prinsipnya kami akan  kembalikan, karena tidak sesuai kesepakatan antara KPU dan parpol,” tegas Pramoni.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebelumnya juga sudah melansir 192 nama bakal calon legislatif yang terindikasi mantan terpidana korupsi, dan tersebar di sembilan propinsi, 92 kabupaten, dan 11 kota.

Seperti diketahui, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang resmi diberlakukan 3 Juli 2018, melarang pengusulan nama calon legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Peraturan ini telah digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh sejumlah mantan napi korupsi namun sampai saat ini belum diputus MA.

"Sepanjang belum ada putusan dari MA yang belum membatalkan PKPU tersebut, ya berkasnya, kami kembalikan kepada parpol.” tandasnya.

.ebiet/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 26, 2018


JABARCENNA.COM, Bandung - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengungkap kasus perdagangan manusia (human trafficking) ke Tiongkok.

Sindikat yang digulung memperdagangkan perempuan dengan modus kawin kontrak.

Polda Jabar meringkus dua tersangka serta mengamankan 12 perempuan asal Jabar, yang tiga diantaranya masih di bawah umur.

"Korban dijual ke orang asing dengan modus kawin kontrak," ujar Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Mapolda Jabar, Kamis, 26 Juli 2018.

Namun kenyataan para korban setelah sampe di China dipekerjakan dan mendapat perlakuan kasar dan kekerasan. Ruang gerak mereka juga dibatasi. 

Dan sebagian korban dijual kembali ke lelaki lain dan mengalami eksploitasi seksual.

Agung mengatakan, kasus ini terungkap setelah Polda Jabar mengamankan tiga orang perempuan warga Jawa Barat yang akan dibawa ke China. Mereka direkrut dan dijanjikan akan hidup senang dengan menikahi warga China.

Selanjutnya polisi menahan dua tersangka perempuan berinisial TDD alias V, dan YH alias A, yang beroperasi mencari para calon korban di desa-desa di wilayah Jawa Barat.

Polisi juga menahan pria asal Tiongkok berinisial GCS alias AKI, yang menjadi penghubung bagi lelaki dan pembeli di negeri China.

"Jadi ini kasus penjualan perempuan-perempuan asal Jabar yang dijual ke orang asing asal Tiongkok," tegas Agung.

Korban dan para orangtua korban diiming-imingi akan mendapat uang banyak jika korban dinikahi oleh orang China.

Untuk meyakinkan korban dan para orangtuanya, pelaku langsung memberikan uang Rp10 juta kepada orangtua korban.

"Pelaku memberikan uang sebesar Rp10 juta kepada orangtua korban, dan menjanjikan anaknya akan pulang tiga bulan sekali, agar orangtuanya mengijinkan anaknya dibawa," jelas Agung. 

Para korban selanjutnya dibawa ke apartemen Green Hills di Jakarta. Mereka ditampung dan diurus dokumen untuk diberangkatkan ke China.

"Tetapi di China, para korban ruang geraknya dibatasi, dusuruh bekerja, mendapat kekerasan pisik. Sebagian korban dijual kembali kepada pria lain di Tiongkok," jelas Agung.

Agung kemudian mengatakan pihaknya tengah bekerja sama dengan Interpol, juga dengan pihak kepolisuan China, untuk mengusut kasus ini. 

Polda Jabar juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk proses pemulangan belasan perempuan asal Jabar yang menjadi korban perdagangan manusia.


.wahyu/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juli 25, 2018
Truk trailer Nopol B 9851 UEI yang masuk ke jalur lawan menghantam truk colt diesel Nopol G 1899 UR, di jalur pantura di Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Selasa (24/7). (Foto: Ist)
JABARCENNA.COM, Cirebon - Tabrakan antara truk trailer dan truk colt diesel terjadi di jalur pantura, tepatnya di Desa Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, mengakibatkan seorang sopir tewas, Selasa, 24 Juli 2018.

Kedua truk tabrakan dengan beradu kepala.

Akibat tabrakan tersebut, Akhmad Khaerul, 37, sopir colt diesel Nopol G 1899 UR, meninggal di lokasi kejadian karena dadanya tergencet dashboard mobilnya. Sedangkan sopir trailer, Sukari, 55, mengalami luka berat.

Tabrakan berawal ketika truk trailer Nopol B 9851 UEI yang melaju dari Timur ke Barat, lepas kendali dan tiba-tiba saja sudah masuk ke jalur lawan. Sukari, warga Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, diduga kuat mengantuk saat mengemudi.

Saat truk trailer masuk ke jalur lawan, langsung menghantam truk colt diesel yang datang dari arah Jakarta. Khaerul tidak bisa menghindar, karena truk trailer tersebut tiba-tiba saja sudah menghantam kepala mobilnya, hingga akhirnya pria asal Desa Dukuh Turi, RT06 RW05, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, itu tewas di lokasi kejadian.

"Mungkin sopirnya mengantuk, mas, karena tiba-tiba saja oleng dan masuk ke jalur sebelah," ujar Wasmat, warga sekita yang sempat menyaksikan kecelakaan maut tersebut.

Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cirebon. Kedua korban oleh petugas dibawa ke RSUD Arjawinangun.


.jamal/tn

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.