JABARCENNA.COM: Parlemen | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label Parlemen. Tampilkan semua postingan


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Bertempat di Ruang Rapat DPRD, Senin 21 Maret 2022, Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si., dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota, H. Nana Suryana, S.Pd, menghadiri kegiatan Rapat Paripurna DPRD Dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Walikota Terhadap :
  1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun 2021.
  2. Penyampaian Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Mayarakat.
  3. Penyampaian Raperda Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Dalam sambutanya, Wali Kota menuturkan bahwa arah pembangunan daerah Kota Banjar adalah dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu Dengan Iman dan Taqwa kita wujudkan Kota Banjar yang bersih Pemerintahanya, Sejahtera masyarakatnya, Asri Lingkungannya menuju Banjar Agropolitan.

"Dengan merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh pemangku Kepentingan, maka kita melaksanakan 6 misi:
  1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  3. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
  4. Mewujudkan kota peduli hak asasi manusia.
  5. Meningkatkan kualitas lingkungan.
  6. Mengembangkan daya tarik dan potensi daerah" Jelasnya.
Menurut Wali Kota, LKPJ bersifat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan merupakan rangkaian pelaksanaan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara umum keseluruhan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintah telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Namun demikian disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan Oleh karena itu masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya.


Pada kesempatan ini juga disampaikan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Mayarakat serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Forkopimda serta Para Kepala Perangkat Daerah./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Dalam Rangka memperingati Hari Jadi Ke 19 Kota Banjar, Sekretariat DPRD Kota Banjar menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke 19 Kota Banjar yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar, Senin, 21 Februari 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Banjar, Wakil Wali Kota Banjar, Seluruh Forkopimda Kota Banjar, Wakil Wali Kota Periode 2004-2008 dan 2008-2013, Para Kepala Perangkat Daerah serta Tokoh Masyarakat.

Dalam sambutanya, Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si., menuturkan Hari Jadi Ke-19 Kota Banjar Tahun ini mengangkat Tema : “BANGKIT BERSINERGI SEPENUH HATI” yang menggambarkan situasi dan kondisi dunia saat ini, yaitu dimana kita harus melindungi diri dari penyebaran virus dengan cara melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada perubahan perekonomian dan pembangunan daerah, sehingga Kota Banjar terus berupaya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga Visi, Misi, dan tujuannya dapat tercapai sesuai dengan RPJMD dan RPJPD Kota Banjar.

"Kota Banjar selain berupaya menangani perubahan pada sektor ekonomi dan pembangunan, juga melakukan upaya penekanan penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang mewajibkan penggunaan masker yang baik dan benar, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan dan melaksanakan percepatan Vaksinasi dosis ke- 1,2 dan 3 ( Booster ) dengan lengkap. Karena dengan ikhtiar ini kita bisa bersama-sama Bangkit Bersinergi dengan Sepenuh Hati untuk memulihkan perekonomian Kota Banjar khususnya, dan menjadikan Jawa Barat Juara Lahir Batin."Jelasnya.


Sementara itu, Tambah Wali Kota, dalam Rancangan Awal RKPD Kota Banjar Tahun 2023 terdapat 11 Program Prioritas Pembangunan Kota Banjar, yaitu:

Banjar Bersih, WTP Selalu (BBWS);
Banjar ShOleh, SEhat, Umur panjang sholeHAH, PIntar, SANtun (BASO SEUHAH PISAN); BANjar TUjuan INvestasi (BANTUIN); Banjar AKtif, Produktif, Asah Keterampilan (BAPAK); JAlan dan JembatAN di Banjar Teu Aya nu GOreng (JAJAN BATAGOR); BANDjar Ready Export (BANDREX). Banjar Kota Layak Ibu dan anAK (BAKIAK); Banjar kota layak baGI pemudi dan pemuDA (BAGINDA); Banjar Kota lAyak LANsia (BAKALAN). Banjar Asri Teu Aya Sampah (Banjar ATAS); Banjar Agro wisaTA, pusat Komersil, Kebudayaan, Kesenian dan Olahraga (BATAKKKO).

"Mudah-mudahan 11 (sebelas) Program Prioritas Pembangunan ini dapat terwujud sesuai yang kita harapkan, dengan selalu mengedepankan Prinsip BerAKHLAK yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. " Pungkasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat dalam sambutanya, berpesan agar tetap menjaga persatuan setiap umat. Dengan persatuan dan kesatuan menjadi kekutan dalam mencapai Jabar Juara.

"Jabar sekarang sedang berupaya untuk mensejajarkan dirinya dengan Negara lain. Dengan potensi Jabar yang luar biasa, Saya yakin Jabar lebih Unggul dibanding Provinsi yang lain dan mampu disejajarkan dengan negara tetanngga. " Jelasnya.

Wagub juga mengucapakan terimakasih atas kemajuan Kota Banjar. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya penghargaan yang di terima Kota Banjar. Pemerintah Kota Banjar mampu melayani masyarakat dengan Prima.

"Banjar Maju, Jabar Maju, Banjar Hebat Jabar Hebat. " Pungkasnya./Tema


JABARCENNA.COM| KUNINGAN,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menggelar reses atau serap aspirasi rakyat untuk catur wulan I tahun anggaran 2021/2022.

Salah satunya, anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi Partai Demokrat Dapil I, Reni Farlina, S.E.Sy hari ini mendatangi warga Kelurahan Cipari untuk menyerap aspirasi warga.

Dalam kegiatan reses yang dilaksanakan di balai Kelurahan Cipari Kec. Cigugur tersebut dihadiri Kepala Kelurahan Cipari, Nining Kurniasih, SE, Para Warga, Pihak TNI dan Tamu undangan lainnya, Minggu (12/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Lurah Cipari, Nining Kurniasih, SE, menyampaikan, bahwa selaku pihak pemerintahan hanya menitipkan sesuai apa yang diharapkan oleh warga.

Dan beberapa aspirasi yang disampaikan oleh warga tersebut seperti halnya dalam bidang pendidikan, masyarakat membutuhkan adanya relokasi atau rehabilitasi PAUD. Mengingat lokasinya sudah kurang representatif.

Kedua untuk renovasi Poskesdes, itu sama fasilitas umum tapi butuh diperbaiki karena sudah tidak representatif lagi, serta yang Ketiga adalah terkait masalah Kohe (Kotoran Hewan.red) masyarakat masih butuh kejelasan terkait hal tersebut sehingga butuh ada regulasi yang mengatur hal tersebut, ucapnya.

Karena berbagai upaya telah dilaksanakan terkait Kohe ini. Namun permasalahannya disini tidak adanya regulasi dan tidak ada payung hukum yang mengatur masalah peternakan sapi. Baik dari mulai perijinan sampai kepada penanganan kotoran hewannya.

"kami kira itu merupakan sesuatu yang mendesak sehingga diharapkan dengan adanya kunjungan atau reses sekarang ini bisa menjembatani aspirasi warga", Ucapnya Lurah Cipari

Sementara dikatakan Anggota DPRD Kuningan Fraksi Partai Demokrat, Reni Farlina, S.E.Sy pihaknya akan menampung aspirasi yang telah disampaikan dari beberapa warga untuk di usulkan atau ditindaklanjuti di DPRD

"Alhamdulillah kegiatan reses berjalan lancar, dan saya sudah mencatat dan menampung aspirasi dari apa yang disampai oleh para warga atau ibu lurah sendiri, nanti saya akan semaksimal mungkin berjuang untuk menyelesaikan permasalahan atau aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat" ucap Reni

Dan terkait masalah Kotoran Hewan (Kohe), dari dulu memang masalah ini pelik sekali sehingga saling melempar tugas dan tanggungjawabnya karena tidak ada regulasi khusus untuk menangani masalah ini terutama masalah peternakan ataupun kotoran hewan (Kohe) tersebut. Jadi sementara kita berjuang.

"Sehebat mungkin kalau tidak ada payung hukum dan regulasinya itu sangat susah" katanya

Jadi saya sebagai wakil masyarakat dengan sekemampuan saya, saya akan berjuang dengan apa-apa saja aspirasi masyarakat yang telah tadi disampaikan tadi, akan saya bawa ke gedung dewan dan saya sampaikan ke komisi yang berhak atau yang menangani ini karena terkait permasalahan Kohe itu ada di komisi 3 dan ada pihak Lingkungan Hidupnya juga. Tetapi LH disini kan hanya menangani terkait pencemaran air sungainya. Jadi setelah reses ini saya akan berjuang dan memprioritaskan aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga dan saya berharap, terkait Kohe ini harus ada regulasi khusus untuk penanganan Kohe yang berada di Cipari ini. Pungkasnya 

./Iwan

 


JABARCENNA.COM | SUKABUMI,- Senen, 01 November 2021, Cuaca mendung melingkupi wilayah Sukabumi. Namun meski situasi dan kondisi tidak mendukung tetapi tak menyurutkan semangat Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Wawan Juansyah S.Ag dari Fraksi Partai Demokrat untuk melaksanakan Reses di dua wilayah Daerah Pilihan/Dapilnya.

Wawan melaksanakan reses di Perbawati Kecamatan Sukabumi dan diwilayah Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit.

Dalam acara Resesnya Wawan Juansyah S.Ag mengatakan, kami diberikan kewajiban dalam satu tahun tiga kali untuk turun kelapangan dalam rangka membangun silaturahmi Ngobrol sama konstituen menyambungkan antara yang diberikan dan yang memberikan mandat.


Dan menyamakan persepsi targetnya itu bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini, termasuk membangun kesadaran masyarakat diakui atau tidak mereka itu sudah memberikan mandat, didapil 4 itu ada 10 orang salah satunya yaitu saya. Ucap Wawan kepada Jabarcenna.com

"Terlepas mereka yang memilih atau tidak tapi faktanya bahwa saya punya kewajiban untuk mewakili mereka, dan pada saat kegiatan pembangunan ini harus tetap berjalan. ini kan menggunakan uang rakyat jadi namanya uang rakyat tidak bisa sembarangan digunakan" tukasnya

Jadi kapan proses pembangunan ini berjalan, kapan perencanaan harus dilakukan, kapan pembahasan harus dilakukan dan kapan pelaporan harus dilakukan dengan adanya hal tersebut maka kegiatan Reses ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dan usulan-Usulan dari masyarakat kita tampung usulan-usulan dari masyarakat. Pungkasnya


./Suhendi

Ilustrasi

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Istilah "pokir" mencuat bersamaan dengan terjadinya polemik pengadaan bantuan ternak sapi di Kabupaten Kuningan yang menjadi bahan buah bibir di kalangan masyarakat beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, apa itu pokir?

Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Terang Dodo kepada Jabarcenna.com, Senin (20/9/2021)

Dikatakan Mantan Ketua Forwaku ini, bahwa Diduga di Kabupaten Kuningan ini disinyalir marak mafia Pokir.

Bila kita mengkaji terhadap peran fungsi serta janji dalam sumpah jabatan sangat tidak elok apa yang lakukan oleh para oknum anggota dewan ini. Pasalnya, bukan hanya program ternak sapi saja yang menjadi sasaran Pokir, kata Dodo. "Kalau betul-betul kita kaji dan evaluasi hampir di semua Dinas atau sektor yang namanya Pokir itu pasti ada. Cuman tidak seheboh program sapi, namun para anggota dewan begitu leluasa", ujarnya

Alasan Dodo menganggap Maraknya mafia Pokir di Kuningan ini, dirinya menelaah bahwa Pokir tersebut sering disalahgunakan oleh anggota legislatif untuk bermain anggaran.

"Saya tahu Pokir ini terkadang yang menjadi bikin pusing SKPD" kata Dodo

Memang Pokir tersebut merupakan amanat undang-undang yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun terkadang sangat di sesali dalam pelaksanaan atau realisasinya. Itu terkadang bertolak belakang dengan Permendagri. Bahkan beraneka ragam atau cara dari para oknum anggota dewan mengemas pokir untuk kepentingan pribadi. "Intinya tidak menutup kemungkinan banyak mafia Pokir" terang Dodo

Bupati pun selaku orang nomor satu di Kabupaten Kuningan sekaligus penanggungjawab daripada program-program yang ada di Kuningan harus bisa mengambil sikap dan mempunyai ketegasan tanpa harus pandang bulu. Pungkasnya


(D2/Iwan)


JABARCENNA.COM | SUKABUMI, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diberlakukan oleh Pemerintah Pusat untuk menekan angka jumlah yang terpapar Covid-19 yang terus meningkat.

Akibat diberlakukannya PPKM Darurat pergerakan masyarakat pun dibatasi dan dilakukan sejumlah penyekatan di sejumlah ruas jalan meminimalisir mobilitas masyarakat sehingga penyebaran Covid-19 dapat turun.

Di sisi lain, aktivitas perekonomian masyarakat juga ikut terhambat karena sebagian tidak dapat lagi mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka di rumah.

Hal ini pun menjadi perhatian Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukamagara membuat program Babakti (Batuan Beas Ti Kang Yudha) kepada masyarakat, pemberian bantuan tersebut di Aula Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Senin (19/7/2021).

Pembagian sembako berupa beras ini ikut disaksikan oleh perwakilan Polsek serta Koramil dan Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Cisaat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Yudha Sukamanagara yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi mengaku ikut prihatin dengan angka positif yang terpapar Covid-19 yang jumlahnya terus saja meningkat di wilayah Jawa Barat maupun wilayah lainnya di Indonesia.

“Dengan ini kami membagikan kebutuhan masyarakat berupa sembako beras yang kebetulan hari ini sudah terjadwal di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Kadudampit dan Kecamatan Cisaat,” tuturnya.

Selain membagikan sembako, Yudha juga ikut memonitoring PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Kadudampit dan Cisaat dan berakhir di Pasar Cisaat. “Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus memonitoring PPKM Darurat ke tiap-tiap kecamatan,” katanya.

Menurutnya, saat melakukan memonitoring di Pasar Cisaat kondisi yang biasanya ramai dikunjungi oleh pembeli kini sudah terlihat sepi. Artinya, seluruh masyarakat ikut mendukung PPKM Darurat agar pandemi Covid-19 ini dapat segera teratasi.

“Berarti dalam kerjasama antara pihak keamanan cukup baik dari pihak Polsek maupun Koramil serta pihak pengelola pasarnya bisa mengatur dan mengontrol kepada pedagang maupun kepada pembeli tanpa adanya kerumunan di dalam pasar,” tambahnya.

Yuda juga menjelaskan bahwa PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah bukan bertujuan untuk mamatikan aktivitas ekonomi masyarakat namun agar tidak terjadi kerumunan agar potensi penyebaran Covid-19 tidak terjadi dan menular kepada orang lain.

“Itu semua harus dilakukan oleh semua pihak, dan yang terpenting agar mengedepankan sisi kemanusiaan. Mari kita lawan Covid-19 bersama-sama, kalau tidak bersama-sama mau PPKM beberapa kali juga tidak akan bisa,” jelasnya sembari menambahkan, setiap melakukan monitoring pihaknya juga menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

.Suhendi


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Program ini dinilai bisa menggerakan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mendukung agar penyaluran bansos dipercepat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Dalam situasi seperti ini, bansos merupakan salah satu tumpuan andalan untuk menggerakkan perekonomian keluarga,” kata Lisda dalam keterangan persnya Minggu (4/7/2021). Ia meminta semua pihak mengawasi proses penyaluran bansos tunai.

Pengawasan sangat penting agar tidak terjadi lagi penerima ganda atau duplikasi penerima seperti temuan Kementerian Sosial sebelumnya. “Meski dalam situasi darurat, kita berharap pemerintah menyalurkan bansos dengan cermat, sehingga benar-benar tepat sasaran. Tidak ada lagi duplikasi penerima,” ujar Lisda.

Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa-Bali, 3-20 Juli untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19. Dalam periode tersebut, aktivitas masyarakat terbatas. Menurut politisi Partai Nasdem ini, bansos juga bisa meredam kemungkinan munculnya gejolak akibat pembatasan mobilitas warga.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah segera menyalurkan bansos. "Paling lambat pekan depan bansos dapat tersalur," ujar Risma melalui siaran pers. Besaran bansos Rp300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga setiap awal bulan. Bansos Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus./Ebit

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat sambutan di acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Jumat (18/6/2021). Foto: Jaka/Man

JABARCENNA.COM | TANGGERANG,- Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI sebagai wadah silaturahmi yang mempertemukan pimpinan DPR RI, Anggota DPR, Sekretariat Jenderal (Setjen DPR) serta wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

"Tujuannya agar ada sinergisitas antara wakil rakyat dan wartawan parlemen. Juga silaturahmi antara pimpinan, anggota DPR RI, serta lingkungan Setjen dan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen," ujar Indra dalam sambutannya di acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Jumat (18/6/2021).


Indra berharap, forum ini dapat menyokong peran DPR dalam mengupayakan pemulihan ekonomi saat pandemi yang menjadi tema besar acara tersebut. "Diskusi ini akan memperluas pandangan terhadap peran DPR dalam pemulihan ekonomi di saat pandemi. Diharapkan wartawan dapat menyajikan informasi yang komprehensif," sebut Sekjen. Sebab wartawan juga telah mengetahui kinerja anggota dewan lewat kegiatan dan rapatnya yang dapat diliput.

Menurut Indra, DPR tetap turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu kehadiran media yang mempublikasikan informasi ke masyarakat berperan penting dalam menjawab keingintahuan masyarakat soal penanganan Covid-19 dan upaya DPR dalam memulihkan ekonomi nasional.

Adapun selama pandemi ini, Indra menerangkan bahwa Setjen DPR RI sebagai supporting system bagi Anggota DPR RI tetap mengupayakan pelaksanaan fungsi legislasi di DPR RI. Dimana, DPR tetap melakukan kegiatan rapat bersama pemerintah secara fisik maupun virtual dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Marlen Ericson Sitompul menyebutkan, forum komunikasi dan sosialisasi ini menjadi sarana bagi penyampaian kinerja DPR kepada media. "Terutama peran DPR dalam upayanya memulihkan ekonomi selama pandemi Covid-19," ucapnya.

Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan menghadirkan narasumber Anggota Komisi VI DPR RI ST. Ananta Wahana dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Turut Hadir Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul serta Plt. Biro Pemberitaan Parlemen Muhammad Djazuli./Riefqi/Hms


JABARCENNA COM | JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina harus segera diakhiri karena tindakan kekerasan Israel terhadap warga Palestina telah banyak menimbulkan korban jiwa.

“Kita semua prihatin dengan apa yang dialami warga Palestina, sekaligus mengecam keras tindakan Israel. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri karena sudah terlalu banyak memakan nyawa orang tak berdosa" kata Dasco dalam keterangannya tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (17/5/2021).

Lebih lanjut, Dasco mengutuk aksi serangan tentara Israel terhadap warga Palestina dan tindakan tersebut bukan hanya kejahatan kemanusiaan, tetapi juga tragedi yang harus secepatnya dihentikan. Karena itu Dasco mendesak pemerintah Indonesia untuk melancarkan protes keras dan turut berperan aktif menyuarakan kedamaian atas nama negara.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan amanat konstitusi kita harus disuarakan dengan lantang di tingkat internasional. "Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala Bangsa. Dan tujuan Indonesia merdeka juga salah satunya, melindungi segenap tumpah darah, menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial," tegasnya.

Dasco juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia turut serta menyuarakan perdamaian meskipun tidak turun ke jalan, serta mendoakan korban tragedi peperangan dan mendoakan ketenteraman dunia. "Masyarakat kita jangan ikut-ikutan turun ke jalan karena kondisinya sedang banyak keterbatasan," ungkapnya.

Menurut legislator dapil Banten III tersebut, cara yang paling tepat dilakukan saat ini adalah mendoakan agar dunia senantiasa dipayungi kedamaian. Tidak hanya kedamaian di Palestina, tetapi juga kedamaian di Indonesia, maupun kedamaian di seluruh dunia.

.Ebit


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Konflik antara Palestina dan Israel kembali memanas seiring tindakan kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap masyarakat Palestina di Sheikh Jarrah dan Masjid Al- Aqsa. Atas kejadian tersebut, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam langkah penyelesaian konflik Palestina-Israel.

“Tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang dilakukan Israel di hadapan tempat suci keagamaan jelas tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Kami mendesak pemerintah untuk terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian konflik ini. Karena jika terus dibiarkan maka bisa berujung pada perang yang dapat memakan lebih banyak lagi korban jiwa, khususnya bagi penduduk Palestina,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (17/5/2021).

Sebagai informasi, Israel dikabarkan telah melakukan penolakan proposal gencatan senjata dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa lalu (11/5/2021). Akibatnya, hingga keterangan ini ditulis, jumlah korban jiwa terus meningkat hingga mencapai 149 orang dengan 41 orang diantaranya adalah anak-anak. Korban luka-luka pun telah mencapai sekitar 950 orang sebagaimana dilansir dari Aljazeera. Untuk itu, Puteri mendorong pemerintah untuk mendukung penyelesaian sengketa ini melalui jalur diplomasi.

“Serangan militer Israel terhadap penduduk sipil Palestina yang semakin hari semakin menguat perlu segera dihentikan dan jangan sampai terjadi perang terbuka antara kedua pihak. Karenanya, Indonesia juga perlu berupaya untuk mengurai eskalasi ketegangan konflik dengan mendorong penyelesaian melalui jalur damai di meja perundingan untuk mencapai kesepakatan damai,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Puteri turut mengapresiasi dan mendukung inisiatif pemerintah yang tengah menggalang dukungan bagi penyelesaian konflik melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), maupun CEIRPP (Committee on The Exercise of The Inalienable Rights of the Palestinian People), dimana Indonesia menjabat sebagai wakil ketua pada komite tersebut.

“Di samping itu, pemerintah perlu mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan konkrit maupun mengeluarkan suatu deklarasi bersama (joint declaration) untuk meredam ketegangan dan mendorong penyelesaian konflik ini dan menghentikan kekerasan yang terjadi,” urainya. Puteri juga menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung kesiapan Palestina dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19.

“Selain komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan Palestina, pemerintah juga telah memberikan bantuan bagi Palestina untuk menghadapi pandemi dengan memberikan bantuan sebesar 2,3 juta dolar AS untuk membantu penanganan pandemi di Palestina pada Februari lalu. Berbagai dukungan dan bantuan ini merupakan wujud solidaritas, perhatian, dan keseriusan Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk untuk melawan Covid-19,” tutup Puteri.

.Ebit



JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Menginjak tahun pertama di 2021, DPRD Kabupaten Sukabumi gelar reses kesatu. 

Gelaran reses Daerah Pemilihan IV yang dilaksanakan oleh Wawan Juansyah S,Ag tersebut dilaksanakan di Sekolah SMP Islam Patria Desa Gede Pangrago Kecamatan Kadudampit, Rabu (3-2-2021).

Dalam resesnya, Wawan Juansyah S,Ag mengatakan, pada hari ini kita melakukan Reses atau sosialisasi untuk menampung aspirasi masyarakat pada saat kita berharap bahwa kegiatan pembangunan harus optimal, kita sadar bahwa saya adalah orang yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk mewakili mereka sebagaimana ketentuan 1 tahun 3 kali saya harus turun ke lapangan dan hari ini Alhamdulillah saya bisa turun ke Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit ini dalam rangka pertama membangun kebersamaan antara saya sebagai orang yang diberikan mandat dengan mereka yang sudah memberikan mandatnya, ucap Wawan



Dan Kedua kita ingin meningkatkan tali silaturahmi diantara mereka sehingga melalui komunikasi ini dan silaturahmi bisa saling menyayangi antara orang yang memberikan mandat dan yang diberikan mandat. 

Ketiga kita ingin menyamakan kehendak bahwa apa yang sudah kita lakukan baik masyarakat yang sudah memberikan mandat mereka harus menjadi nilai ibadah dan yang kita lakukan ini pun itu harus menjadi nilai ibadah bagi saya sendiri. Tuturnya

Selama satu tahun setengah mengemban Amanah ini kita laporkan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah kita lakukan di tiga fungsi ini. 

Fungsi registrasi, Bazet dan Anggaran dan yang terakhir saya mohon maaf kepada masyarakat kalaupun peran saya sampai hari ini belum begitu optimal belum bisa memuaskan masyarakat mudah-mudahan mereka bisa memahami dengan kondisi pandemi hari ini dan kita pahami artinya kita semua harus bersabar, tawakal dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. 

Dari usulan masyarakat yang sagat Urgent kaitan dengan peran pemuda sebagai penerus dan pewaris bangsa artinya kita semua harus sadar bahwa kelangsungan bangsa dan negara ini termasuk Agama kita tergantung daripada pemuda itu sendiri.

Kepala Desa Gede pangrango Asep Badrutamam menambahkan, alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 februari dewan dari fraksi Demokrat Dapil IV Bapak Wawan Juansyah sudah sudi berkunjung ke wilayah desa Gede pangrango, ini adalah suatu bukti Sinergitas antara Dewan dengan masyarakat dan saya berharap masyarakat ber-proaktif mengajukan permasalahan atau usulan- usulan yang ada dimasyarakat dan ini mudah-mudahan menjadi Realisasi. Adapun beberapa usulan tidak/ bukan di bidangnya mungkin itu bisa disampaikan ke bidangnya masing-masing. Pungkas Kades




Suhendi

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa berkomentar soal penggunaan diksi 'laskar' oleh Ormas Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya penggunaan diksi laskar identik dalam suasana perang, sedangkan di Indonesia tidak dalam kondisi tersebut. Dia mejelaskan, pilihan diksi 'laskar' tidak tepat dalam kondisi negara yang stabil saat ini, terlebih lagi itu digunakan oleh ormas.

Penggunaan diksi laskar bisa digunakan pada masa revolusi. "Kalau laskar yang sekarang buat apa? Mendirikan negara Islam? Ini melanggar konstitusi, jadi saya minta hati-hati," tandas Desmond saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum FPI. di Ruang Rapat Komisi III, Nusanta II, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Dia mengimbau sebagai warga negara sebangsa dan setanah air, hendaknya seluruh elemen masyarakat selalu menjaga kondusifitas negara, jangan memicu konflik. "Kalau laskar kan tentara, ini untuk perang, tapi ini perang untuk siapa? Saya kan juga bingung? Ya kita-kita juga yang jadi lucu. Agak keluar konteks, karena kita bicara soal berbangsa. Sudah saatnya kita cooling down untuk menghadapi Covid-19 yang belum jelas kelarnya kapan," ujar Desmond.

Lebih lanjut, saat RDPU tersebut Komisi III juga menanyakan posisi Habib Rizieq Shihab (HRS) yang saat ini setelah ditetapkan sebagai tersangka. Komisi III menanyakan posisi empat pengikut Habib Rizieq yang dikabarkan melarikan diri.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sempat mengoreksi terkait istilah pembantaian yang disebutkan oleh pihak keluarga korban pengikut Habib Rizieq yang tewas. Dia menyatakan Komisi III DPR RI belum bisa membuat kesimpulan soal peristiwa itu.

"Saya koreksi tentang bahasa 'pembantaian' yang tadi keluarga korban sampaikan, karena sampai hari ini, sampai detik ini, polisi belum menyampaikan secara lugas tentang kejadian di jalan tol. Tapi karena ini adalah negara hukum, maka kita ikuti proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian," ungkap Sahroni di kesempatan yang sama.

Kemudian politisi Fraksi Partai NasDem itu menanyakan terkait informasi yang menyebutkan ada empat pengikut Habib Rizieq yang melarikan diri untuk menyelamatkan Habib Rizieq. Dia pun lalu menanyakan terkait posisi Habib Rizieq saat ini.

“Saya dengar ada 10 orang pendamping Muhammad Rizieq Shihab yang katanya empat orang kabur, katanya mengamankan Muhammad Rizieq Shihab. Pertanyaan saya, mungkin bisa dijawab keluarga atau dari lawyer, ke manakah Rizieq Shihab berada? Itu pertama. Empat orang yang kabur tersebut, apakah Bapak-Ibu kenal? Dan pernah nggak komunikasi dengan keluarga atau memang Bapak-Ibu kenal juga?" tanya Sahroni.

Pertanyaan tersebut lantas dijawab oleh Wasekum FPI sekaligus kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, yang menyebut informasi awal terkait empat orang melarikan diri itu tidak benar. Dia beranggapan informasi tersebut tidak tepat. "Terkait iring-iringan, saya koreksi sedikit penjelasan ada yang kabur terkait kondisi-kondisi itu sangat tidak logis, dan saksi beriringan bahwa satu mobil itu saja yang jadi korban," jawab Aziz.

.IY/DPR

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (Foto : Arief/Man)

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 tercatat mulai membaik yaitu minus 3,49 persen (year of year) dibandingkan kuartal lalu sebesar minus 5,32 persen. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah untuk menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 secara optimal untuk menahan kontraksi ekonomi berkelanjutan di penghujung tahun.

“Pemerintah perlu terus fokus untuk memulihkan permintaan secara agregat yang tertekan akibat pandemi. Saat ini, APBN tahun 2020 masih memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan menjaga tren penyerapan belanja pemerintah yang terus bergerak positif hingga akhir tahun nanti. Selain itu, realisasi penyerapan stimulus fiskal pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun harus terus didorong agar maksimal,” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/11/2020).

Berdasarkan laporan APBN KiTa periode Oktober 2020, Kementerian Keuangan mencatat nilai serapan anggaran PEN senilai Rp344,11 triliun atau sekitar 49,5 persen dari total biaya untuk penanganan COVID-19. Sedangkan, Badan Pusat Statistik pada Kamis (5/11/2020) mencatat pertumbuhan komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 9,76 persen (yoy) yang didorong meningkatnya serapan program PEN, khususnya program perlindungan sosial.

“Penyerapan dalam setiap sektornya perlu terus dikejar, karena performa dari setiap sektor baik kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, maupun insentif usaha, berdampak dan saling berkaitan satu sama lain. Meningkatnya konsumsi pemerintah pun berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Karenanya, perlu dioptimalkan dan dikejar realisasinya mengingat akhir tahun yang semakin dekat. Sehingga, anggaran tahun ini bisa maksimal dan dapat menjadi preseden yang baik dalam rangka upaya pemulihan ekonomi di awal tahun 2021,” tutur Puteri.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat mengingat kontribusinya sekitar 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai Konsumsi Rumah Tangga pun tengah mengalami pemulihan, meski masih mencatat kontraksi senilai 4,04 persen.

“Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah berperan sebagai penyangga atas melemahnya daya beli masyarakat. Karenanya, untuk mendongkrak konsumsi diperlukan pula intervensi untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui dukungan untuk pemulihan dan kelanjutan usaha. Antara lain, melalui relaksasi kredit usaha, bantuan modal, baik untuk usaha padat karya maupun UMKM. Dengan demikian, ketika usaha masih bisa berjalan, diharapkan dapat mengurangi risiko pekerja dirumahkan dan sekaligus menjaga penghidupan masyarakat,” ujar Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri menyoroti kinerja pemerintah dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran. “Dalam implementasi PEN ini, pemerintah dihadapkan dengan tantangan integrasi data penerima manfaat, mekanisme penyaluran, hingga memerlukan dukungan dari sisi harmonisasi regulasi. Tentu kita perlu terus dorong agar pemerintah juga mengutamakan penyerapan anggaran yang berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ungkapnya

.Hms/IY

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. (Foto : Geral/Man)

JABARCENNA.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi kinerja wartawan yang bertugas sebagai pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah usai masa tugasnya pada periode ini. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh wartawan yang masih terus semangat bertugas, meski situasi saat ini masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

“Saya berharap bahwa di era digital ini dan kebebasan informasi seperti sekarang ini, dan tentu saja di masa pandemi Covid-19 ini, peran media dan teman-teman wartawan menjadi semakin penting,” kata Puan saat membacakan pidato dan ucapan selamat pasca pemilihan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang telah digelar Rabu (4/11/2020) kemarin.

Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, wartawan dengan kode jurnalistiknya bisa menjadi benteng bagi masyarakat, melindungi masyarakat dari gelombang hoaks atau disinformasi. "Tentu saja bertugas di DPR di masa pandemi Covid-19 ini kita harus sama-sama menjaga protokol kesehatan, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan tentu saja sering mencuci tangan dengan sabun,” imbuhnya.

Puan menyadari bahwa peran dari insan pers yang tergabung dalam Press Room atau Media Center DPR RI, memiliki makna dan peran yang penting dalam menyebarkan hasil-hasil kerja atau kinerja dari DPR RI. "Apakah itu dari komisi, apakah itu dari badan-badan, apakah itu bagaimana mereka menjalankan Kunker dan lain-lainnya. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan berita yang baik dan benar terkait dengan kinerja DPR RI," lanjutnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah V ini berharap semua pemberitaan dapat diberitakan dengan konteks yang tepat kepada masyarakat. Pers juga diharapkan dapat menjadi jembatan informasi antara DPR dan masyarakat. Untuk itu, Puan menyampaikan bahwa DPR RI terus berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang modern dan terbuka, melalui penerapan teknologi informasi yang ada.

"Semuanya bukan untuk berkomunikasi satu arah, tapi saya juga berharap saran dan aspirasi dari masyarakat bisa dilaksanakan bersama oleh kita. Karena kita sama-sama ada di Gedung Parlemen ini, kita yang bekerja di Gedung Parlemen ini, dan kita yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi masyarakat dan publik bisa mendapatkan informasi yang tepat,” harap Puan.

Ke depannya, Puan berharap kinerja utama DPR RI dapat ditingkatkan dan tentu saja dengan bantuan dan gotong royong dari semua wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Pasca pemilihan Ketua Press Room DPR yang berlangsung kemarin di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, dirinya mengucapkan selamat dan menyampaikan sejumlah harapannya.

"Saya ucapkan selamat bertugas kepada pengurus baru Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Mohon dijaga kepercayaan dari sisi semua rekan wartawan, dan tentu saja kami mengharapkan gotong royong dan kerjasama koordinasi dan sinergi, agar DPR RI ke depan akan menjadi lebih baik, dan lebih dipahami dan dikenal oleh masyarakat. Kita kuat karena bersatu, bersatu karena kita kuat," tutup Puan.

.Hms/IY


JABARCENNA.COM | BANTEN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengharapkan, melalui Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dapat semakin meningkatkan hubungan antara DPR RI dengan awak media yang telah terjalin dengan baik selama ini. Maka, Indra menyatakan ke depannya hubungan baik DPR dengan para jurnalis harus terus dipupuk melalui forum silaturahmi. 

Pemaparan tersebut disampaikan Indra saat menyampaikan sambutan dalam Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan awak media yang terhimpun dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di kawasan Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/10/2020). Forum silaturahmi ini digelar secara fisik dan virtual dengan protokol Covid-19 yang ketat. 

"Semoga, hubungan DPR RI dengan rekan-rekan jurnalis dapat terus berjalan baik dan perlu terus kita pupuk ke depannya. Karena, tentu satu hal penting yang harus terus kita pertahankan bersama adalah silaturahmi. Mudah-mudahan, melalui forum silaturahmi ini semakin membawa angin segar dalam relasi antara jurnalis dengan DPR RI," ujar Indra dalam sambutannya di hadapan awak media. 

Indra juga berharap, dengan adanya forum Sosialisasi Program Kerja DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen tersebut, rekan-rekan media dapat semakin membantu mensosialisasikan berbagai program DPR RI. Serta, dapat menjembatani aspirasi masyarakat untuk dapat terus menyukseskan publikasi hasil kinerja DPR RI. 

"Tentu, melalui Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini rekan-rekan media dapat semakin menjembatani informasi yang ada di DPR RI dengan masyarakat. Karena, banyak hal-hal di DPR yang harus tersampaikan secara jelas dan lugas secara detail kepada masyarakat. Itulah, melalui forum silaturahmi ini tentu kita berharap ini bisa menjadi salah satu jembatan ke depannya" pungkas Indra. 

Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel secara virtual. Serta, hadir Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Dimyati Natakusumah dan Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher secara fisik. 

Turut hadir Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I. Tahapari, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI Muhammad Djazuli, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Romdony Setiawan, pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI serta Anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen. 


.Ebit


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi melantik Inosentius Samsul, sebagai Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI. Nantinya, Kepala BK DPR RI membawahi 5 Pusat Keahlian, di antaranya Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak), Pusat Kajian Anggaran (PKA), Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), dan Pusat Penelitian (Puslit).

“Kekosongan selama ini kan membuat berbagai keputusan, walaupun ada Plt., namun tidak bisa berjalan cepat. Setelah dilantik, Kepala BK tentu akan melakukan konsolidasi dengan 5 Pusat agar lebih cepat melakukan pembenahan dan inovasi dalam memberikan dukungan kepada Dewan,” kata Indra usai acara pelantikan Kepala BK DPR RI di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Keberadaan BK sebagai sistem pendukung DPR, lanjut Indra, tidak hanya dimaksudkan untuk memberi dukungan teknis, tetapi juga dalam bidang keahlian. Setidaknya terdapat sejumlah indikator keberhasilan, yakni perbaikan-perbaikan mekanisme kerja organisasi, capacity building pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, dan mempercepat teknologi guna menyongsong parlemen modern di masa mendatang.

“Saya kira, di bawah Pak Inosentius, (BK DPR RI) akan berkembang cepat, karena beliau orang yang berpengalaman dengan jaringan yang cukup luas, sehingga ke depan akan lebih baik lagi. Tantangan ke depannya, tentu selain Omnibus Law ini, ke depannya semakin banyak dan penuh dinamika politik semakin tinggi, sehingga Badan Keahlian harus bekerja secara profesional,” imbuh Indra.

Mengusung misi besar untuk menjembatani riset dalam fungsi parlemen, Kepala BK DPR RI yang baru dilantik juga meyakini bahwa tantangan parlemen nantinya semakin banyak. DPR dinilainya mampu untuk lebih aspiratif dan partisipatif, sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan apa yang telah dilakukan parlemen sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

“Pengalaman kita menghadapi RUU Cipta Kerja itu, artinya ke depan kita masih banyak tantangan. Paling tidak, Badan Keahlian selama lima tahun mendatang akan mengusung tagline bridging the research to the role and functions of parliament, sebagai landasan dari evidence based of policy making, sehingga melakukan riset sebanyak mungkin untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsi,” kata Sensi, sapaan akrab Ketua BK DPR RI.

Ke depannya, Sensi berkomitmen memperkuat SDM dan meningkatkan kapasitas penggunaan teknologi dalam era industri 4.0 seperti sekarang ini di lingkungan BK DPR RI. “Kami akan terus lakukan adaptasi dengan orientasi agar yang diharapkan Pimpinan DPR, mewujudkan parlemen modern yang aspiratif dan partisipatif bisa tetap terlaksana,” lanjut pria kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Kemampuan adaptif tersebut, Sensi mengungkap, BK DPR RI akan dihadapkan dengan dukungan-dukungan dan permintaan yang baru untuk mengantisipasi kebutuhan bangsa secara keseluruhan. Ia mencontohkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah dibahas dan disetujui DPR RI, sebagai hal yang belum pernah ada sebelumnya, dan dinilainya sebagai metode yang sangat sulit.

“Nantinya, kita akan kembangkan metode regulatory impact assesment, agar undang-undang bisa diprediksi apa dampaknya kepada publik, demikian juga bisa memperhitungkan cost and benefit analysis. Contoh kemarin ramai soal perbandingan pesangon yang ditanggung perusahaan dan pemerintah, tanggungannya itu harus sesuai hitungan matang, sehingga dapat dimaklumi dan diterima semua pihak,” tutupnya.

.Ebit/dpr


JABARCENNA.COM | KBB - Balai Penelitian Tanaman Sayur (Balitsa) Kementerian Pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, memiliki fungsi yang paling utama menyiapkan benih untuk pengembangan dunia pertanian. Namun, selama ini pemenuhan bibit untuk dibagikan ke masyarakat masih mengandalkan pihak ketiga. Hal ini mendapat sorotan dari Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI.

"Menurut saya ini ada kelucuan. Satu sisi punya Litbang, tapi kalau untuk memberi bantuan bibit ke masyarakat kita beli lagi ke pihak ketiga. Artinya, buat apa ada Litbang kalau kemudian bibit jagung, kambing, ayam, masih beli lagi keluar. Kalau begitu swasta saja yang menyelenggarakan, kita tinggal beli saja, mari mindset-nya mulai sekarang kita ubah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI mengunjungi Balitsa Lembang, di KBB, Jabar, Rabu (14/8/2020).

Dedi menambahkan, jika mindset ini diubah, tentu akan memberikan efisiensi anggaran di Kementan. Ke depan, masih kata Dedi, pihaknya ingin mendorong pengembangan badan penelitian ini dengan satu komitmen harus memenuhi kebutuhan benih untuk masyarakat. Dengan begitu, jumlah area lahan Balitsa ini diperluas, tentu dapat berimplikasi peningkatan jumlah orang-orang yang dipekerjakan.

“Bagi masyarakat lembang bekerja mendapatkan upah Rp 60-80 ribu per hari itu sangat berarti. Kenapa? karena kebanyakan yang bisa dikerjakan masyarakat di sini seperti mencangkul, babat dan merawat tanaman, selain itu mereka mau dapat darimana,” tanya mantan Bupati Purwakarta ini. Ia melanjutkan, regulasi perputaran uang di masyarakat ini harus terus berjalan, karena ini akan mengamankan perekonomian masyarakat.

“Ketika harga cabe, tomat dan lainnya jatuh, masih ada areal bergerak untuk ditanami oleh masyarakat. Karena kami paham bahwa dari sekian puluh ribu areal ini punya perorangan. Problemnya di sini kan area pertanian holtikultura, kalau harga pertanian jatuh, mau simpan dimana (hasil panennya)? Seandainya pertanian seperti padi kan masih bisa disimpan dalam waktu yang lama,” analisa politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut legislator dapil Jabar VII itu, Balitsa harus bekerjasama dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga seluruh produktifitasnya memiliki implikasi terhadap penyebaran dan pertumbuhan dunia pertanian dan peternakan bagi masyarakat, bukan hanya bangga terhdap hasil penelitian.

.Asbud/dpr


JABARCENNA.COM | KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jabar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (24/9/20).

Secara umum, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- menjelaskan bahwa Raperda Perubahan APBD TA 2020 ini bertujuan menyesuaikan anggaran dalam kebutuhan penanganan pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak Maret lalu hingga kini.

Adanya pandemi mengakibatkan perekonomian Jabar pada triwulan II-2020 minus 5,98 persen, yang diakibatkan adanya penurunan aktivitas beberapa lapangan usaha di antaranya sektor industri pengolahan yang minus 3,39 persen dan sektor perdagangan yang minus 1,75 persen.

Untuk itu, Kang Emil mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima kebijakan penyusunan perubahan APBD TA 2020 dengan harapan pembangunan di Jabar dapat tetap dilaksanakan sehingga target-target dan sasaran yang direncanakan dapat terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dasar perubahan APBD Tahun 2020 selain karena adanya pandemi COVID-19, (juga) penyesuaian indikator makro ekonomi, penyesuaian pendapatan daerah, refocusing dan realokasi anggaran, pemanfaatan silpa hasil audit BPK, pinjaman daerah, dan penyesuaian sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan," ucap Kang Emil.

Terkait tanggapan soal belanja daerah, Kang Emil menjawab bahwa saat ini fokus belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk penanganan COVID-19 serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

"Pemerintah Daerah Provinsi Jabar telah melakukan refocusing dan realokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung guna memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 yang dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT)," kata Kang Emil.

“Penyediaan anggaran bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp607,65 miliar dan penanganan social safety net dialokasikan sebesar Rp3,89 triliun serta anggaran penanganan dampak ekonomi dialokasikan sebesar Rp705,81 miliar,” ujarnya.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan untuk pencegahan, deteksi, perawatan dan dukungan layanan kesehatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Jaring pengamanan sosial diarahkan untuk pemberian bantuan tunai dan non tunai, pemenuhan logistik di kelurahan dan desa, penyediaan dapur umum dan penanganan sosial lainnya.

Sementara penanganan dampak ekonomi diarahkan pada program padat karya melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan sumber daya lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait antisipasi anggaran kebencanaan, Kang Emil menyampaikan bahwa anggaran tanggap bencana di Jabar dialokasikan kepada belanja tidak terduga, sedangkan pascabencana dialokasikan pada belanja langsung perangkat daerah, antara lain melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

Adapun pada perubahan APBD TA 2020 dialokasikan tambahan anggaran untuk logistik kebencanaan.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jabar juga telah menyediakan anggaran untuk pemulihan pascapandemi COVID-19, salah satunya untuk penyediaan vaksin," tutur Kang Emil.

Terkait pembiayaan daerah, Kang Emil menjawab bahwa pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari dana pemerintah pusat melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. 

"Untuk itu, dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang bersifat pelayanan publik untuk meningatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta kesehatan masyarakat, terutama akibat pandemi COVID-19, sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip pemulihan ekonomi nasional," ujar Kang Emil.

Ia pun berterima kasih atas dukungan sejumlah fraksi terhadap kebijakan penguatan modal kepada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Kang Emil pun setuju dengan tanggapan fraksi soal pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap BUMD yang terindikasi membebani keuangan dan dikategorikan tidak sehat.

"Saya berkomitmen untuk melakukan pembinaan yang optimal agar kinerjanya meningkat, sehingga mampu menjadi entitas usaha yang mandiri dan berkontribusi terhadap PAD Jawa Barat," kata Kang Emil.

Melalui rapat tersebut, Kang Emil pun menyampaikan terima kasih atas seluruh pandangan umum maupun koreksi fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

"Apabila masih terdapat pertanyaan, pernyataan, tanggapan, dan saran yang belum terapresiasi, akan dilengkapi pada waktu pembahasan dan pendalaman dengan badan anggaran sesuai jadwal yang telah disepakati," ujarnya mengakhiri.

.Hms/Asbud


JABARCENNA.COM | BANJAR - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melaksanakan Hearing/Audensi dengan Anggota Dewan komisi I yang dilaksanakan di Gedung Aula Rapat Paripurna DPRD kota Banjar, Kamis (10/9-2020)

Rapat di Pimpin oleh Pak Dalijo dari Dewan Komisi I, dan hadir juga dari Dinas Sosial, Kominfo dan Kasatpol PP kota.

Dari Perkumpulan PPDI Kota Banjar dari tiap-tiap penyandang Disabilitas mengajukan ke Dewan tentang Undang-undang nomor 8 tahun 2016, dengan poin-poin yang ada dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Dalam sambutannya Dewan Komisi I Dalijo menyampaikan para penyandang Disabilitas menuntut hak-hak nya menurut perundang-undangan yang berlaku, dan saya kira akan secepatnya dibuatkan Perda dan Perwalnya untuk mengakomodir apa yang diharapkan oleh penyandang Disabilitas ini, ucapnya.

Iwan sebagai Ketua juru bicara dari PPDI Kota Banjar menyampaikan penyandang Disabilitas menuntut hak-hak nya yang di atur dalam Undang -undang nomor 8 tahun 2016. Harapannya mau ga mau semua OPD harus menginplentasikan Raperda karena itu kebijakannya di daerah, dan juga harapan kami bukan saja untuk Organisasi yang sekarang ikut disini tetapi buat PPDI, MPCI, PERTUNI dan PERKAKIN,  tetapi semua penyandang Disabilitas bisa terlayani dan terpasilitasi semua.

Sejauh ini pasilitasi buat penyandang Disabilitas dari OPD ada tetapi belum begitu Maksimal dan Optimal, jelasnya.

.Tema

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - DPRD Kabupaten Kuningan menggelar sidang paripurna terkait Kebijakan Umum APBD Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2021 melalui video teleconference. 

Rapat ini merupakan masa persidangan caturwulan ke-3 yang terbuka untuk umum diikuti oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH., Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda SH. M.Si, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten Daerah, Kepala Dinas, Badan dan Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Kuningan, Selasa (18/8/2020).

Pembahasan anggaran dilakukan oleh dua tim yaitu tim anggaran DPRD Kabupaten Kuningan dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. 

Laporan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Kuningan disampaikan oleh juru bicara badan anggaran yang membahas mengenai beberapa hasil kebijakan APBD. Sebagai penyelenggara pemerintahan, DPRD memiliki fungsi legislasi yaitu pengawasan dan anggaran sedangkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan daerah.

KUA PPAS kali ini berbeda dengan KUA PPAS 2021 karena KUA PPAS 2021 formatnya sesuai dengan ketentuan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah. Melalui peraturan baru ini dapat memudahkan informasi bagi publik dalam penyelenggaraan kedepan khususnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan keuangan Kabupaten Kuningan.

Rapat ini dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Bupati Kuningan berharap dengan adanya kesepakatan ini dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya. Rapat ini ditutup dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Bupati Kuningan dengan ketua DPRD mengenai persetujuan hasil laporan yang telah dibahas.

.Hms/Iwn
Diberdayakan oleh Blogger.