September 2019 | JABARCENNA.COM
Tweet Share Share Share Share Share

September 30, 2019
Aliansi Wartawan Kuningan berdemo di depan gedung DPRD Kuningan. Foto (Ist)
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Puluhan wartawan dari media cetak, televisi dan online di Kabupaten Kuningan menggelar demo menolak RUU KUHP, di depan gedung DPRD Kuningan, Senin (30/9/2019).

Para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu tersebut menuntut RUU itu tidak jadi di sahkan menjadi Undang-undang karena sejumlah pasal dari RUU KUHP itu berpotensi membatasi kemerdekaan pers.

Seorang jurnalis pakai pakaian menyerupai pocong sebagai simbol matinya kebebasan pers 
"Ini demo untuk menolak RKUHP karena di dalamnya banyak pasal karet yang mengancam kebebasan pers seperti tentang penyerangan atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden," kata Koordinator aksi Iyan Irwandi yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kuningan.

Iyan mengatakan, dari hasil kajian jurnalis Kuningan, sedikitnya ada 13 pasal yang mengancam kebebasan pers. 13 pasal itu, lanjut dia, berbenturan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

"Ini kemunduran demokrasi. Seharusnya wartawan itu tetap bernaung dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers," kata Iyan.

Jurnalis Kuningan juga menyoroti tentang masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis. Iyan menyayangkan kejadian kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi selama aksi demo penolakan RKUHP dan UU KPK baru beberapa hari lalu, seperti di Jakarta dan Makasar.

"Kita juga minta oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan diadili, karena ini masih banyak terjadi," katanya.

Tidak hanya itu, massa juga membuat petisi yang berisi sejumlah tuntutan. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk ditandatangani dan dikirimkan ke DPR RI.

"Kita ingin pimpinan DPRD menandatangani petisi yang berisi sembilan tuntutan. Agar kemudian petisi itu disampaikan ke DPR RI," kata Iyan 

Para pimpinan DPRD Kuningan
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy dan jajarannya mendatangi para massa unjuk rasa dan pihaknya mendukung aspirasi jurnalis terkait penolakan RKUHP. Nuzul pun menandatangani petisi yang disodorkan jurnalis.

"Saya mendukung. Pers bagian dari demokrasi. Kalau pers mati maka demokrasi juga mati. Kita tandatangani dan akan kirimkan ke DPR RI," kata Nuzul.

.Iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 30, 2019
JabarCeSenin 30 September 2019 dimulai dari pukul 07.15 Wib sd 07.45 Wib Kapolsek Langensari AKP Aah memimpin Upacara Bendera di Sekolah SMAN 2 Banjar.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakasek SMAN 2 Banjar beserta Guru dan Staf Pengajar, serta Siswa/Siswi SMAN 2 Banjar dengan jumlah 1.045 orang.

Dalam amanatnya Kapolsek Langensari selaku Pembina Upacara menyampaikan sambutan dari Kapolda Jabar yang intinya bahwa kehadiran Polri disetiap Sekolah ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan upaya pembinaan dan penyuluhan kepada para Siswa-Siswi SMA/SMK untuk memperkokoh dan memperkuat ketahanan diri para siswa.

Hal tersebut diharapkan agar siswa dan siswi tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat politik praktis.

Kapolsek juga menghimbau supaya para Siswa-Siswi bijak dan cerdas untuk membaca berita-berita yang ada di medsos dan tentunya lebih giat belajar demi meraih cita cita yang diinginkan 

Setelah Upacara selesai dilanjutkan giat Ikrar yang dilaksanakan oleh Siswa-Siswi SMAN 2 Banjar.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 29, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (GM FKPPI) Kabupaten Kuningan, gelar acara ulang tahun ke-41. 

Acara yang digelar yang di Aula Sekretariat DPC Pepabri Kuningan tersebut dihadiri Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH., MH, Sabtu (28/9/2019) 

Dikatakan Bupati Kuningan Acep Purnama, Secara hierarkis GM FKPPI  merupakan putra putri dari pejuang atau para purnawirawan TNI dan POLRI 

 "anggota organisasi ini memiliki karakter pejuang dan cinta NKRI yang diwariskan oleh orangtuanya. Saya berharap GM FKPPI memiliki karakter dalam jiwa kebangsaan, kebhinekaan dan karakter yang sama dengan orang tuanya dalam menciptakan keamanan dan kebersamaan," kata Acep

Selamat kepada FKPPI Kuningan dan terimakasih telah hadiri  di tengah-tengah masyarakat Kuningan dengan kesolahan sosialnya dan membantu program-program pemerintahan."pungkas Acep

 Dalam kesempatan tersebut GM FKPPI Kuningan memberikan santunan kepada 25 orang anak yatim, dengan simbolis penyerahan langsung di berikan oleh Bupati Kuningan.

 .Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 29, 2019
JabarCeNana.com, Kuningan - Kabupaten Kuningan terima Kunjungan Kerja Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Surakarta. Jumat (27/9/2019).

LKKS Kota Surakarta, yang dipimpin oleh Ketua I, Drs. H. Mardianto, MBA dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Ir. Ahyani, MA, langsung di sambut oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Siti Rachmatika, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan, M.Si, di Ruang Rapat Linggarjati Kuningan.

“Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari LKKS Kabupaten Kuningan. Ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya LKKS Kabupaten Kuningan melakukan kunjungan kerja ke LKKS Kota Surakarta. Kehadiran kami juga ingin mengulik apa yang telah di kerjakan oleh LKKS Kabupaten Kuningan,”ucap Ketua I LKKS Kota Surakarta, Drs. H. Mardianto, MBA.

Dikatakan Mardianto, kami melakukan kunjungan kerja ini untuk sharing dan menggali informasi terkait program-program LKKS Kabupaten Kuningan dan guna mendapatkan informasi terkait LKKS Kabupaten Kuningan telah sukses luar biasa menyelenggarakan kegiatan Itsbat Nikah. "Ujarnya.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan mengatakan Semoga output dari Kunjungan Kerja ini membuahkan hasil yang positif "ucap Dadang

Ketua LKKS Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Siti Rachmatika mengucapkan terima kasih kepada LKKS Kota Surakarta atas kunjungan balasannya. Setelah sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2019, LKKS Kabupaten Kuningan melaksanakan Kunjungan Kerja ke LKKS Kota Surakarta dan diterima dengan baik disana. Ia memaparkan beberapa program yang telah dan sedang dilaksanakan.

“Satu kegiatan yang belum lama ini dilaksanakan yakni Kegiatan Bakti Sosial Itsbat Nikah yang diikuti oleh 90 pasang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat se Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah kegiatan Itsbat Nikah berjalan lancar. Dan dalam kesempatan yang sama, menerima penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, atas peran aktif dan memfasilitasi terlaksananya Sidang Keliling Terpadu Perkara Itsbat Nikah di wilayah Kabupaten Kuningan,”terangnya.

Hal tersebut merupakan wujud pelayanan prima terhadap masyarakat yang dilakukan LKKS Kuningan. Itsbat Nikah diselenggarakan untuk mengantisipasi banyaknya pernikahan siri yang bisa merugikan untuk perihal status anak. Karena orang yang melakukan nikah siri tidak bisa mendapatkan pengakuan secara hukum untuk kepemilikan bukti pernikahan tersebut dan tidak bisa memperoleh Akta untuk anak-anaknya. Maka dari itu LKKS Kabupaten Kuningan hadir untuk memfasilitasi hal tersebut.

“Eksistensi LKKS Kabupaten Kuningan sejauh ini tidaklah menjadikan kami berpuas diri karena masih banyak hal-hal yang perlu kami pelajari dan adopsi dari Daerah lain. Sehingga kami bisa berbuat lebih dalam membantu Pemerintah Daerah sebagaimana Visi Kabupaten Kuningan adalah menciptakan masyarakat yang Ma’mur, Agamis dan Pinunjul (MAJU) Berbasis Desa Tahun 2023,”pungkas Ika.

.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 29, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Bertempat di Mesjid Agung Baiturrahman kota Banjar Wakil Walikota Banjar H. Nana Suryana, Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana S.Ik melaksanakan shalat subuh berjamaah bersama Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T.,M.U.D, Sabtu (28/9-19)

Hadir pula Ketua DPRD kota Banjar  Sekda dan warga masyarakat yang akan melaksanakan sholat subuh berjamaah.

Setelah melaksanakan ibadah Shalat Subuh Berjamaah dilajutkan dengan Shalat Goib dan Dzikir bersama

Wakil Walikota Banjar Nana Suryana dalam sambutannya mengucapkan selamat datang pada Gubernur Jawa Barat di kota Banjar ,Ia juga menuturkan sangat bangga di sela kesibukan Gubernur Jawa barat yang sangat padat dapat menyempatkan diri untuk shalat subuh berjamaah bersama masyarakat kota Banjar

Dalam sambutannya Wakil Walikota Banjar Nana Suryana memaparkan beberapa program program yang sedang di jalankan pemerintahan kota banjar.

Lebih lanjut Gubernur Jawa barat Ridwal Kamil menyampaikan ada tiga Syarat Negara Indonesia bisa menjadi negara adidaya yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi terus berjalan baik minimal di angka 5% ,syarat kedua Generasi milenial harus kompotitif dan ayarat ke tiga kondusifitas negara

Gubernur Jawa barat yang akrab di panggil Kang Emil juga menuturkan bahwa tantangan terbesar saat ini ada melawan hoax atau hasutan yang berasal dari rasa benci atau karna perbedaan, karna adanya hasutan membuat timbulnya anarkis

"Sudah ada contoh negara Yugos Lavia yang sudah hilang karna awal mula tindakan anarkis yang berakhir menjadi perang, menyikapi ini saya harap warga kota Banjar menjadi warga yang tabayyun dan menjadi contoh nasional, Hidup lebih indah mendiskusikan persaamaan."pesannya

Selesai acara Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana,SIK berkesempatan memperkenalkan salah satu Program Polres Banjar yaitu CITANDUY ( Cinta NKRI, Anti Narkoba , Disiplin Berlalulintas, uyyy!! ) Program disiplin berlalu lintas dituangkan dalam Program Bebegig yang sekarang ini sudah berjalan disaat pengaturan lalu lintas pada pagi hari.

Kang Emil mengapresiasi dan turut mendukung Program Patroli Bebegig Polres Banjar, Gubernur Jawa barat juga menghimbau seluruh masyarakat Jawa barat untuk tertib berlalu Lintas Untuk Kedisiplinan Berkendara Taat Berlalulintas

"Gak Punya Pacar Atau Gak Punya Pasangan Itu Boleh Tapi Kalo Gak Pakai Helm dan Gak Punya SIM Itu Gak Boleh Karena Dia Akan Terciduk Oleh Bebegig"ucap Kang Emil.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 29, 2019
JabarCeNNa.com, Sukabumi -- Dinas Kebudayaa, Pemudan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi bersama KNPI Kabupaten Sukabumi lakukan pelatihan enterpreneurship kelompok pemuda produktif. Rabu, (25/9/2019).

Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi Reggy Afriansyah, ST mengatakan, pertama kami dari KNPI sangat mengapresiasi pada dinas pemuda dan olahraga sehingga bisa terlaksana kengiatan enterpreneurship kelompok pemuda produktif dan Alhamdulillah pesertanya ada 80 peserta dan peserta pun dari pengurus knpi kecamatan ikut mengirimkan peserta putra terbaik.

Dan diharapkan kegiatan pelatihan enterpreneurship ini dapat membentuk karakter-karakter pemuda khususnya di bidang usaha, sehingga memiliki tanggung jawab untuk kedepannya untuk bisa mandiri dan membentuk perusahaan dimasing-masing kecamatan.

Ini program langsung dari Disbudpora namun kegiatan ini akan kita tindak lanjut, karena kita pun dihari Minggu ada kegiatan pelatihan marketing, nah ini sama-sama saling berhubungan sehingga ada sinergitas antara kami dan disbudpora terkait kegiatan ini."ungkap Reggy

Kasi disbudpora Taufik menambahkan, untuk pesertanya kita meminta kepada DPD KNPI kabupaten untuk pemuda pemudi yang ada dikecamatan atau perwakilan kecamatan.

Dan sasarannya adalah anak anak yang lulus sekolah SMK, SMA kita inginnya mengubah menset mereka jangan jadi pegawai jadi mainsetnya mereka jadi usahawan, usahawan juga lebih menjanjikan dari pada jadi pegawai.

Sekarangkan mainset (pola pikir) anak-anak sekolah ingin jadi pegawai atau buruh padahal dibidang kewirausahaan lebih menjanjikan, intinya kita ingin mengubah menset anak muda."ucap Taufik

Dan untuk pelatihannya nanti ada tindak lanjutnya, dari sini ada pengembangan kewirausahaan kepemuda, nanti akan dibagi kelompok menurut keahliannya masing-masing.

Ada pelatihan las,  sablon dan nanti ada pendampingan nanti kita akan panggil ahlinya,dan dipelatihan itu kita akan berikan pinjaman alat untuk las dan sablonnya. Tuturnya


Suhendi
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 27, 2019
JabarCeNNa.com, Sukabumi - Bupati Sukabumi hadiri rapat koordinasi penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sukabumi, Rabu (25/9/2019) bertempat di Hotel Pangrango Selabintana.

Sebelum menutup kalender tahun 2019 Semua puskesmas di Kabupaten Sukabumi harus telah memiliki sistem layanan untuk tes HIV. Kebijakan tersebut merupakan upaya membangun dan menambah capaian target standar pelayanan minimum (SPM) penanggulangan HIV/AIDS."ungkap Bupati Sukabumi Marwan Hamami.

“Saya menginstruksikan kepada perangkat daerah terkait, di akhir tahun 2019 ini semua puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Sukabumi sudah mampu memberikan layanan tes HIV,” ujar Marwan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara komprehensif disertai pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kata bupati, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan perawatan secara terpadu bagi ODHA atau orang yang terinveksi HIV. 

Semua pihak, lanjut bupati, harus meyakinkan dan memastikan SPM untuk penanggulangan HIV/AIDS bisa tercapai 100 persen. Dia mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk selalu bekerja sama dalam penanggulangan HIV/AIDS yang merupakan bagian dari pembangunan kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. 

Sementara itu Sekretaris KPA Kabupaten Sukabumi, Damayanti Pramasari menyatakan, penanggulangan HIV/AIDS ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan penyakit yang belum ada obatnya itu. Selain itu untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari HIV/AIDS pada individu ODHA.

“Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak dari pemerintah maupun swasta termasuk mereka yang terinfeksi dan terdampak sehingga keseluruhan penanggulangan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan sebaik baiknya,” ujar Damayanti. 

Kepala dinas kesehatan Harun Alrasyid mengatakan, rapat koordinasi ini adalah dalam rangka mensinergikan bentuk program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi kegiatan KPA yang dilaksanakan dikabupaten Sukabumi 

Khususnya dalam mengevaluasi seluruh kegiatan baik itu pada tataran capaiannya maupun target-target yang telah ditentukan dalam KPA ini.

Dalam standar pelayanan minimal menurut Permenkes yang terbaru no 4 tahun 2019 bahwa yang standar pelayanan minimal khususnya pada program dan penanggulangan Aids ini memang harus targetnya diangka 100 persen, tentunya kita tidak hanya bicara target tapi bagaimana proses untuk mencapai target ini bisa dilaksanakan dengan baik"tutur Harun

Yang disebut target 100 persen itu adalah, misalnya pada tahun 2019 yang ditemukan kasus HIV AIDS itu ada 80 orang berarti apabila kasus 80 orang yang ditemukan dalam bentuk kasus baru berarti yang 80 orang itu yang harus ditindak lanjuti itu pencapaian 100 persen.

Tapi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentunya diperlukan perhatian daripada seluruh elemen masyarakat baik sifatnya tokoh masyarakat maupun dari stekholder yang lebih tinggi.

Terutama juga harus didukung daripada regulasi pemerintah daerah terutama didalam pengeluaran anggaran yang untuk penanggulangan HIV AIDS ini, terutama target penanggulangan Aids ini adalah untuk menghilangkan stigma.

Pesannya adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya hindari pergaulan bebas, pemakaian narkoba, minuman keras dan juga keutuhan rumah tangga selalu berpedoman satu pasangan satu. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan.


.Suhendi
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Pangandaran -- Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengumpulkan kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Pangandaran. Kamis, (26/9/2019) dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Edisi Ke-3.

Sejumlah kepala daerah tingkat dua seperti Wali Kota Bandung Oded M Danial, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata tanpak hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Emil berharap Kopdar edisi ketiga ini bisa menjadi momentum para kepala daerah tingkat dua di Provinsi Jabar untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemprov Jabar.

"Jadi Kopdar ini kan dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Semoga bisa diapresiasi di zaman saya kan dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," kata dia.

Dia mengatakan untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalah maka Kopdar akan digelar secara tematik dan pada pertemuan kali ini mengambil tema besar tentang keuangan daerah.

"Ke depan itu setiap per tiga bulan sekali akan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia.

Emil, menjelaskan ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kedelapa sumber dana itu ialah APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil.

Ia mengatakan salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah dan dalam hal ini pihaknya menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank BJB karena saat ini bank pembangunan daerah ini memiliki program kredit investasi daerah.

"Sehingga mengapa kita tidak bisa padahal kita punya Bank BJB. Bapak-bapak kan pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan di bjb yang tersedia," kata dia.

"Jadi tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," lanjut dia.

Lebih lanjut ia mengatakan skema pembiayaan pembangunan daerah tak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Kuningan H. M. Ridho Suganda yang hadir bersama Sekretaris Daerah Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si dan Ketua DPRD Zulrahdi, sangat mengapresiasi program program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini tentunya sejalan dengan visi Jawa Barat Juara dan Kuningan Maju. 

Kedepan Kuningan akan mencoba menerapkan apa yang diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kuningan akan proaktif melihat celah pembiayaan dari Pemerintah Provinsi dan APBN, karena Kabupaten Kuningan memang memerlukan bantuan baik dari Pemprov maupun dari APBN untuk membangun. 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatangan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemkab Kuningan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kuningan


.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Bandung -- Pentingnya fasilitas pergerakan orang, barang, maupun jasa dalam sistem transportasi nasional dan regional menjadi dasar dalam pembangunan koridor Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap di Jawa Barat.

Namun, permasalahan dalam sistem jaringan saat ini adalah peningkatan volume kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil pun memimpin langsung rapat percepatan infrastruktur pembangunan tol sepanjang kurang lebih 205 kilometer (km) ini di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (25/9/19).

Salah satunya agendanya, membahas wilayah yang dilintasi tol serta posisi pintu exit tol. "(Pembangunan) sesuai progres. Jadi Tahap I dari Gedebage Kabupaten Bandung, Garut sampai Tasikmalaya. Kemudian nanti lanjut Tahap II dari Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran sampai Cilacap," ucap Emil --sapaan Ridwan Kamil.

Dengan konsorsium oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai pengelola pembangunan tol tersebut, diperkirakan anggaran Tahap I meliputi biaya investasi dan konstruksi mencapai kurang lebih sekira Rp60 triliun. Angka yang sama juga disebut menjadi nilai anggaran untuk Tahap II.

Emil pun menegaskan bahwa rapat percepatan kali ini menjadi finalisasi dalam penentuan trase, terutama terkait pembebasan lahan yang prosesnya panjang dan tidak mudah.

“Secara umum, 90 persen semua mengarah ke hal positif jadi kita kebut sehingga tiba waktunya tidak ada lagi kemacetan Lebaran,” kata Emil.

Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian memaparkan, jarak tempuh Tahap I Gedebage-Tasikmalaya adalah 95,2 km dan Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 111 km.

Hedy pun mengatakan bahwa 200 km merupakan konsistensi terpanjang yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol.

Sesuai rencana, proses usulan penetapan lokasi dilaksanakan pada Mei 2019 hingga April 2020. Sementara proses prakualifikasi berlangsung Oktober-Desember 2019, proses lelang pada Desember 2019 hingga Juni 2020, proses pembebasan tanah pada April 2020 hingga 2022, proses rekontruksi Tahap I segmen Gedebage-Tasikmalaya pada 2022-2024, dan tol direncanakan bisa beroperasi di April 2024.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Cirebon -- Aliansi ‎Jurnalis Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning), melakukan aksi protes terkait RUU KUHP yang dianggap menjadi pasal karet, salah satunya mengancam kebebasan jurnalis.

Massa yang tergabung dalam sejumlah media cetak, televisi, radio, online ini, bergerak dari Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (26/9/2019).

Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning secara tegas mendesak untuk menolak dan membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan kebebasan pers.

Meskipun RUU KUHP tersebut telah ditunda oleh Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Republik Indonesia, masih ada keresahan, lantaran itu ditunda bukan dibatalkan.‎

"Keberadaan RUU KUHP Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman jurnalis pun, praktiknya kerap diabaikan," kata Kordinator aksi Faizal

Tidak hanya itu, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun mengecam tindakan aparat kepolisian yang tidak paham terhadap UU pers, di mana sampai saat ini banyak jurnalis mengalami kekerasan ketikan melakukan peliputan peristiwa.‎

‎Faizal mengatakan, salah satu bukti nyata yang baru saja terjadi, yakni tiga orang jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019), mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian.

‎"Apalagi, jika RUU KUHP disahkan menjadi Undang-Undang, dapat menjadi legitimasi berbagai tindakan serupa," katanya.‎

Menyikapi hal itu, kata Faizal, pihaknya menuntut dan mendesak agar‎ Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan juga membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan Pers. 


.Abdul Salam
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Cirebon -- Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Cirebon masa jabatan 2019-2024, berlangsung  lancar diruang paripurna DPRD Kota Cirebon Kamis (26/9/2019).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua sementara DPRD Kota Cirebon, Tri Ruri Lesmana didampingi wakil ketua sementara, Fitria Pamungkaswati dan dihadiri Walikota Cirebon, H. Nashrudin Azis.

Ketua sementara DPRD Kota Cirebon, Tri Ruri Lesmana dalam pembukaannya mengatakan, dengan dilantiknya ketua DPRD definitif ini maka tugasnya sebagai ketua sementara secara otomattis telah berakhir.

“Tugas akhir ketua sementara DPRD adalah menggelar rapat paripurna pengumuman ketua dan wakil ketua DPRD definitif masa jabatan 2019-2024, yang terdiri dari seorang ketua dan dua wakil ketua,” kata Ruri.

Sesuai dengan Pasal 165 UU No. 23 Tahun 2014 ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur dan sebelum memangku jabatan akan mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon."demikian dikatakan Ruri.

Usai pembukaan rapat paripurna, ketua sementara DPRD menyerahkan acara ke Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cirebon untuk melakukan pengucapan sumpah jabatan ketua dan wakil ketua berdasarkan SK Gubernur No. 170/Kep.754/Penkrm/2019 tentang Penghentian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

Dalam acara pengucapan sumpah jabatan, tampil sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon, Hj. Affiati didampingi dua Wakil Ketua, Fitria Pamungkaswati dan M. Handarujati Kalamullah. Dipandu Ketua PN Kota Cirebon, Edi Junaedi, ketiganya mengucapkan janji sumpah jabatan.

Dengan pengambilan sumpah jabatan tersebut, secara definitif pimpinan DPRD Kota Cirebon sudah resmi terbentuk dan di ketuai oleh Hj. Affiati.


.Abdul Salam
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Nahas, akibat kelebihan muatan dan sang sopir diduga kelelahan  truk tronton bermuatan pupuk ber nopol Z 9384 HA, terguling di jalan junti Banjar Jawa Barat, Rabu (25/9-19)

Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun supir truk mengalami luka-luka dalam peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Banjar menuju Tasikmalaya dan sebaliknya mengalami antrian dan kemacetan yang cukup panjang.

Supir truk tronton Rahman mengatakan kami berangkat dari Surabaya bersama empat truk yang lainnya dengan bermuatan sarat pupuk untuk di kirim ke Garut. namun sampai di kota Banjar di jalan tanjakan Junti mobil yang saya kendarai tidak kuat naik dan mesin kendaraan mati akhirnya mobil mundur dan masuk ke pekaran rumah dipinggir jalan dan terguling."ungkapnya

Dalam kejadian ini sutuasi jalanan masih sepi belum ramai karena masih petang. Supir truk mengalami luka ringa.

"selama proses evakuasi arus lalu lintas sempat tersendat macet karena menggunakan alat berat untuk mengeluarkan truk dengan muatan lebih dari 30 ton ini dari pekarangan rumah,"pungkasnya.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Ribuan mahasiswa se-Kabupaten Kuningan dari berbagai kampus melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (25/9). Aksi ini untuk menolak sejumlah RUU yang dianggap bermasalah bahkan mencederai nilai-nilai demokrasi.

Aof Ahmad Musyafa Koordinator aksi mengatakan dengan lantang “Rakyat Indonesia saat ini berada dalam krisis demokrasi ekonomi dan politik yang kian nyata. Bahkan elit politik di pusat menginginkan RKUHP, RUU Pertanahan, RUU SDA disahkan sebagai undang-undang,” sergahnya

“Aksi kami ini adalah bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintah pusat,” tegasnya

Untuk kepentingan siapa RUU KPK yang sudah sah menjadi undang-undang. Sebab dengan undang-undang yang baru ini, kasus-kasus besar korupsi penanganannya akan dihentikan setelah dua tahun berjalan,” terang Aof

Tidak hanya itu, pengebirian KPK sebagai lembaga independen dengan menjadikan KPK sebagai rumpun eksekutif, termasuk perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang dinilai syarat dengan anti indepedensi. Selain itu juga dibentuk dewan pengawas oleh Presiden, hal ini sejatinya menegaskan satu hal bahwa indepedensi KPK adalah suatu gangguan untuk pemerintah yang pro investor.

Delapan tuntutan kami mahasiswa yakni: 
  1. Terbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembatalan UU KPK.
  2. Batalkan pengesahan RKUHP.
  3. Usut dan adili elit-elit yang bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
  4. Batalkan RUU Pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria dan tegakkan reforma agrarian sesuai dengan UU Pokok Agraria Tahun 1960.
  5. Segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), 
  6. Tegakan HAM di Indonesia.
  7. Hentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap aktivis
  8. Tarik militer dari tanah papua.
“Semua tuntutan itu sebagai wujud kegelisahan rakyat hari ini, karena telah mengkhianati demokrasi dan hukum saat ini tidak pro rakyat. Inilah tuntutan yang kami sampaikan, besar harapan kami kepada bapak dan ibu Anggota DPRD Kuningan dapat menyampaikan tuntutan diatas kepada pemerintah pusat,” tutupnya. 

.Iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Riau di kota Banjar yang menuntut ilmu di kota Banjar melakukan aksi damai di Alun-alun kota Banjar, Rabu (25/9-19)

Dalam aksinya Mahasiswa ber orasi agar Pemerintah bisa peka dan berupaya membantu Riau yang saat ini sedang menghadapi bencana kebakaran lahan atau yang biasa di kenal dengan Karhutla yang sudah di anggap kritis di sana.

Menurut Ahmad fajar orator aksi ia menuturkan bahwa ada 3 tuntutan yaitu Pertama, Pemerintah pusat dan Daerah harus cepat tanggap menyikapi kejadian bencana Karhutla ini. Kedua, Gubernur Riau berani menindak tegas korporasi jahat di lapangan. Ketiga, Pemerintah memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.

Ia juga mengungkapkan menuntut kepada Gubernur Riau untuk bisa tegas kepada otak yang melakukan korforasi jahat dan bisa memberikan fasilitas kesehatan di setiap pelosok yang terkena dampak,ujarnya 

Ia juga menambahkan bahkan disana sekolah sudah diliburkan karena situasi sudah sangat memprihatinkan dan di anggap sudah dalam fase darurat,ungkapnya

Dalam kegiatan itu juga terlihat bersiaga anggota polres kota Banjar untuk menjaga kondusifitas aksi, dan mahasiswa juga sempat meminta tanda tangan untuk tanda solidaritas dari para anggota yang bertugas.

Ahmad Fajar juga mengajak dan terbuka kepada mahasiswa lain yang ingin bergabung dan melakukan aksi solidaritas untuk masyarakat Riau yang sekarang sedang menghadapi bencana ini.

Kami terbuka jika ada mahasiswa lain yang ingin bergabung dan melakukan aksi solidaritas untuk saudara kita di riau.jelasnya.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Sat Reskrim Polres Banjar Polda Jabar berhasil menangkap pelaku seks menyimpang (sodomi) yang terjadi di wilayah Kota Banjar.

Pelaku berinisial HA (43) seorang Guru SD dibekuk tim Reskrim Polres Banjar pada hari Minggu, 20 september 2019 lalu tanpa perlawanan dan diketahui pada saat penangkapan tersebut ada dua anak dibawah umur dirumahnya yang sudah beberapa bulan ini menjadi objek penyimpangan perilaku seksualnya.

Dalam Konferensi pers Jajaran Polres Banjar, Kapolres AKBP Yulia Perdana S.IK, Wakapolres Banjar Kompol Ade Najmulloh, Kasat Reskrim dan,  KabagOp Rabu (25/9-19) di aula mapolres banjar.

Menuturkan bahwa dirinya prihatin atas kasus pencabulan yang kini ditangani pihaknya. Pasalnya, dari korban-korban HA, diungkap 2 anak dibawah umur berinisial AM (12) dan RSM (11) mengulang kembali perilaku menyimpang tersebut dan mengakibatkan beberapa anak sebagai korbannya,  Ungkap Kapolres AKBP Yulian Perdana, SIK 

”kasus ini merupakan fenomena gunung es dimana kami baru menemukan puncaknya dan masih ada permasalahan dibawahnya yang perlu kita waspadai dan antisipasi karena korban ada kemungkinan masih banyak dan tidak menutup kemungkinan telah menimbulkan korban-korban lainnya. Untuk itu, kita perlu menanamkan nilai moralitas serta pendidikan seks usia dini kepada anak-anak kita untuk mengantisipasi terjadinya kembali kasus seperti ini”, jelasnya.

Akibat perbuatannya, HA dikenakan pasal 82 ayat (1), ayat 4, ayat 5, ayat 6 ayat 7 JO pasal 76 E UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah menjadi UU RI no 17 tahun 2016 JO no 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda sebanyak 5 milyar.

Kapolres Banjar menghimbau agar masyarakat khususnya orang tua lebih mengawasi putra-putrinya karena tidak menutup kemungkinan pelaku pencabulan tersebut merupakan orang-orang terdekatnya.jelasnya.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 23, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- HMI Cabang kota Banjar yang diketuai oleh Ramdhani  dan Mahasiswa STISIP Bina Putera Banjar geruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjar, Senin (23/9-19) dengan estimasi masa aksi sebanyak 50 orang.

Sebelum masuk ke halaman Kantor DPRD, Massa aksi berorasi melakukan blokade jalan Tentara Pelajar kurang lebih selama 1 jam.

Kemudian mereka berorasi di depan halaman kantor DPRD dan memaksa masuk ke ruang rapat paripurna meskipun sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga.

Akhirnya masa aksi pun bisa masuk ke dalam Gedung Paripurna DPRD. mereka pun kembali berorasi di dalam gedung rapat paripurna dan menyampaikan semua tuntutannya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Budi Nugraha mengatakan, sebanyak 8 tuntutan yang disampaikan pada wakil rakyat di Gedung DPRD.

Adapun tuntutan yang disampaikan adalah:
  1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).
  2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
  3. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.
  4. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi agraria.
  5. Mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.
  6. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.
  7. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
  8. Mendesak DPRD Kota Banjar untuk menyampaikan tuntuntan-tuntutan ke pemerintah pusat selambat-lambatnya Jumat, 27 September 2019.
Mereka diperbolehkan masuk ke Ruang Sidang DPRD dengan membawa Spanduk dan Tulisan sebagi alat peraga persuasi penyampai aspirasi di dalam ruang sidang DPRD untuk lansung Audensi dengan Anggota DPRD kota Banjar yang dihadiri 15 Orang anggota DPRD dari jumlah total 30 seluruh anggota DPRD kota Banjar.

Masa aksi dan pihak DPRD melaksanakan Audiensi. tanggapan pihak DPRD kota Banjar, Tri Pamuji (Wakil Ketua Dewan Sementara), menyampaikan permohonan maaf karena unsur pimpinan sementara dan setengah jumlah anggota DPRD kota Banjar tidak dapat ikut hadir sebab berada diluar kota.

Dikatakannya terkait dengan tuntutan masa aksi pihak DPRD mempersilahkan rekan untuk menyampaikan agar dapat diserap DPRD, sebab kapasitas kami berbeda dengan DPR RI, dan tidak dapat memiliki keputusan apapun, selain menerima Aspirasi yang disampaikan.

Dijelaskannya DPRD kota Banjar sangat mengapresiasi aksi yang di gelar, karena pihak DPRD sangat membutuhkan masukan-masukan dari elemen masyarakat, namun sesuai dengan kapasitas kewenangan kami. Salah satu contoh RUU KPK, pasal berapa yang harus dirubah karena keberatan, apakah pasal 13, atau pasal yang lainnya.

Juga RUU tentang KUHP, kami juga membuka masukan-masukan dari masyarakat, untuk kemudian kami sampaikan ke tingkatan yang lebih tinggi.yang pada intinya pihak DPRD kota Banjar akan menyambut baik masukan-masukan dari unsur masyarakat.

Masa aksi memberikan waktu sampai dengan tanggal 27 september 2019 kepada DPRD kota Banjar agar menyampaikan Aspirasi yang diusung ke DPR RI, dan apabila Aspirasi yang disampaikan tidak sampai ke DPR RI, maka masa aksi akan terus mengawal menggelat aksi yang serupa tanpa gentar.jelasnya.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 22, 2019
JabaraceNNa.com, Sukabumi - Bagai Pungguk Merindukan Bulan, yah... perasaan itu yang mungkin dirasakan Erik warga Kadudampit yang selama ini Mengharapkan sesuatu yang sulit atau hampir tidak dapat diraih bila dilihat dari kondisi yang ada. Bagaimana tidak Erik dan Keluarganya harus menanggung hidup dan merawat orang yang sakit stroke dan lumpuh tanpa mengetahui sanak sodara dari orang tua yang sakit tersebut. 

Sebelumnya, Erik dan keluarganya menerima telpon dari Tejo pada tanggal 01 Januari 2019 tepatnya di malam tahun baru.  Dan Tejo meminta agar pak Pendi istirahat di Sukabumi karena kondisinya yang stuk dan lumpuh. atas dasar kemanusiaan erik dan istrinya mengijinkan.  

 Dan dari awal kejadian tersebut nyatanya seorang Tejo tersebut tak kunjung datang sampai sembilan bulan lamanya. 

"Jujur kami sekeluarga sudah kebingungan dan tak tahu lagi harus bagaimana saat itu melihat kondisi orang tersebut sudah sangat memprihatinkan untuk membawanya ke dokter sudah tak mungkin, karena kami tak punya uang untuk membiayainya,"Tutur Erik. 

Selama ini kami merawat orang tua tersebut semaksimal mungkin namun apa daya kami mencoba terus mengkomfirmasi Tejo namun tidak ada jawaban. Ungkapnya 

"Saya sudah kebingungan untuk merawat kakek ini" ucapnya 

Namun syukur alhamdulillah aparatur Desa Kadudampit Kec.Kadudampit dan Kepala Tata Usaha Puskesmas Kec.Kadudampit Dani Nugraha cepat tanggap dalam mengambil keputusan untuk menanganinya. 

Setelah Kepala Desa Plt Kadudampit, Susandi yang didampingi Babinsa setempat juga pihak Puskesmas, datang mengecek kerumah Erik, tanpa prosedur yang berbelit-belit, Pihak Puskesmas langsung merujuk dan membawanya ke RSUD R SYAMSUDIN, Jumat (20/9). 

"Kami sekeluarga sangat berterimakasih atas perhatiannya dalam penanganan ini. Dan semoga dengan berita ini, Keluarga dari Pendi Abdulrohman yang entah berada dimana, dapat segera datang dikarenakan Allah berkehendak lain, pihak RS mengatakan Minggu pagi (22/9/2019) Pak Pendi telah meninggal dunia,"pungkasnya 
.Sri Nenkli
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 22, 2019

JabarCeNNa.com, Kuningan -- Setelah melalui proses dan persiapan yang cukup panjang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan suskes dalam menyelenggarakan Jalan Santai Ceria ke- 5 yang bertemakan “PWI Sahabat Masyarakat” Minggu, 22 September 2019. 

"Alhamdulillah kegiatan jalan santai ceria bisa berjalan dengan lancar. Banyaknya antusias para peserta yang ikut memeriahkan jalan santai dengan rute star dari Bundaran Cijoho atau jalan Siliwangi depan kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan berakhir di Pandapa Paramartha dan dilanjut dengan acara senam, bagi-bagi hadiah (doorprise) dan penampilan hiburan dari Fans Of Rhoma Irama (FORSA) dan Rhoma Irama Palsu (RHOMPAL) menjadi semakin meriah dalam acara jalan santai ceria bersama PWI Kuningan ini. "Ucap Sekretaris PWI Kabupaten Kuningan, Nunung Khazanah. 

Ketua PWI Kuningan Iyan Irwandi SIP, mengatakan, Acara Jalan Santai Ceria ini sudah menjadi agenda tetap setiap tahun dan bekerja sama dengan Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) dalam rangka turut andil memeriahkan Hari Jadi Kuningan sebagaimana untuk memberikan hiburan gratis bagi masyarakat."ucapnya 

Dalam pembagian tiket jalan santai ceria ini gratis. ribuan kupon gratis kita sebar ke berbagai masyarakat atau komunitas dan beberapa doorprize dan hadiah kita bagikan langsung melalui undian dimana dalam pelaksanaan ini juga langsung dihadiri Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda, Sekretaris Daerah, Dian Rachmat Yanuar, Asisten Daerah 1, H Maman Hermansyah dan Ketua DPRD Nuzul Rachdy yang langsung ikut mengocok undian dan membagikan hadiah langsung kepada pemenang undian" ungkap Iyan. 

"Semoga kegiatan jalan santai ini dapat menjadi hiburan sekaligus sebagai sebuah sarana lebih mendekatkan diri antara wartawan dengan masyarakat," ujarnya.


.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 20, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Kelompok Tani Mulyasari Dusun Mundu Binangun Kecamatan Pataruman kota Banjar melaksanakan panen bawang merah yang tak kalah dengan bawang merah di daerah lain. 

Petani bawang merah ini juga sempat didatangi langsung oleh Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si beserta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Banjar beserta dari Kecamatan Pataruman.

Ari Ariana petani bawang merah yang sekaligus Ketua kelompok Tani Dusun Mundu menuturkan, saat ini memang harga bawang sedang dalam harga di bawah namun tak menyurutkan niat nya untuk tetap menanam bawang Alhasil bawang yang di hasilkan di Dusun Mundu ini hasil panen nya bagus.

"Memang untuk sekarang harga bawang merah ini sedang turun namun dari pada tidak ditanami kan sayang, tapi alhamdulilah ini hasilnya lumayan bagus."kata Ari Kamis (19/9/2019).

"Ibu walikota juga tahun depan berniat akan memberikan bibit sekitar 2 hektar untuk pertanian bawang ini",ujarnya

Menurutnya Harga bawang merah sekarang harga nya dikisaran 10.000 ribu Rupiah yang awalnya berada dikisaran 20-30 Ribu Rupiah karena kemungkinan di daerah lain pun sedang masa panen jadi Stok bawang merah masih banyak,jelasnya

"Luas petak 2 lahan ini sekitar 250 bata dan sudah panen 6x ",katanya

Ia juga menambahkan kedepan nya ia memiliki niat ingin menjadikan Dusun Mundu ini sebagai penghasil bawang merah di kota Banjar dan juga bisa memasok lebih jauh ke daerah luar kota Banjar,ujarnya

Harapan nya Harga bawang merah ini segera melonjak naik karena untuk musim kemarau ini ia juga masih kesulitan untuk pengairan dan perawatan nya pun harus benar-benar ekstra ,pungkasnya.

 .Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 19, 2019
JabarCeNNa.com, Sukabumi -- Yayasan Rumah Sosial Indonesia (YRSI) mengadakan santunan anak yatim dalam rangka Muharraman 1441 H, Rabu (18/9./2019) 

Yayasan yang dipimpin oleh Mudin Samsudin (biasa dipanggil Danton) ini bergerak di bidang sosial membantu sesama umat. 

Terlihat beberapa anak yatim yang sedang diberikan santunan oleh Danton, di kantornya yang beralamat di Jl.Situgunung Km.7 Kadudampit Sukabumi. Mereka terlihat antusias dan ceria sekali.

Danton mengatakan, "ada kebahagiaan tersendiri saat kita dapat membantu sesama yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa, fakir miskin juga anak yatim piatu. Dan salah satu ibu dari anak yatim ini yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan.

"saya bersyukur atas santunan yang diberikan oleh Pak Mudin, sangat membantu dan bermanfaat untuk kami. Dan Pak Mudin semoga selalu sehat dan dipanjangkan umurnya".tuturnya

Pada saat pemberian santunan ini, tampak didampingi oleh Danposramil Kec. Kadudampit Kab.Sukabumi (Pos Ramil Kadudampit dibawah Koramil 0709/Cisaat) Pelda E. Ginanjar. Beliau sangat mengapresiasi dengan hadirnya Yayasan Rumah Sosial Indonesia ini.

"Semoga apa yang menjadi tujuan Yayasan ini, mendapatkan Ridho Allah swt dan dukungan dari semua pihak dalam membantu sesama".pungkas Ginanjar




Sri Nenkli
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.