JABARCENNA.COM: Isu | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label Isu. Tampilkan semua postingan
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 10, 2023

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Pungutan yang dilakukan sekolah kepada siswa dengan dalih kesepakatan dan hasil musyawarah bersama antara orang tua siswa dengan komite, masih terjadi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Hal itu seperti terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukamukti Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana.

Disekolah tersebut, setiap siswa, dari kelas satu sampai kelas empat dipungut biaya untuk pemagaran Sekolah sebesar Rp. 90.000 per siswa, dan untuk kelas lima sampai kelas enam sebesar Rp. 150.000 per siswa dan Biaya Ijazah sebesar Rp. 185.000. Disekolah tersebut, jumlah seluruh siswa nya diatas 200 orang siswa.

Salah satu dari beberapa orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku dirinya sangat keberatan dengan adanya pungutan tersebut, dengan alasan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit.

"Saya keberatan dengan adanya pungutan ini, apalagi ekonomi saya saat ini sedang sulit, ditambah anak saya yang sekolah di SDN tersebut ada dua, yang satu kelas satu dan yang keduanya kelas lima, total saya harus membayar sebesar Rp. 240.000,." Keluhnya.


Sementara itu, Kepala SDN 1 Sukamukti Junairah saat dikonfirmasi terkait hal ini dirinya tidak membantah adanya pungutan tersebut, namun ia mengakui tidak terlibat sama sekali dan murni ide dari komite sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPC LSM Penjara Kujang Nicky Edward Nugraha turut membuka suara, menurutnya "Jika mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sangat clear. Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Dalam pasal itu sangat jelas, tidak boleh Komite Sekolah mengambil atau melakukan pungutan,” Ungkap Nicky saat ditemui Jabarcenna.com beberapa waktu lalu.

Dalam Pasal 10 lanjut Nicky, disebutkan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain oleh Komite Sekolah dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela. Dengan kata lain bukan dalam bentuk pungutan melalui keputusan Komite Sekolah yang besarannya ditentukan. Keseluruhan prosesnya juga dipertanggungjawabkan secara transparan,” jelasnya.

“Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif itu sangat tegas dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya,” ujarnya./AS-IY
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 04, 2023

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Menyikapi pemberitaan baik di media online maupun cetak tentang sikap dari saudara-saudara eksponen fpskb, saya sangat mendukung sekali karena saya selaku warga masyarakat sangat kecewa dengan adanya pengangkatan fungsional analisis kebijakan ahli utama tersebut. 

Apa sih organisasinya justru dari pandangan saya yang kurang paham dengan kebijakan Pemerintah sangat aneh saja, program Pemerintah bahwa akan mengefisienkan anggaran dengan menyalahgunakan pegawai yang ada, ini malah sebaliknya menggemukan atau menjaga pegawai pensiun.

Menurut tokoh masyarakat Ujang S Bahyan S.IP di sapa UJB Ketua Marag, bagaimana tunjangan atau gajinya sudah di anggarkan dan berapa yang harus di bayar oleh Pemerintah untuk jabatan tersebut dengan waktu perpanjangannya entah sampai kapan selesainya, manakala ini tidak segera disikapi maka tidak menutup kemungkinan para pejabat yang lain yang mau pensiun mengikuti jejaknya.

Dalam meningkatkan jabatan pangkat dan karir serta pergeseran atau istilahnya mutasi pegawai informasi yang saya terima bahwa proses tersebut melalui baperzakat tolong tim baperzakat, Bisa menjelaskan polemik yang ada yang lagi hangat hangatnya di kota banjar karena yang saya dengar "Bahwa pimpinan baperjakat yaitu sekda kalau gitu ngahuapan karep jeng manjangkeun gaji sama tunjangan saja" ucapnya

Saya juga mendengar bahwa pegawai ASN kota banjar ada jabatannya struktural di setarakan dengan jabatan fungsional katanya sudah dua tahun tupoksinya, Karena yang mereka kerjakan adalah tupoksi struktural. 

Bagusnya ditertibkan dulu walau pun penilaian kerjanya bisa di kompensasi ke angka kredit katanya, terus siapa yang akan jadi penilai tim penilai sudah adakah tim penilai angka kredit di dinas yang pejabat strukturalnya disetarakan menjadi fungsional analisis terus siapa yang akan menilai fungsional analisis kebijakan ahli utama yang pangkatnya udah di atas.

Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tafakur buat semuanya baik buat wakil rakyat yang membidanginya ataupun kepada para Pejabat atau ASN yang mengurus kenaikan Pangkat, Karir, Jabatan, dan latihan Pendidikan bagi ASN. 

Mari kita pantau bersama panitia yang akan menyeleksi calon Sekretaris Daerah, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas PUPR. Silahkan amati dalam Persyaratannya, Panitia ... kalau dulu yang jadi ketua Panitianya adalah Sekda, kalau yang sekarang siapa? karena Sekdanya kosong dan sudah jadi fungsional mari kita tonton dan pantau bersama Pelaksanaan Open Bidding Pejabat di kota Banjar, jelasnya./Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 29, 2023

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Polemik terjadinya kekisruhan pembangunan Museum The Mummy di Banjar Water Park Kota Banjar diduga lantaran kurangnya sosialisasi dari awal. Hal tersebut diakui Wali Kota Banjar saat Rapat Pembahasan Lebih Lanjut Tentang Wahana Edukasi Museum The Mummy di Ruang Rapat Gunung Sangkur Gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Meski kurangnya sosialisasi, Wali Kota Banjar menyetujui adanya pembangunan tersebut lantaran ada beberapa tujuan, diantaranya menyelamatkan aset kemudian edukasi untuk masyarakat, pengembangan wisata dan tentunya dapat menyerap tenaga kerja.

"Dari tujuan-tujuan tersebut, mudah-mudahan nantinya bisa menambah PAD Kota Banjar, karena disitu ada perjanjian 70 - 30, " ucapnya seusai Rapat Pembahasan bersama pihak terkait di Depan Ruang Rapat Gunung Sangkur Gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar, Selasa (28/3/2023).

Terkait kurangnya sosialisasi, Wali Kota mengakui hal tersebut kesalahan pihaknya, dan mohon maaf atas kesalahan tersebut

" Koordinasi sudah, cuma kesalahan ibu tidak sosialisasi. Karena setelah koordinasi, langsung berangkat Umroh. Lupa dan ada kegiatan Hari Jadi Kota Banjar, begitu lagi di Bandung sudah viral," ujarnya.

Untuk pembangunan Museum The Mummy sendiri akan terus berlanjut sesuai dengan kesepakatan dalam rapat yang telah dilaksanakan bersama para tokoh Agama/ Ulama, tokoh masyarakat, serta beberapa pihak terkait.

" Pokoknya museum The Mummy ini untuk edukasi ke masyarakat saja, bukan untuk disembah, " tandasnya.

Wali Kota juga berharap setelah dibukanya Museum The Mummy tersebut, Banjar Water Park kembali beroperasi. Jadi bukan hanya Museum The Mummy saja yang diharapkan akan dinikmati pengunjung/wisatawan.


Sementara itu Direktur Maju Jaya Dwi Vira pengembang The Mummy Banjar, Daskim menyatakan rasa syukurnya atas hasil dari musyawarah dengan para ulama terkait polemik pembangunan Museum The Mummy.

Dimana dalam musyawarah tersebut berhasil disepakati pemahaman dari segi akidah atas pembangunan ini.

Sementara pihaknya melihat dari segi bisnis, "Dari segi bisnis ini prospek yang cukup bagus, sedangkan dari segi agama keberadaan Museum ini cukup sebagai edukasi kepada masyarakat, bagaimana kehidupan Firaun. Ini sebagai pelajaran, bahwa hidup di dunia ini sekuat-kuatnya manusia bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, akhirnya mati juga," ucapnya.

Untuk Museum The Mummy ini sendiri sudah diplot untuk di Jawa Barat hanya dibangun di 2 tempat yaitu di Bandung dan di Kota Banjar.tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 01, 2023

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Munculnya pemberitaan yang ramai diberitakan terkait Tenaga Harian Lepas (THL) yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan sebagaimana adanya dugaan tidak direalisasikannya secara penuh untuk gajih tenaga THL nyatanya berdampak kekecewaan terhadap para pegawai.

Sebelumnya dalam pemberitaan yang tayang di jabarcenna.com pada Selasa (28/2) kemarin, rencananya para pegawai THL itu akan melakukan aksi, namun pada hari ini Rabu (1/3/2023) seluruh pegawai THL tersebut di kumpulkan di aula dinas perhubungan oleh Kepala Dinas M.H Mutofid melalui Sekertaris Dinas dan Jajarannya pada pukul 08.00 wib.

Dalam agenda klarifikasi yang dilakukan oleh pihak dinas tersebut nyatanya terdengar alot, pasalnya para pegawai tersebut masih mempertanyakan aturan main yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya.

Sesuai informasi yang disampaikan HRM kepada Jabarcenna.com selepas pertemuan tersebut mengutarakan bahwa, ini memang tidak bisa diiyakan begitu saja, meskipun pihak dinas memberikan klarifikasi sebagaimana sisa anggaran untuk tenaga THL tersebut masih ada di rekening dinas ya semestinya itu harus di realisasikan terhadap para pegawai nya, ujarnya

"Bahkan bagian keuangan tersebut, kata HRM, rencananya uang yang ada di rekening dinas itu akan di kembalikan lagi ke Pemda, lah yang benar saja! ini gimana aturan mainnya kalo gitu, berarti selama ini uang itu ada tapi kenapa tidak dibagikan", jawabnya sambil bertanya-tanya

Untuk diketahui, kita kan tenaga THL ini ada 29 pegawai untuk gajih atau honorarium sendiri itu sudah masuk dalam RKA dinas bahkan dalam RKA tersebut dianggarkan Rp1,5 juta untuk tenaga THL dan masih ada 22 pegawai yang masih belum menerima honor secara full masih ada sisa sebesar Rp500 ribu, kita kalikan saja dari jumlah yang belum menerima, maka jumlahnya akan kita tahu, dan sisanya itu nyatanya ada di rekening dinas ternyata, kalau sudah begini mau bagaimana wajar kalau kita beranggapan ini ada dugaan. Pungkasnya

Guna menselaraskan informasi yang berkembang dilapangan media ini tetap mencoba untuk menghubungi Kadis Mutofid namun tetap yang bersangkutan tidak ada di tempat dan tidak ada jawaban ketika dihubungi via by phone. (Do2/Wn)

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 28, 2023

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) yang masuk dalam Kategori II di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan pertanyakan gaji atau honorarium yang didapat.

Sesuai data yang diperoleh, ada sebanyak 29 tenaga THL yang bekerja di dinas tersebut. Dari tenaga THL tersebut nyatanya ada yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun sesuai dengan masa kerja.

Sebagaimana data yang diperoleh, di tahun 2023 upah atau honorarium untuk THL Kategori II tersebut sebagaimana gaji yang didapat itu dianggarkan sebesar Rp1,5 Juta, namun faktanya untuk gaji yang dibayarkan untuk tenaga THL tersebut hanya di alokasikan untuk 7 pegawai saja, sisanya sebanyak 22 pegawai THL hanya mendapatkan Rp. 1 juta. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh narasumber yang berinisial (HR) salah satu pegawai THL di Dinas tersebut.

"padahal dalam dokumen data struk gaji yang sudah di ketuk palu (diabsahkan) tertera ada 29 pegawai dengan Upah Rp1,5 jt", ujarnya, Selasa (28/2/2023).

Lanjutnya, menurut narasumber, Benar pak gajih / upah kami selaku THL kategori II diduga telah di sunat oleh pihak Dinas dengan dalih atas dasar kebijakan Kepala Dinas (Kadis), katanya.

Tetapi, bila dilihat dalam dokumentasi Dinas sesuai apa yang telah diajukan serta telah diabsahkan untuk gajih / upah THL kategori II yang sebanyak 29 pegawai tersebut itu besaran gajinya sebesar Rp1,5 juta. Akan tetapi dalam kenyataan hanya sebesar Rp1 Juta. Dan yang menerima 1,5 Juta hanya sebanyak 7 pegawai saja, terangnya.

Rencananya para tenaga THL tersebut apabila dalam pemenuhan gajih nya tetap tidak sesuai dengan peruntukan Pihaknya akan menggelar aksi.

"apabila pihak Dinas tidak mengembalikan Hak Gaji / upah kami, maka seluruh tenaga kerja THL akan menggelar aksi untuk menuntut ke adilan ke orang No 1 di Kabupaten Kuningan yaitu Bupati. Apabila persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh pihak dinas dalam waktu yang singkat. Jangan salahkan kami", sergahnya

Guna mengkonfirmasi lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi di tubuh dinas perhubungan Kuningan, kami pihak media mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan dengan menemui keruang kerjanya namun yang bersangkutan tidak ada di tempat, tidak hanya buntu untuk menemui Kadis tersebut, kami mencoba mengkonfirmasi melalui via by phone guna memberikan informasi yang akurat, transparan namun tetap tidak ada jawaban sampai pada berita ini muncul. (Do2)

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 08, 2023

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Polres Banjar Polda Jabar akan melaksanakan Operasi Keselamatan Lodaya 2023, yang akan dimulai dari hari Selasa (07/02/2023).

Operasi Keselamatan Lodaya 2023 ini akan dilaksanakan selama 2 pekan dari tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023.

Seperti disampaikan Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo,S.H,S.I.K,M.M, saat pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Ops Keselamatan Lodaya 2023 yang dilaksanakan di Halaman Polres Banjar, Selasa (07/02/2023).


Kapolres Banjar dalam sambutannya menyampaikan, Apel Gelar Pasukan dilaksanakan untuk melakukan pengecekan kesiapan para Personil dan sarana prasarana sebelum pelaksanaan Ops Keselamatan Lodaya 2023 di Jajaran Polda Jawa Barat.

" Sesuai dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas angkutan jalan yang didukung instansi terkait dan pemangku jalan lainnya, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalulintas serta menurunkan titik lokasi kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalulintas guna terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif, " ucap Kapolres Banjar.

Terciptanya Kamselticarlantas yang aman dan kondusif tentunya memerlukan upaya dan kerja keras dari semua guna terciptanya Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang aman dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku.


“Pada Ops Keselamatan Lodaya 2023 ini, kita mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung juga dengan giat gakkum lantas menggunakan aplikasi Tilang Elektronik (ETLE) status dan mobile dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Lalulintas, " jelas AKBP Bayu.

Dalam kegiatan Ops Keselamatan Lodaya 2023 ini Personil yang terlibat sebanyak 2.509 Personil, dengan rincian Satgas Polda sebanyak 520, dan Satgas Polres Jajaran sebanyak 1.989 Personil.

" Saya yakin dan percaya bahwa personil yang terlibat tersebut diharapkan pelaksanaan Ops Keselamatan Lodaya 2023 hasilnya dapat terlaksana dengan optimal dan baik, ' harapnya.

Tujuan Operasi adalah meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalulintas, menurunkan angka kecelakaan lalulintas, menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan, menurunkan angka pelanggaran lalulintas

Adapun target Operasi yang harus dicapai adalah terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman , meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalulintas, berkurangnya jumlah laka lantas dan pelanggaran serta menurunnya angka fatalitas.

" Operasi Keselamatan Lodaya Tahun 2023 adalah jenis Operasi Harkamtibmas bidang Lantas yang mengedepankan giat preventif guna meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polantas dan tidak diperkenankan melaksanakan penegakan hukum secara tilang, secara stasioner ataupun hunting system, " pungkas Kapolres Banjar.tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 19, 2023

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si., meninjau secara langsung sumber mata air yang bertempat di RT 01 RT 02 Lingkungan Sukamanah Kelurahan Pataruman. Rabu (18/01/2023).

Sumber mata air tersebut, merupakan sumber mata air bersih utama bagi masyarakat sekitar serta mampu mengairi sawah seluas 80 hektar di daerah tersebut. Untuk pengembangan pemanfaatan sumber air tersebut, masyarakat meminta di bangun saluran air serta embung sehingga pemanfaatan sumber air tersebut akan semakin besar.


Dengan menyusuri jalan setapak, Wali kota didampingi Kepala PU Kota Banjar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Pataruman, Lurah Pataruman serta warga sekitar, meninjau Lokasi sumber mata air yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi yang direncanakan akan dibangun embung air.


Dengan melihat potensi dari sumber mata air tersebut, Wali kota mengatakan akan segera mengkaji pembangunan saluran air serta embung air dengan melalui Bappelitbangda serta Dinas PU Kota Banjar dengan melibatkan pihak BBWS Citanduy.

"Saya tugaskan kepada Lurah dan Camat Pataruman untuk melakukan koordinasi dengan pemilik lahan yang terdampak. Jika melihat potensi dari sumber air tersebut, jika seluruh kajian selesai, saya berharap secepatnya, embung ini segera dibangun. " Ucap wali kota./Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 11, 2023

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Pemerintahan Desa dituntut untuk peka terhadap aspirasi warga, terutama yang disampaikan masyarakat melalui Musdus dan Musdes di masing-masing tempat.

"Kami warga Cihaur yang telah menyampaikan aspirasi semalem secara langsung kepada kepala desa diharapkan dapat menjadi masukan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa", tegas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cihaur, yang berinisial (P), saat ditemui Jabarcenna.com, Rabu 11 Januari 2023.

Memang semalem kami bersama warga dusun situ dan dusun Kramat melaksanakan pertemuan dengan kepala desa di balai desa, dan kami selaku warga hanya menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan yang akan dilaksanakan nanti.

Ada beberapa yang kami sampaikan, salah satunya terkait usulan rencana kegiatan di setiap dusun yang di ajukan ke pemerintahan desa. Namun dalam penyampaian aspirasi tersebut menurut kami dirasa adanya sistem aturan dan komunikasi yang dibangun oleh Pemerintahan Desa Cihaur tersebut kurang berjalan. Pasalnya, setiap aspirasi dan usulan untuk adanya pembangunan atau kegiatan di tiap dusun nyatanya masih ada yang belum melaksanakan musdus. Tetapi mereka tetap bisa mengajukan usulan pembangunan sedangkan kita yang rutin melaksanakan kegiatan dan selalu melaksanakan musyawarah dusun dalam mengaplikasikan usulan tersebut dirasa tidak disamaratakan, hal tersebut bukan semata-mata dalam artian kita ini harus sama tapi kan proses alur yang harus di tempuh kan harus jelas, usulan pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan bukan hanya untuk melaksanakan suatu kegiatan tetapi outputnya tidak begitu terlalu bermanfaat lebih. Terangnya

"Harapan kita sih, bisa lah untuk melihat langsung kondisi dilapangan seperti apa. Sehingga peran pemerintahan desa itu bisa kita rasakan jangan sampai hanya ada rasa kedekatan yang dibangun sepihak saja, ucapnya

Ketika ditanya permasalahan terkait anggaran apa dalam perencanaan usulan tersebut, pihaknya tidak bisa menggamblangkan informasi secara jelas mengingat hal tersebut baru sebatas perencanaan.

"Sejauh ini sih kita sudah menyampaikan aspirasi kepada pak Kuwu, mudah-mudahan aspirasi tersebut bisa di dengar dan dipahami, untuk secara detail dan rincinya, ya kita belum bisa utarakan dulu mengingat ini hanya sebatas aspirasi yang harus di tampung oleh pihak pemdes" , harapnya

Ditempat yang sama ditambahkan (M), selaku Pemuda setempat mengungkapkan, saya mewakili dari pemuda bahwa kegiatan yang selaku kami laksanakan itu kita merasa tidak pernah di lirik oleh pihak pemdes, kita khususnya warga yang berada dilingkungan sini selalu berjuang sendiri dan selalu melakukan swadaya, padahal kita itu tidak selalu mempertanyakan uang untuk kegiatan, namun pa Kuwu sendiri setiap kita akan melakukan kegiatan selalu bilang tidak ada anggaran, yang kita butuhkan disini adalah perhatian dan komunikasi yang harus dibangun itu seperti apa? Keluh Pemuda tersebut

Sementara di lain tempat, dikatakan Kepala Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang, Amid, mengungkapkan, memang semalam ada pertemuan dengan beberapa warga dan itu sifatnya hanya menyampaikan aspirasi, dan untuk aspirasi yang disampaikan oleh warga tersebut saya tampung, ucap Amid diruang kerjanya.

Dan sebenarnya kan dari apa yang diaspirasikan oleh warga tersebut pada kenyataannya itu belum ada penetapan atau di tetapkannya usulan rencana keinginan masyarakat tersebut, karena prosesnya tetap harus melalui beberapa tahap sedangkan Musdes saja kita belum laksanakan, tuturnya

Jadi kejadian waktu malam Rabu itu, saya juga tidak tahu awalnya ada pertemuan apa karena saya dapat kabar untuk hadir di balai desa, dan saya pun sebenarnya sempat menolak karena posisi saya baru pulang menjemput sodara dari rumah sakit. Namun karena ada kabar harus datang ke balai desa ya akhirnya saya datang.

"Intinya dalam pembahasan rapat semalam itu, masyarakat hanya menyampaikan aspirasi dan terkait rumor atau informasi yang lainnya itu hanya miskomunikasi" ucap Amid

Lanjutnya, untuk semua aspirasi yang disampaikan beberapa warga dan para tokoh warga tersebut sudah otomatis saya tampung. Namun terkait hal-hal yang lainnya itu tetap harus di tetapkan melalui Musdes dulu, meskipun ajuan yang diusulkan udah dalam bentuk draf usulan tahun 2023.

Bahkan ada beberapa warga pun menanyakan katanya sudah rapat sama BPD belum, ya saya jawab belum. Ulasnya

"Dan terkait aspirasi yang disampaikan warga tersebut diantaranya terkait Jembatan, Jalan Makam dan TPT. Semua itu tetap kita tampung dan semuanya baru bisa dilaksanakan setelah ada penetapan Musdes" ujar Kades sembari mengakhiri pembicaraan dikarenakan harus menghadiri kegiatan undangan rapat. (Iwan)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 25, 2022

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Di tahun 2022 realisasi Anggaran Pokir dari anggota dewan / DPRD Kuningan sebagaimana realisasi nya dalam hal bantuan terhadap Kelompok Tani yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan berupa Sapi diduga tuai adanya penyimpangan.

Hal tersebut nyatanya menjadi bahan investigasi temuan SIGAB Jabar.

Dikatakan Sekjen Ko Investigasi SIGAB Jabar, Sukendar SH menyampaikan sebagaimana hasil dari Investigasinya bahwa pihaknya menemukan adanya beberapa dugaan penyimpangan untuk bantuan sapi (Pokir) dari DPRD Kuningan tahun 2022 tersebut.

"Saya kira teman-teman media lebih tahu dari saya, terkait adanya dugaan penyimpangan bantuan sapi pokir dari DPRD Kuningan untuk kelompok sapi tahun 2022." ucap Sukendar Disela waktu senggang di warung kopi.

Diakui Sukendar, bahwa dirinya sudah mendatangi kelompok sapi yang menerima bantuan tersebut. Salah satunya di wilayah kuningan timur dan langsung menemui pihak ketua kelompok.

"kalau yang menjadi temuanya masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu udah jelas dan harus saling memahami," kata Sukendar

Sapi aspirasi Pokir DPRD Kuningan itu bukan punya nenek moyang oknum, tapi milik negara untuk di manfaatkan sebesar-besarnya oleh kelompok, sergahnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait apa yang menjadi temuan selebihnya, ia hanya bisa mengatakan, belum bisa bicara lebih jauh untuk sekarang ini kepada rekan-rekan media.

"Yang jelas saya tidak akan mengatakan sekarang kepada rekan-rekan media, terkait temuan dari Sigab. No Comment dulu, ngopi aja ayo kita ngopi, ganti topiknya yah," candanya 

.Red
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 24, 2022
Dok foto; RMOL 

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Beredarnya isu mengenai adanya OTT yang beredar di Media Sosial terkait adanya OTT terhadap Bupati Kuningan, nyatanya membuat gerang orang nomor satu di Kabupaten Kuningan.

Sesuai informasi yang didapat, Bupati Kuningan Acep Purnama SH.MH akan berencana memproses ke jalur hukum terkait isu HOAX yang beredar di medsos tersebut. Mengingat isu tersebut telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dalam UU nomor 10.

"Terkait OTT oleh KPK, Itu berita hoax dan itu tidak benar," ucap Bupati Kuningan saat dirinya tengah menghadiri agenda rapat di Bappeda, Sabtu, 24 Desember 2022, untuk kegiatan pengesahan expose kegiatan publik dilanjut kegiatan membuat desain perencanaan pembangunan pedesaan di kawasan waduk kuningan.

Lanjutnya, "intinya berita tersebut tidak benar", tegas Bupati. Ia pun mengarahkan kepada semua dan awak media apabila ada informasi yang bersifat perlu kejelasan lebih lanjut dimohonkan untuk konfirmasi terlebih dahulu

"Jadi itu dilakukan dikarenakan adanya UU No 40 Tahun 1990 tentang kode etik jurnalistik dan kewajiban awak media agar terhindar dari pitnah atau pemberitaan sebelah pihak yang unsurnya merugikan seseorang" tukasnya

Mengenai beredarnya isu OTT yang menyangkut pautkan nama dirinya tersebut, Acep Purnama pun berencana akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Akan lanjut ke proses hukum karen ini sudah pencemaran nama baik, dan ini jelas hoax". Pungkasnya (Do2)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 22, 2022


KUNINGAN | JABARCENNA.COM,-Para Rekanan (Pemborong) di Kabupaten Kuningan menjerit. Hal tersebut terjadi dikarenakan mundurnya realisasi pencairan anggaran di periode tahun anggaran 2022 yang dianggap menuai kontroversi.

Dinamika tersendatnya anggaran yang harus di bayarkan terhadap para pemborong tersebut hampir seluruh dirasakan oleh para rekanan (pemborong).

Bahkan dari pihak para pemborong tersebut bertanya - tanya terkait pencairan anggaran yang tersendat di BPKAD Kab. Kuningan.

Pasalnya kewajiban para rekanan yakni sebagaimana pekerjaan yang dilaksanakan sudah pada rampung atau selesai yang notabene dari anggaran tersebut bersumber dari anggaran Murni ataupun BP yang sumber baik dari pusat maupun Provinsi.

Beraneka ragam komentar dan statement pun muncul dari beberapa rekanan yang ada di kabupaten Kuningan.

Sesuai informasi yang di dapat dilapangan dari beberapa Rekanan yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu tersebut, saat mereka berkumpul di satu tempat, mereka membahas tentang hal tersebut. Bahkan mereka mulai menilai dari penilaian kinerja Kaban BPKAD. Yang mana menurutnya, seperti apa penyerapan anggaran dan pengalokasiannya tersebut.

Inti yang dibahas dari para Rekanan (pemborong) tersebut sebagaimana mereka sudah melaksanakan pekerjaan dan telah di periksa atau di audit oleh pihak terkait baik dari BPK sehingga tak di pungkiri hasil pemeriksaan BPK muncul adanya TGR.

"Bagaimana kami bisa memenuhi kewajiban untuk membayar TGR sementara anggaran dari BPKAD tersendat" keluh para pemborong tersebut.

Apabila BPKAD tidak dapat menyelesaikan para rekanan (pemborong) tersiar kabar mereka akan menggelar aksi Audensi dan akan menelusuri ritme realisasi anggaran yang bersumber dari Propinsi (BP) maupun dari Pusat (Murni) sehingga menurut mereka harus mengetahui lebih jelas dimana tersendatnya anggaran tersebut

Dilain tempat, media mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kaban BPKAD Kab Kuningan, Asep Taofik Rohman, namun sampai berita ini di turunkan pihaknya hanya bisa mengintruksikan kepada Sekertaris Badan.

"Silahkan hubungi sekertaris badan aja" ungkap Asep Taofik melalui via by phone. (Do2)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

November 08, 2022


KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Adanya anggaran yang terfokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana telaga biru yang berlokasi di Cicereum Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan tuai opini publik

Sesuai informasi yang diterima jabarcenna.com, Selasa 8 November 2022 bahwa anggaran pembangunan sarana prasarana lokasi Cicereum tersebut telan anggaran 5 Milyar yang bersumber dari anggaran provinsi. Namun sesuai informasi yang didapat, bahwa dalam pengalokasian anggaran tersebut diduga di pecah-pecah dan dan disinyalir ada praktik dijual belikan paketan tersebut.

Menurut Kabid Humas LSM Penjara, Panji Aditya pihaknya menuturkan bahwa pembangunan di lokasi Cicereum tersebut itu hanya satu paket atau hanya satu pengembang. Namun cukup ironis dalam pekerjaannya itu dilakukan oleh 14 pengembang dan di plot menjadi 14 paket pekerjaan yakni 7 paket Juksung (penunjukan langsung.red) dan 7 paket lagi melalui LPSE. Ucap Panji

"Kenapa bisa terjadi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab serta bagaimana notabene secara hukum nya?" Tanyanya

Dan kejadian seperti ini jangan dibiarkan karena dinas sendiri mempunyai ranah dalam tingkat pengawasan jadi ini jangan dibiarkan begitu saja atau di abaikan, harus secepatnya di tindak lanjuti baik secara Administrasi maupun secara Hukum, pintanya

Dilain tempat guna mengkonfirmasi permasalahan dilapangan kami mencoba menghubungi pihak Dinas Porapar Kuningan sebagaimana mencoba menemui Toto Toharudin selaku Kepala Dinas, namun sampai berita ini tayang yang bersangkutan sulit ditemui

./do2
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

November 01, 2022

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Ade Hilman (24) menderita sakit pada tulang ekor yang sebabkan kecelakaan 3 tahun yang lalu.

Ade Hilman yang beralamat di Alamat Dsn. Cibentang rt 18 rw 08 desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tersebut, kini hanya pasrah menerima keadaan, karena terbentur biaya pengobatan dan biaya operasional untuk berobat.

Mendapat informasi tersebut Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo, S.H.,S.I.K.,M.M. melalui Kasat Narkoba Polres Banjar bersama Polwan Polres Banjar didampingi Bhabinkamtibmas serta perangkat Desa Sinartanjung berkunjung ke rumah beliau. (31/10/2022).


"Dengan kondisi tersebut Kami mengetuk hati para dermawan untuk ikut membantu beliau untuk meringankan beban hidup beliau" ajak Kapolres Banjar melalui Kasubsi Penmas Si Humas Polres Banjar Aipda Nandi Darmawan, S.H.

Dalam kunjungan tersebut Kasat Narkoba memberikan bantuan berupa paket sembako untuk Ade Hilman untuk sedikit membantu meringankan beban hidupnya.

Ucapan terima kasih disampaikan oleh Ade Hilman bersama Ibunya dengan terbata-bata mendoakan yang terbaik untuk Polres Banjar.tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 29, 2022

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S.Pd.,M.H., membuka kegiatan Evaluasi Tim Bina Wilayah Lokus Stunting Binaan OPD yang bertempat Aula DPPKB Kota Banjar. Jumat (28/10/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala DPPKB Kota Banjar dan perwakilan Perangkat Daerah sebagai Pembina Lokus Stunting Posyandu.

Menurut wakil wali kota percepatan penurunan stunting dan pencegahan newstunting harus melaksanakan strategi percepatan penurunan stunting dengan melibatkan semua elemen untuk berperan dalam pencegahan new stunting.

"Percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah sampai ke desa dan kelurahan. "Jelasnya.



Lebih lanjut wakil wali kota menambahkan bahwa, pertemuan ini merupakan sebuah upaya untuk mengevaluasi hasil audit stunting yang telah dilakukan. Program penurunan stunting bukan hanya tugas dari pemerintah semata, numun masyarakat sebagai sasaran harus mampu bersinergi dengan program pemerintah untuk mencegah new stunting di Kota Banjar.

"Edukasi harus benar-benar sampai ke sasaran. Kita sudah punya Program, Punya Petugas sampai tingkat desa dan kelurahan serta Pendamping keluarga yang terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencapai target Zero stunting Nasional pada 2030 dan indonesia emas pada tahun 2045 serta Kota Banjar Zero Stunting pada 2024."pungkasnya./Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 23, 2022

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,-

“Aѕѕаlаmuаlаіkum Wr Wb.

Innа lÑ–llаhÑ– wа Ñ–nnа Ñ–lаіhÑ– rоjÑ–’un. Tеlаh bеrÑ€ulаng kе Rаhmаtullаh

Bараk H. Dеnі Erlаndа, SE., M.Sі., Dіrеktur PAM Tіrtа Kаmunіng

Pаdа Hаrі Mіnggu tgl 23 Oktоbеr 2022, Pkl. 14.50 WIB, dі RS Al Iѕlаm Bаndung.

Sеmоgа ѕеluruh аmаl dаn іbаdаh аlmаrhum ѕеlаmа hіduрnуа, dіtеrіmа dі ѕіѕі Allаh SWT. Aаmііn

dаn ѕеmоgа kеluаrgа уаng dіtіnggаlkаn dіbеrі kеѕаbаrаn ѕеrtа kеtаbаhаn untuk mеnghаdарі ujіаn іnі.

Wаѕѕаlаmuаlаіkum Wr Wb.”

Siaran kabar duka yang menyelimuti keluarga besar PAM Tirta Kemuning tersebar di grup-grup jejaring WhatsApp terkait meninggalnya Pimpinan PAM Tirta Kemuning dibenarkan oleh Asep Aro selaku Communication Corporate PAM Tirta Kamuning.

"mohon dimaafkan segala kesalahan beliau,” ungkapnya. Minggu 23 Oktober 2022.

Sebelumnya, H. Dеnі Erlаndа, SE., M.Sі sempat menjalani perawatan di Rs Al Islam Bandung selama dua pekan. Namun pada Minggu 23 Oktober 2022 tepat pukul 14:30 wib Dirut PAM Tirta Kamuning menghembuskan napas.

Sontak saja dengan adanya kabar tersebut, keluarga besar PAM Tirta Kemuning merasa kehilangan dengan sosok bapak yang baik begitu dermawan terlebih dengan berbagai kegiatan - kegiatan sosial. Dan banyaknya prestasi yang diraih selama 10 tahun berkiprah saat Direktur PAM Tirta Kamuning Deni Erlanda ini memimpin. ./Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 09, 2022

KUNINGAN | JABARCENNA.COM, – Pelantikan pengurus DPD FK.PKBM Kabupaten kuningan diduga melanggar aturan AD/ART organisasi dan itu di lakukan terkesan di paksakan yang ke depan bisa menimbulkan permasalahan karena masa bakti SK Forum PKBM lama sampai tahun 2024.

Di katakan Nandang ketika jumpa pers bertempat di kantor FORWADES (Forum Wartawan Desa Dan Sekolah) minggu 9 oktober 2022 yang kebetulan Nandang juga tergabung dalam Forum Silaturahmi Pers Jurnalis Bela Negara Jawa Barat bahwa menurutnya saat ini sebagai Ketua Forum PKBM Kuningan dan sampai saat ini saya belum mengajukan surat permohonan atau pengunduran diri atau belum mendapatkan surat PAW atau surat pemberhentian sebagai Ketua PKBM Kuningan dari FORUM PKBM Jawa Barat,maka dari itu saya akan bertanya kepada DPW FORUM PKBM Jawa Barat atas adanya pelantikan pengurus di Kabupaten Kuningan tersebut.

Jika kejadian ini hanya demi kepentingan sepihak maka kami menganggap bahwa DPW FORUM PKBM Jawa Barat tidak konsisten dalam menanggapi sebuah permasalahan organisasinya.Forum PKBM adalah sebuah wadah lembaga profesi harus jelas dan profesional dalam menghadapi kemelut-kemelut yang terjadi di setiap kabupaten kota di Jawa Barat.

Masih menurut Nandang secara pribadi merasa di diskriminalisasi atas kegiatan pelantikan tersebut, saya akui bahwa saya selama ini vacum karena ada beberapa hal yang harus di sinkronkan dalam struktural organisasi PKBM Kabupaten Kuningan namun hal itu jangan di jadikan asas manfaat oleh segelintir orang sehingga suatu saat akan timbul permasalahan baru.

Dengan kejadian ini saya merasa prihatin karena yang di lantik sekarang menjadi Ketua Forum PKBM Kabupaten Kuningan itu katanya sebagai Kepala Desa harusnya bersikap dewasa dan bahkan dari rekan-rekan saya di media banyak yang kenal beliau di Desanya seperti bagaimana. terlebih dia sudah pernah menjabat sebagai Ketua Forum PKBM Kuningan pasti tahu aturan organisasi tambahnya.

Kekisruhan di Forum PKBM Kabupaten Kuningan ini di soroti banyak pihak sebaiknya di selesaikan agar ke depan tidak menimbulkan permasalahan. (Dans/red)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 02, 2022

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Dirasa tak ada kejelasan, beberapa warga pembeli lahan kavling di wilayah Desa Mekarwangi Kecamatan Lebakwangi lakukan aksi ukur lahan sendiri.

Adanya aksi pengukuran lahan dan pembersihan lahan oleh warga pembeli kavling yang akan dijadikan perumahan tersebut nyatanya berawal ketidakjelasan dari pihak pengembang sebagaimana CV. Azahra yang mana perjanjian jual beli lahan tersebut tidak ada titik terang atau kejelasan karena pembangunan kavling tersebut tidak segera terwujud.

Seperti apa yang disampaikan salah satu warga (pembeli kavling) tersebut menuturkan kepada media ini, "terus terang kami sudah merasa jenuh karena tidak ada kejelasan atau titik terang dari pihak pengembang. Pasalnya, administrasi atau dalam hal pembayaran itu sudah lunas pak, ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut.


Lanjutnya, "maka dari itu sekarang semua para pembeli melakukan pembersihan dan pengukuran sesuai dengan perjanjian awal dengan luas tanah 7 X 5 meter. Dengan harga mulai dari harga 35 juta dan 30 juta. Tuturnya

Nah, setelah pengukuran kami akan melanjutkan ke sesi pembangunan. Dan terkait Perizinan dan dokumen CV. AZAHRA harus bertanggung jawab. Kalau enggak mau kita klaim bahwa pengembang ini adalah diduga sebagai Mafia Tanah, ujar warga dengan nada kesalnya.

Guna menindaklanjuti permasalahan dilapangan dan sebagaimana kejelasan dari pihak pengembang, pihak media mencoba mengunjungi pihak CV. Azahra di kantor sekretariatnya yang berada di jalan desa Ancaran, nyatanya tidak bisa mendapatkan informasi yang berlanjut. Dan guna mencoba untuk mencari jawaban atau informasi yang lebih lagi, pihak media mencoba mengkonfirmasi dengan via telpon, hal yang sama pun tidak bisa didapatkan informasi lanjutan dari pihak CV. Azahra sampai beri berita ini dipublikasikan.


./Do2-Wn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 28, 2022

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Di tahun 2022 Kabupaten Kuningan dapat Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Jabar untuk Program Tempat Pembuatan Sampah Reuce, Reduce, Recycle (TPS3R).
Dalam pelaksanaannya, Program tersebut dilaksanakan melalui liding sektor Dinas PUTR Kuningan dan diperuntukan bagi ke 4 Desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan ke 4 Desa penerima manfaat tersebut diantaranya, Desa Cilowa, Desa Sukaraja, Desa Wilanagara dan Desa Kertayasa.

Diketahui anggaran untuk pelaksanaan program tersebut mencapai Rp580 juta per Desa. Dalam pelaksanaan pekerjaannya program tersebut dikerjakan secara swakelola oleh pihak desa melalui padat karya. Namun alih-alih melaksanakan kegiatan dengan skema padat karya nyatanya tidak bisa berbuah secara keseluruhan. Pasalnya, masih saja ada segelintir orang yang memanfaatkan program tersebut.

Sebagaimana informasi yang didapat, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut masih saja ada oknum yang ikut menunggangi dalam hal pengadaan barang. 

Guna mengkroscek kebenaran dilapangan didapatlah informasi dari salah satu pihak desa penerima manfaat tersebut seperti halnya pihak Desa Sukajaya.

Uju Juharna selaku Sekertaris Desa Sukajaya ketika dikonfirmasi mengungkapkan bahwa, program TPS3R itu bukan dikelola oleh pihaknya saja.

"Bukan sama saya aja, ada kelompok kerja masyarakat, namun saya dan pak Bihi ikut di kelompok kerja masyarakat sebagai pihak administrasi" ucapnya Senin (26/9/2022).

Dan terkait bagian Ekbang, itu karena pak ekbang banyak pekerjaan yang lain juga di lapangan sehingga dalam prakteknya itu di pegang oleh pak bihi. Dan mengenai teknis terkait Besi 8 banci sebenarnya itu sudah saya tegur dan diganti.

Masih menurutnya, terkait kontruksi atap pakai besi Habim sama WF kenapa dikerjakan pihak PUTR, kata Uju, itu atas dasar kesepakatan 4 kepala Desa penerima manfaat. Jadi biar hasil pekerjaannya bagus. 

"Pokoknya kami bekerja sesuai arahan dari dinas PUPR dan juklak juknis tata cara pengerjaan. Karena kami pengen yang terbaik dan dapat dirasakan manfaatnya program ini untuk kedepannya", ujarnya 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Wartawan Desa dan Sekolah Kabupaten Kuningan, Suradi sedikit memberikan komentar terkait adanya program tersebut. Pasalnya sesuai informasi yang dilontarkan oleh pihak desa tersebut terkesan ada yang dipaksakan. 

"Diduga ini ada permainan yang dilakukan oleh pihak dinas. Sebut saja mungkin oknum. Namun jika ini benar ini sudah melanggar ketentuan yang ada, kita tahu dalam program TPS3R ini kan dilakukan secara swakelola dan sesuai informasi yang didapat dilapangan itu dilakukan juga oleh pihak ketiga ini bisa kacau dalam pelaksanaannya kalau tidak sesuai dengan juknis. Kita contohkan, misalnya penggunaan besi itu kan harusnya memakai besi 10 tapi ternyata faktanya masih saja ada ada yang memakai besi 8, nah mau bagaimana kualitas pembangunan tersebut, tanya ketua Forwades ini.

Lalu saya dapat informasi lagi bahwa, pemasangan bata itu diduga diborongkan dan untuk kontruksi atap pun di borong oleh oknum pihak Dinas PUPR, lah ini bagaimana kok bisa terjadi. Ungkapnya

Kalaupun memang ada dugaan oknum yang memainkan program ini, perlu ada pengawasan secara internal dari pihak dinas terkait khususnya PUTR ini jangan sampai dibiarkan meskipun ada dalih hasil dari kesepakatan ke 4 Desa tersebut namun ini sangat rentan terhadap pengkondisian dari segala sesuatunya sehingga akan terciptanya peluang rentan rawan korupsi sehingga bisa menciptakan keuntungan secara pribadi. Pungkasnya 

(Red)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 27, 2022

JABARCENNA.COM | BANJAR,- Ratusan massa yang bergabung dalam Forum Rakyat Menggugat Kota Banjar, melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM dengan mendatangi Gedung DPRD Kota Banjar, Senin (26/09/2022).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut berbagai elemen masyarakat turut serta menyuarakan tuntutan Menolak Tegas Kenaikan Harga BBM, diantaranya Pemuda Pancasila, Srikandi Pemuda Pancasila, Yayasan Maung Bodas, Gibas, IMM, FPI, FKPPBM, Pepabri, dan PERSISTRI.

Aksi unjuk rasa dari Forum Rakyat Menggugat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjar dan anggota DPRD Kota Banjar.

Hj Yati salah seorang perwakilan dari PERSISTRI menyampaikan orasinya sekaligus sebagai bentuk ungkapan suara hati kaum 'Emak-emak' yang merasakan dampak dari kenaikan harga BBM.

Dalam orasinya, Hj Yati menyampaikan bagaimana beratnya beban kehidupan dengan adanya kenaikan harga BBM.

"Kepada para anggota dewan, tolong sampaikan keinginan kami yang tidak muluk-muluk. Kami menginginkan kestabilan dalam menjalani kehidupan, terutama bahan-bahan pokok, yang berubah setelah adanya kenaikan harga BBM.

Sekali lagi, kami mohon kepada para anggota dewan yang telah dipilih oleh kami untuk menyampaikan keinginan kami, " ucapnya dengan penuh semangat.

Sementara itu K.H Asep Mukhtar Ghazali sebagai Ketua Front Persatuan Islam ( FPI) dalam orasinya menuntut agar anggota DPRD Kota Banjar, untuk menandatangani pernyataan sikap anggota DPRD dalam menolak kenaikan harga BBM.

"Kami datang ke sini dengan baik-baik untuk menyampaikan aspirasi kami, harga BBM naik dimana sangat merugikan kami. Dan kami menuntut para anggota DPRD untuk menandatangi pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM, " ucapnya dengan singkat.

Juru bicara Forum Rakyat Menggugat Kota Banjar, Zaenal Arifin di tengah-tengah suasana aksi menyampaikan, dalam aksi unjuk rasa tersebut intinya untuk menuntut penurunan kenaikan harga BBM.

Tuntutan kami ada 4. Yang pertama, kami menolak secara tegas terkait kenaikan BBM, yang kedua menuntut Pemerintah melakukan penghematan pada Anggaran Belanja Negara, supaya bisa disalurkan kepada rakyat dengan tepat.

Tuntutan yang ketiga, menuntut Pemerintah untuk menghentikan kapitalisasi dan liberalisasi migas, dan tuntutan yang keempat yaitu menyerahkan pengelolaan migas itu kepada Pemerintah bukan kepada swasta, yang sepenuhnya sesuai dengan amanat undang-undang dan aturan syari'ah, " papar Juru bicara Forum Rakyat Menggugat Kota Banjar./Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 16, 2022

JABARCENNA.COM | BANJAR,- Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA DPC Kota Banjar mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar untuk melakukan hearing terkait permasalahan terkait perekrutan tenaga kesehatan di PT.KAI dan masalah pengadaan alat penampungan darah di PMI Kota Banjar.

Kedatangan GRIB JAYA DPC Kota Banjar diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar dr.Andi Bastian di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kota Banjar, Kamis (15/09/2022).


Juru bicara GRIB Jaya DPC Kota Banjar Riyan menyampaikan dalam hearing ke Dinas Kesehatan ini ada 2 hal yang disampaikan yaitu terkait perekrutan tenaga Kesehatan PT.KAI dan masalah alat penampungan darah di PMI agar sesegera mungkin Dinas Kesehatan menyediakan alat tersebut.

"Dari hasil hearing terkait perekrutan Nakes di PT. KAI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar berjanji akan segera melakukan evaluasi dan investigasi untuk permasalahan tersebut, " ucapnya.

Untuk permasalahan berikutnya, Riyan menyampaikan tentang alat penampungan darah di PMI.

"Sampai sejauh ini belum ada upaya maksimal. Kita khawatir ketika PMI melakukan donor darah ke berbagai tempat, sementara daya tampung di akhir tidak ada, ini tentunya akan mubazir. Dan bahkan akan terjadi potensi kerugian negara bila tidak dipenuhi alat tersebut, " imbuhnya.

Riyan pun menambahkan untuk persoalan alat penampungan darah ini.

" Sejauh ini yang kami ketahui Rumah Sakit di Kota Banjar tidak memiliki alat tersebut, sehingga dikhawatirkan darah tersebut mubazir. Sementara alat-alat yang dipakai untuk donor itu menggunakan alat-alat negara juga, dan ketika hasilnya tidak bisa dimanfaatkan berarti gagal fungsi, dan berpotensi kerugian negara, " imbuhnya.

Diakhir pembicaraan Juru Bicara GRIB JAYA DPC Kota Banjar berharap, " Terkait perekrutan Nakes PT.KAI untuk secepatnya ditindaklanjuti diberikan punishment sesuai aturan yang berlaku.

Dan untuk masalah donor darah, diharapkan Dinas Kesehatan menganggarkan pengadaan alat tersebut, sehingga ada manfaatnya untuk masyarakat, " harapnya.

Menanggapi kedatangan GRIP JAYA DPC Kota Banjar ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar untuk hearing terkait 2 permasalahan, dr Andi Bastian memberikan tanggapan positif.

"Sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan, kami akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut," ucapnya dengan singkat./Tema
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.