Februari 2019 | JABARCENNA.COM
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 28, 2019
JabarCeNNa.com, Cibinong - Sebanyak 22 perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor meminta penundaan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 yakni Rp 3.763.405 dengan alasan ketidakmampuan keuangan perusahaan.

Permintaan tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sehingga, perusahaan membayar upah rata rata Rp3.485.000 atau berdasarkan UMK 2018.

Diperoleh keterangan, terhitung sampai 26 Februari 2019, terdapat 57 perusahaan di Jawa Barat yang mengajukan penundaan pembayaran UMK 2019, dan 22 perusahaan diantaranya berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor.

Selain itu, 8 perusahaan di Kabupaten Bekasi, 5 perusahaan di Karawang, Kota Bekasi 4 perusahaan, dan Purwakarta 3 perusahaan.

Kepala Seksi Normal Kerja UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah I Bogor Adang Suherman mengatakan, ke 22 perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor yang mengajukan penangguhan UMK 2019 didominasi perusahaan yang bergerak di bidang garmen.

"Mereka sudah mengajukan penundaan sejak Januari lalu. Dan perusahaan itu rata-rata bergerak di bidang garmen," jelas Adang Suherman di kantornya, Rabu, 27 Februari 2019.

Adang menambahkan, sebenarnya yang mengajukan penundaan 23 perusahaan, tapi oleh Gubernur yang dikabulkan hanya 22 dan 1 perusahaan ditolak permohonanya.

Persetujuan penangguhan pembayaran UMK itu oleh Ridwan Kamil dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.93-yansos/2019.

Ke-22 perusahaan yang membayar upah berdasar UMK 2018 yakni sebesar Rp 3.483.667 setiap bulannya, tetap diwajibkan membayar selisih sebesar Rp 279.738 dari UMK 2019 sebesar Rp 3.763.405.

"Selisihnya tetap harus dibayar oleh perusahaan," tegas Adang.

Pembayaran selisih ini telah disetujui perusahaan, dan ada yang akan membayarnya sekalugus pada akhir tahun, dan ada juga yang mencicilnya.



.nur/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 27, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta - Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI turut memeriahkan Pameran Kampung Hukum 2019 bertema "Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi" yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pameran digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Hall Senayan, Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

Pameran yang dimeriahkan 34 booth dari berbagai Kementerian maupun Lembaga Negara di bidang penegakkan hukum ini merupakan acara rutin tahunan MA RI dalam rangka penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) MA 2018 oleh Ketua MA M. Hatta Ali.

Laporan Tahunan MA kali ini dihadiri Presiden Joko Widodo, seluruh pimpinan lembaga negara/kementerian, pimpinan MA, para duta besar negara sahabat, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pimpinan Pengadilan Pertama Kelas IA.

Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setjen dan BK DPR RI Erna Agustina mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi lembaga negara serta lembaga penegak hukum. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai peran dan fungsi lembaga yang mengikuti pameran.

“Walaupun DPR RI lembaga legislatif, tetapi DPR juga mempunyai produk-produk yang disebarkan secara elektronik dimana sejalan dengan era keterbukaan dan penerapan informasi teknologi," ujar Erna di sela-sela memberikan penjelasan kepada pengunjung pameran.

Dirinya berharap, penyelenggaraan pameran seperti ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk DPR RI di bidang legislasi, serta mengenalkan aplikasi yang mendekatkan masyarakat kepada DPR RI dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPR RI.

Disebutkan Erna, beberapa aplikasi yang dapat diakses langsung masyarakat di website resmi www.dpr.go.id, diantaranya, Simas PUU, Simas Panlak UU, PPID, SDIP, rumah aspirasi, pengaduan masyarakat dan siaran TV Parlemen.

Pameran Kampung Hukum juga menggelar talkshow dengan topik mengenai E-court bertajuk "Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi" dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang seperti Badan Peradilan Umum, Pengamat Hukum, Advokat dan Hakim Yustisial.

Selain DPR RI, pameran turut dimeriahkan boothMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ditjen Peradilan Agama MA, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawasan MA, OJK, BPK, mahkamah Konstitusi, Kejaksaan RI, KPK RI, BNN, Ditjen Peradilan Umum MA, Ditjen Peradilan Militer, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Balitbangdiklat MA, BTN dan BNI Syariah.

.sf/red
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 27, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) tengah digodok di DPR RI. RUU EBT merupakan upaya yang baik untuk mengatasi kekosongan regulasi aturan perundang-undangan saat ini. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, RUU EBT ini pun menjadi langkah untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil, dan beralih ke energi baru terbarukan, semisal geotermal.

“RUU EBT ini dirasa sangat penting karena terjadi kekosongan legislasi di atasnya,” kata Agus saat menjadi Keynote Speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU EBT kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/2/2019). Hadir dalam FGD ini sejumlah civitas akademika Undip maupun universitas lainnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menambahkan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Kelistrikan, UU Migas, dan UU Panas Bumi. Sehingga RUU EBT ini dinilai dapat melengkapi UU yang telah ada. Untuk itu, kata Agus, berbagai pemangku kepentingan mulai dari DPR RI, pemerintah, pengusaha dan pengguna EBT harus mempunyai kemauan politik yang sama.

“Salah satu hal yang akan menjadi perdebatan alot adalah terkait fiskal insentif karena pasti ada beragam permintaan yang masuk. Saat ini pasokan listrik dalam negeri sebagian besar masih disuplai oleh sumber energi fosil. Padahal sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) capaian porsi EBT saat ini seharusnya sudah mencapai 16 persen agar bisa mencapai target 23 persen pada 2025,” tandasnya.

Selain ramah lingkungan, lanjut politisi Partai Demokrat itu, energi baru terbarukan juga tersedia di Indonesia dalam jumlah sangat besar. Bahkan Indonesia sudah termasuk ranking nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat yang memanfaatkan cadangan panas bumi (geotermal). Apalagi, Tanah Air yang masuk dalam ring of fire (cincin api). Dengan adanya RUU EBT ini pun menjadi langkah Indonesia meninggalkan energi fosil.

“Dengan capaian porsi EBT dalam bauran energi yang saat ini baru mencapai 8 persen, pemanfaatan EBT masih disebut sangat lambat. Rasio elektrifikasi pun ditaksir naik memenuhi target 96 persen pada akhir 2019. Namun regulasi yang ada justru dinilai menghambat perkembangan EBT. Kita harus segera menyelesaikan rancangan akademisnya usai FGD di Undip ini,” dorong legislator dapil Jateng ini.

Sementara itu, Vice President of Renewable Energy PT. PLN Budi Mulyono mengusulkan pembentukan Badan Penyangga EBT untuk memastikan pelaksanaan penugasan dapat dijalankan, termasuk kesiapan peraturan pelaksanaan sehingga tidak prematur. “Perlu definisi EBT Strategis dan tidak strategis terkait penguasaan. Pembagian kewenangan pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih perizinan," papar Budi.

Budi juga menjelaskan, BUMN belum memiliki dasar hukum untuk mengatur persentase pembangkit EBT. Juga perlu adanya insentif pembebasan pajak (bea masuk, pph, ppn) bagi badan usaha yang memenuhi standar portofolio. “Perlu penjelasan sumber dana yang digunakan untuk mensukseskan program EBT. Ini penting agar tidak membebani dan mengganggu keuangan BUMN yang diberi wewenang program EBT," pungkas Budi.

.red/sf
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 27, 2019
JabarCeNNa.com, Majalengka - Ribuan blangko Dokumen Nikah dan Rujuk yang sudah tidak berlaku di kantor Kemenag Kab. Majalengka dimusnahkan.

Dalam pemusnahan blangko dokumen nikah dan rujuk tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kemenag Majalengka Dr. H. Yayat Hidayat, M.Ag beserta Kasubag TU, Kasi Bimas Islam dan yang lainnya dengan cara dibakar.

Menurut Kepala Kemenag, H. Yayat Hidayat, "pemusnahan blanko dokumen Nikah dan Rujuk ini dilakukan terhadap dokumen yang sudah tidak berlaku lagi. Ini sebagai implikasi terbitnya blanko yang baru sehingga blanko yang lama dimusnahkan," ucapnya Rabu, 27 Februari 2019

Lanjutnya, hal ini merupakan langkah tepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan buku nikah dan kejahatan lainnya dalam pencatatan pernikahan.

Ditempat yang sama dikatakan Kasi Bimas Islam, Agus Sutisna, "pemusnahan ini terkait adanya penerbitan blanko baru yang dituangkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, blanko yang lama dimusnahkan dengan cara dibakar,"jelasnya

Kegiatan pemusnahan blanko nikah ini berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 828/SJ/B.III.3/KS.01.6/02/2018, tanggal 02 Februari 2018, Perihal Persetujuan Pemusnahan Blanko Nikah.

"Saat ini akan dilakukan pemusnahan terhadap 6600 buah buku nikah atau 3300 pasang buku nikah dan 520 buku register. Dan ini sebagai upaya untuk menghindari kejahatan dalam pencatatan pernikahan", ucap Agus


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 27, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung - Sebanyak 30 orang ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung berkompetisi mengikuti Tes Seleksi Calon Petugas Haji untuk menyertai jemaah haji tahun 2019, Senin, 25 Februari 2019 Tes dilaksanakan di Gedung IPHI Antapani Kota Bandung.

Para peserta tes seleksi calon petugas haji mengikuti tiga jenis kategori pilihan yakni Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan PPIH Arab Saudi. 

Ketua Pelaksana kegiatan, H. Asep Supriyadi, M.Ag. mengatakan untuk tahun 2019 ini pelaksanaan seleksi calon petugas haji untuk TPHI, TPIHI dan PPIH Arab Saudi diikuti oleh 30 orang peserta, namun 1 orang tidak lolos seleksi administratif. Jadi secara keseluruhan yang mengikuti seleksi hanya 29 orang saja. Dari 29 orang peserta tersebut sebanyak 19 orang mengikuti tes TPHI, 4 orang tes TPIHI dan 6 orang peserta tes PPIH Arab Saudi,"tuturnya

Lanjutnya, seperti tahun 2018, pelaksanaan seleksi petugas haji 2019 menggunakan aplikasi Computer Aided Test (CAT), sehingga hasil tes tidak bisa dimanipulasi tetapi benar-benar sesuai dengan kemampuan dari para peserta itu sendiri. Selain itu, mulai tahun 2019 ini sesi tes wawancara dalam seleksi petugas haji ditiadakan,"ungkap asep

Sementara itu, Kepala Seksi PHU menyampaikan output dari pelaksanaan seleksi awal rekrutmen petugas haji ini adalah dihasilkannya petugas haji yang kompeten, profesional, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Pihaknya mengungkapkan bahwa seleksi petugas haji salah satu kunci peningkatan kualitas pelayanan haji karena petugas haji memegang peranan penting dalam rangkaian pelayanan haji. 

Dengan adanya petugas haji yang profesional yang dihasilkan dari hasil seleksi petugas haji yang transparan dan akuntabel maka akan muncul petugas haji yang berkualitas.

.Anwar
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 27, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - TNI Manunggal Membangun Desa ke-140 yang di gelar di Desa Logok Herang Kecamatan Cilebak resmi di buku oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama, Selasa 26 Februari 2019.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kasdam III Siliwangi, Irdam III Siliwangi, Danrem 063 Sunan Gunungjati, Dandim se-wilayah Korem 063 Sunan Gunungjati serta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Kuningan. 

Bupati Kuningan H. Acep Purnama, mengatakan sejalan dengan perkembangan globalisasi teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat membawa dampak tidak terlalu baik terhadap sistim sosial. Oleh sebab itu, perlu langkah kongkrit semua pihak.

“Alhamdulillah melalui kegiatan TMMD ini bisa menguatkan kembali gotong royong masyarakat,” kata Acep

Menurutnya, kegiatan TMMD sudah berlangsung dari waktu ke waktu sebagai bentuk pendekatan pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan tujuan, selain membangun sarana fisik juga menjalin kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Ia menjelaskan, TMMD merupakan program terpadu lintas sektor antar TNI dan kementerian baik di tingkat pusat maupun daerah, juga melibatkan non pemerintahan yang dilaksanakan dengan masyarakat.

Kegiatan TMMD di Kabupaten Kuningan ditujukan pada pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik infrastruktur masyarakat, rehab jalan, jembatan, tembok penahan tanah, riul jalan, jaringan irigasi, rehab rumah, sarana peribadatan, pedidikan, sanitasi, penerangan jalan umum (PJU), penanaman pohon dan penghijauun.

Sementara pembangunan non fisik meliputi pelatihan keterampilan tepat guna, penyuluhan kesehatan, pembinaan wawasan kebanggsaan, sosialisasi bahaya narkoba serta kegiatan lainnya. Diharapkan ada peningkatan kualitas masyarakat yang lebih baik.


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 25, 2019
JabarCeNNa.com, BANDUNG - Sebanyak 30 pemuda pemudi generasi Z yang berusia 17-25 tahun berhasil lolos seleksi program Jabar Future Leader: Ajudan Gubernur dari 539 pendaftar dari seluruh Indonesia. Dari 30 orang ini, 7 diantaranya berasal dari luar Jawa, dan 2 peserta tuli. Seluruhnya kemudian menjalani Pelatihan Kepemudaan (bootcamp) yang dilaksanakan dua hari sejak Sabtu (23/2/19) hingga Minggu (24/2/19) di Kota Bandung.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada para peserta Jabar Future Leader yang akan menjadi Ajudan Gubernur dan menyebut mereka sebagai orang-orang pilihan. “Semoga bootcamp ini memberikan ilmu, semangat dan inspirasi,” katanya, Sabtu (23/2/19) malam.

Emil, sapaan akrabnya, berharap melalui program ini para peserta pada pelaksanaannya bisa melihat langsung, mengamati bagaimana pembangunan di-manage, sebuah keputusan diambil, dan tentunya memberikan inspirasi. 

“Selama 4 hari jadi ajudan gubernur kalo ingin berhasil dan butuh ilmu, jangan jadi pemalu, harus dapat knowledge tentang why dan how atas sebuah situasi. Jangan cuma keringat saja,” katanya di hadapan para peserta bootcamp.

Pada kesempatan itu, Emil juga membekali para peserta dengan wawasan kepemimpinan. “Tidak mudah menjadi pemimpin, pemimpin itu dijadikan cermin. Semua dari mulai lisan, gesture, intelektual, cinta keluarganya harus teladan dan diperhatikan oleh masyarakat maupun netizen,” katanya.

Menurutnya, kepemimpinan harus relevan dengan zaman.

Seperti sekarang, kepemimpinan di era digital itu memiliki karakteristik yang unik. Pertama, harus transparan, yang berarti semua kegiatan baiknya di’laporkan’ kepada masyarakat. Salah satunya melalui media sosial.

Mengenai media sosial ini, menurut Emil, justru harus bisa dimanfaatkan untuk menangkal fitnah, dan menjadi saluran untuk menjernihkan situasi. “Media sosial juga saya manfaatkan menjadi sarana edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Media sosial juga membumikan pemimpin. Melalui media sosial masyarakat bisa lebih mengenal pemimpinnya: visinya, hobinya, kesukaan, hingga ketidaksukaannya.

Akan tetapi, sebagai pemimpin Emil mengatakan tidak bisa mengabaikan sisi gelap dari internet dan dunia digital. “Karena tidak ada filter.

Makanya saya buat Jabar Saber Hoaks, system pertahananan agar masyarakat Jabar nggak perlu memikirkan dan membahas hal-hal bohong serta kesia-siaan. Fokus saja kepada karya,” tegasnya.

Emil menambahkan, ada dua instrumen yang dapat dipakai untuk menilai pemimpin. “Pertama, apakah dengan hadirnya pemimpin batin rakyat itu tenang, nyaman, ada rasa aman, bangga, ada harapan. Kedua, apakah dia membawa perubahan atau tidak,” katanya.

Jabar Future Leader (JFL) itu sendiri, merupakan latihan kepemimpinan pemuda dengan cara yang baru, yaitu dengan melihat secara langsung proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan Gubernur Jawa Barat.

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan mengatakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda JFL tersebut diawali dengan kegiatan Bootcamp Ajudan Gubernur. Bootcamp ini dilaksanakan selama 3 hari dari mulai tanggal 22-24 Februari 2019 bertempat di Marbella Suites Hotel Bandung.

Selama 3 hari, para peserta Latihan Kepemimpinan Pemuda diberikan bekal pelatihan dan materi yang diperlukan untuk mereka dalam pelaksanaan tugas selama 1 minggu mendampingi Bapak Gubernur Jawa Barat.

Beberapa materi dalam kegiatan Bootcamp tersebut diantaranya adalah, Outbond dan pelatihan PBB, Keprotokolan, Kehumasan serta Training Motivasi mengenai Leadership.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat lahirnya para calon pemimpin masa depan serta para peserta diharapkan mampu menjadi duta Pemerintah dalam mengenalkan proses pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat kepada masyarakat luas.

.Hms/Anwar
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 25, 2019
JabarCeNNa.com, Cirebon - Cirebon Tourism On Bus (CITROS) adalah Bus yang menjadi daya tarik pariwisata baru di Cirebon kini menjadi salah satu bus wisata Kota Cirebon.

Bus yang dijadikan daya tarik pariwisata baru di Cirebon tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata agar lebih meningkat.

Seperti dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa "salah satu hal dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pariwisata. Pariwisata inilah yang memungkinkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam waktu relatif cepat,"ucapnya

Iwa menyampaikan, ada tiga hal yang akan Provinsi Jawa Barat lakukan untuk perbaiki pariwisata Jawa Barat agar meningkat.

"Yang pertama adalah perbaikan destinasinya, perbaikan aksebilitasnya dan perbaikan dari fasilitasinya. Termasuk juga kulinernya dan lain sebagainya," paparnya saat peluncuran Citros, di Halaman Keraton Kasepuhan Cirebon, Sabtu 23 Februari 2019

"Oleh karena itu salah satu sarana untuk meningkatkan pariwisata di Kota Cirebon dengan hadirnya Citros," sambung Iwa.
Karena penting diketahui, kata Iwa, ada tiga pariwisata unik dan menarik di Kota Cirebon. Diantaranya wisata religi, wisata budaya dan wisata kuliner.

Lebih lanjut, Iwa menargetkan sebanyak 2 juta wisatawan datang ke Kota Cirebon tahun 2019. Ditambah dengan hadirnya Bandarudara Kertajati yang memudahkan wisatawan untuk datang dan kerjasama dengan para travel buyer di Kota Cirebon.

Iwa pun mengapresiasi Kesultanan Kasepuhan Cirebon Pangeran Arif yang menginisiasi wisata religi, wisata budaya dan pelatihan gratis dalam melestarikan tarian khas Cirebon.

.Abdul Salam
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 25, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - Adanya seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Februari 2019 yang bertempat di SMKN 3 Kuningan ada 552 peserta yang lolos verifikasi.

Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan, DR. H. Dian Rachmat Yanuar., saat meninjau pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengatakan “Alhamdulillah semuanya tampak sudah penuh kesiapan, saya berharap dari awal sampai akhir penyelenggaran seleksi bisa berjalan lancar,” kata Dian Rachmat Yanuar.

Ia menerangkan, seleksi P3K seleksi Pemerintah RI terkait tuntutan kategori II terhadap nasibnya kedepan dengan membuka ruang-ruang untuk menjadi pegawai di lingkungan pemerintah.

Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak jauh dengan PNS, baik tingkat kesejahteraan maupun karier. Namun demikian, sambungnya, pemerintah daerah menyeleksi calon pegawai yang memilik sumber daya manusia yang handal.

“Mereka yang berusia di bawah 35 tahun, punya kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS jika ada tes CPNS,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan memberikan kesempatan kepada calon P3K untuk mengikuti seleksi.

Sementara, jumlah pendaftar pun cukup banyak mencapai 738 orang. Setelah verifikasi, yang lolos mengikuti seleksi sebanyak 552. Sedangkan 168 orang diantaranya dan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan. Mereka terdiri atas penyuluh pertanian dan tenaga guru.

Kepala BKPSDM Kuningan Drs H Uca Somantri MSi melalui Sekretari BKPSDM Kabupaten Kuningan, H Ruddy Setyawan SH MSi didampingi Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Pembinaan Aparatur Drs Ade Priatna, mengatakan seleksi penerimaan P3K sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ia menerangkan, dari sebanyak 552 orang itu terdiri dari penyuluh pertanian 90 orang dan tenaga guru 462 orang. Para peserta mengikuti seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Seleksi itu kita menggunakan sistem CAT, jadi hasil tes setiap peserta dapat diketahui langsung oleh masing-masing peserta di monitor yang disediakan tim seleksi. Jadi lulus tidaknya setiap peserta akan diketahui secara langsung, karena sifatnya transparan dan bisa dilihat saat itu juga,” paparnya.

Dalam penyelenggaraan seleksi, selain melibatkan pihak internal juga panitia seleksi non internal yakni orang-orang yang didatangkan langsung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kanreg III Bandung, dan BKD Provinsi Jabar. Sementara untuk panitia seleksi internal berasal dari BKPSDM Kuningan, Inspektorat, Bagian Hukum Setda Kuningan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan.

.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 22, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - Guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan periode 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kuningan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kamis, 21 Februari 2019 bertempat di Hotel Horizon Tirta Sanita

Acara tersebut dihadiri Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH. MH, dan Wakil Bupati M Ridho Suganda, Sekda Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Pimpinan dan Anggota DPRD, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD Se-Kabupaten Kuningan, Para Sesepuh/Tokoh Masyarakat Kuningan, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Kepemudaan, Kemahasiswaan, Profesi, Organisasi Wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Plt Bappeda Kab. Kuningan, Ir. Usep Sumirat mengatakan, sebagai mana amanat Permendagri 86 tahun 2017, bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD harus dilakukan berbasis pada e-Planning. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan upaya untuk memenuhi amanat tersebut dengan mengembangkan Aplikasi RKPD Online menjadi Kuningan SIP (Sistem Informasi Perencanaan). Dengan Aplikasi ini sistem perencanaan daerah menjadi lebih terukur, terkendali, transparan, dan akuntabel."ucapnya

Sementara Bupati Kuningan H Acep Purnama, SH.MH memaparkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Lima tahun kedepan akan menjadi upaya bersama untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kuningan, yaitu Kuningan Maju (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) berbasis Desa Tahun 2023.

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi utama berbasis pertanian dan pariwisata, Ia menjelaskan, sendi utama penggerak pembangunannya adalah desa. Kesadaran membangun Kuningan dengan membangun desa merupakan warna pembangunan kita lima tahun kedepan.

Acep menuturkan, cita cita besar ini dapat terwujud dengan komitmen dan dukungan semua pihak, baik jajaran eksekutif, legelatif dan seluruh mitra kerja kami yang berada di Kabupaten Kuningan. Senergi semua pihak akan menjadi daya dorong yang besar bagi pencapaian visi kita bersama. 

Lanjutnya, pencapaian visi misi ini akan dielaborasi lebih dalam melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang akan memadukan empat aspek, yaitu aspek teknokratik, politik, aspiratif, bottom up dan top down. Namun sebelum Musrenbang dilaksanakan, sebagaimana aturan yang berlaku, tahapan forum konsultasi publik ini menjadi langkah awal bagi kami untuk menjaring aspirasi, masukan, dan saran bagi paripurnanya Perencanaan Jangka Menengah Daerah.

“RPJMD 2018-2023 sebagai bentuk penjabaran teknis dari visi misi, sejatinya menjadi perencanaan dan harapan kita semua. RPJMD bukan milik kami, bukan milik pemerintah daerah, tetapi milik publik, milik kita semua. Sehingga dalam pelaksanakan RPJMD nanti, keterlibatan dan semua pihak,”harapnya

RPJMD nanti akan menjadi semangat kita bersama dalam membangun Kabupaten Kuningan lima tahun kedepan sekaligus untuk mewujudkan amanat pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata termaju di Jawa Barat Tahun 2025. "ucap Acep.


.Angga




Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 21, 2019

JabarCeNNa.com, Kuningan - Sebanyak 100 Pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) maupun pemuda masyarakat ikuti pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan. Rabu, 20 Februari 2019 bertempat di Restoran Lembah Ciremai Kuningan.


Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Disporapar Drs. H. Jaka Chaerul. Menurut Jaka, saat diirinya membuka sambutan mengatakan "kegiatan pelatihan ini merupakan amanat dari undang-undang untuk memberikan motivasi kepada pemuda di Kabupaten Kuningan agar menjadi Pemuda Pelopor yang bisa menciptakan peluang usaha" ucapnya

Lanjutnya, jadilah penerus generasi yang bermanfaat dan tidak bergantung kepada orang lain, yakinlah dengan kemampuan kita sendiri bahwa kita itu bisa menjadi sukses dan jadilah pemuda yang mandiri."kata Jaka

Ditempat yang sama, dikatakan Kabid Pemberdayaan Pemuda Drs. Hustiadi M. Si melalui Kasi Pemberdayaan Pemuda Tasjuna Sos, M. Pd selaku ketua pelaksana kegiatan mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemuda agar mempunyai minat berwirausaha usaha sehingga mampu menciptakan peluang usaha yang ada di sekitar lingkungannya sesuai Undang - undang No 40 Th 2009 tentang kepemudaan khususnya pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian pemuda, serta dalam ayat 2 yang berbunyi bahwa kewirausahaan pemuda merupakan tugas pemerintah."tuturnya

Kegiatan bimtek tersebut bekerja sama dengan UNISA selaku pemateri yang dihadiri langsung oleh rektor Unisa, bapak Nurul Iman HA dan di akhir kegiatan Para pemuda yang mengikuti kegiatan Bimtek tersebut selepas dari acara kegiatan para pemuda diberikan modal berupa bantuan bibit marquisa, pupuk hayati biotipul serta tong rakitan untuk membuat pupuk kompos organik.

.Angga
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 21, 2019
JabarCena.com, Kota Banjar- Akibat Hujan deras beserta angin kencang yang melanda Kota Banjar sore kemaren pohon roboh dan menimpa kantor KUA Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. 

Pohon yang roboh tersebut berukuran pinggang orang dewasa. Beruntung tidak ada kerusaka. Dan korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

Irman ismail 36 staf di KUA Kecamatan Prwaharja Kota Banjar selaku saksi mata kejadian tersebut menuturkan, dirinya beserta 4 orang pegawai KUA saat pohon tumbang ada dalam gedung kantor itu. Dirinya mengira, suara robohnya pohon tersebut seperti suara kucing Jatuh. 

Kira kira jam Setengah 4 pas hujan besar bareng angin gede, ada suara seperti kucing jatuh, Brug, saat itu kami sedang melihat keluar,  selang beberapa lama ada tetes air bocor, pas liat jendela ternyata ada pohon rubuh", Ungkapnya silokasi kejadian, Senin, 18/2/19.

Menurut Irman, pada saat roboh dirinya sedang bersama 4 oeang staf dan juga 2 orang anak nya yang masih berumur 7 dan 8 tahun. 

"ada 4 orang staf yang belum pulang menunghu hujan dan juga 2 anak saya pas kebetulan ada kantor", Sambungnya

Irman menambahkan, usai kejadian dirinya langsing mengecek ruangan yang tertimpa pohon tersebut. Dirinya dan beberapa orang staf KUA langsung bergegas memindahlan berkas yang ada diruangan tersebut. 

"tadi langsung di cek dan arsip yang ada langsung dipindahkan", imbuhnya. 

Lebih lanjut Irman Menjelaskan, ruang yang tertimpa pohon adalah ruang tengah tempat pelayanan Kantor, namun tidak ada kerusakan alat ataupun lainya hanya atap saja bekas timpahan pohon. 

"yang tertimpa Ruang pelayanan, tapi isyalloh kami besok Masih bisa melayani, karena Tidak ada peralatan yang rusak", Jelasnya

Selang beberpa waktu, pihak kelurahan Purwaharja dan juga dari Kemenag Kota Banjar langsung meninjau lokasi kejadian. Selain itu, pihak BPBD dengan menurunkan 8 prsonil, 3 alat slenso dan juga satu unit mobil, dan dibantu 4 personil dari PMI Kota Banjar sedang mengevakuasi pohon yang roboh.

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 21, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Kota Banjar gelar aksi solidaritas Terkait Tindakan Refrensif Oknum Polisi saat demonstrasi/unjuk rasa Aliansi mahasiswa cipayung Plus terkait dugaan korupsi RPU di Balikpapan beberapa waktu lalu. 

Kelompok Cipayung Kota Banjar yang menggelar aksi tersebut terdiri dari gabungan Organisasi Mahasiswa Kota Banjar yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Mereka menggelar aksi teatrikal di pertigaan Jalan Raya Parungsari Kota Banjar sambil berorasi. Aksi mereka pun dilanjutkan ke Mako Polres Banjar, di Mako Polres Banjar, Mereka kembali menggelar aksi teatrikal solat mayat sebagai simbil bahwa nurani kepolisian dianggap mati. 

Mereka juga menuntut Kapolres Banjar menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kelompok Cipayung kota Banjar kepada Kapolri agar segera ditindaklanjuti. 

Ditengah tengah Orasi, selang beberapa waktu, Kapolres Banjar pun langsung turun tangan untuk meredam tensi mahasiswa yang semakin memanas. Kapolres langsung menemui mahasiswa dan berbicara mengenai tuntutan mahasiswa yang sudah direspon Kapolri. 

"Ini merupakan bentuk bahwa kaum milenial di kota Banjar kritis," Ucap Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana di Mako Polres Banjar, Senin 18/2/19.

Diapun sangat menyayangkan tindakan oknum aparat kepolisian di Balikpapan. Menurutnya para mahasiswa di Banjar merupakan mahasiswa yang cerdas yang ingin memajukan bangsa. 

" Kami menyayangkan tindakan yang terjadi di Balikpapan," ungkapnya. 
Ketua HMI Kota Banjar, Joko Nurhidayat usai aksi mengatakan, aksi solidaritas atas tindakan represif polisi di Balikpapan. Mereka menuntut aparat kepolisian menghentikan segala bentuk dan tindakan represif terhadap mahasiswa. Selain itu kapolri harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta memastikan agar tindakan represif terhadap deomnstran oleh aparat kepolisian tidak terulang lagi. 

"Kami minta kapolri mengusut tuntas prilaku oknum aparat kepolisian Resort Balikpapan yang melakukan tindakan represif terhadap 14 korban massa aksi di Balikpapan," harapnya. 

Hal senada diungkapkan Ketua DPC GMNI Kota Banjar Solihan. Dirinya menegaskan, tindakan represif pihak kepolisian kepada mahasiswa seperti apapun bentuknya jangan sampai terjadi kembali di indonesia. 

"Kami tidak ingin terjadi dan tidak ingin adanya tindakan2 represif itu terjadi di Indonesia, bagaimanapun itu merupakan hak, apa yg salah dalam penyampaian hak tersebut, semua sudah di atur dalam UUD. Mau seperti apapun gak seharusnya sikap pihak keamanan bgtu karena dalam protap no 16 th 2006 (tentang dalmas) sudah jelas", tegas Lihan. 

Lihan pun menyampaikan apresiasi  kepada Kapolres kota Banjar yang telah menyepakati dan membubuhkan tandatangan beserta Cap Kepolisian Resort Banjar sesuai dengan apa yang menjadi ruruntan mereka. 

" Alhamdulillah apa yang menjadi tuntutan kami oleh Kapolres sudah ditandatangani dan di stempel namun tidak berhenti disitu, kami akan terus kawal kasus ini sampai dengan selesai", Pungkasnya

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 17, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Banjar- Terkait Tindakan Refrensif Oknum Polisi saat demonstrasi/unjuk rasa Aliansi mahasiswa cipayung Plus terkait dugaan korupsi RPU di Balikpapan(11/02/2019).

DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar tuntut Polri untuk tegas menindak anggotanya. 

Aksi yang digelar oleh Aliansi mahasiswa cipayung plus dari HMI, PMII, GMNI dan GMKI Balikpapan yang menyoroti kasus korupsi dan banjir di Balikpapan beberapa waktu lalu menyisakan cerita yang membuat geram bagi kalangan mahasiswa.

Akibat Aksi Saling dorong antara aliansi mahasiswa dan aparat keamanan itu, 11 mahasiswa tumbang dan dilarikan ke Rumah Sakit. Kesebelas mahasiswa itu yakni 4 orang HMI, 3 PMII, 2 GMNI dan 2 GMKI beberapa waktu lalu, 

Ketua DPC GMNI Kota Banjar Solehan menyangkan sikap POLRI menghadapi para pengunjuk rasa dengan menggunakan cara-cara represif merupakan sebuah tindakan yang sangat keliru. 

Menurut Solehan, hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

"Sudah tertuang jelas kok dalam UU nomor 9 Tahun 1998 BAB II pasal 4 huruf b dan c bahwa tujuan demonstrasi itu mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat serta mewujudkan iklim yang konduksif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi". Ucap Solehan saat dihubungi, Minggu, 17 Februari 2019.

Solihan meminta, Dalam kondisi apapun, bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. 

"Protap justru menegaskan anggota kepolisian jangan arogan apalagi teepancing", tegasnya

Selain itu, lanjut Solihan, Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.

Solihan menegaskan, organisasi mahasiswa yang ada dikoata Banjar baik GMNI,PMII,HMI dan akan menggelar aksi solidaritas sebagai dukungan moral terhadap korban kawan-kawan di Balikpapan kemarin. 

"kemaren kami melaksanakan aksi di ciamis, dan senin besok kami akan menggelar aksi serupa di Mako Polres Banjar", Tadasnya

Solihan meminta, pihak kepolisian harus menindak tegas aparat yang melakukan tindakan refrensif kepada mahasiswa pada insiden kemaren.

"dalam aksi besok, Kami akan menuntut kepada polres banjar mebuat menyepakati untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencopot jabatan Kapolres Balikpapan", Pungkasnya


.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 17, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Polres Banjar, Polda Jabar gelar upacara pelepasan Kapolres Banjar Ajun Komisaris Besar Polisi Matrius, S.I.K., M.H., kepada AKBP. Yulian Perdana S.I.K di lapangan Mapolresta Banjar, Jalan Siliwangi, Karangpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Sabtu,16 Februari 2019.

Lebih kurang 10 Bulan 11 Hari masa kepemimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Matrius, S.I.K., M.H., di Kepolisian Resor Kota Banjar, Polda Jabar. Kini Jabatan Kapolres Banjar digantikan oleh AKBP Yulian Perdana, S.I.K. yang Sebelumnya menjabat sebagai Dit Reskrimum Polda Jateng.

Acara pelepasan berlangsung mengharukan dengan penuh linangan air mata dari anggota Polri dan ibu-ibu Bhayangkari. Mattrius dilepas melalui apel khusus di lapangan Mapolresta Banjar dalam acara "Farewell Parade" yang diikuti oleh para Kabag, Kasat, Kapolsek dan seluruh anggota personel Polresta Banjar.

Suasana semakin emosional disaat pembacaan puisi perpisahan dengan diiringi lau-lagu yang tak kala syahdunya. 

Ditemui usai pelaksanaan Farewell Parade, AKBP Matrius meminta kepada seluruh kepolisian mendukung tugas Kapolres yang baru, bekerja dengan ikhlas dan bertaggung jawab. 

Menurutnya, masyarakat Kota Banjar sangat mendukung terciptanya kondusifitas wilayah. Hal ini ia temukan selama bertugas di Kota Idaman ini.

"Tolong didukung Kapolres yang baru, bekerja dengan penuh ikhlas dan penuh tanggung jawab. Saya yakin personel di Polresta Banjar bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Untuk masyarakat disini sangat mendukung sekali menciptakan kondusifitas di Kota Banjar, kerjasama masyarakat dengan TNI-Polri sangat terasa sekali," tuturnya.

Ditempat yang sama, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., mengatakan, selaku Kapolresta Banjar yang baru dirinya sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh AKBP Matrius, beserta seluruh jajaran Polresta Banjar dalam menciptakan kondusifitas di wilayah Kota Banjar. Ia menilai, AKBP Matrrius Selama ini telah meletakan pondasi yang baik, baik itu manajemen operasional, pembinaan, maupun membina lingkungan strategis disini.

"Kota Banjar ini sekarang menjadi tempat yang paling aman se-Jawa Barat dan ini tentunya menjadi pemacu saya untuk membuat bahwa Polresta Banjar ini ya harus Banjar. Banjar artinya Bangga Jadi Abdi Rakyat, gimana caranya kita membuat Kota Banjar ini jadi aman dengan kerja keras, kerja tuntas," ujarnya. 

Lebih lanjut, AKBP Yulian Perdana mengungkapkan, Dirinya akan melaksanakan agenda yang paling dekat yakni tahapan Pemilu 2019, meskipun setiap orang memiliki perbedaan aviliasi, perbedaan politik dan pilihan, tetapi tetap menjadi saudara, menjadi keluarga sebagai warga Kota Banjar. Diharapkan semua unsur element di Kota Banjar mendukung Polres Banjar dalam menciptakan Kamtibmas.

"Program jangka pendek yakni menciptakan Pemilu 2019 aman, damai dan sejuk serta serta menjaga warga masyarakat agar tidak termakan oleh hoax. Jangan sampai kita terpecah belah, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 adalah pondasi empat pilar utama modal dasar Negara kita, jangan sampai pecah gara-gara beda pilihan politik," pungkasnya.

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 17, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Sebanyak 32 tim futsal mengikuti turnamen futsal Asih Saenyana Cup yang ke-2 tahun 2019. Turnamen futsal Asih Saenyana yang ke-2 ini dibuka langsung oleh Wakil Walikota Banjar Nana Suryana dan dilaksanakan di lapang Futsal Banjar Sport Center langensari Kota Banjar.

32 team yang mengikuti Turnamen futsal Asih Saenyana tahun 2019 ini, selain diikuti oleh tim-tim dari Kota Banjar juga diikuti oleh beberapa tim dari Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.

Panitia turnamen futsal Asih Saenyana, Ari Faturohman menuturkan, turnamen futsal ini adalah turnamen lanjutan dari turnamen futsal tahun 2018 kemarin, dan juga sekaligus rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi Kota Banjar yang ke-16.

"Turnamen futsal ini Insya Allah akan menjadi agenda tahunan", ujarnya Sabtu, 16 Februari 2019.

Ari menambahkan, para tim yang ikut turnamen futsal Asih Saenyana ini tidak dipungut biaya. Menurut Ari, tujuan digelarnya turnamen ini untuk menyalurkan bakat dan hobi generasi muda kepada kegiatan yang positif.

"acara ini menjadi ajang manyalurkan bakan dan hobi, tanpa di pungut biaya", imbuhnya

Semenyara itu, Wakil Walikota Banjar Nana Suryana mengatakan, pemerintah Kota Banjar mengapresiasi kegiatan ini, karena ini adalah sebuah bentuk kegiatan yang sifatnya positif terutama di dalam mengarahkan generasi muda, "Kegiatan ini untuk mengisi hari libur dengan kegiatan yang positif", ucapnya.
Selain itu, lanjut Nana, dengan mengikuti turnamen ini, mereka berolahraga dan belajar sportivitas dan juga menunjukkan prestasi.

"ini sesuai dengan visi misi Kota Banjar, bahwa saya ingin Banjar ini jadi kota tujuan olahraga, tujuan berwisata dan juga tujuan berbisnis. kami meyakini kalau sudah jadi tujuan Insya Allah buliran ekonomi masyarakat akan meningkat", jelas Nana.

Lebih lanjut Nana menjelaskan, dengan adanya turnamen ini, pertama ada daya tarik magnet buat generasi generasi muda untuk ikut kegiatan yang positif, daripada melaksanakan hal-hal yang di luaran yang kurang positif. 

"jadi ini lebih mengarahkan kepada generasi muda ke arah yang positif, dan menjunjung sportivitas dan meningkatkan prestasi", tuturnya.

Ia berharap, kegiatan ini juga nanti akan terlahir atlet-atlet berprestasi di bidang olahraga futsal yang bisa mewakili Kota Banjar, kemudian mengharumkan nama kota Banjar di tingkatan yang lebih tinggi baik Provinsi ataupun Nasional, pungkasnya.

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 17, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta- Menjelang pelaksanaan debat capres putaran kedua, beredar isu bahwa ada skenario penggantian Ma’ruf Amin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(BTP) alias Ahok di tengah jalan setelah terpilih nanti. Isu ini juga diramaikan dengan tagar #AhokGantiAmin di media sosial.

Padahal, tidak ada alasan logis yang memungkinkan isu itu terjadi. Menurut Mahfud MD, dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis/JIBI, Minggu (17/2/2019), hal itu tidak mungkin. Berikut penjelasan pakar hukum tata negara itu.

Dalam sebuah talkshow di televisi nasional Sabtu (16/2/2019), Mahfud menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak mungkin menggantikan Mar’uf menjadi cawapres Jokowi, baik sebelum pilpres maupun jika nanti sesudah terpilih. Menurut Mahfud, terdapat sejumlah syarat untuk menggantikan cawapres atau wapres menurut undang-undang.

Syarat pertama, ia punya catatan kepolisian yang baik. Kemudian, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 tahun penjara atau lebih. Poin dari penjelasan ini adalah kata "diancam". “Dari syarat ini saja, Ahoksudah tidak memenuhinya,” kata Mahfud.

Sementara itu, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyatakan kalau wakil presiden berhalangan tetap harus diganti lewat MPR. Tapi syaratnya sama, yaitu tak boleh orang yang pernah diancam pidana 5 tahun atau lebih.

Berikutnya, calon presiden atau wakil presiden juga tidak bisa mengundurkan diri atau diganti sebelum proses pemilihan. Bila ada capres-cawapres yang mengundurkan diri sebelum pilpres, ada ancaman hukuman pidana 5 tahun dan denda Rp50 miliar. Sementara untuk parpol pengusung akan didenda Rp100 miliar dan hukuman penjara 6 tahun.

“Nah dua-duanya [sebelum atau sesudah pilpres] itu tidak mungkin [diganti oleh Ahok] secara hukum. Jadi kalau ada media yang menyebarkan itu, berarti ikut permainan politik yang hoaks,” kata Mahfud MD.

Sebelum ramai di media sosial, gosip ini sempat diangkat menjadi berita utama oleh salah satu media massa cetak lokal. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyayangkan manuver politik orang yang menyebarkan isu Mar’uf Amin dipilih sebagai cawapres hanya untuk mendulang suara saat pilpres, lalu akan diganti Ahok sesudah dipilih.

“Jadi ada 18 pasal yang mengatur secara dominan larangan-larangan seperti itu. Sehingga mengganti-ganti itu tak mudah, ini negara dan Undang-Undang sudah mengatur secara tepat. Jadi beritanya sangat hoaks kalau berpikir seperti itu,” ujar Mahfud MD.

Meski dirinya gagal mejadi cawapres pendamping Jokowi, tapi sebagai kompetitor, Mahfud MD menyesalkan permainan politik semacam itu. Isu tersebut menurut Mahfud, diciptakan untuk mereduksi kepercayaan kepada pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ini sebuah permainan politik tingkat tinggi, memunculkan Ahok sesudah ataupun sebelum pilpres,” tambah Mahfud MD.


.Bisnis/JIBI
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 17, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta- Petugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP menerjunkan 2.981 personel untuk mengawal jalannya debat kedua capres dan cawapres yang akan dilaksanakan nanti malam.

"Sejumlah 2.981 personel dibagi ke beberapa titik yang sudah terploting," kata Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Slamet Hadi di JCC Senayan, Minggu, 17 Februari 2019.

2.981 personel itu akan disebar ke sejumlah titik, mulai dari area Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, sekitar Gelora Bung Karno (GBK), serta di area nonton bareng bagi pendukung di Parkir Timur Senayan. Slamet menuturkan, pengamanan mulai dilakukan pukul 18.00 WIB hingga debat berakhir. 

Untuk area nobar telah dibagi menjadi dua. Pendukung pasangan nomor urut 01 berada di sisi utara, sementara pendukung pasangan nomor urut 02 di sisi selatan. 

"Kurang lebih 860 petugas mengawasi dan mengamankan warga. Nanti kalau ada yang saling mendekat di antara dua kubu dijaga," ujarnya. 

Sementara itu, untuk pengalihan arus lalu lintas sampai saat ini belum ditetapkan. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan pengalihan arus lalu lintas tergantung situasi. 

"Saat ini pengalihan arus belum dan setelah ini pasukan akan menempatkan insert di tempat-tempat pengamanan untuk memantau situasi yang ada di lapangan," ucap dia

.Helmi
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 17, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Cirebon - Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Pemberian layanan secara terpadu akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen dan keperluan lainnya secara efektif dan efisien. Kemudahan ini melatarbelakangi semangat Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon melalui Sub Bagian Tata Usaha untuk segera memantapkan pengembangan layanan berbasis PTSP.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Drs. H. Aan Fathul Anwar, SH. M.Pd.i mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja Tingkat Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon di Hotel Horison, Kuningan, pada 14-15 Februari 2019.

Mantan pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Indramayu tersebut juga mengungkapkan pentingnya peran INMAS dalam mendukung pelayanan prima. INMAS menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi yang baik dan benar terkait program-program yang dijalankan oleh Kementerian Agama.

“INMAS juga turut menentukan penyebaran semangat positif yang terkandung dalam pesan moderasi beragama,” ungkapnya.

Moderasi Beragama dalam Kebersamaan umat merupakan pesan positif yang dicanangkan oleh Kementerian Agama secara nasional dalam rangka menciptakan iklim yang harmonis atas konflik horizontal yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Raker tingkat Kota Cirebon dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari utusan sub bagian tata usaha, seksi, kantor urusan agama, madrasah, pengawas, dan penyuluh. Pada tahun ini, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menjalankan sejumlah program dengan mengacu pada 3 program nasional, yakni moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data.

.Abdul Salam
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 17, 2019
Ilustrasi
JabarCeNNa.com, Kuningan - Sedikitnya terdapat 93 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kuningan, sepanjang tahun 2017-2018.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kuningan, Yoan Ridho Suganda, di sela-sela pelatihan pendampingan kasus bagi pengurus P2TP2A di Gedung Wanita, Jumat, 15 Februari 2019.

“Dari 93 kasus tersebut, 46 korban KDRT, 43 mengalami pelecehan seksual, penganiayaan 2 orang, dan pencurian 2 orang,” kata Yoan, yang juga adalah isteri dari Wakil Bupati M. Ridho Sugandha, kepada awak media.

Yoan menyatakan tekad dan komitmenya untuk terus menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

"Kita bertekad dan komitmen untuk menekan kasus KDRT di Kabupaten Kuningan. Sebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kini mulai meresahkan," tegasnya.   

Menurutnya, walau sudah dilakukan deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak berarti kasus KDRT menjadi turun. Apalagi, jenis kekerasan dalam KDRT ada banyak bentuknya mulai dari tindak kekerasan fisik, kekerasan nonfisik, pelecehan seksual, penelantaran, perdagangan orang, dan tindak kekerasan lainnya yang sangat meresahkan orang tua dan masyarakat.

Menurut Yoan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi tanpa memandang ruang dan waktu, sehingga
penangananya pun harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak.

Menurutnya, menjadi hal yang penting pelaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengurus P2TP2A sebagai ujung tombak, dalam melaksanakan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 

“P2TP2A, diharapkan mampu mengakomodir segala bentuk layanan yang diperlukan bagi para korban KDRT. Sebab, P2TP2A berperan untuk memberikan pendampingan dan pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, para korban KDRT," pungkasnya.


.iwy
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 16, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta- Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak marah dengan cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky, yang sempat bikin heboh di jagat media sosial.

“Beliau tidak marah mungkin memahami ini anak muda itu ya masih khilaf, kurang teliti dalam mengeluarkan wording di twitternya. Beliau tidak marah dan tadi sudah memaafkan,” kata Teten kepada wartawan usai bersama Seskab Pramono Anung mendampingi Presiden Jokowi menerima CEO Bukalapak, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 16 Februari 2019.

Menurut Teten, Presiden lebih mempertimbangkan aspek bisnis online-nya, karena Bukalapak termasuk 4 (empat) unicorn e-commerce lain berkembang pada waktu zaman Presidem Jokowi, dan pemerintah banyak memberikan dukungan mulai dari regulasi sampai ke pembiayaan dan lain-lainnya.

Karena itu, lanjut Teten, Presiden Jokowi lebih mengkhawatirkan kalau aksi uninstall terhadap Bukalapak terus berlanjut akan mengganggu bisnis e-commerce di Indonesia.

Ia mengingatkan, bahwa Bukalapak adalah salah satu dari 4 Unicorn Indonesia, selain Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan banyak UMKM yang menggunakan marketplace-nya di 4 unicorn ini.

“Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi rusak karena ini juga kebanggaan kita ini 4 unicorn Indonesia yang kuat di Asia Tenggara. Bapak Presiden Saya kira tidak marah lah karena mempertimbangkan itu,” tegas Teten.

Presiden, ucap Teten, memaafkan dan menasehati Zaky-lah supaya lebih berhati-hati, walaupun Presiden juga sepakat dengan substansi yang diangkat Zaky. “Memang Zaky keliru dari data yang dipakai,” ujarnya.

Diakui Teten, jika pertemuan dengan CEO Bukalapak itu dilakukan atas undangan Presiden. Tapi sebelumnya, menurut Teten, CEO Bukalapak itu sudah bertemu dirinya dan menyampaikan maaf atas cuitannya yang menghebohkan.

“Kemudian memang dari wording-nya yang kurang tepat sehingga ditafsirkan lebih luas seolah-olah opposite terhadap Pak Jokowi. Kemarin kita sampaikan ke beliau, dan beliau sangat terbuka ya sudah kita undang kita ingin tahu dan jangan sampai ini mengganggu,” jeas Teten.

Teten berharap dengan pertemuan antara Achmad Zaky dan Presiden Jokowi hari ini bisa menghentikan kegaduhan ini yang dalam tanda kutip secara ekonomi tidak menguntungkan


.setkab/Ebit
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 16, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta- Usai heboh soal posting anggaran riset yang diunggahnya di media sosial, Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak, Achmad Zaky, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2) siang.

Usai pertemuan, kepada wartawan Achmad Zaky menyampakan ucapan terima kasih kepada Presiden yang sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan dirinya, mengundang dirinya pribadi. 

Secara pribadi Achmad Zaky mengaku telah meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan meluruskan cuitan yang diunggahnya melalui akun twitter pribadinya

CEO Bukalapak itu juga menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan pemerintah, dimana menurutnya pemerintah sudah memiliki plan untuk membuat Indonesia maju yang berbasiskan inovasi.

“Kita akan support dan komitmen juga dari sisi Bukalapak, kebetulan Bukalapak sekarang sedang mengembangkan pusat pusat riset juga, kemarin di Bandung, kita nanti akan ada di Yogya, Surabaya, dan Medan, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dan sama-sama,” ucap Achmad Zaky.

Poinnya, lanjut Zaky, adalah membuat bagaimana supaya Indonesia ini maju dengan berbasiskan riset, inovasi, SDM yang berkualitas. “Itu tadi yang kita sepakati dengan Bapak Presiden,” tegasnya.

Presiden Minta Jangan Uninstall

Saat ditanya mengenai tanggapan Presiden Jokowi atas permintaan maafnya, CEO Bukalapak Achmad Zaky mengatakan, nanti akan disampaikan oleh Presiden.

“Pak Presiden sih menyampaikan bahwa nanti juga akan disampaikan jangan uninstall Bukalapak, install Bukalapak, karena karya Indonesia harus didukung. Itu sih tadi yang saya paling ingat disampaikan, Bapak Presiden nanti akan mungkin disampaikan langsung,” ucap Zaky.

Achmad Zaky menegaskan, bahwa masalah cuitannya, dirinya mengaku sudah diklarifikasinya, dan ia sudah menjelaskan hal ini kepada Presiden Jokowi yang dalam pertemuan itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Sementara soal data yang dikutipnya, CEO Bukalapak itu mengaku memperolehnya dari Wikipedia. Namun diakuinya dirinya belum meng-update data, sehingga tampak simpang siur.

“Tapi saya pikir semangatnya ya, tolong teman-teman wartawan diambil semangatnya, semangatnya saya sebagai pelaku industri, anak muda Indonesia ingin, ingin sekali Indonesia itu fokus ke SDM yang berkualitas, gitu dengan riset dan teknologi jangan sampai dilupain,” jelasnya.

Ia mengingatkan, ke depan ini perangnya sudah bukan perang ini lagi, perang manusia nanti pintar-pintaran, perang inovasi. Karena itu, tambah Zaky, kalau enggak fokus diriset dan ada inovasi, nanti akan perang harga.

Saat menerima CEO Bukalapak itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

.setkab/red
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.