JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan yang selama menangani bencana virus corona mendapat berbagai bantuan termasuk dana bencana (Kontigensi). Oleh sebab itu masyarakat minta terbuka.
"Diminta ketransparanan dari pengelola anggaran terkait pengalokasian dan penggunaan dana percepatan penanganan virus Corona atau Covid 19." tegas Ketua PWI perwakilan Jawa Barat, Kabupaten kuningan Iyan Irwandi S.I.P belum lama ini.
Hal itu, laniut Iyan, dikarenakan meski dikabarkan terus mengalami kenaikan dari jumlah awal belasan miliar menjadi puluhan miliar tetapi faktanya sampai saat ini, masyarakat umum termasuk kalangan wartawan belum mengetahui secara terperinci pengalokasian dan penggunaan dana perpecapatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Kuningan.
Bahkan ironisnya lagi, berdasarkan informasi yang beredar, tenaga medis yang selama ini ditugaskan sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien terpapar virus Corona sudah tiga bulan belum diberikan insentif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Begitu pula media massa yang intens secara massif menginformasikan melalui pemberitaaan Covid 19, sampai saat ini, belum pernah dianggarkan untuk kebutuhan sosialisasi padahal tugasnya cukup berat. Mereka berupaya memberikan pemahaman agar masyarakat berhati hati dengan selalu mematuhi protokol kesehatan tetapi malah seringkali dihujat sekaligus dituduh penyebar hoax oleh nitizen, terangnya.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan disarankan membeberkan neraca anggaran penanganan Covid 19 secara terbuka melalui media massa sehingga selain transparan, masyarakat dan seluruh komponen lainnya bisa bersama sama mengawasi sekaligus mengontrolnya.
Ditambah lagi, keterbukaan laporan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan anggaran pemerintah daerah serta bantuan dari swasta. Baik berupa dana, Alat Pelindung Diri (APD), sembako maupun peralatan medis lainnya seperti alat rapid test dan swab test, saran Iyan.
Bantuan bantuan tersebut, lanjutnya, harus bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya supaya publik percaya karena anggaran yang dikelola cukup fantastik. Pemerintah daerah jangan hanya berkilah, sudah sesuai aturan tapi tidak dibuka ke umum.
.Iwan/mans