JABARCENNA.COM | KBB - Balai Penelitian Tanaman Sayur (Balitsa) Kementerian Pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, memiliki fungsi yang paling utama menyiapkan benih untuk pengembangan dunia pertanian. Namun, selama ini pemenuhan bibit untuk dibagikan ke masyarakat masih mengandalkan pihak ketiga. Hal ini mendapat sorotan dari Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI.
"Menurut saya ini ada kelucuan. Satu sisi punya Litbang, tapi kalau untuk memberi bantuan bibit ke masyarakat kita beli lagi ke pihak ketiga. Artinya, buat apa ada Litbang kalau kemudian bibit jagung, kambing, ayam, masih beli lagi keluar. Kalau begitu swasta saja yang menyelenggarakan, kita tinggal beli saja, mari mindset-nya mulai sekarang kita ubah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI mengunjungi Balitsa Lembang, di KBB, Jabar, Rabu (14/8/2020).
Dedi menambahkan, jika mindset ini diubah, tentu akan memberikan efisiensi anggaran di Kementan. Ke depan, masih kata Dedi, pihaknya ingin mendorong pengembangan badan penelitian ini dengan satu komitmen harus memenuhi kebutuhan benih untuk masyarakat. Dengan begitu, jumlah area lahan Balitsa ini diperluas, tentu dapat berimplikasi peningkatan jumlah orang-orang yang dipekerjakan.
“Bagi masyarakat lembang bekerja mendapatkan upah Rp 60-80 ribu per hari itu sangat berarti. Kenapa? karena kebanyakan yang bisa dikerjakan masyarakat di sini seperti mencangkul, babat dan merawat tanaman, selain itu mereka mau dapat darimana,” tanya mantan Bupati Purwakarta ini. Ia melanjutkan, regulasi perputaran uang di masyarakat ini harus terus berjalan, karena ini akan mengamankan perekonomian masyarakat.
“Ketika harga cabe, tomat dan lainnya jatuh, masih ada areal bergerak untuk ditanami oleh masyarakat. Karena kami paham bahwa dari sekian puluh ribu areal ini punya perorangan. Problemnya di sini kan area pertanian holtikultura, kalau harga pertanian jatuh, mau simpan dimana (hasil panennya)? Seandainya pertanian seperti padi kan masih bisa disimpan dalam waktu yang lama,” analisa politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menurut legislator dapil Jabar VII itu, Balitsa harus bekerjasama dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga seluruh produktifitasnya memiliki implikasi terhadap penyebaran dan pertumbuhan dunia pertanian dan peternakan bagi masyarakat, bukan hanya bangga terhdap hasil penelitian.
.Asbud/dpr