JabarCeNNa.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menanggapi soal belasan menteri kabinet kerja menjadi Timses Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Ia mengaku tidak mempersoalkan hal itu.
"Enggak masalah, silakan saja karena setiap pemimpin itu ada tugas konstitusi," ujar Djoko, Sabtu, (29/9/2018)
Meski begitu, ia mencontohkan pegawai negeri sipil terlibat dalam politik praktis diwajibkan untuk mengundurkan diri. Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah yang ikut mendukung di Pilpres sebaiknya melakukan hal serupa.
"Ya rakyat yang menilai apakah seorang gubernur mendukung, mendeklarasikan, mencerdaskan rakyat atau enggak silakan nilai. PNS tidak boleh ikut tapi bupati dan gubernur mendukung," kata mantan Panglima TNI ini dikutip merdeka.com.
Sebelumnya, ada 15 menteri yang namanya masuk dalam tim sukses Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden RI Nomor Urut 01, yaitu:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
4. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
5. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
6. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
7. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
8. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah A.A. Gede Ngurah Puspayoga.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono
13. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
14. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo.
15. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
.iwn