JABARCENNA.COM: nasional | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Bertempat di Kantor Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Kuningan Jakarta Selatan, Senin 26/09/2022.

Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si., melakukan audiensi dengan Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Audiensi ini bertujuan untuk mengajukan permohonan Usulan Kebutuhan Program Pelatihan Kerja dan Pengadaan Peralatan Pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja Kota Banjar tahun 2023 kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

Turut Hadir mendampingi Wali Kota Banjar, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, kepala Bappelitbangda serta Kepala UPTD BLK Kota Banjar. Audiensi diterima secara langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Bapak Budi Hartawan, S.E., MA.


Menurut Wali Kota, Pemerintah Kota Banjar saat ini sedang mempersiapkan diri menyiapkan calon tenaga kerja kompeten dengan akan adanya Pengembangan Home Industri, kawasan industry, kawasan Wisata Agrowisata di Kota Banjar.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar melalui UPTD Balai Latihan Kerja Kota Banjar terus berpartisipasi aktif dalam meningkatkan SDM yang disiapkan untuk mengisi lowongan pekerjaan guna menurunkan angka pengangguran dan upaya percepatan Pemulihan ekonomi melalui berbagai Kegiatan Pelatihan diberbagai bidang keahlian sesuai dengan pengembangan daerah Kota banjar dan kebutuhan perusahaan.

"Dengan kunjungan ini saya berharap adanya dukungan dari Kementrian Tenaga Kerja untuk pengembangan UPTD BLK kami melalui penambahan Paket Bantuan Pelatihan yang akan dikembangkan di UPTD BLK Kota Banjar" Jelas Wali Kota.

Wali Kota menambahkan Bahwa pada Tahun 2020 Kota Banjar Mendapat Bantuan sebanyak 13 Paket Bantuan Pelatihan, 2021 mendapat 10 Paket, pada tahun 2022 mendapat 13 paket ditambah 5 paket bantuan untuk Lapas Banjar, sedangkan pada Tahun 2023 hanya mendapatkan 9 paket Bantuan.

Dengan jumlah paket tersebut, dirasa masih belum mencukupi untuk pengembangan Program Pelatihan yang dibutuhkan.

"Para Pencari Kerja harus diberi bekal pelatihan yang kompeten mengingat potensi tenaga kerja di Kota Banjar masih cukup besar. Saya berharap adanya penambahan paket program bantuan pelatihan di tahun 2023 sehingga pengembangan program Pelatihan di Kota Banjar semakin baik," Pungkas wali kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementrian Tenaga Kerja menyambut baik audiensi yang digelar.

Menurutnya, pengembangan Pelatihan di setiap daerah sepatutnya gencar dilakukan untuk mencetak pencari kerja yang kompeten. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran di daerah. Beliau menambahkan bahwa pengembangan

program pelatihan harus disesuaikan dengan karakter daerah serta tujuan penyaluran tenaga kerja.

"Kami siap membantu dalam upaya penambahan paket bantuan untuk Kota Banjar. Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah daerah dan pusat seperti inilah yang diperlukan untuk mencetak pencari kerja yang memiliki kapasitas. "Ucapnya.


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Pemerintah kota Banjar kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2021. Ini menjadikan Kota Banjar menjadi Kota Peraih Penghargaan WTP Sebanyak 13 kali dari Kementrian Keuangan.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani kepada Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang bertempat di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan RI, Jalan Senen Raya, Jakarta. Kamis (22/09/2022).


Wali Kota Banjar mengatakan bahwa Penghargaan ini merupakan sebuah bukti nyata dari komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Banjar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. "Pemerintah Kota Banjar terus berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP bukan merupakan tujuan akhir, namun ada Hal yang jauh lebih penting yaitu secara substansi guna mencapai tujuan dari pengelolaan keuangan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengedepankan integritas, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Banjar. "Jelas Wali Kota.

Sementara itu, Menteri Keuangan dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan WTP, dari Kementerian/lembaga Negara serta Pemerintah Daerah dan kota.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan suatu yang luar biasa mengingat upaya Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan bertanggung jawab, sehingga APBN dan APBD semakin bermanfaat sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah.

"Yang lebih penting bagaimana APBN ataupun APBD sebagai instrumen keuangan dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah".

Dengan pelaksanaan Rakernas ini, Pemerintah mengharapkan terwujudnya komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang semakin baik.tema


JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Dua wartawan di Karawang jadi korban persekusi oleh oknum pejabat Karawang. Adanya perlakuan tersebut dialami langsung oleh pemimpin redaksi alexsanews.id Gusti Gumilar dan Zaenal Mustofa.

Dari pengakuan Gusti atas adanya penganiayaan tersebut dirinya disiksa, bahkan diduga dipaksa minum air kencing oleh oknum pejabat Karawang tersebut.

Ketua Forum Wartawan Desa dan Sekolah Kabupaten Kuningan Suradi mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum pejabat Karawang tersebut.

Menurutnya, Perbuatan oknum tersebut sudah melebihi ambang batas kemanusiaan dengan menculik, menyiksa dan memaksa meminum air kencing, ini perlakuan biadab.
Saya pribadi dan atas nama Forwades mengutuk keras perbuatan oknum ASN Karawang tersebut dan ini sangat biadab sekali. Saya meminta kepada pihak aparat penegak hukum untuk segera memproses tersangka atas perbuatannya yang tidak manusiawi ini, ucap Suradi

Adanya kejadian seperti ini lantas menjadi suatu keprihatinan pasalnya hal tersebut seharusnya jangan sampai terjadi.

"Prihatin sekali, seharusnya tidak perlu terjadi, karena antara media dengan pemerintah merupakan mitra yang saling membangun, namun ketika ada berita yang sifatnya mengkritisi pemerintah itu bukan berarti mau membuat kisruh tetapi itu merupakan kritik membangun agar ke depan lebih baik lagi" tukas Suradi, Rabu (21/9/2022)

Ia pun berpesan kepada semua rekan-rekan media atau para wartawan untuk tetap menjalankan sosial kontrol terutama dalam penggunaan anggaran dan etika pejabat yang menyimpang.

"Jangan takut menyampaikan kebenaran apapun resikonya tuhan pasti melindungi" singkatnya"./IY


JABARCENNA.COM | JAKARTA, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mendapatkan penghargaan dalam BKN Award tahun 2022. Penghargaan diraih dalam dua kategori penilaian untuk Kementerian tipe besar.

Kemenkumham meraih posisi pertama pada kategori Penilaian Kompetensi, kemudian posisi lainnya yang berhasil diraih yakni pada kategori Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengungkapkan bahwa Kemenkumham selalu membenahi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga menghasilkan SDM yang unggul dalam melayani masyarakat.

Salah satu strategi pengelolaan ASN Kemenkumham adalah penerapan sistem merit untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN dengan kompetensi yang tepat dan sesuai.

"Dengan sistem merit, kami (Kemenkumham) menilai pegawai menurut kompetensi, kualifikasi, dan kinerjanya. Ujungnya pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat dan memuaskan," ujar Andap di Jakarta.


Diakui bahwa disana sini masih ada komplain dan permasalahan. Tetapi penanganannya dilakukan dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai dengan raihan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, dinamika perkembangan situasi turut berkontribusi mengubah ekspektasi masyarakat. Untuk itu, penyesuaian kompetensi ASN Kemenkumham selalu dilakukan agar dapat memenuhi harapan masyarakat.

"Kemenkumham berusaha menyesuaikan kompetensi ASN dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi. ASN Kemenkumham harus melek teknologi untuk pelayanan yang lebih cepat dan tepat," kata Andap, Senin (05/09).

Pengelolaan SDM yang berkualitas di Kemenkumham telah dimulai sejak tahapan awal yaitu seleksi masuk pegawai. Kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly ini menerapkan sistem Computer Assisted Test atau tes menggunakan komputer. Hasil tes peserta dapat dilihat secara real time.

Sistem CAT menunjukkan transparansi Kemenkumham. Peserta tes dengan kemampuan terbaik yang dapat melaju selangkah lebih dekat menjadi ASN Kemenkumham.

"Kemenkumham menjaga kualitas pada setiap tahap pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan, seleksi, jenjang karir, sampai nantinya pensiun," jelasnya.

Bagi Andap, penghargaan BKN Award memacu semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memiliki manajemen ASN yang semakin baik. Harapannya, semua semua ASN baik di pusat maupun daerah dapat memberikan pelayanan yang sama-sama berkualitas kepada masyarakat.

"Bukan penghargaan ini yang dikejar, namun sebagaimana tindak lanjut arahan Bapak Menteri bahwa pemajuan kualitas SDM untuk pelayanan masyarakat yang semakin baik," tutup Andap.

Penghargaan ajang ini diserahkan pada acara penganugerahan BKN Award 2022, Senin (05/09) di Pullman Ballroom Central Park. Sebelumnya para pemenang BKN Award telah ditentukan pada Rakornas Kepegawaian 2022 pada 21 Juli lalu.

Dalam rangka pemajuan kualitas SDM untuk pelayanan masyarakat yang semakin baik, seluruh pegawai Lapas Banjar diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk meningkatkan kompetensinya diantaranya melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi, Mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan BPSDM Kemenkumham, Bimbingan Teknis, In House Training serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat melayani masyarakat semakin baik. 

./Tema


JABARCENNA.COM | BANDUNG,- Pemerintah Kota Banjar Raih Penghargaan Dari Badan Kepegawaian (BKN) Bidang Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja untuk dua kategori, yaitu Peringkat Pertama Atas Capaian Dalam Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian Tipe Kota Kecil serta Peringkat ke-5 Atas Capaian Dalam Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Supranawa Yusuf, Selasa (23/08/2022).

Penghargaan diterima secara langsung oleh Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si., yang bertempat Aula Barat Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Jawa Barat, 11 Kepala Daerah Penerima Penghargaan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Regional 3 BKN Bandung, serta 11 Kepala BKPSDM se-Provinsi Jawa Barat.


Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan bahwa penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN. Di Tahun 2021-2022 BKN menetapkan 2 prioritas, yaitu sistem merit dan satu data ASN (Aparatur Sipil Negara). Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Ditemui selepas menerima penghargaan, Wali Kota Banjar mengaku bersyukur atas dua penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kota, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh ASN di Kota Banjar dalam upaya memperbaiki serta meningkatkan penyelenggaraan manajemen ASN di Kota Banjar.

"Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kota Banjar menerima Penghargaan BKN Award dua kategori sekaligus. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk selalu meningkatkan manajemen ASN Di Lingkup Pemerintah Kota Banjar. Mari kita bersama-sama meningkatkan kinerja kita untuk satu tujuan besar kita yaitu kesejahteraan masyarakat. " Ucap Wali Kota.

./Adv-Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Selasa (23/08/2022), bertempat Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung, Pemerintah Kota Banjar raih Penghargaan dari Badan Kepegawaian (BKN) Award, bidang Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja untuk dua Kategori, yaitu Peringkat Pertama Atas Capaian dalam Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi pegawai Tipe Kota Kecil Serta Peringkat Ke 5 Atas Capaian dalam Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Supranawa Yusuf, yang diterima secara Langsung Oleh Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si.

Kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan cukup ketat ini dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Jawa Barat, 11 Kepala Daerah Penerima Penghargaan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Regional 3 BKN Bandung, Serta 11 Kepala BKPSDN Se-Provinsi Jawa Barat.


Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan bahwa penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN dilingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.

Di tahun 2021-2022 BKN menetapkan 2 prioritas, yaitu sistem merit dan satu data ASN (Aparatur Sipil Negara). Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Wali Kota mengaku bersyukur atas dua Penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kota Banjar, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh ASN di Kota Banjar dalam upaya memperbaiki serta meningkatkan penyelenggaraan manajemen ASN di Kota Banjar.

Alhamdulillah Hari ini Pemerintah Kota Banjar menerima Penghargaan BKN Award dua Kategori sekaligus. Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua./Tema


JABARCENNA.COM | PADANG,- Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si., dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S.Pd, M.H, menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XV tahun 2022 yang bertempat di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat mulai tanggal 07-10 Agustus 2022.

Kegiatan ini diikuti oleh 85 Wali Kota serta 9 Wakil Wali Kota Seluruh Indonesia. Rangkaian Pembukaan Rakernas di mulai dengan Gala Dinner yang bertempat di Hotel Truntum Kota Padang yang dihadiri secara langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

Kegiatan gala dinner ini sebagai bentuk ucapan selamat datang dari Pemerintah Kota Padang sebagai Tuan Rumah Rakernas APEKSI XV.

Ketua Umum APEKSI, Bima Arya, menuturkan bahwa Rakernas APEKSI XV ini akan membahas beberapa agenda penting yang salah satunya adalah Penetapan tuan rumah RAKERNAS XVI MUNAS (lstimewa/Luar Biasa) Tahun 2023.

"Sudah banyak Kota-kota yang mengajukan permohonan untuk menjadi tuan Rumah RAKERNAS XVI tahun 2023. Nanti kita bahas di Rakernas kali ini.


Menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI akan memberikan dampak positif bagi tuan rumah, salah satunya akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Rakernas sekarang diperkirakan 5000 pengunjung datang ke Kota Padang. Inilah pasar bagi para pelaku usaha di Kota Padang. " Jelasnya.

Setelah kegiatan, Wali Kota menuturkan bahwa gelaran RAKERNAS APEKSI Ke XV di Kota Padang ini akan membahas agenda-agenda yang penting bagi Pemerintah Kota terkait beberapa kebijakan pemerintah Pusat. "Pertemuan anggota APEKSI rutin digelar, Rakernas APEKSI XV ini merupakan pertemuan puncak bagi seluruh Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. 

Kita akan membahas Penguatan Koordinasi dan Sinergi antar pemerintah Kota dengan Pusat untuk mewujudkan tujuan bersama dalam upaya pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat." Tegasnya./Tema


JACENNA.COM | JAKARTA,- Polri mengamankan uang sebesar Rp 8 miliar dalam rekening Yayasan ACT dalam kasus dugaan penggelapan dana donasi.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, dana itu merupakan sisa yang ada dalam rekening Yayasan ACT. Rekening itu kemudian diblokir untuk diamankan oleh penyidik.

“Penyidik berhasil mengamankan sejumlah dana yang tersisa sebesar Rp 3 miliar dan sebesar Rp 5 miliar di beberapa rekening Yayasan ACT. Kemudian dilakukan pemblokiran rekening,” kata Nurul dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Dalam kasus ini Bareskrim Polri menetapkan pendiri sekaligus mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar, serta dua petinggi ACT Hariyana Hermain dan Novariandi Imam Akbari sebagai tersangka.

Menurut Nurul, penyidik juga telah melakukan asset tracing terhadap harta kekayaan, baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi. Penelusuran dilakukan terhadap 843 rekening.

Ratusan rekening itu berdasarkan informasi PPATK. Penyidik juga telah bekerjasama dengan akuntan publik untuk melakukan audit keuangan Yayasan ACT.

Nurul menyebut, berdasarkan hasil koordinasi di Kemensos, penyidik akan melakukan klarifikasi dan penelusuran 777 rekening Yayasan ACT. Hal itu untuk mengetahui rekening mana saja yang terdaftar dan tidak terdaftar di Kemensos sebagai rekening resmi yayasan ACT.

“Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam UU TPPU,” imbuhnya.

Selain itu, Nurul menyatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana Boeing dari ACT yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya Ketua Koperasi Syariah 212, bernama Muhamad Syafei, pada Senin (1/8/2022) kemarin.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan pendiri sekaligus mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar, serta dua petinggi ACT Hariyana Hermain dan Novariandi Imam Akbari sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana donasi ACT.

Dalam kasus ini keempat tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2012 Tentang ITE.

Mereka juga dikenakan Pasal 70 Ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Keempat tersangka juga telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri selama dua puluh hari ke depan mulai Jumat (29/7/2022).

(IY)


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Wali Kota Banjar dampingi Wakil Gubernur Jabar hadiri prosesi Ngabumi di Pulomajeti, Jumat (05/08/2022). Bertempat di Kawasan Situs Cagar Budaya Pulomajeti Lingkungan Siluman Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja.

Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si. bersama Forkopimda Kota Banjar, mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ullum, menyaksikan prosesi Ngabumi. Tradisi ngabumi digelar sebagai wujud syukur masyarakat kepada Alloh SWT atas berlimpahnya hasil bumi yang menghidupi warga sekitarnya, diantaranya yakni Dewi Sri atau Dewi Padi. Ngabumi dilaksanakan setiap tahun khususnya di Tahun Baru Islam dengan berbagai rangkaian ritual budaya yang diselenggarakan selama Dua hari. Dalam tradisi Ngabumi tahun ini, Warga Pulomajeti menggelar beberapa kegiatan seperti Seba hasil bumi, Ngalarung, Nyangreub, Istiqosah dan  Pengajian, Ngawangkong, proses Mipit, kirab dan tarian Pohaci, serta beberapa pentas seni tradisional seperti debus, Pencaksilat, kuda lumping dan Ronggeng.

Wakil Gubernur mengatakan, bahwa Kehadirannya di Acara Ngabumi hari ini sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada seluruh pemangku adat yang ada di Jawa Barat.

Dengan terjun langsung ke Daerah, Program Pemerintah dapat dapat tersampaikan dengan Baik. "Selain menjalin silaturahmi, dengan turun ke daerah secara langsung saya dapat memahami adat budaya di setiap daerah. Ngabumi merupakan aset dan kekayaan Jawa Barat, tolong dijaga dan dilestarikan, Pesan Wakil Gubernur.

Wagub juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi adanya pelestarian budaya melalui tradisi Ngabumi ini yang diyakini selain memelihara adat juga membawa kebaikan dan manfaat bagi semuanya.

"Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kebersamaan diantara kita dan mengangkat potensi budaya Kota Banjar ke luar daerah," harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjar mengaku bangga dan terharu atas terselenggaranya Ngabumi yang dilestarikan warga sekitar Pulomajeti ini.

"Terimakasih kepada para penggiat budaya, pelestari lingkungan dan budaya juga semuanya bahwa kita saat ini sedang jaga lembur, semuanya bersatu diatas perbedaan. Saya sangat mengapresiasi panitia ya, nanti kalau ada kirab akan disatukan ya sebagai aset daerah" paparnya.

Wali Kota menyebutkan Ini merupakan salah satu bentuk pelestarian warisan budaya dari nenek moyang.

"Efek dominonya juga kan baik buat masyarakat sekitar karena bisa memberdayakan masyarakat serta UMKM disekitar sini seperti saat ini, banyak homestay yang digunakan para pendatang selama kegiatan," jelasnya.

Diakhir kegiatan, dilakukan tradisi ngalap berkah dimana sedekah bumi yang tersedia berupa hasil bumi dalam hiasan janur kuning diburu masyarakat maupun para pendatang.

Kendati berebutan, sesi acara satu ini berlangsung tertib dan diyakini dapat membawa berkah bagi siapapun yang nanti mendapatkannya./Tema





JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Suasana haru berpadu penuh gembira mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 9 asal Kabupaten Kuningan yang tiba di terminal Kertawangunan Kabupaten Kuningan, pada Pukul 15.30 Wib, Kamis (21/7/2022).

Tidak sedikit dari para jamaah maupun keluarga penjemputnya yang menangis haru dan penuh kebahagiaan yang dirasakan.

Bahkan Bupati Kuningan H Acep Purnama, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dian Rahmat Yanuar selaku ketua Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji dan beberapa pimpinan Dinas terkait, turut menyambut kedatangan para Jamaah Haji kloter 9 tersebut.

Bupati Acep Purnama dalam menyambut kedatangan para jamaah pihaknya mengungkapkan, rasa syukur yang mendalam atas kepulangan seluruh jamaah haji asal Kuningan. Sebab dari 410 Jamaah Haji yang diberangkatkan dalam Kloter 9, semuanya dapat kembali lagi ke Kabupaten Kuningan dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun.

Ia juga berharap, para Jamaah haji yang telah kembali dari menunaikan kewajibannya melaksanakan rukun Islam ke lima pada tahun ini, dapat menjadi haji yang mabrur dan mabruroh.


"Sesuai harapan kita semua, sebagaimana sebelum keberangkatannya lalu, bahwa jamaah haji asal Kabupaten Kuningan yang berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini, kita harapkan dan doakan perjalanan spiritualnya dalam menunaikan ibadah haji dapat berjalan lancar. Berangkat ke Tanah Suci utuh dan kembali lagi ke Tanah Air dalam kondisi utuh pula. Dan Alhamdulillah Syukur, Allah mengijabah dan mengabulkan doa dan harapan kita semua. Sehingga pada sore hari ini, kita lihat dan saksikan sendiri kondisi jamaah haji kita, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dengan rona muka yang memancarkan cahaya kebahagiaan dan keimanan.” Pungkas Bupati Acep.

Di informasikan, untuk para jemaah haji kloter 42 yang berjumlah 52 orang asal Kuningan dijadwalkan pada 11 Agustus 2022 mendatang akan pulang ke Kabupaten Kuningan.

./Iwan


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Dalam Kegiatan Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi IKPA Semester I Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat di Aula Soekarno Kanwil DJPb Propinsi Jawa Barat Rabu (20/7), Lapas Kelas IIB Banjar meraih penghargaan Satker Dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat Periode Semester I Tahun 2022.

Pokok bahasan Kordinasi Daerah meliputi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Pemberian Apresiasi IKPA Semester I TA 2022.


Lapas Banjar meraih Penghargaan IKPA tersebut yang diserahkan langsung oleh Kakanwil DJPb Propinsi Jawa Barat Ade Rohman kepada Lapas Banjar yang diwakili oleh Kasubag TU Endis.

Dihubungi secara terpisah, Kalapas Banjar Muhammad Maulana yang berhalangan menghadiri langsung penerimaan penghargaan tersebut sehubungan sedang mengikuti rangkaian kegiatan Sosialisasi dengan BPSDM KUMHAM dalam Kolaborasi SDM Ber-AKHLAK, Layanan Penyuluhan Hukum dan Pameran hasil karya WBP di Garut, menuturkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga.

Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) yang diraih Lapas Banjar ini tentunya sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja kami dalam pengelolaan anggaran. Kami terus berkomitmen dan berintegritas dalam pengelolaan anggaran, raihan prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin berkinerja sebaik-baiknya dalam mengelola Keuangan Negara, pungkas Maulana. /Tema

Dok foto ; Popbela

JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut izin usaha semua outlet perusahaan bar dan kafe Holywings yang berada di Jakarta. Hal ini dilakukan karena terbukti melanggar ketentuan.

Benny Agus Chandra, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan, ada 12 tempat outlet Holywings di Jakarta yang dicabut izin usahanya.

"Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku," kata Benny dalam keterangan resmi, Senin (27/6/2022).

Sementara dikatakan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran yang melandasi rekomendasi pencabutan izin 12 outlet Holywings.

Salah satu pelanggaran itu antara lain beberapa outlet Holywings di Ibu Kota belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi.

Hal ini berdasarkan peninjauan lapangan bersama Satpol PP DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM). Dugaan pelanggaran itu juga ditemukan dari hasil pemeriksaan perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).

"Beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi," ujar Andhika

Andhika menjelaskan sertifikat standar KBLI 56301 merupakan klasifikasi yang harus dimiliki pengusaha bar yang menjual minuman beralkohol, non alkohol, dan makanan kecil di tempat usaha mereka.

Hal sama pun diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, berdasarkan penelusuran Pemprov DKI Jakarta, Holywings Group di Jakarta ternyata hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221.

Pemilik surat izin ini, kata Elisabeth, hanya untuk pengusaha yang mengecer minuman beralkohol. Sertifikat tersebut juga tidak memperbolehkan pemilik usaha membolehkan pembelinya meminum alkohol di tempat.

"Hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301," kata Elisabeth.

Elisabeth mengatakan 7 dari 12 outlet Holywings di Jakarta hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221.

"Ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut," lanjut Elisabeth.

Lebih lanjut, 12 outlet Holywings di Jakarta yang izinnya dicabut adalah Holywings Kelurahan Tanjung Duren Utara, Holywings Kalideres, Holywings di Kelapa Gading Barat, Tiger, Dragon, Holywings PIK, Holywings Reserve Senayan, Holywings Epicentrum, Holywings Mega Kuningan, Garison, Holywings Gunawarman, dan Vandetta Gatsu.

./Ebit


JABARCENNA.COM. | BANJAR,- Menyusun langkah penyelesaian bersama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba pada Lapas / Rutan khususnya di wilayah Jawa Barat, Ka.KPLP, Kasi Adm. Kamtib, Kasubsi Pamlola, dan Kasi BKD di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se- Jawa Barat mengikuti kegiatan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Keamanan dan Ketertiban pada UPT Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kamis 02 Juni 2022 di Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jawa barat.

Ka KPLP Lapas Banjar R. Arif Hermawan, menyampaikan bahwa hasil kegiatan yang telah diikutinya yakni kegiatan ini memiliki sasaran menyamakan pemahaman petugas dalam rangka menjalankan tugas pencegahan gangguan Kemananan dan ketertiban serta pemberantasan peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya, terang Arif.

Kasi Adm Kamtib Lapas Banjar Adiyanto, menambahkan bahwa sasaran kegiatan sebagai langkah mengurangi serta meminimalisir tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh Petugas dalam melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan pemberantasan peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya. Juga meningkatkan kemampuan Petugas dalam penyusunan laporan serta instrumen Deteksi Dini Potensi Gangguan Kamtib, tutur Adiyanto.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat M. Hilal, dalam Kegiatan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Keamanan dan Ketertiban pada UPT Pemasyarakatan menyampaikan materi antara lain penguatan serta pengarahan kepada seluruh Ka. KPLP/Kasi Adm. Kamtib seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Jawa Barat agar melakukan pemetaan dan deteksi dini setiap yang mengancam gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan.


Membangun 4 Pondasi Karakter Petugas Pemasyarakatan yaitu Kedewasaan Spiritual, Kecerdasan Emosional, Kematangan Intelektual dan Ketangguhan Jasmani. Menutup paparannya Kepala Divisi Pemasyarakatan juga memberikan motivasi dalam bekerja harus didasari berharap yang baik, berfikir yang baik, bertindak yang baik dan pastinya akan mendapatkan hasil yang baik, pungkasnya.

Direktur Reserse Narkotika Polda Jabar Johanes Ermanalu dalam paparannya menyampaikan Ka KPLP merupakan ujung tombak institusi Kemenkumham, laksanakanlah tugas dengan penuh amanah. Bekerjasama untuk memberantas peredaran Narkoba demi mewujudkan generasi emas yang terbebas dari Narkoba dengan diperkuat melalui MOU antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Jalin terus kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan jajaran Kepolisian di Wilayah Jawa Barat.

Kalapas Banjar Muhammad Maulana, dalam rangka menindaklanjuti arahan sebagaimana kegiatan yang telah diikuti oleh Ka.KPLP dan Kasi Kamtib mengungkapkan bahwa Lapas Banjar senantiasa menjalankan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yakni Deteksi Dini, Berantas Narkoba dan Sinergi dengan APH serta Back To Basic.

Kami berkomitmen memerangi narkoba dan senantiasa menjalin sinergi dan koordinasi dengan APH dalam rangka menyatukan persepsi yang berkaitan dengan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba khususnya di Lapas Banjar, pungkas Maulana./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar Acep Daryanto,ST, M,Si saat ditemui di kantor Dinas PUPR Kota Banjar mengatakan, memasuki Tahun Anggaran (TA) 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjar mendapatkan anggaran sebesar Rp34.207.000.000, dimana sumber anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar sebesar Rp. 8.573.000.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp25.634.000.000.

"Untuk rencana program yang akan dilaksanakan antara lain, Bidang Bina marga, Cipta karya, PSDA, Tata Ruang, dan UPTD Alat Berat serta Kelistrikan", ucapnya Jum'at ( 3/6/2022).

Acep menambahkan dari kedua sumber anggaran PUPR tersebut dari dana APBD dialokasikan untuk Bina Marga sebesar 3 milyar rupiah lebih, Cipta Karya Rp. 2.900.000.000, PSDA Rp. 800.000.000, Tata ruang Rp. 1.600.000.000, UPTD Alat berat Rp. 100.000.000, dan UPTD kelistrikan Rp. 85.000.000.

Sedangkan dari DAK dialokasikan untuk Bina Marga Rp. 21.493.000.000 dan Cipta Karya Rp. 4.140.000.000.

"Dari anggaran APBD yang dialokasikan untuk Bina Marga dipergunakan untuk pemeliharaan jalan, sedangkan dari DAK untuk pemeliharaan berkala yang saat ini ada 8 kegiatan yang tersebar di Kota Banjar.

Untuk Cipta Karya nya sendiri dari DAK nya untuk sistem pemeliharaan air minum ada 5 paket yang tersebar di Kota Banjar, sementara dari APBD nya untuk jaringan perpipaan yang dekat jembatan Alun-alun Parungsari, " imbuhnya.


Sampai saat ini pekerjaan untuk Bina Marga proses lelang sudah berjalan dan mendekati selesai. Sedangkan untuk Cipta Karya sudah 5 kegiatan yang sudah diumumkan untuk pelelangan, 1 lagi masih dalam tahap perencanaan.

"Kedepannya kami berharap anggaran untuk Dinas PUPR ada penambahan anggaran, karena masih banyak proposal-proposal yang masuk, kegiatan/usulan dari masyarakat yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Banjar, otomatis membutuhkan anggaran untuk menyelesaikan atau memperbaiki kerusakan yang diharapkan masyarakat.

Jadi kami mengharapkan dukungan anggaran, sehingga pengajuan ke BAPPEDA bisa terealisasi, " pungkasnya.

./Tema (Adv)


JABARCENNA.COM | KUNINGAN-Pemerintah Daerah dan masyarakat Kuningan memberikan apresiasi kepada Eki Febri Ekawati Atlet Nasional asal Kuningan, Kec. Nusaherang-Cikadu yang sukses merebut medali emas Tolak Peluru Putri di ajang SEA Games 2021, Vietnam pada Selasa, 17 Mei 2022. Sang Juara ini kepulanganya disambut dengan kirab dari Tugu Ikan Sampora menuju Pendopo, Kamis (26/5/2022).

Atlet tolak peluru andalan Indonesia, Eki Febri Ekawati itu menorehkan catatan tolakan sejauh 15,20 meter dan berhak atas medali emas. Sebelumnya Eki pertama kali meraih medali emas tolak peluru putri SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2017.

Dalam perjuangan meraih prestasi ini, Eki menerangkan, setelah gagal mempertahankan medali emas yang hanya meraih perak pada SEA Games 2019 Filipina. Akhirnya berhasil mengambil alih lagi medali emas yang sempat terlepas itu di Vietnam tahun ini,” ungkapnya.


Eki menyampaikan, terima kasih bahwa keberhasilan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan semua masyarakat Kuningan. Kami merasa terharu adanya penyambutan ini. Apalagi disini hadir juga kedua orang tua, pelatih, manajer, dari Kementrian, KONI dan jajaran SKPD lainnya.

Dalam kesempatan itu, Eki memberikan motivasi juga kepada atlet-atlet Tolak Peluru Kuningan. Siapapun memiliki peluang untuk meraih prestasi, untuk itu berlatih dan teruslah berlatih. Untuk mendukung prestasi ini, Dia berharap di Kuningan akan di bangun sarana dan prasarana lapangan terpisah untuk Cabang Atletik Tolak Peluru.

Bupati Kuningan H. Acep Purnama, MH. menyampaikan, selamat datang kepada Eki dan rombongan yang sudah mengukir sejarah meraih mendali emas. Kita sebagai warga masyarakat Kuningan bangga. Semoga menjadi contoh bagi yang lainnya. Terima kasih buat keluarga, pelatih, manajer dan lainnya yang telah turut serta memberikan pendampingan untuk meraih prestasi.


Untuk menunjang Cabang Olah Raga Atletik-Tolak Peluru. Bupati Kuningan mengatakan, Kuningan akan membangun sarana olah raga baru, termasuk Cabang Atletik ini dengan lapangan yang ideal untuk berlatih. Rencananya di Trijaya, sehingga akan tercipta Eki, Eki yang lain.

Dalam kesempatan ini, Bupati Kuningan juga memberikan perhatian kadeudeuh kepada Eki. “Kendati nilainya tidak seberapa, tapi ini merupakan bagian rasa bangga atas perjuangan salah satu warga Kuningan, sebagai atlet Indonesia yang mampu meraih emas di ajang SEA Games,” tutur Bupati Kuningan (Iwn)


JABARCENNA.COM | JAKARTA, - Guna menghindari kemacetan saat arus balik mudik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada pemudik untuk melakukan perjalanan arus balik mudik secara bersamaan pada Sabtu (7/5/2022) dan Minggu (8/5/2022). 

Jokowi meminta kepada pemudik dalam melakukan perjalanan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan yang rawan terjadi di sejumlah titik ruas jalan tol, jalan nasional, dan pelabuhan penyeberangan.

"Jangan semuanya nanti kembali arus baliknya semuanya di hari Sabtu dan hari Minggu, pasti akan terjadi titik-titik kemacetan, terutama di tol, maupun di jalan nasional, maupun di Merak-Bakauheni,” kata Presiden Joko Widodo secara virtual pada Senin (2/5/2022).

Menurut Presiden, alasan pemudik harus melakukan perjalanan balik dari aktivitas mudik, untuk memecah frekuensi kendaraan saat arus balik nanti.

Jumlah pemudik Lebaran 2022 setidaknya 85,5 juta, 23 juta mobil, dan 17 juta sepeda motor. "Jumlah yang betul-betul banyak sekali sehingga saya mengimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal," tutur Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah memastikan pelaksanaan salat Idulfitri diseluruh wilayah dengan aman. Masyarakat yang merayakan hari besar umat muslim melakukan salat dengan lancar tanpa adanya hambatan.

"Tadi pagi juga kita pantau di semua kota, semua provinsi, semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah” pungkas Presiden. (Iwan)


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Bertempat di Pendopo Kota Banjar, Wali Kota Banjar mengikuti kegiatan Bulan Suci Berbagi On The Street (BUBOS) Bersama Gubernur Jawa Barat tahun 2022 Secara Virtual, Sabtu, 23 April 2022.

Hadir mendampingi, Ketua DPRD Kota Banjar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar, Perwira Penghubung Kodim 0613 Ciamis, Sekretaris Daerah Kota Banjar, Para Asisten Daerah, Perwakilan Kajari, Serta Para Kepala Perangkat Daerah Kota Banjar.


Bulan Suci Berbagi On The Street (BUBOS) 2022 merupakan kegiatan berbagi di momen bulan puasa yang digagas oleh Ibu Atalia Ridwan Kamil yang melibatkan peserta lebih banyak yakni warga asal Jabar yang tinggal di enam provinsi lain. Tema BUBOS 6 yaitu 'Bergaya' kependekan dari Berbagi Dalam Keragaman Budaya.

Kegiatan BUBOS tingkat Kota Banjar juga diikuti oleh puluhan Santri yang dilanjutkan dengan pembagian paket Nasi Kotak oleh Wali Kota Kepada Petugas Parkir dan pengunjung di Alun-alun Kota Banjar./Tema


JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Bank Kuningan menghadiri acara penghargaan TOP BUMD Awards 2022 yang diadakan di Hotel Raffles Jakarta Selatan dan ditayangkan melalui TV Nasional. Pada Rabu (20/04/2022)

Acara penghargaan ini di selenggarakan oleh Majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional), bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjadjaran Bandung, dengan melibatkan Dewan Juri sekitar 10 Profesor, beberapa Doktor, serta para Praktisi dan Konsultan Bisnis.

Dalam acara tersebut terdapat 3 Kategori yang di capai oleh Kabupaten Kuningan yaitu,

1. Pembina BUMD 2022 diberikan Kepada Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak H. Acep Purnama, SH., MH;

2. TOP BUMD Awards 2022 kategori BUMD BPR dengan nilai bintang 4 untuk Bank Kuningan dalam penilaian Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) yang telah dilakukan Bank Kuningan terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

3. TOP CEO BUMD 2022 diberikan kepada Direktur Utama Bank Kuningan, Bapak H. Dodo Warda, SE

Penghargaan tersebut patut dan layak disyukuri dan dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan karena Bank Kuningan berhasil menjadi Pemenang dari lebih 1.150 BUMD dari seluruh Indonesia dalam event yang merupakan kegiatan pembelajaran dan penghargaan Award BUMD yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap BUMD, dapat terpacu untuk selalu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional. (Angga/WN)


JABARCENNA.COM | BANDUNG,- Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat mempertanyakan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari Pemprov Jabar untuk siswa Madrasah Aliyah (MA), yang jumlahnya tidak sesuai dengan seharusnya. Berbeda dengan bantuan yang diterima siswa SMA/SMK/SLB. Padahal sudah diputuskan, dana BPMU untuk setiap siswa tersebut sebesar Rp 700.000 per tahun.

“Kami meminta agar masalah ini segera diselesaikan, supaya adil dan maslahat bagi semua,” tegas Plt. Kepala Kanwil Kemenag Jabar Dr. H. Yusup, M. Pd, yang didampingi jajarannya dari Bidang Pendidikan Madrasah, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Jabar, Senin (11/4/2022) di gedung DPRD Jabar Jln. Diponegoro Bandung. Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, itu hadir pula Sekretaris Disdik Jabar, Yesa Sarwedi.

Seperti diketahui, BPMU merupakan bantuan dari Pemprov Jabar yang diberikan untuk siswa SMA, SLB, SMK ditambah Madrasah Aliyah negeri maupun swasta. Masing-masing siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp 700.000 dalam setahun. Dana bantuan tersebut mulai dianggarkan pada APBD Jabar 2021. teknis pembagian bantuan akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Namun dalam realisasinya, bantuan untuk siswa MA jumlahnya tidak sebesar itu. Menurut Yusup, setiap daerah jumlahnya berbeda-beda, ada yang Rp 200.000, Rp 300.000 ada juga yang menerima Rp 450.000. Kondisi tersebut meresahkan para pengelola madrasah, mereka merasa dianaktirikan. Padahal seharusnya mendapatkan besaran bantuan yang sama.

“Bagi madrasah, dana bantuan sebesar itu luar biasa. Saya serahkan sepenuhnya kepada pengambil kebijakan, termasuk DPRD Jabar. Kami tidak mencari-cari siapa yang salah. Berdasarkan perhitungan kami, kekurangannya lebih dari Rp 67 miliar. Mudah-mudahan bisa ditambahkan pada tahun ini atau pada APBD perubahan,” tutur Yusup.

Dia berharap, pada masa mendatang, koordinasi lebih ditingkatkan lagi dan pihak-pihak terkait melakukan pengecekan sehubungan dengan data. Supaya tidak terjadi kekeliruan atau miskomunikasi. Yusup percaya masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pihak MA yang berada di bawah Kementerian Agama bisa menerima haknya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat melaksanakan rapat kerja bersama mitra Komisi V, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 13 Cabang Dinas Pendidikan se-Jawa Barat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (1/4/2022). Achmad Ru’yat mengatakan, agar pemberian BPMU pada Madrasah Aliyah disamakan dengan BPMU siswa SMA, SMK dan SLB sebesar Rp700.000 per siswa.

Sementara itu Sekretaris Disdik Jabar, Yesa Sarwedi, mengakui ada permasalahan pada BPMU. Sebenarnya dalam kondisi sekarang ini, anggaran yang ada dipangkas terus. Termasuk juga anggaran di Dinas Pendidikan Jabar. Karena itu pihaknya harus memilih mana yang harus segera dikerjakan dan mana yang nanti diselesaikan melalui APBD perubahan.

“Mengenai BPMU untuk Aliyah ini, bukan mutlak datanya yang salah. Tapi ya memang duitnya tidak ada. Kita berharap dapat diselesaikan di APBD perubahan. Meskipun di APBD perubahan, banyak pula kebutuhan yang harus dituntaskan. Seperti membangun sekolah baru, sewa lahan untuk sekolah SMK dan SMP, yang masih belum punya bangunan,” katanya.

Pihaknya harus cermat menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Hal itu berpengaruh pada “pergeseran” anggaran. Kalau memang tidak bisa membangun sekolah baru dan hanya mampu sewa saja, misalnya, maka itu yang dilakukan. Begitu juga cabang Disdik yang masih belum punya kantor, menyewa tempat menjadi pilihan.

Meskpun kebutuhan institusinya begitu besar, namun Yesa berjanji akan mengawal penyelesaian yang menyangkut Madrasah Aliyah. Karena selama ini, sudah terjalin kerja sama yang baik. Supaya tidak menghambat pencairan lainnya, maka dalam kondisi apapun bantuan itu harus segera dicairkan. Yesa meminta dukungan agar hal tersebut bisa segera diwujudkan.

Pada rapat dengar pendapat itu, sejumlah perwakilan Kepala madrasah se Jawa barat juga angkat bicara dan memberi masukan. Kemudian Wakil Ketua Komisi V, Ahmad Hadi Wijaya, menyampaikan beberapa catatan. Menurutnya, dalam forum tersebut tidak ada lagi dugaan-dugaan, tidak ada yang dianaktirikan. Solusi sudah disiapkan sebagai jalan keluar dari persoalan.

“Kita ini menjalankan amanah APBD. Tidak mungkin melanggar perda yang sudah kita sama-sama sahkan. Kita sepakati hari ini. Kemenag Jabar membuat data yang paling valid. Kemudian pihak Pemprov membuat proses perencanaan dan pelaksanaannya secara tepat waktu. Lalu kami di sini mencatat ada kebutuhan dana lebih dari Rp 67 miliar. Ini akan masuk agenda di APBD perubahan. Insya Allah jika tidak terjadi kondisi-kondisi yang luar biasa,” ujar Ahmad Hadi Wijaya. /Asbud-Eva


JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Rencana Unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (11/4/2022) tidak hanya di Ibukota negara atau Jakarta saja, diperkirakan akan digelar diberbagai daerah antara lain Di Jawa Barat.

Mengantisipasi unjuk rasa mahasiswa, tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat akan menyiagakan personelnya untuk mengamankan sejumlah titik pelaksanaan unjuk rasa.

Ditegaskan kembali atensi Kapolda Jabar Irjen Pol.Drs. Suntana M.Si yang menginstruksikan seluruh jajarannya agar tidak membawa senjata api maupun tongkat saat mengamankan aksi unjuk rasa. Pengamanan akan dilakukan secara humanis karena yang melaksanakan unjuk rasa adalah generasi penerus bangsa.

"Polri menegaskan bahwa dalam mengamankan aksi Unras, anggota polisi tidak diperbolehkan membawa senjata api," ujarnya.

"Polda Jabar tetap akan mengedepankan pola pendekatan persuasif dalam kegiatan unjuk rasa serta menghindari tindakan represif," katanya.

Ditambahkan pula oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si bahwa Polda Jabar akan melakukan pengamanan dari awal hingga akhir aksi dan personel akan mengedepankan langkah persuasif dalam mengamankan jalannya aksi.

"Dalam hal ini, Polda Jabar akan memastikan lokasi, benda-benda dan orang-orang yang terlibat kegiatan unras dapat berjalan dengan baik dan tertib tanpa ada gangguan yang berakibat kurang baik kepada masyarakat, sehingga aksi unras dapat berlangsung tertib," katanya. (Red)
Diberdayakan oleh Blogger.