JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Bandung -- Tiga pemerintah daerah di Jawa Barat masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.

Ketiga pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mendongkrak WDP dan mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari identifikasi masalah, penyelesaian masalah dari aspek regulasi dan administrasi, hingga menyusun rencana aksi pencegahan korupsi.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Pemprov/Kabupaten/Kota di Jawa Barat Mitra Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar tahun 2019, di Aula Soekarno Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/6/19).

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil beberapa strategis, di antaranya mengidentifikasi masalah dan akun penyebab kualifikasi, melakukan berbagai pendekatan dalam penyelesaian masalah, baik dari aspek regulasi, personalia dan administrasi," papar Iwa.

"Kami juga menyusun dokumen rencana aksi yang terdiri dari daftar inventaris masalah, rencana aksi, dan langkah rinci aksi," sambungnya.

Hal ini, kata Iwa, juga berlaku bagi 24 kabupaten/kota yang telah mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), agar mempertahankan prestasinya. Untuk itu, Iwa harapkan komitmen yang sama kuat juga ditunjukkan kepala daerah yang lain.

"Ini juga harus terus dilakukan oleh pemda yang sudah dapat WTP, untuk mempertahankan opininya. Yang terpenting adalah komitmen dari kepala daerah, DPRD, kepala OPD serta seluruh pegawai kepemerintahan," kata Iwa.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Sahat MT Panggabean menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sangat penting dalam mewujudkan good government.

Sahat menyebutkan, setidaknya ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam kriteria penyajian laporan keuangan.

"Yang pertama, LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif," ujar Sahat.

"Ketiga, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, serta telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Pada rakor yang diikuti lebih dari 80 perwakilan pemda ini juga digelar diskusi panel oleh beberapa narasumber, yakni "Kiat-kiat Menuju dan Mempertahankan Opini WTP" oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa, "Pengelolaan Piutang" oleh MC Raharjo Meta dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DPJB Kemenkeu, serta "Pengelolaan Aset Tetap" oleh Yusi Nugraha dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Jawa Barat.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Bandung -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Mulyana sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (19/6/19).

Gubernur melantik Kepala BPKP yang baru dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di Jawa Barat. Pelantikan berdasarkan SK Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana.

Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat yang baru, Mulyana, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat di Jakarta.

"Saya melantik mewakili Pemerintah Pusat di daerah," ujar Gubernur usai pelantikan.

Dalam pandangan Gubernur, BPKP memegang peranan penting dalam menjaga pembangunan di Jawa Barat tetap on the track sesuai aturan. Terlebih dengan gaya kepemimpinan Emil, sapaan akrab Gubernur, banyak inovasi dan kolaborasi.

"Hakikat kemajuan itu, Jawa Barat Juara dengan konsep ‘ngabret’ ini nanti tercermin dengan inovasi pembiayaan dan kerja sama. Di situ suka ada ruang abu- abu. Maka kita butuh opini- opini pengamanan dari BPKP bisanya menjadi kunci," jelas Emil.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, tidak memiliki dana tak terbatas untuk membangun. Oleh karena itu, metode pembiayaan berbagai program pembangunan harus dielaborasi. Data statistik menunjukkan, APBD/APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hanya 9 persen saja. Sehingga pemerintah butuh sumber dana lain.

Menurut Emil, inovasi pembiayaan yang akan dimaksimalkan di era kepemimpinan 'Jabar Juara' adalah metode jalur non- APBD. Seperti di antaranya Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pengembangan obligasi daerah, CSR, dana ummat, pembiayaan pembangunan oleh bank daerah, dan lain- sebagainya.

Sehingga, lanjut Emil, BPKP menjadi kunci serta sumber hukum dan fakta dalam mengawasi setiap tahap pembangunan. Dengan pimpinan baru, Emil berharap kehadiran BPKP di Jabar dapat membantu mengakselerasi berbagai program.

Gubernur mencontohkan sejumlah proyek pemerintah yang dianggap sukses menerapkan pola pembiayaan alternatif. Beberapa di antaranya yakni proyek Sampah Regional Nambo bagi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Provinsi Banten.

Sejumlah proyek besar lain yang segera meluncur yakni TPAS Legoknangka, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede, dan LRT Bandung Raya yang merupakan konektivitas dari KA Cepat Bandung – Jakarta ke delapan jalur kereta api penghubung kota/ kabupaten sekitar.

"Kami butuh opini, masukan, juga terkait pembiayaan melalui hal-hal lain yang bisa dilakukan," katanya.

Gubernur juga mengajak BPKP tetap bersinergi dengan Pemdaprov Jabar agar tradisi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemerika Keuangan (BPK) dapat berlanjut untuk kesembilan kalinya secara beruntun. 

"Selamat Pak Mulyana beliau orang Kuningan orang Jawa Barat asli. Mudah- mudahan dengan pimpinan yang baru, Jawa Barat jadi provinsi percontohan yang larinya cepat. Cepatnya dengan tepat dan akuntabel, dengan kajian baik yang datangnya dari BPKP. Kalau berhasil Provinsi Jawa Barat jadi percontohan untuk Indonesia maju yang luar biasa," ungkap Gubernur.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Kab. Bandung -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengapresiasi kegiatan groundbreaking (peletakan batu pertama) Gedung Telkom University Landmark Tower (TULT) di kawasan pendidikan Telkom, Kecamatan Dayeuhkolot, Rabu (19/06/2019).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Drs. H. Teddy Kusdiana., M.Si mengungkapkan pembangunan TULT dapat mendukung visi dan ikut mewujudkan salah satu misi Kabupaten Bandung yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan.

“Kami sangat mengapresiasi pembangunan TULT. Dengan kegiatan ini kita dapat mengartikan bahwa bidang pendidikan di Kabupaten Bandung bisa maju dan bersaing dengan universitas lainnya di Jabar (Jawa Barat) bahkan nasional, ini sesuai dengan visi dan misi yang diemban Kabupaten Bandung,” ungkap Sekda.

TULT sendiri, lanjut sekda, akan menjadi ikon pendidikan di Jabar. “Tentunya hal ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Bandung. Selain akan menjadi landmark tower pendidikan setelah Jatinangor , TULT juga sekaligus menjadi gedung pendidikan tertinggi di Jabar dengan fasilitas 19 lantai,” lanjut Sekda.

Dengan adanya pembangunan landmark towe tersebut, Teddy berharap fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

“Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), Ketiga hal tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara baik dan berkualitas. Karena Tel U berada di Kabupaten Bandung, jadi akan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. salah-satunya dengan menyelenggarakan tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang dilaksanakan di sini,” harap Teddy.

Sementara Ketua Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) DR. Dwi S Purnomo, MM mengungkapkan, pembangunan groundbreaking dipercepat dari rencana awal yakni pada 29 Juni mendapat dengan estimasi dua tahun pengerjaan. Menurutnya, di era industri 4.0 pembangunan gedung harus berbasis Information and Communication Technologies (ICT).

“TULT ini memiliki konsep go green dan smart building , jadi didalamnya terdapat teknologi. Selain memiliki fasilitas 19 lantai, TULT juga memiliki 178 ruang kelas yang nantinya akan digunakan sebagai ruang perkuliahan, dosen, kesehatan dan penelitian,” ungkap Dwi.

Ia menambahkan, dalam jangka lima tahun kedepan Tel U yang berfokus menjadi Research and Entrepreneurial University akan membuka dua fakultas baru, yakni fakultas kedokteran dan fakultas pariwisata juga membuka beberapa program studi baru.

“Berbeda dengan fakultas kedokteran lainnya, fakultas kedokteran Tel U akan menjadi fakultas kedokteran yang berbasis teknologi,” papar Ketua YPT.

Hal senada diungkapkan Rektor Tel U Prof. Adiwijaya. Menurutnya fakultas kedokteran berbasis Information Teknology (IT) sangat diperlukan, mengingat kesehatan selalu menjadi prioritas semua orang.

“Dalam hal ini tentunya tidak hanya kedokteran konvensional, tetapi melibatkan IT. Nantinya di fakultas kedokteran akan ada program studi geomedik, tapi masih moratorium. Jika sudah di resmikan, insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar ,” imbuh Adiwijaya.

Untuk fakultas pariwisata sendiri, dirinya berharap dapat bersinergi dengan pemerintah dalam perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung.

“Kabupaten Bandung memiliki potensi pariwisata yang besar, tapi angka pendidikan pariwisatanya masih rendah. Dengan adanya fakultas pariwisata yang mencetak lulusan bidang pariwisata yang baik, insya Allah mendatangkan keberkahan, tidak hanya untuk Kabupaten Bandung tetapi untuk Indonesia,” pungkas Rektor Tel U.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung -- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat ini masih menjadi pilihan favorit bagi siswa-siswi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mencatat bahwa angka partisipasi kerja lulusan SMK terus menunjukan perbaikan dimana jumlah lulusan kerja ditingkat SMK pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 13.682 jiwa telah berpartisipasi kerja.

Berdasarkan data satuan kerja nasional (Sakernas) periode 2014 hingga 2018, partisipasi kerja lulusan SMK pada Agustus maupun Februari selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, jika pada Agustus 2015, tercatat angka partisipasi kerja lulusan SMK berada di angka 10.837 maka pada Agustus 2018 berada di angka 13.682 jiwa.

Kepala Sekolah SMK Nasional , Dedy Hermady menyatakan, sebanyak sebanyak 90 persen lulusan dari SMK Nasional yang terdiri dari 3 jurusan yaiti Multi Media, Teknik Komputer Jaringan dan Administrasi Perkantoran sudah terserap dunia kerja.

"Mereka yang diterima kerja berawal dari Praktek Kerja Lapangan (PKL), karena dinilai siswa mumpuni dan industri membutuhkannya, maka mereka di diangkat menjadi pekerja," ucapnya.

Menurut Dedy, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas lulusannya seiring dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan ilmu teknologi termasuk peningkatan Ahlak, kompetensi dan bahasa para siswa-siswi SMK Nasional.

"Kita kerjasama dengan dunia industri sehingga bisa disinergikan dengan kebutuhan industri, harus ada ujian kompetensi bisa dilakukan di perusahaan jadi langsung mendapat pekerjaan atau ujian yang riil serta tingkatkan Ahlak dimana siswa minimal hafal 2 zus," katanya. 

Dedy berharap, untuk meningkatkan kemampuan para siswa-siswi menuju Revolusi Industri 4.0, perlunya penambahan waktu PKL siswa-siswi dinpwrusahaan dimana mereka berada dari yang saat ini selama 3 bulan menjadi 6 bulan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar melalui bernagai kegiatan dan kerjasama.

"Menghadapi Revolusi Industri 4.0, kurikulum harus dibenahi, sistem pembelajarannya SMK seperti kuliah yg cocok, suasana harus seperti suasana kerja, jangan kaku seperti disekolah sehinga ada pembiasaan disiplin kerja," ujar Dedy, diacara "Paturai Tineung SMK Nasional' di Hotel Jayakarta, Rabu (19/06).

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Pendidikan Nasional, Sri Wulandari Retno menyatakan, berbagai upaya terus dilakukan yayasan baik melalui berbagai kebijakan maupun pembangunan infrastruktur dan menyediaan pendukung dalam proses belajar mengajar di sekolah.

"Upaya yang dilakukan yayasan untuk mendukung sekolah SMK Nasional, berupa peningkatan dan penambahan sarana pendidikan sesuai kebutuhan siswa sehingga mereka nanti siap bekerja," tuturnya.

.Anwar
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.