JABARCENNA.COM

KBM Tatap Muka Di SMK PGRI 2 Palimanan Diduga Langgar Protokol Kesehatan

Agustus 28, 2020

JABARCENNA.COM | CIREBON - Adanya aturan dalam kegiatan belajar mengajar di Masa Pandemi Covid 19 memang sudah di tetapkan sesuai dengan SKB 4 Menteri.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh SKB 4 Mentri tersebut mengatur tentang KBM Tatap Muka di Lingkungan Sekolah di Masa Pandemi sebagaimana dengan adanya aturan-aturan yang harus di tempuh dalam menjalankan protokol kesehatan di setiap sekolah tersebut guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan sekolah.

Bagi sekolah yang ingin menjalankan KBM Tatap Muka maka harus mendapat ijin dari Gugus Covid, Ijin Rekomendasi orang tua siswa, mempunyai sarana dan prasarana protokol kesehatan serta mendapatkan SOP dari Dinas.

Berbeda dengan salah satu sekolah SMK PGRI 2 Palimanan dalam melaksanakan KBM tatap muka yang telah dilaksanakannya tersebut diduga tidak mengindahkan atau melanggar peraturan yang ada. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapat dari orang tua siswa bahwa sejak bulan juli sudah ada kegiatan KBM tatap muka padahal belum ada surat ijin dari orang tua siswa. dan diduga pelaksanaan kegiatan KBM nya secara sembunyi-sembunyi dan siswa tidak menggunakan seragam. Keluh orang tua siswa tersebut.

Salah satu orang tua yang enggan disebutkan namanya tersebut merasa khawatir terhadap anaknya yang kemungkinan bisa terpapar covid 19.

Sementara guna menindaklanjuti hal tersebut, wartawan jabarcenna.com, Jumat (28/8) mencoba mengkonfirmasi Kepala Sekolah SMK 2 Palimanan, H Kastari melalui via whatsapp, namun sampai berita ini dimunculkan pihak sekolah belum bisa memberikan jawaban.

.Suradi/Iwn

Hindari Kemacetan, Kakorlantas Polri Imbau Pemudik Kembali Lebih Awal

Agustus 02, 2020

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Guna menghindari kemacetan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengimbau para pemudik yang merayakan hari raya Idul Adha di kampung halaman dalam perjalanan kembali ke Jakarta agar kembali lebih awal.

Dalam penjelasannya, Kakorlantas Polri mengatakan bahwa antisipasi ini perlu dilakukan karena diprediksi hari Minggu (02/08/2020) ini merupakan puncak arus balik menuju arah Jakarta dan sekitarnya sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. Kami khawatir kalau para pemudik tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kemacetan tidak bisa dihindarkan. Agar perjalanan balik akan lebih nyaman, kami mengimbau kepada semua masyarakat agar yang melakukan perjalanan mudik bisa mengatur perjalanan dan menyesuaikan waktu untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas.

“Di musim pandemi COVID-19, masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. Jangan lupa selalu gunakan masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan wajib dilakukan. Hingga saat ini jumlah kendaraan yang melintasi Tol Cipali pada Idul Adha 2020 ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatannya diperkirakan mencapai 40 persen. Namun demikian, secara umum arus lalu lintas ramai lancar dan terkendali, dan atrean kendaraan di gardu tol juga normal,” tambah Kakorlantas Polri.

“Guna mengantisipasi lonjakan arus balik, kami bersama stakeholders terkait siap untuk mengantisipasi arus balik. Nantinya kendaraan barang sumbu tiga ke atas dari Jateng menuju Jakarta dilarang melewati jalur tol. Mereka dialihkan melewati jalur arteri atau jalan nasional. Pengalihan dimulai dari perbatasan Tol Jatim, Jateng, dan pintu keluar Tol Jateng. Dengan demikian dipastikan di pintu keluar Tol Kanci tidak ada kendaraan besar yang melewati jalur tol. Oleh karena itu saya berharap Dirlantas Jateng, Jabar dan Metro Jaya beserta jajaran bersama Dinas Perhubungan agar mengantisipasi penerapan pengalihan kendaraan barang tersebut serta mempersiapkan personel yang memadai untuk rekayasa lalu lintas, baik contra flow maupun one way secara situasional dari KM 65 sampai gerbang Tol Halim di Tol Dalam Kota Jakarta sesuai dengan dinamika di lapangan. Saya berharap kesiapsiagaan penuh kepada jajaran untuk antisipasi arus balik ini. Kepada para pemudik apabila merasa lelah dan capek untuk segera beristirahat di rest area.Jangan memaksakan diri untuk terus jalan. Keselamatan adalah hal yang paling utama," pungkas Kakorlantas Polri saat memberikan penjelasan di Mako Korlantas Polri, Sabtu (01/8).

.Iy

Pelanggan Keluhkan Aliran Air PDAM Tirta Anom, Dirut : ''Ada Beberapa Faktor yang Terjadi"

Juli 24, 2020

JABARCENNA.COM | BANJAR - Beberapa bulan terakhir ini masyarakat Kota Banjar banyak yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan air PDAM.

Tidak hanya sulit mendapatkan air, masyarakat Kota Banjar juga mengeluhkan kualitas air yang keruh dan tidak layak untuk di konsumsi, mereka mengeluhkan hal tersebut di media sosial.

Sementara itu menurut keterangan yang dihimpun dari E Fitrah Nurkamilah, ST Direktur PDAM Tirta Anom mengatakan ada beberapa hal yang menjadikan pelayanan perusahaan tersebut menjadi kurang terhadap masyarakat, Kamis (23/7/2020)

"Ada beberapa faktor yang menimbulkan keluhan di masyarakat kota Banjar mengenai air PDAM", Faktor tersebut juga ada yang di timbulkan dari masyarakat, salah satunya banyak masyarakat yang menunggak atau menunda pembayaran hingga berbulan-bulan, ungkap Dirut

Dari 10215 pelanggan PDAM Tirta Anom, ada sekitar 35 persen yang menunda pembayaran pemakaian air PDAM, sebetulnya kami juga mengalami kerugian dalam penyetoran data dan keuangan, ujarnya

Sebetulnya pihak PDAM Tirta Anom sudah memberikan keringanan kepada masyarakat dengan adanya program penghapusan denda bagi yang menunggak pembayaran diatas 4 bulan dan Kami sudah memberikan kebijakan dengan adanya program penghapusan denda, program tersebut di luncurkan saat kemarin Ulang Tahun PDAM" tuturnya

Tidak hanya itu, PDAM juga mengalami kerugian dengan adanya masyarakat nakal yang nekat mengambil air melalui jalur ilegal, Terang Dirut tersebut.

.Tema

Cegah Baby Boom, Canangkan Sejuta Akseptor di Momen Harganas

Juli 04, 2020

JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 tahun. Bertepatan dengan Harganas di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan pelayanan KB serentak sejuta akseptor di seluruh Indonesia.

Harganas yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2020 tersebut mengusung tema "Sejuta Akseptor dalam Mencegah Baby Boom". bertepatan pula pada HUT BKKBN yang ke-50, BKKBN mengusung tema “BKKBN Baru Dengan Cara Baru Dan Semangat Baru Hadir Di Dalam Keluargamu”.

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG (K) mengatakan, kondisi psikologis keluarga menjadi salah satu faktor penting yang menentukan dalam mengatasi permasalahan terkait kependudukan.

“Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2020 di masa pandemi ini, walaupun terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi BKKBN tetap harus bisa lebih dekat dengan masyarakat, menjadi sahabat keluarga, sahabat remaja, dan sahabat lansia,” tuturnya di Gedung BKKBN, Halim, Jakarta Timur, Senin (29/6/2020). Dilansir dari Inews.id

Pelayanan KB serentak sejuta akseptor tersebut, sambung dia, merupakan salah satu bentuk perayaan Hari Keluarga Nasional untuk lebih dekat kepada masyarakat.

Pelayanan KB sejuta akseptor dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat. Pelayanan ini juga dilakukan pencatatan Rekor MURI dengan target layanan hingga 1.373.902 akseptor.

Hal ini juga menjadi upaya BKKBN untuk menghadapi implikasi dari kondisi pandemi Covid-19, di mana terjadi pengurangan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Fenomena ini kemudian berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif maupun calon peserta baru yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut.

"Kami berharap dengan ini dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), keguguran, mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki, angka kelahiran tidak melonjak, dan tidak menjadi baby boom,” ujar dr Hasto.

Tempat pelayanan KB sejuta akseptor ini dilakukan di Puskesmas, Praktek Mandiri Bidan (PMB), kunjungan rumah, rumah sakit/faskes, dan pelayanan KB bergerak. Adapun jenis pelayanan KB meliputi pil, kondom, IUD, implan, MOW, dan MOP.

Seperti halnya Puskesmas Kadudampit Sukabumi dalam memperingati Harganas dan Hut BKKBN pihaknya melakukan layanan KB Gratis hal tersebut dilakukan sebagai langkah pengendalian penduduk.

Dikatakan Kepala Puskes Kadudampit, Yudi Mulyadi mengatakan, selama masa pandemi covid-19 ini banyak warga yang melakukan kegiatan WFH (Work For Home), sudah barang tentu dengan banyak melakukan aktipitas di rumah atau stay at home tidak menutup kemungkinan adanya penambahan penduduk atau meningkatkan angka kelahiran, ucap Yudi

Jadi di momen Harganas ini saya sangat mengapresiasi dengan adanya pencanangan sejuta akseptor yang digerakan dalam mencegah Baby Boom. Kata Yudi

.Sri Nenkli/Erik S.

PWI Pusat Apresiasi Dukungan Sejumlah Gubernur Terhadap Media massa di Tengah Wabah Covid-19

Juni 08, 2020

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari bersama Sekjen PWI Mirza Zulhadi

JABARCENNA.COM - Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyambut baik atas dukungan sejumlah kepala daerah yang telah memperhatikan kelangsungan hidup media di daerah akibat pandemi Covid-19 seperti yang telah ditunjukan Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Jawa Timur.

"Berbagai langkah insentif kepada industri media harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menyelamatkan hidup pers nasional di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan media seiring dengan penurunan performa bisnis industri media nasional secara drastis akibat imbas Covid-19," ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Minggu, (7/6).

Pernyataan Ketua Umum PWI Pusat itu berdasarkan informasi yang dia terima dalam pertemuan webinar antara pengurus pusat PWI dengan para ketua PWI se Indonesia baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut PWI berharap agar kerjasama iklan dan advetorial dengan Pemda tetap terjalin karena hal itu sangat membantu kelangsungan hidup media. Dan berharap jangan sampai anggaran dikurangi karena alasan pandemi.

Menurut Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah menyetujui penambahan belanja publikasi melalui media sebesar Rp10 miliar periode Juli hingga Desember 2020 dalam rapat koordinasi dengan organisasi pers (PWI) dan pimpinan media, pada Rabu, 3 Juni 2020.

"Belanja publikasi diantaranya untuk kontrak pemberitaan, iklan, dan advertorial. Belanja publikasi dialokasikan untuk media berbadan hukum yang terdampak covid-19, dan media yang masuk dalam kategori UMKM," jelas Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin.

Haris juga memohon doa dan dukungan dari para pengurus PWI agar DPA belanja media dapat selesai disusun dan disahkan paling lambat pertengahan Juni 2020.

Sementara itu dari Jawa Timur dikabarkan bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka kerjasama dengan media di tengah keterbatasan situasi saat ini. Emil Dardak menyampaikan bahwa media juga tetap punya fungsi advokasi untuk mengingatkan apa yang luput dilihat pemerintah. Di sisi lain, dia meminta media juga dapat menjadi penyampai info yang clear, dan mengingatkan soal judul-judul berita yang kadang bombastis. Pemprov sendiri menegaskan tidak akan memotong anggaran pers dan sosialisasi melalui media.

Mendengar kesulitan yang dialami berbagai media di sejumlah daerah, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi berharap agar para kepala daerah di Indonesia dapat terus mendukung kelangsungan hidup media di daerahnya, karena bagaimanapun juga pers adalah salah satu dari pilar demokrasi dan pers punya peran strategis di masa pandemi ini.

"Dari Sumatera Utara juga mengabarkan bahwa gubernur dan jajarannya berinisiatif melakukan pertemuan dengan jajaran pers setempat dan membentuk tim bersama untuk mencari solusi di tengah pandemi," ujar Mirza Zulhadi.

.Iwan/Mans

Suara Hati Sang RT/RW di Tengah Wabah Covid 19 "yang Menangis yang Tersenyum"

Mei 14, 2020

Oleh : Maman Sutarman

(Pengurus PWI Kab.Kuningan)

Menangis dan tersenyum adalah reaksi emosional yang ditampakkan manusia akibat kondisi tertentu.

Coba perhatikan kejadian sekarang ini di saat pandemi covid 19, peran serta RT/RW sangat begitu dibutuhkan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Kedua nama pembantu Lembaga Pemerintahan Desa itu dituntut harus bisa mengayomi, membina, dan membimbing bahkan harus menyampaikan berbagai program pemerintah kepada warganya agar tercipta Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam kehidupan bermasyarakat.

Tetapi ketika harus dihadapkan dengan musim wabah pandemi Covid-19, RT/RW dibuat bingung dan menangis.

Bagaimana tidak menjadi buah simalakama terhadap sang RT/RW itu sendiri, disaat Pemerintah mengelurkan peraturan dan kebijakan dalam memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak pandemi covid 19 yang kini ramai diperbincangkan dikalangan masyarakat bahwa timbulnya pembagian yang salah sasaran dan tidak tepat sasaran menjadi pemicu diantara penerima bansos dengan yang tidak menerima bansos, masalah besar itu semua seolah-olah Aparatur Desa dan RT lah yang salah.

Disinlah salah satu peran penting untuk mengurai masalah tersebut adalah RT dan RW dimana RT bagaikan dua sisi mata uang yang langsung berhubungan baik dengan masyarakat maupun dengan pemdesnya atau kelurahan, satu sisi RT harus membawa aspirasi masyarakat yang harus disampaikan ke pemerintah. disisi lain sebagai institusi non pemerintah yang menjadi ujung tombak penyampaian program pemerintah. Walaupun yang didapat pada saat ini hanya caci-maki warga yang sungguh sangat menyayat hati. bahkan yang dapatpun mengabaikan peran dan perjuangan RT dan RW

Dilain pihak oleh Pemerintah, RT/RW diminta tugas tambahan untuk mengawal bantuan yang datang dari pemerintah agar tepat sasaran, itu versi yang mengeluarkan kebijakan, lagi-lagi RT mendapat tugas berat, namun demikian RT melaksanakan tugas dengan baik bahkan bisa menciptakan suasana yang kondusif.

Namun para RT juga manusia, disaat mewabahnya virus tersebut mereka juga perlu bantuan dari pemerintah karena mereka terdampak juga.

Tulisan ini adalah harapan para RT dan RW agar pemerintah memperhatikan nasib pejuangnya, karena selama ini RT bekerja tanpa upah dan bantuan sosial lainnya.***

Jelang PSBB Mendatang, Bupati dan Forkopimda Sosialisasi Ke Pasar Tradisional

Mei 02, 2020

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan sosialisasi menjelang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) ke sejumlah pasar tradisional guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pada kesempatan itu, Acep memimpin langsung jalannya sosialisasi PSBB sekaligus melakukan penertiban pedagang dan pembeli sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Sosialisasi tentang PSBB ini berlangsung di Pasar Kramatmulya, Pasar Cilimus, dan Pasar Ciawigebang, Jum’at (1/5/2020).

Setiba di pasar-pasar, bupati berkeliling masuk meminta kepada semua warga agar melaksanakan protokol kesehatan bersama-sama. Mulai dari menjaga kebersihan, menggunakan masker hingga menjaga jarak atau physical distancing, baik sesama pedagang, maupun dengan pembeli.

"Ayo jangan bergerombol, tolong dijaga jaraknya. Pakai maskernya jangan lupa," kata Acep di sela menertibkan pedagang pasar.

Menurutnya, dengan situasi dan kondisi saat ini, masker harus digunakan dan tidak boleh lepas. Baik pedagang, pembeli, serta seluruh warga pasar wajib mengenakam masker. Selain itu, Acep juga meminta para pembeli dan penjual untuk memperhatikan jarak aman saat melakukan transaksi.

“Saya informasikan kepada seluruh pedagang dan pengunjung pasar, bahwa nanti ketika sudah diberlakukan PSBB, untuk aktifitas jual beli di pasar akan dilaksanakan mulai jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Jadi untuk para pedagang nanti stok dagangannya jangan terlalu banyak,” imbuhnya.

Ditempat berbeda, Wakil Bupati Kuningan, H. M Ridho Suganda bersama Kapolres Kuningan, AKBP Lukman Syafri Dandel Malik, S.I.K juga menyosialisasikan hal yang sama di tiga titik pasar yakni, Pasar Baru dan Pasar Kepuh Kuningan, serta Pasar Ancaran. Selain melakukan sosialisasi PSBB, dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati dan Kapolres juga melakukan pembagian masker kepada warga.

Untuk Informasi, Kabupaten Kuningan akan memberlakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) mulai Rabu (6/5/2020) mendatang.

.Iwan

Mulai Rabu Depan, Pemkab Kuningan Berlakukan PSBB

April 30, 2020

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Pemerintah Kabupaten Kuningan bersiap menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Rabu (6/5/2020) mendatang. Hal ini diungkapkan langsung Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH usai mengikuti rapat koordinasi persiapan PSBB di seluruh Wilayah Jawa Barat bersama Gubernur dan seluruh Kepala Daerah melalui Video Conference, Rabu (29/4/2020).

Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Jabar dalam Video Conference, bahwa ada dampak penurunan grafik kasus positif Covid-19 dengan diterapkannya PSBB di beberapa wilayah di Jawa Barat. "Kami setuju dengan arahan pak Gubernur untuk PSBB," ungkap Acep Purnama

Lanjutnya, saat ini Pemkab Kuningan tengah mempersiapkan segala halnya, termasuk mengkaji dan menyiapkan sumber daya manusia dan sosialisasi.

Disampaikannya pula, sampai dengan saat ini, Pemkab Kuningan telah menerapkan Karantina Wilayah Parsial (KWP) dalam lingkup yang luas. Sehingga dengan diterapkannya PSBB tidak akan terlalu kesulitan, karena telah diawali dengan KWP.

"Tapi Gubernur mengusulkan dan menghendaki seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menerapkan PSBB karena terbukti efektif. Seminggu ini sosialiasi dan Rabu depan mulai PSBB terutama di beberapa kecamatan padat dan ramai terutama yang ada pasarnya. Dan kami pun memperlakukannya akan sangat hati-hati termasuk bagaimana pasar ini bisa buka dalam kondisi PSBB, akan kami kaji itu,” ujarnya.

Ia mengaku, PSBB ini memang perlu diterapkan di Kabupaten Kuningan, dikarenakan Kuningan merupakan daerah dengan masyarakat urban yang cukup banyak. dimana masyarakatnya banyak merantau di kota-kota besar yang merupakan zona merah Covid-19 seperti Jakarta, Bandung, dan Bekasi.

"Alhamdulillah, kalau sekarang diberlakukan PSBB berarti kami tidak ada khawatir lagi, tidak usah capek-capek menerapkan check point di 6 titik. Dimana besok Cirebon PSBB, Majalengka juga, sehingga yang mudik dari arah manapun sudah terdeteksi diwilayah yang dilewati,” tuturnya.

Terkait dengan akan diberlakukannya PSBB di Kabupaten Kuningan, dikatakan Bupati, hal yang harus mendapat perhatian utama adalah ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat. Untuk itu Bupati meminta para distributor dan agen untuk tidak berhenti mendistribusikan berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat.

“Bila perlu para distributor yang mau mendistribusikan bahan kebutuhan pokok, saya siapkan pengawalan dari Dishub, Pol PP, TNI dan Polri, untuk mengawalnya sampai ke tingkat desa. Karena ini kami lakukan semata-mata untuk kebaikan kita semua,” pungkasnya.

.Iwan

Covid-19, Penggunaan RS Citra Ibu, Bupati : Kami Telah Melakukan Kajian Guna Keselamatan Warga Sekitar

Maret 27, 2020

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Munculnya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam penanganan Virus Corona di wilayahnya menuai pro kontra.

Dengan munculnya pro kontra tersebut dikaitkan dengan adanya penggunaan eks Rumah Sakit Citra Ibu yang sudah lama tutup dan kini Pemkab Kuningan mempergunakannya untuk penanganan dan pencegahan virus Corona bagi pasien yang terpapar.

Sejumlah wilayah yang tidak berjauhan dengan Rumah Sakit Citra Ibu pun menghawatirkan suatu kekhawatiran dimana masyarakat yang berada di wilayah seperti Ciharendong dan Kelurahan Cirendang membutuhkan suatu perlindungan khusus mengingat begitu hebatnya virus corona tersebut.

Dalam menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan, Acep Purnama, pada Kamis (26/3/2020) didampingi Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Plt Dirut RSUD 45, dr. Deki, Camat, Lurah, memberikan gambaran dan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilayah Cirendang.

Bertempat di Mushola Al Hidayah Blok Cilame Cirendang, Bupati Kuningan dalam penjelasannya mengungkapkan, bahwa Pemkab Kuningan merasa prihatin terkait penyebaran virus yang begitu cepat. untuk itu pemerintah mengambil langkah dan sikap untuk melindungi warganya khususnya masyarakat Kuningan.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut telah dilakukan beberapa langkah dan kebijakan, Seperti pembentukan satuan gugus tugas untuk memantau perkembangan virus corona. seperti, adanya pos pemantauan orang yang baru datang dari luar kota.

Terkait akan digunakannya rumah sakit citra ibu untuk penanganan kasus Covid-19, Acep berpesan kepada masyarakat jangan takut, kami telah melakukan kajian untuk keselamatan masyarakat sekitar, termasuk masalah IPAl (Istalasi Pengolahan Air Limbah), Ungkapnya

Masyarakat Kuningan harus tahu dan memaklumi bahwa rumah sakit umum 45 sebaiknya harus dipisahkan dari penyakit yang diakibatkan oleh virus ini, walau rumah sakit pada umumnya bisa digunakan untuk semua penyakit, namun ini sifatnya darurat,ujar Acep.

Lebih lanjut, masyarakat diminta bijak demi keselamatan masyarakat "kita taati aturan pemerintah. ujarnya

Diungkapkan pihak Dinkes yang diwakili (Plt RSUD 45), dr. Deki, mengatakan, Bahwa virus Covid 19 sangat cepat dan perlu segera di setop dengan berbagai cara.

Pola hidup sehat adalah hal utama, jangan kumpul-kumpul karena virus tersebut menular melalui media (benda), harus jaga jarak minimal 1 meter. Ucap Deki

Masyarakat jangan panik karena bila panik akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga akan mudah tertular virus. sedangkan menurut data, Kabupaten Kuningan sudah masuk zona merah, makanya perlu penanganan segera, Insaallah kami bekerja sesuai SOP, terangnya

"Rumah Sakit Citra Iu adalah rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah Kabupaten Kuningan yang mana rumah sakit ini sebelumnya rumah sakit bersalin dan kini telah menjadi milik Pemkab Kuningan yang siap menangani pasien corona dari berbagai Kabupaten dan biaya ditanggung pemerintah" tambah Acep

Apabila pandemi Corona telah tiada, rumah sakit ini akan difungsikan untuk melayani penyakit mata." Jelas Bupati saat menjawab pertanyaan dari masyarakat.

.Suradi

Personel Bhabinkamtibnas Polres Banjar Sosialisasikan Surat Edaran Walkot Terkait Pencegahan Covid -19

Maret 22, 2020

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Ditengah kewaspadaan menghadapi pendemi Covid-19, Polres Banjar melalui Bhabinkamtibmas dibantu Babinsa dan Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap desa binaannya masing-masing. Salah satunya dengan mensosialisasikan informasi mengenai Surat Edaran Walikota No.443/591/Dinkes/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Coran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banjar.

Surat Edaran Walikota Banjar disosialisasikan oleh para personel Bhabinkamtibmas Polres Banjar kepada para Ketua Rukun Tetangga disetiap desa binaannya. Sehingga masyarakat dapat memahami dengan keadaan yang saat ini terjadi, namun tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan di masyarakat.

"Dalam suasana kewaspadaan kita untuk mencegah penyebaran Covid-19, para personel kami di lapangan masih bekerja melaksanakan tugas untuk menyampaikan himbauan Kamtibmas, serta Surat Edaran Walikota tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Banjar," ujar Kapolres Banjar Ajun Komisaris Besar Polisi Yulian Perdana, S.I.K., melalui Paur Subbag Humas Polres Banjar, Bripka Shandi Rona, Sabtu (21 Maret 2020).

Selain itu, lanjut dia, menyikapi hal tersebut sejak jauh hari Kepolisian Republik Indonesia baik di Pusat maupun tingkat Polda serta jajaran Polres terus melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menangani penyebaran Covid-19. Untuk Polres Banjar, pihaknya menerjunkan para Bhabinkamtibmas mengajak masyarakat membuat tim satgas corona di tingkat RT.

"Tim Satgas Corona tingkat RT ini beriisikan para relawan-relawan dilingkungan tingkatan RT. Dimana tugasnya itu, diantaranya aktif sosialisasi dan edukasi, membatasi kegiatan warga yang bersifat masal, monitoring kondisi warga, mengelola sistem informasi/Wa grup informasi warga, mengadakan iuran kas Rt untuk kegiatan tim siaga dan bantu warga yang membutuhkan, dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Walikota Banjar," tuturnya.

Tentunya itu semua sesuai dengan instruksi pemerintah Kota Banjar melalui Surat Edaran yang telah dikeluarkan. Salah satunya tentang melakukan social distancing atau menjaga jarak adalah salah satu cara mengurangi dampak penyebaran virus corona.

"Pemerintah meminta masyarakat untuk secara sungguh-sungguh melakukan isolasi mandiri, dengan cara tetap tinggal di rumah dan konsisten melaksanakan social distancing," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Surat Edaran Walikota yang telah diterbitkan per tanggal 16 Maret 2020 itu mencakup 13 poin tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Banjar. Surat edaran ini pun berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kedepan.

.Tema

Pemkab Kuningan Liburkan Sekolah selama 14 hari, antispasi COVID-19

Maret 16, 2020

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Untuk mencegah penyebaran virus corona, Bupati Kuningan H. Acep Purnama secara resmi menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menjadi kewenangannya untuk sementara diliburkan. Siswa diminta belajar di rumah selama dua pekan mulai Senin (16/3).

“Secara resmi saya sampaikan bahwa mulai tanggal 16 Maret sekarang, untuk sekolah PAUD, SD, atau SMP yang menjadi kewenangan kami, ini kami perintahkan untuk belajar di rumah,” kata Acep Purnama, yang didampingi Kapolres AKBP Lukman Syafri Dandiel Malik, Dandim 0615 Letkol Czi Kartel Joy Lumi serta Sekda Dian Rachmat Yanuar, dalam siaran persnya di Pendopo

Bupati meminta siswa sementara belajar di rumah menggunakan aplikasi rumah belajar, termasuk guru-guru melakukan dampingan secara online.

Dia menjelaskan, meski kegiatan belajar di ruang kelas diliburkan sementara, siswa tetap belajar di rumah secara online dengan aplikasi Rumah Belajar yang sudah disiapkan.

Selanjutnya, untuk antisipasi kerumunan masyarakat baik yang sifatnya kedinasan maupun sosial kemasyarakatan, 14 hari kedepan untuk ditiadakan. Termasuk rapat yang melibatkan personil banyak untuk ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

"Dan menyangkut dengan urusan demo-demo itu jangan ada dulu demo-demo," kata Acep

Untuk wisata sendiri kita Intruksikan selama dua pekan kedepan jangan ada dulu interaksi yang sipatnya berkumpul-kumpul atau berwisata sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Dan keputusan ini berlaku mulai hari ini sebagai antisipasi wabah virus corona. Tutur Bupati

Di tempat yang sama, Kapolres Kuningan AKBP Lukman Syarif Dandiel Malik, mengatakan, Berdasarkan Kepres nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana pembentukan gugus tugas dalam menyikapi persoalan Virus Corona, pihaknya bersama sama melakukan pencegahan sesuai intruksi Presiden, Gubernur dan Keputusan Bupati, kita melakukan gugus tugas baik dari pusat, daerah, wilayah hingga ke desa-desa, kita lakukan kegiatan-kegiatan dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga kita harapkan juga adanya peran serta pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan faktanya jangan sampai Hoax, ujar AKBP Lukman

( Iwan/ Dedi J )

Srikandi Demokrasi Indonesia Serukan Penolakan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Cipta Kerja

Maret 08, 2020

JABARCENNA.COM |Sukabumi : Ketua Umum Srikandi Demokrasi Indonesia Sukmadewi Djakse, SH, berikan pernyataan dalam acara HUT Srikandi Demokrasi Indonesia yang ke-17 yang digelar di Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi, Sabtu (7/3/2020)

Acara yang dihadiri para anggota dewan dari partai PDIP dan Ketua Disabilitas dan anggota Srikandi Demokrasi tersebut membahas tentang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dalam pernyataannya, Sukmadewi mengungkapkan, Perempuan harus mendapat akses pekerjaan dan kesehatan, berpendidikan tinggi, terlindungi dari kekerasan serta mewarnai politik!!!

Menjelang 75 tahun usia republik ini, Masih berlangsung praktek ketidakadilan terhadap perempuan.

Ketidakadilan dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan data BPS tahun 2019, Jumlah orang miskin sebayak 24,79 juta jiwa dengan sebaran di pedesaan sebayak 14,93 juta jiwa dan di perkotaan 9,86 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk perempuan yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan perempuan masih dominan.

Jumlah perempuan yang bekerja sebagai TKW masih tetap tinggi, Sementara akses kerja perempuan diranah publik dalam negeri prosentasenya masih kecil dibanding laki-laki.

Akses perempuan terhadap kesehatan juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2018/2019 AKI Indonesia masih tetap tinggi, Yakni 305 per 1000 kelahiran hidup. Kita juga menjadi saksi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus berlangsung baik didalam rumah maupun diruang publik.

Tiga puluh persen perempuan dipencalegan dan partai politik masih berjalan lamban, Pelaksanaan masih bersifat formalitas.

Kualitas pendidikan dan kedudukan perempuan dalam politik masih terhambat dengan praktek patriarkhal.

Melihat kondisi perempuan yang masih memprihatinkan, maka perempuan yang memiliki kesadaran dan posisi ekonomi yang sudah baik harus secara bersama-sama memperjuangkan kehidupan perempuan agar menjadi lebih baik dan bermartabat.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati hari perempuan sedunia dan HUT Srikandi Demokrasi Indonesia yang ke-17, maka kami menjadikan momentum ini sebagai konsolidasi sekaligus peryataan sikap kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk lebih serius memperjuangkan hak-hak perempuan, dan membuka akses perempuan diberbagai bidang dan menyerukan Penolakan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Cipta Kerja. Demikan pernyataan Ketua Umum Srikandi Demokrasi Indonesia.

.Suhendi/Sri Nenkli

Pemerintah dan DPR sepakati biaya Haji 2020 Rp35.2 Juta

Januari 30, 2020

JabarCeNNa.com, Jakarta - Biaya Perjalanan Ibadah Haji di tahun 1441 Masehi/2020 Hijriyah telah ditetapkan rata-rata sebesar Rp35.235.602.

Penetapan biaya rata-rata tersebut sebagaimana telah disepakati antara Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

"Bipih tahun ini sama dengan tahun sebelumnya," kata Menteri Agama Fachrul Razi.

Menurut dia, Bipih tersebut mencakup biaya untuk penerbangan, akomodasi di Mekkah dan uang saku jamaah. Kendati tidak ada kenaikan Bipih tetapi akan ada peningkatan layanan di sejumlah aspek.

Adapun peningkatan itu, kata dia, seperti jumlah makan jamaah di Mekkah dari 40 kali pada 2019 menjadi 50 kali di tahun ini.

Untuk uang saku jamaah, lanjut dia, tetap akan diberikan sebesar 1.500 Riyal Saudi. Pemberian "living cost" ini menjadi jawaban di tengah merebaknya isu penghapusan uang saku jamaah untuk tahun ini.

Adapun istilah Bipih merujuk pada biaya yang dibayarkan jamaah secara langsung. Sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) saat ini merujuk seluruh biaya yang digunakan dalam menyelenggarakan ibadah haji yang merupakan gabungan subsidi pemerintah dan Bipih.

Menag mengatakan persetujuan BPIH oleh DPR RI dan pemerintah merupakan salah satu bagian krusial dari siklus penyelenggaraan haji.

Saat ini, nilai BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tersebut tinggal menunggu pengesahan Presiden Joko Widodo untuk kemudian jamaah yang ditetapkan berangkat tahun ini segera menyetorkan Bipihnya.

.IY

Dandim 0613/Ciamis Lepas Penugasan Anggota Satgas Teritorial

Januari 18, 2020

JabarCeNNa.com, Ciamis - Komandan Kodim 0613/Ciamis memimpin upacara pelepasan Satgas (Satuan Tugas) Aparat Teritorial yang bertugas penebalan di Kodam Cenderawasih dan Kodam Kasuari. Upacara pelepasan dilaksanakan di lapangan upacara Kodim 0613/Ciamis Jln. A. Yani No.138 Ciamis, Sabtu (18/1/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0613/Ciamis, Letkol Arm Tri Arti Subagio M.Int.Rel, menyampaikan, pelepasan anggota yang bertugas penebalan di Kodam Cenderawasih dan Kodam Kasuari untuk pemekaran organisasinya sendiri itu masih dibutuhkan personil. Ungkap Dandim

Personil yang lulusan baru banyak dibutuhkan di Papua, sehingga perlu ada pencampuran personil yang baru dan lama.

Ini perlu dicamkan ini bukan pemindahan personil akan tetapi tugas operasi. Laksanakan tugas dengan sebaik baiknya, Bila dalam penugasan ada sesuatu hal tolong hubungi Danramilnya atau atasannya, tutur Dandim

Dalam satgas ini masih di berikan tunjangan-tunjangan nikmati saja dan hiduplah berhemat disana, berdoalah untuk minta perlindungan agar diberikan kesehatan dan keselamatan. Demikian dikatakan Dandim

Kegiatan upacarapelepasan Satgas (Satuan Tugas) Aparat Teritorial tersebut dihadiri Dandim0613/Ciamis (Letkol Arm Tri Arto Subagio M.Int.Rel, MMDS), Kasdim 0613/Ciamis (Mayor Inf Nurohman), Danramil Jajaran Kodim 0613/Ciamis, Perwira stap Kodim 0613/Ciamis, Bintara, Tamtama dan ASN Kodim 0613/Ciamis.

.Tema

Banner Menempel Di Gereja, Kapolres Banjar : 'Jangan mudah terprovokasi'

Desember 14, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar - Pemerintah, POLRI dan TNI memiliki kewajiban menjamin kebebasan beribadah setiap warga negara Indonesia dimanapun berada dan tentunya tidak akan memihak kepada siapapun dan berpedoman kepada konstitusi.

Unsur Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek Pataruman serta Danramil mengantisipasi tulisan provokasi berupa tulisan dari banner di Gereja Santo Filipus Kota Banjar, Kamis (12/12-19)

Tulisan tersebut di anggap provokatif karena berisikan pesan melarang dan menolak adanya gereja katolik yang berdiri di lokasi tersebut, tepatnya di Jalan Buntu Kecamatan Lingkungan Jadi mulya Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat.

Kapolsek Pataruman, Danramil 1325 Langensari dan Camat Pataruman langsung datang ke lokasi dan segera melepas spanduk bertulisan propokatif tersebut.

Hal tersebut jelas melawan hukum dan konstitusi, apabila masyarakat sekitar menolak keberadaan gereja Santo Filipus agar menempuh jalur hukum yang ada dan tidak menimbulkan reaksi sosial yang mengakibatkan luka sosial

Bagi masyarakat Kota Banjar, Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana,SIK berharap jangan mudah terprovokasi dengan adanya hal tersebut.

"Sebelumnya saya apresiasi Camat, Kapolsek serta Danramil yang telah bertindak cepat dan bijak dalam mencopot tulisan tersebut tentunya kita tidak berpihak kepada siapapun, kita berpihak pada konstitusi. Jangan mudah terprovokasi, karena saya tahu, masyarakat Kota Banjar itu sangat ramah dan balalageur, mari kita lakukan dengan dialog," pungkasnya.

.Tema

Isu

Krisis Air di Kota Banjar, Warga Wilayah Jajawar dan Balokang Keluhkan Bangunan PDAM Patrol Tak Berfungsi

Oktober 05, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar - Krisis Air di Kota Banjar, warga Kota Banjar keluhkan air PDAM Patrol tidak berfungsi.

Krisis air dialami warga wilayah Jajawar, Balokang dan sekitarnya. Masyarakat sekitar PDAM patrol menyayangkan tidak berfungsinya bangunan dan masyarakat tak dapat merasakan manfaat air dari PDAM tersebut.

Dikatakan Darisman ketua RW setempat menyesalkan dan menyayangkan dengan tidak fungsinya PDAM patrol yang tadinya diharapkan bisa membuat masyarakat sekitar disaat musim kemarau panjang ini bisa beroperasi namun justru tidak dirasakan oleh masyarakat.

"Saya menyayangkan dengan pembangunan PDAM patrol yang tak fungsi. Malah sumur bor dari Desa yang berfungsi."ucapnya kepada jabarcenna.com, Jumat (4/10/2019)

Ia juga menuturkan meski tak fungsi sejauh ini terlihat sering ada perawatan dan kemarin juga pemasangan pagar. Ujar ketua Rw tersebut.

Sejauh ini masyarakat sekitar menggunakan sumur bor bantuan dari Desa yang anggarannya jauh dengan pembangunan PDAM Balokang patrol yang cukup besar, namun alhamdulilah ya sekarang sudah tak seperti dahulu susah air."tambah Darisman

Darisman juga berharap kepada pihak terkait khususnya pemerintah kota, BBWS Citanduy dan PDAM Tirta Anom bisa menyelesaikan dan mengfungsikan pembangunan tersebut dan tidak hanya di rawat dengan biaya namun masyarakat tak merasakan manfaatnya."tandasnya

.Tema

Pemeriksaan PNBP Kawasan TNGC Diduga Janggal

Agustus 30, 2019

JabarCeNNa.com, Kuningan- Adanya Tindakan Pemeriksaan administrasi terhadap objek wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), undang reaksi dari warga lingkungan sekitar.

Pasalnya, dugaan pemeriksaan itu persis sektor Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Perlu diketahui bahwa Kawasan TNGC itu, wilayahnya ada di dua Kabupaten, dimana Kabupaten Kuningan dan Majalengka."ucap Nandang salah seorang warga Desa Cisantana, saat di temui di kawasan objek wisata palutungan, Kamis (29/08/2019).

Dirinya merasa heran dengan adanya pemeriksaan tersebut.

"Pertanyaannya, sama gak pemeriksaan PNBP ini dilakukan kepada pengelola wisata luar Kabupaten Kuningan,”Tanya Nandang

Nandang merasa, tindakan ini merupakan penganaktirian terhadap putra daerah yang mendapat kepercayaan sebagai pengelola objek wisata.

“Jika mau bekerja sesuai aturan, apakah tindakan pemeriksaan ini sama dilakukan di kawasan wisata yang masuk wilayah Majalengka?” demikian dikatakan Nandang

Menyinggung soal pemeriksaan, dia mengatakan, pihaknya tidak tahu persis tentang berapa berkas yang menjadi bahan dalam pengumpulan data dan keterangan.

“Ini jelas anak tiri dan buat kecemburuan sosial,” sergahnya

Berdasarkan data terhimpun, pemeriksaan administrasi cenderung terhadap keuangan itu dari sektor Penghsailan Negara Bukan Pajak. Hal itu dari sebanyak 52 titik objek wisata plus 5 titik objek wisata yang berada kawasan TNGC dikelola PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha).

Sementara itu, Kapolres Kuningan AKBP Iman Setiawan melalui Kanit Tipikor Polres Kuningan yakni IPTU Arif Budi Hartoyo saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, mengatakan, pihaknya membenarkan bahwa wilayah obyek wisata kawasan TNGC sedang diperiksaan soal PNBP.

“Kita sampai saat ini, masih puldata-pulbaket,”jawab Budi seraya terbata-bata, tidak jelas suaranya. Hallo…

.Iwn

HMPI: Jangan Jadikan Anti Kohesi Sosial alasan dalam menghapus Pendidikan Agama

Juli 10, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar -- Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Bidang Keagamaan, Fadhly Azhar, mengkritik usulan Darmono terhadap Pemerintah Indonesia perihal usulan penghapusan pendidikan agama di sekolah. Fadhly Azhar berharap bahwa Pemerintah tidak perlu menanggapi usulan tersebut.

Pasalnya, usulan tersebut tidak ramah dalam lingkungan awam yang tidak paham, menurut Fadhly.

“Sesungguhnya, Pendidikan Agama jangan dijadikan alasan karena terjadinya anti kohesi sosial dalam menguatnya radikalisasi-sektarian di ruang publik virtual maupun kehidupan sehari-hari” Tegas Fadhly Azhar, yang juga Ketua Bidang Kajian Strategis GNKRI (Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia), dalam acara Workshop Kompetensi Pendidik Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah di MG Setos Semarang, Jumat (5/7/2019).

Sekretaris Yayasan Institut Parahikmah ini juga menambahkan, “Yang perlu diperhatikan dalam fenomena anti kohesi sosial dalam penguatan superioritas golongan adalah perangkat tenaga pendidik, standar isi dan struktur kurikulum yang juga sangat radikalis-sektarian.

Makanya, perlu ada standar kompetensi moderasi agama dalam penentuan perangkat tenaga pendidik, standar isi bahkan struktur kurikulumnya, agar menciptakan instrumentalisasi pendidikan agama yang tobat golongan alias moderat”.

Fadhly kembali mengatakan bahwa Pendidikan Agama merupakan medium terkuat dalam pembentukan Kearifan dan Hikmat Kebijaksanaan dalam proses berbangsa, bernegara dalam kehidupan kewarganegaraan. Bagi yang tidak memahami agama adalah suatu entitas yang tidak kacau dan bahkan solid sebagai medium internalisasi kebijaksanaan dan kearifan, maka dia tidak perlu menghakimi agama sebagai biang terhadap munculya anti kohesi sosial. Di Iran, Wilayatul Faqih menjadi spirit agama dalam pembentukan kebijaksanaan dan kearifan, hingga muncul _Falsafatuna_ dan _Iqtishaduna_

Dengan Penjelasan di atas, Fadhly menutup pendapatnya dengan mengatakan, “Kalau Einstein mengatakan agama tanpa ilmu adalah lumpuh, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta, maka saya perlu menambahkan bahwa ilmu dan agama tanpa hikmah adalah sekedar ornamen.

Maka, setiap pendidikan agama harus memiliki spirit kebijaksanaan dalam penyusunan pembentukan perangkat dan penyusunan instrumentalisasinya”.

.Tm

Hari Lahir Pancasila, Acep : Pancasila Harus Terus Diperjuangkan

Juni 01, 2019

JabarCeNNa.com, Kuningan -- Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tingkat Kabupaten Kuningan, dipusatkan di Lapang Pandapa Paramarta, Komplek Stadion Mashud Wisnu Saputra, Sabtu (1/6/2019). Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Kuningan H. Acep Purnama.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Hariyono, dalam sambutan yang dibacakan Bupati Kuningan H. Acep Purnama, mengatakan sebagai bangsa yang besar tidak akan meninggalkan sejarah.

"Apa yang oleh Bung Karno pernah disebut "Jas Merah" untuk menghormati jasa pendiri bangsa sekaligus meneguhkan komitmen terhadap ideologi negara. Itulah kita memperingati Hari Kelahiran Pancasila sebagai kebanggaan nasional,"

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia.

"Pancasila sebagai suatu keyakinan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan, keberagaman kondisi geografis, flora, fauna hingga aspek antrofologis dan sosiologis masyarakat," jelasya.

.Angga