JABARCENNA.COM: nasional | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) tiba di Polda Metro Jaya, Sabtu pukul 10.30 WIB guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum HRS, Aziz Yanuar, menyebutkan bahwa kliennya siap ditahan jika penyidik menetapkan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan, Sabtu.

"Insya Allah siap, beliau siap dengan segala kemungkinan, karena sebagai seorang pejuang," ujar Aziz di Mapolda Metro Jaya,  sabtu (12/12)

Aziz mengaku pihaknya juga telah siap mendukung HRS jika penahanan harus dijalani oleh kliennya itu.

"Segala upaya sudah dipersiapkan dan sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak HRS dan juga tim kuasa hukum," ujar Aziz.

.IY/Ant


JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Ayi Yusri Ahmad Tirmidzi berhasil meraih peringkat ke 2 di Cabang Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an (KTIQ) dalam gelaran MTQ Nasional XXVIII di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung pada tanggal 14-21 November 2020 lalu.

Ayi mendapat nilai 189,2 dengan menduduki posisi peringkat ke 2, sementara posisi peringkat ke 1 dengan nilai 190 di raih oleh kafilah dari DKI.

Sebelumnya Ayi menjadi yang terbaik di MTQ Tingkat Jabar yang berlangsung pada Bulan September 2020 yg digelar di Kabupaten Subang.

Ayi sendiri merupakan Mahasiswa Semester 7 Jurusan PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon berasal dari Desa Kertayasa RT 06 RW 03 Kec. Sindang Agung - Kuningan.

Bupati Kuningan H.Acep Purnama,SH.,MH pada hari Senin 23 November 2020 di Pendopo mengucapkan terima kasih kepada Kafilah Kuningan yang mewakili Kontingen MTQ Jabar dengan mampu menorehkan prestasi yang sangat membanggakan terutama dengan mengharumkan nama Kabupaten Kuningan di Tingkat Nasional. "Insya Allah Pemerintah Kabupaten Kuningan akan memberikan apresiasi berupa Beasiswa Pendidikan dan Umrah bagi yang bersangkutan", kata Acep.

Sementara itu Ketua LPTQ Kabupaten Kuningan DR.H.Dian Rachmat Yanuar.,M.Si merasa bangga atas capaian saudara Ayi, Ibarat "Kuda Hitam" yang semula tidak diperhitungkan tetapi prestasinya sangat luar biasa, "untuk itu saya ucapkan terima kasih khusus kepada para pembimbing terutama dari Kemenag Kabupaten Kuningan serta para guru yg bersangkutan", kata Dian.

.Iwan

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis resmi melantik delapan Kapolda baru termasuk di dalamnya Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Nana Sudjana yang dianggap tidak menjalankan perintah untuk menegakan protokol kesehatan (prokes). 

Pelantikan itu dilakukan dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11) secara tertutup. 

Kepada para pejabat Kapolda baru, Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan pesan, yang secara garis besar mantan Kabareskrim itu menginginkan agar para Kapolda yang baru dilantik agar mempersiapkan pengamanan Pilkada Serentak, netralitas personel dan pengamanan natal dan tahun baru, serta yang lebih prioritas bagaimana Polri mendukung pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran penularan Covid-19. 

Terkait dengan gelaran Pilkada 9 Desember yang akan datang, Kapolri menekankan, seluruh personel untuk bersikap netral. 

"Pastikan netralitas baik secara organisasi maupun individu. Berikan jaminan bahwa penyelenggaraan tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan dan berjalan aman," tekan Kapolri. 

Kapolri Jenderal Idham Azis juga mengingatkan, pandemi Covid-19 hingga saat ini belum menunjukan tren penurunan, di Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai 483.518 orang dan sebanyak 15.600 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus asal Wuhan, Tiongkok itu. 

"Negara juga mengalami resesi ekonomi nasional pertumbuhannya minus selama 3 kuartal berturut-turut. Oleh karena itu, pemerintah berharap banyak kepada TNI dan Polri, sehingga mari kita laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya," himbau Idham. 

Adapun serah terima jabatan tersebut berdasarkan surat Telegram Rahasia (TR) nomor ST/3222/XI/KEP./2020 per tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. 

Selain Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, serah terima jabatan dalam telegram itu juga dilakukan di sejumlah kursi pimpiman perwira tinggi internal Korps Bhayangkara. Diantaranya adalah; 

Irjen Petrus R. Golose Kapolda Bali dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri.

Irjen Putu Jayan Danu Putra Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Bali.

Irjen Baharudin Djafar Kapolda Maluku dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Irjen Refdi Andri Koorsahli Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Maluku.

Irjen Nico Afinta Kapolda Kalsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jatim.

Irjen Rikwanto Kapolda Malut diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Kalsel.

Irjen Risyapudin Nursin Kakorbinmas Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Malut.

Irjen Firman Shantyabudi Kapolda Jambi diangkat dalam jabatan baru Aslog Kapolri.

Irjen Albertus Rachmad Wibowo Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru Kapolda Jambi

Brigjen Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.

.IY/Tema






JABARCENNA.COM | JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan pihak Polda Jawa Barat membuka peluang akan memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dilakukan pemeriksaan. 

Argo menjelaskan, pemeriksaan Ridwan Kamil itu dilakukan untuk melakukan klarifikasi terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara FPI Rizieq Shihab di kawasan Bogor, Jawa Barat. 

"Tentunya nanti dari hasil klarifikasi atau fakta kalau memang penyidik menemukan adanya suatu kegiatan yang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan kami minta klarifikasi Gubernur Jabar," kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).

Kendati begitu, Argo mengungkapkan bahwa pemeriksaan Ridwan Kamil itu tergantung dengan 10 orang saksi yang akan diperiksa terlebih dahulu pada esok hari. 

"Tapi kami menungggu hasil klarifikasi yang akan dilaksanakan pada Jumat nanti. Karena Jabar yang digunakan adalah peraturan bupati/walikota," ujar Argo.

Adapun 10 orang yang akan diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 20 November 2020 mendatang terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yakni,
  1. Alwasyah Sudarman (Kades sukagalih Megamendung)
  2. Agus (Ketua Rw 3)
  3. Endi Rismawan (Camat Megamendung)
  4. A. Agus Ridallah (Kasatpol PP Pemda Bogor)
  5. Habib Muchsin Al atas ( Panitia /FPI)
  6. Kusnadi (Kades Kuta)
  7. Marno (Ketua Rt 1)
  8. Ade Yasin (Bupati Bogor)
  9. Burhanudin (Sekda Bogor )
  10. Aiptu Dadang Sugiana (Babinkamtibmas).

"Berkaitan dengan kerumunan di Bogor. Proses lidik dengan kegiatan klarifikasi terhadap dugaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan Polda Jabar dan Polres Bogor, bahwa ada 10 orang yang dipanggil atau diundang untuk klarifikasi," ucap Argo.


.IY/Tema


JABARCENNA.COM | BANTEN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengharapkan, melalui Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dapat semakin meningkatkan hubungan antara DPR RI dengan awak media yang telah terjalin dengan baik selama ini. Maka, Indra menyatakan ke depannya hubungan baik DPR dengan para jurnalis harus terus dipupuk melalui forum silaturahmi. 

Pemaparan tersebut disampaikan Indra saat menyampaikan sambutan dalam Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan awak media yang terhimpun dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di kawasan Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/10/2020). Forum silaturahmi ini digelar secara fisik dan virtual dengan protokol Covid-19 yang ketat. 

"Semoga, hubungan DPR RI dengan rekan-rekan jurnalis dapat terus berjalan baik dan perlu terus kita pupuk ke depannya. Karena, tentu satu hal penting yang harus terus kita pertahankan bersama adalah silaturahmi. Mudah-mudahan, melalui forum silaturahmi ini semakin membawa angin segar dalam relasi antara jurnalis dengan DPR RI," ujar Indra dalam sambutannya di hadapan awak media. 

Indra juga berharap, dengan adanya forum Sosialisasi Program Kerja DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen tersebut, rekan-rekan media dapat semakin membantu mensosialisasikan berbagai program DPR RI. Serta, dapat menjembatani aspirasi masyarakat untuk dapat terus menyukseskan publikasi hasil kinerja DPR RI. 

"Tentu, melalui Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini rekan-rekan media dapat semakin menjembatani informasi yang ada di DPR RI dengan masyarakat. Karena, banyak hal-hal di DPR yang harus tersampaikan secara jelas dan lugas secara detail kepada masyarakat. Itulah, melalui forum silaturahmi ini tentu kita berharap ini bisa menjadi salah satu jembatan ke depannya" pungkas Indra. 

Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel secara virtual. Serta, hadir Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Dimyati Natakusumah dan Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher secara fisik. 

Turut hadir Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I. Tahapari, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI Muhammad Djazuli, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Romdony Setiawan, pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI serta Anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen. 


.Ebit


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkap, ada 37 pegawai KPK yang mengundurkan telah mengundurkan diri. Menurut catatannya, hal itu dilakukan sebelum langkah Kabiro Humas Febri Diansyah.

"Mereka mundur sejak Januari 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 29 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap," jelas Nawawi dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020). Nawawi menjelaskan, pengunduran diri puluhan pegawai KPK memiliki alasannya masing-masing.

Dia menegaskan, mundurnya pegawai tersebut tidak semua berkait dengan berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Pada umumnya para pegawai tersebut mengundurkan diri dengan alasan mencari tantangan baru, ataupun alasan keluarga," jelas dia.

.Iy/lip6

JABARCENNA.COM | JAKARTA – Bareskrim Polri hari ini memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Total ada 13 orang yang diperiksa, terdiri atas 7 saksi dan 6 ahli.

“Hari Kamis (24/09) pukul 13.00 WIB, tim penyidik gabungan Polri kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi, terdiri dari pihak swasta, pekerja, cleaning service, ASN, dan jaksa di Kejaksaan Agung,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

<span;>Pemeriksaan dimulai sejak pukul 13.00 WIB siang tadi. Ferdy mengatakan, tujuh saksi yang diperiksa berasal dari kalangan ASN, jaksa, sampai cleaning service di lingkungan Kejagung.

Sementara itu, ada enam ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik. Ahli-ahli yang dihadirkan merupakan ahli Puslabfor, ahli kebakaran, dan ahli hukum pidana.

“Enam orang ahli terdiri dari ahli Puslabfor, ahli kebakaran dari IPB dan UI, serta ahli hukum pidana dari UI, Usakti, dan UMJ,” ujar Ferdy.

.IY


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa kasus kebakaran di Gedung Kejaksaan (Kejagung) terdapat dugaan peristiwa pidana. Sebab itu, penyidik resmi meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, ditemukannya dugaan peristiwa pidana itu setelah adanya temuan dari rangkaian olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh Puslabfor Bareskrim Polri dengan menggunakan instrument gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS).

“Oleh karena itu hari ini kami melaksanakan gelar bersama Jampidum, Jamwas dan Jambin dan sepakat untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan untuk memudahkan pemeriksaan dan penyidikan berikutnya,” kata Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kamis (17/9/2020).

Selain olah TKP, dugaan peristiwa pidana itu juga didapati setelah penyidik melakukan pemeriksaan kepada 131 saksi yang saat ini sudah dilakukan pemeriksaan. Tak hanya itu, Bareskrim juga meminta keterangan ahli pidana dan ahli kebakaran.

“Pemeriksaan yang dilakukan terhadap 131 saksi dengan menggunakan alat poligraf/uji kebohongan, ahli kebakaran (untuk periksa asal api dengan teori segitiga api) dan ahli pidana, maka penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana,” ujar Listyo.

Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana di kesempatan yang sama mendukung pihak Bareskrim Polri mengusut tuntas peristiwa kebakaran yang terjadi di markas Korps Adhyaksa tersebut.

“Pada prinsipnya pimpinan Kejagung dukung penuh pengungkapan kebakaran ini kami lakukan sama- sejak awal terbentuknya posko bersama, kami berusaha sungguh-sungguh untuk ungkap peristiwa ini sehingga kami sepakat untuk lebih detail untuk ungkap peristiwa pidana ini ke penyidikan, penyidikan untuk menemukan tsk dan bukti terkait pidana,” ujar Fadil.


.Hms/IY

Seskab saat mengikuti Ratas mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7). (Foto: Humas/Agung)
JABARCENNA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas), mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7).

Beberapa Arahan yang disampaikan oleh Presiden, sebagai berikut:

Pertama, Presiden mengingatkan bahwa situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Ia menambahkan bahwa beberapa lembaga keuangan dunia juga selalu merevisi prediksi-prediksi atas pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 maupun perkiraan di 2021 yang artinya masih penuh dengan ketidakpastian.

”Meskipun di tahun 2021 International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif di tahun 2021 dan bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%,” tutur Presiden.

Perkiraan tersebut, menurut Presiden, sangat tinggi karena Bank Dunia hanya 4,2%, OECD 2,8 sampai 5,2% dan kalau perkiraan ini betul Indonesia akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. ”Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar saya kira patut kita syukuri,” kata Presiden.

Namun demikian, Presiden berharap semua tetap waspada kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko terjadinya gelombang kedua (second wave) dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021.

Kedua, Presiden minta angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimis tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini.

”Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor. Terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital,” ungkap Presiden.

Ketiga, APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Presiden minta dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit. ”Agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali, mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran,” jelas Presiden.

Keempat, Presiden menekankan lagi walaupun menghadapi situasi sulit, tidak boleh melupakan agenda-agenda besar dan strategis bangsa, terutama dalam langkah-langkah untuk bisa keluar dari middle income trap.

”Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah masuk meraih predikat pada upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang,” pungkas Presiden

.Setkab

JABARCENNA.COM - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa sejumlah perkantoran yang sudah memberlakukan kondisi mendekati normal, agar menaati pembagian kerja 2 shift.

“Pagi jam 07.00 sampai dengan 07.30 dan kembali pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30, kemudian kedua shift pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan kembali pada pukul 18.00 sampai 18.30,” ujar Ketua Satgas saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Senin (27/7).

Kalau dipatuhi, Doni menyampaikan bahwa berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada.

“Termasuk juga diharapkan seluruh pimpinan, baik Kementerian/Lembaga dan juga swasta, agar mereka yang memiliki risiko rentan untuk tidak dulu diberikan kewajiban ke kantor,” kata Ketua Satgas.

Lebih lanjut, Ketua Satgas sampaikan bahwa kelompok rentan ini termasuk yang lansia dan penderita komorbid; hepatitis, hipertensi, diabetes, ginjal, kanker, jantung, dan beberapa penyakit pernafasan lainnya.

“Kalau ini bisa kita lakukan berarti kita mampu melindungi sebagian warga, yang kalau data yang kami terima 85% angka kematian itu karena memiliki komorbid,” jelas Doni.

Serapan Anggaran

Sementara itu Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Sadikin, selaku Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi menyampaikan keyakinan bahwa angka serapan 100% anggaran bisa mencapai 100 sampai akhir tahun.

Lebih lanjut, Budi mengharapkan akan ada tambahan dari jenis dan besaran bansos yang sekarang sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan anggarannya, termasuk pesan Presiden bahwa bansos yang sifatnya produktif harus menjadi prioritas.

“Itu sedang difinalisasikan dengan Kementerian Keuangan, diharapkan dalam waktu singkat bisa segera kita kucurkan,” tandas Ketua Satgas PEN. 

.Setkab

JABARCENNA.COM | KOTA CIREBON -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat dan melakukan takziah ke rumah duka di kompleks Keraton Kasepuhan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (22/7/20).

"Hari ini ada berita duka di Jawa Barat, berpulangnya Pangeran Arief tadi pagi di Bandung," ujar Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kami mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya almarhum. Dan kepada keluarga besar Sultan Kasepuhan di Cirebon, kami turut berduka," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat yang mengisi takhta Keraton Kasepuhan sejak 2010 ini meninggal dunia usai menjalani perawatan di Ruang ICCU Rumah Sakit Santosa Kota Bandung akibat penyakit kanker usus buntu yang dideritanya.

Sultan Arief dirawat sejak Senin (20/7) dan meninggal pada Rabu (22/7) pukul 05:20 WIB. Jenazah sudah diberangkatkan dari Bandung menuju Cirebon pada Rabu (22/7) sekitar pukul 08:00 WIB.

Sesuai adat dan tradisi keraton, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat dimakamkan di kompleks Pemakaman Astana Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, berdekatan dengan sang ayah, Sultan Sepuh XIII PRA Maulana Pakuningrat.

Sultan Arief meninggalkan seorang istri, Raden Ayu Isye Natadiningrat, dan tiga orang anak yakni PRA Luqman Zulkaedin, Ratu Raja Siti Fatimah Nurhayani, dan Pangeran Raja Muhamad Nusantara.

"Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," harap Kang Emil.

Adapun Kang Emil melakukan takziah sekaligus menjadi imam salat jenazah, bersama di antaranya Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka.

Di mata Kang Emil, Sultan Arief adalah sosok yang teladan dan sangat berjasa bagi kemajuan Cirebon dan Jawa Barat.

"Almarhum adalah individu yang teladan. Selain menjadi pemimpin kepada masyarakatnya, beliau pernah mewakili Jawa Barat di DPR, di DPD, untuk menyuarakan kemajuan rakyat Cirebon, rakyat Jawa Barat, agar bisa maju seperti yang kita saksikan hari ini," tutur Kang Emil.

Kang Emil juga memandang Sultan Arief sebagai figur kakak yang senantiasa mengajarinya tentang keikhlasan serta bagaimana menjadi pemimpin yang memegang teguh syariat Islam.

"Dari beliau saya belajar tentang keikhlasan. Beliau menasihati saya (seperti) adiknya, supaya selalu ingat syariat dalam memimpin masyarakat. Beliau menasihati juga agar selalu menjadi pimpinan dan individu yang bermanfaat," tutup Kang Emil.


.HumasJabar

JABARCENNA.COM | BANJAR - AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. beserta PJU (Pejabat Utama) Polres Banjar dan Personil Polres Banjar melakukan kegiatan olahraga pagi dengan jalan santai menuju Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy.

Selain berolahraga Kapolres Banjar juga menanam sebanyak 2000 bibit tanaman berbagai jenis pohon, ditanam di area Sungai (Bantaran) Citanduy. Jum'at (3/7/2020)

Kapolres Banjar dengan BBWS Citanduy yang diwakili Kabag TU/Kabag Umum Ir Kristian Simak, M.Si beserta personil Polres Banjar dan Karyawan BBWS Citanduy, serta para Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing serentak melaksanakan penanaman pohon. 

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga ketahanan pangan dalam masa pandemi khususnya di wilayah Kota Banjar". Katanya

Polres Banjar bekerja sama dengan pihak BBWS untuk mewujudkan kegiatan ini demi menjaga ketahanan pangan dengan secara serentak menanam ribuan pohon buah-buahan di daerah Aliran Sungai Citanduy ini.

"Selain itu Bhabinkamtibmas pun melaksanakan penanaman di wilayah binaannya masing-masing". ujar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H.

Bertolak dari Mapolres Banjar menuju Lapang Golf BBWS Citanduy, Kapolres ucapkan terima kasih kepada pihak BBWS Citanduy yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Kepala BBWS Citanduy yang diwakili oleh Kabag Umum Ir. Kristian Simak, M.Si. sangat mendukung kegiatan tersebut dan BBWS Citanduy akan turut serta menjaga ketahanan pangan dalam masa pandemi ini.

"Kami ucapan terima kasih kepada Ibu Kapolres Banjar beserta Jajaran, kami siap mendukung ketahanan pangan di wilayah Kota Banjar ini" pungkasnya. (Tema)

Pelaksanaan penanaman 2000 bibit tanaman berbagai jenis di bantaran sungai ditanduy (foto Ist)

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M. Kebijakan ini disampaikan oleh Menag Fachrul Razi pada 2 Juni 2020.

Bersamaan itu, jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonana pengembelian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (03/06).

“Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M,” sambungnya.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji. Jemaah juga harus menyertakan: a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:
  1. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
  2. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.
  3. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.
  4. BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT 
“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga. “Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

.Humas/IY

Barang bukti Narkoba jenis sabu
JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mengungkap tempat penyimpanan narkoba sabu di Palabuhanratu dan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan berat 402 kilogram. 

Kamis (4/6/2020) bertempat di Perum Taman Anggrek Jl. Miltonia Blok D 7 No.12 Rt.01 Rw. 25 Desa Sukajaya Kec. Sukajaya Kab. Sukabumi telah dilaksanakan Konferensi Pers pengungkapan tindak Pidana Narkotika jenis Sabu.

Konferensi Pers tersebut dipimpin langsung oleh Kaba Reskrim Polri Komisaris Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, didampingi oleh Kadiv Humas Polri, Kapolda Jabar, Ka Satgas Sus Polri, Waka Satgas Sus Polri, Ka Anev Satgas Sus Polri, Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya serta Kapolres Sukabumi Kota.

“Ada 6 orang yang ditangkap, warga Sukabumi dan Tasikmalaya,” kata Kaba Reskrim Polri.

Ke-6 pelaku tersebut masing-masing berinisial BK (45), I (33), S (36), NH (40). R (41), warga Tasikmalaya dan YFC (31). Total penyitaan barang bukti adalah 402 kilogram narkoba jenis sabu, jelas Kaba Reskrim Polri.

Penangkapan diawali dengan penelusuran tim terhadap jenis kapal yang mengangkut narkoba tersebut, dan setelah dipastikan tiba, tim melakukan penangkapan terhadap 2 orang kru kapal di Pelabuhan Ratu dengan barang bukti awal 2 kilogram sabu. 

Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 orang lainnya di Sukaraja, Sukabumi dengan tambahan penyitaan barang bukti sebanyak 400 kilogram sabu dalam 339 bungkus plastik bening yang telah di-wrapping rapi.

Adapun TKP beralamat di Perumahan Vila Taman Anggrek Blok 07 No.12 Rt.01 Rw. 25 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jabar.

Dengan kecermatan rekan-rekan kita mereka lebih dulu kita tangkap, Kalau ini tidak tertangkap akan tersebar ke masarakat, karena 1kg Narkoba ini bisa buat 4000 orang, jika kita kalikan 402 kg dengan penangkapan ini kita menyelamatan 1.680.000 jiwa. 
Apabila kita rupiahkan 1kg nya dengan harga 1 Miliar, maka total nya 480 Miliar, ungkap Komjen Pol. Listyo 

Kini para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan persangkaan Pasal yang dikenakan adalah pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 UU No.3 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman mati atau hukuman seumur hidup

.Suhendi/Erik S

Menag saat menerima kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI
JABARCENNA.COM | JAKARTA - Satgas Lawan Covid-19 DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama, Kamis (28/5/2020).

Dalam kunjungan DPR RI tersebut diterima langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi di ruang rapat Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat.

Rombongan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah anggota DPR RI dari lintas komisi, yang antara lain diantaranya yang hadir, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Andre Rosiade, Habiburokhman, Wihadi Wiyanto, Bambang Haryadi, Charles Meikyansyah, Fauzi H Amro, Nabil Haroen, Sari Yuliati dan Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI Fuji Abdul Rohman tersebut, guna membahas kesiapan pemerintah menghadapi New Normal di Perkantoran dan Lembaga Pemerintah.

Dalam mengawali pertemuannya, Menag Fachrul Razi memaparkan lima langkah cepat Kementerian Agama dalam merespon tanggap darurat pandemi Covid-19, khususnya pada pembangunan bidang agama dan pendidikan 

Lima langkah cepat tersebut yakni: Pembentukan Tim Gusus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pembangunan WA Center Kemenag Sigao Covid-19, Pencegahan Covid-19 di lingkungan Kemenag, Peminjaman gedung Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat isolasi sementara ODP dan PDP.

"Kelima penyedian dan pedistribusian obat-obatan ke RS Haji. Begitu juga dengan Penggunaan Dana Refocussing, Pelaksanaan WFH dan WFO, Pelaksanaan seleksi JPT dan JP Madya sesuai protokol, Sinergitas Program Pusat & Kanwil, Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Protokol Kesehatan," kata Menag


.IY

Serat terima bantuan 100 paket sembako untuk marbot masjid
JABARCENNA.COM | BANDUNG - Dipenghujung Bulan Ramadan 1441H/2020M Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Kepala Pusat KUB, Nifasri, dan Plt. Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Handiman Romdony, serta Ketua FKUB Jawa Barat, KH. Rafani Akhyar, menyerahkan bantuan 100 paket sembako bagi marbot masjid. Pemberian bantuan ini dilaksanakan di Ruang PTSP Kanwil Kemenag Jawa Barat dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Jumat (22/5/2020)

Kepala Pusat KUB,  Nifasri, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pemberian bantuan ini. 

"Pandemi Covid-19 merupakan musibah besar yang menimpa kita semua, tidak hanya dari segi kesehatan tetapi perekonomian juga terkena imbasnya. Maka dari itu dengan adanya pemberian bantuan paket sembako ini dapat meringankan beban saudara kita yang terkena dampak dari pandemi ini," terangnya.

Selain dampak fisik yang dialami oleh masyarakat, Ia juga menyoroti dampak psikis atau mental masyarakat akibat dari pandemi ini. 

"Dampak fisik masih bisa diobati, ekonomi masih bisa diperbaiki, tetapi pemulihan mental psikis masyarakat saat ini menjadi fokus utama kita sebagai pegawai Kementerian Agama," tuturnya.

"Peran tokoh agama menjadi garda terdepan untuk mengawal mental masyarakat agar kita semua bersama-sama secara sadar mau melawan virus ini. Apalagi agama selalu menjadi isu sensitif di tengah Pandemi Covid-19 dengan anjuran beribadah di rumah saja," tegasnya.

Kembali Ia mengingatkan bahwa sebentar lagi Salat Ied akan dilaksanakan dan pegawai Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai panduan dan tata cara ibadahnya.

Ditempat yang sama, dikatakan Plt. Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Handiman Romdony, mengucapkan terima kasih kepada PKUB dan FKUB Jawa Barat yang sudah bersama-sama memberikan bantuan paket sembako kepada marbot masjid.

"Alhamdulillah, sampai saat ini Kanwil Kemenag Jabar sudah 3 kali memberikan bantuan kepada mitra kerja Kementerian Agama. Memang diakui jumlah bantuan yang diberikan belum bisa mememenuhi jumlah keseluruhannya, tetap sedikit demi sedikit kami berusaha menjangkau semuanya," jelasnya.

Ia berharap dengan bantuan paket sembako yang sudah diberikan dapat membantu mitra kerja Kementerian Agama yang terkena dampak Pandemi Covid-19. 

Rafani Akhyar yang juga mengambil bagian pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersyukur Forum Kerukunan Umat Beragama dilibatkan dalam penanganan Covid-19 sehingga dapat memperoleh informasi mengenai dampak Covid-19 terhadap praktisi agama dan keagamaan seperti guru mengaji, marbot masjid, penceramah, dan lain-lainnya.

"Pemberian bantuan ini bukan hanya sekedar meringankan saja tetapi ini adalah bentuk dari solidaritas kemanusiaan bahwa kita mampu bersama-sama menghadapi dan melawan Pandemi Covid-19 ini," tukasnya.

.Hms/IY

Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto
JABARCENNA.COM | JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kembali mencatat jumlah penambahan kasus sembuh COVID-19 per hari ini Selasa (12/5) pukul 12.00 WIB menjadi 3.063 setelah ada penambahan sebanyak 182 orang.

"Kasus sembuh meningkat 182 orang menjadi 3.063 orang,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5).

Kemudian untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 924, disusul Sulawesi Selatan 283, Jawa Timur sebanyak 258, Jawa Tengah 229, Bali 215, Jawa Barat 213, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 3.063 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis

Di sisi lain, jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi 14.749 setelah ada penambahan sebanyak 484 orang. Sedangkan jumlah kasus meninggal yang disebabkan COVID-19 bertambah menjadi 1.007 setelah ada penambagan sebanyak 16 orang.

Dalam hal ini, ada faktor penyakit penyerta atau komorbiditas hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit paru-paru, yang memperburuk kondisi pasien hingga meninggal dunia.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 17 kasus, Bali 328 kasus, Banten 559 kasus, Bangka Belitung 29 kasus, Bengkulu 40 kasus, Yogyakarta 169 kasus, DKI Jakarta 5.375 kasus.

Selanjutnya di Jambi 65 kasus, Jawa Barat 1.545 kasus, Jawa Tengah 989 kasus, Jawa Timur 1.669 kasus, Kalimantan Barat 123 kasus, Kalimantan Timur 228 kasus, Kalimantan Tengah 204 kasus, Kalimantan Selatan 277 kasus, dan Kalimantan Utara 132 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 106 kasus, Nusa Tenggara Barat 339 kasus, Sumatera Selatan 279 kasus, Sumatera Barat 319 kasus, Sulawesi Utara 74 kasus, Sumatera Utara 198 kasus, dan Sulawesi Tenggara 76 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 747 kasus, Sulawesi Tengah 95 kasus, Lampung 66 kasus, Riau 81 kasus, Maluku Utara 54 kasus, Maluku 50 kasus, Papua Barat 70 kasus, Papua 322 kasus, Sulawesi Barat 68 kasus, Nusa Tenggara Timur 16 kasus, Gorontalo 19 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

Akumulasi data tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 165.128 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 57 laboratorium dan Test Cepat Melokuler (TCM) di 3 laboratorium Wisma Atlet. Sebanyak 119.728 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 14.749 positif dan 104.979 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 251.861 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 32.147 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 376 kabupaten/kota di Tanah Air.


.IY

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono
JABARCENNA.COM | BEKASI – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono meninjau terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020). Peninjauan dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan seiring dibukanya kembali moda transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan.

Dalam Pemantauan ini, Istiono didampingi pejabat Korlantas Polri, ada pula Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo. Hadir pula Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Kepala Dishub DKI Jakarta, dan Kepala BPTJ.

Istiono sempat berbincang sesaat dengan Dirjen Hubdar Budi Setiyadi. Ia kemudian mengecek loket pembelian tiket penumpang yang mana menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Disini, Istiono memastikan warga yang hendak berpergian harus mengikuti syarat yang ditentukan. Bila tidak, maka petugas menolak untuk memberikan tiket ke warga.

Bus-bus yang mengangkut penumpang. Protokol kesehatan di dalam bus begitu ketat. Para penumpang yang duduk diberi jarak untuk menghindari penularan Covid-19. Bus yang beroperasi pun hanya bus yang ditempel stiker.

Begitupun di titik-titik Check point, bus-bus tersebut kembali akan diperiksa oleh Polisi untuk memastikan warga yang berpergian ke luar daerah memenuhi syarat Surat Edaran (SE) 4 dari Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19.

Terkait dibukanya moda transportasi umum, pemerintah tetap menegaskan mudik dilarang. Hanya orang tertentu yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk berpergian ke luar kota.

Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengungkapkan larangan mudik tetaplah berlaku. Pengecekan ini guna memastikan kebijakan mengacu surat edaran Gugus Tugas tentang penanganan Covid-19 Nomor 4 tahun 2020 yaitu perjalanan ke luar daerah PSBB yang dikecualikan.

“Kita ke terminal Pulogebang melihat pelaksanaan langsung bagaimana mekanisme pengecualian ini yang diperbolehkan perjalanan. Judulnya tetap dilarang mudik oleh karena itu kepolisian melaksanakan ops ketupat 2020,” ucap Istiono.

Istiono lanjutnya, tetap akan melakukan pengawasan secara ketat meski ada pengecualian orang berpergian ke luar daerah. Di setiap check point, seluruh kendaraan akan diperiksa ulang.

“Nanti di setiap check point tetap diperiksa. Kalau tidak memenuhi syarat, nanti akan diputarbalikan,” katanya.

Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan warga yang dapat pengecualian untuk berpergian ke luar negeri harus mengacu pada SE 4 Gugus Tugas. Dishub DKI Jakarta sendiri hanya membuka terminal Pulogebang untuk warga yang mendapat pengecualian berpergian ke luar daerah.

“Kriterianya adalah perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19. Yang kedua pelayanan ketahanan dan pertahanan ketertiban umum, ketiga pelayanan kesehatan, keempat pelayanan kebutuhan dasar, kelima pelayanan pendukung layanan dasar dan pelayanan fungsi ekonomi penting. Kemudian perjalanan pasien yang membutuhkan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang keluargnya sakit keras atau meninggal dunia. Juga repatriasi pekerja migran Indonesi dan warga Indonesia atau pelajar yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus ke daerah asal,” jelasnya.

Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi senada. Ia menegaskan mudik tetap dilarang. Mekanisme mengacu surat edaran nomor 4 Gugus Tugas diawasi secara ketat.

“Saya tegaskan mudik dilarang, mudik dilarang, mudik dilarang,” tegasnya.


.DHP/Rifki

Dalam Ratas Bersama Presiden RI, Menteri, dan Kepala Daerah
JABARCENNA.COM | KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden RI, para menteri, dan sejumlah kepala daerah via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/20). 

Dalam ratas tersebut, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- mengusulkan agar bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 melalui satu pintu yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 

"Usulan kami delapan pintu bantuan dari pusat dan daerah ini disinkronkan teknisnya. Kalau bisa oleh Kemenko PMK agar semua pintu menjadi satu regulasi, satu cara, dan satu waktu," kata Kang Emil. 

"Supaya tidak ada konflik sosial, mudah-mudahan (penyaluran) ini efektif," tambahnya.

Kang Emil melaporkan, banyak dinamika di lapangan pada saat penyaluran bantuan. Hal tersebut membuat masyarakat kebingungan karena bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak datang bersamaan. 

"Karena banyak kementerian dengan caranya sendiri sehingga jatuh di masyarakatnya membingungkan ada yang kebagian duluan, ada yang telat bahkan ada yang menyangka tidak akan kebagian akhirnya menyalahkan RT/RW hingga demo dan sebagainya," katanya.

Selain itu, Kang Emil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memfasilitasi perusahaan yang beroperasi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melakukan tes COVID-19 kepada karyawannya dengan metode PCR. 

"Solusi saya kepada perusahaan yang diizinkan buka oleh Kementerian karena pertimbangan ekonomi massal ini mohon diinstruksikan untuk tes mandiri sehingga kami ada jaminan bahwa perusahaan yang buka selama PSBB tidak ada yang positif COVID-19," katanya.

"Di beberapa perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh kementerian ternyata ditemukan yang positif walaupun mereka mengaku sudah melaksanakan protokol kesehatan," imbuhnya.

Presiden RI Joko Widodo menyambut baik usulan Kang Emil terkait penyaluran bantuan. Menurut Presiden RI, dengan satu pintu, bantuan akan sampai ke masyarakat bersamaan. 

"Menko PMK sudah saya perintahkan untuk berbicara dengan para gubernur biar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emil (Gubernur Jabar) terutama untuk timing-nya agar masyarakat menerimanya," ucap Presiden RI.

"Saya sarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebagian atau 50 persen pegawainya diliburkan dulu. Sehingga physical distancing-nya bisa betul-betul diterapkan atau lakukan rapid test karena lebih mudah," imbuhnya.


.Asbud

LAMPUNG | JABARCENNA.COM - PVMBG melaporkan telah terjadi erupsi G. Anak Krakatau, Lampung pada tanggal 10 April 2020 pukul 22:35 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 657 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi ± 38 menit 4 detik. 

Dari pantauan PVMBG terlihat bahwa letusan terus berlangsung sampai Sabtu pagi (11/4) pada pukul 05.44 WIB. 

BPBD Kabupaten Lampung selatan melaporkan kondisi mutakhir di Kec. Rajabasa, Lampung Selatan: Sabtu, 11 April 2020 Pkl. 04.00 WIB bahwa tidak terpantau adanya bau belerang dan debu vulkanik, hujan mulai turun hujan, dan masyarakat di Kec. Rajabasa terutama wilayah sepanjang pantai yaitu: Ds. Way Mulih, Ds. Way Mulih Timur dan Ds. Kunjir sudah berangsur - angsur kembali ke rumah masing-masing. Warga masih berjaga-jaga dan ronda untuk memantau kondisi yang ada. 

Upaya yang dilakukan antara lain:
- TRC BPBD Kab. Lampung Selatan telah menghubungi tim pemantau G Api Krakatau, hasilnya yaitu: Status masih waspada (Level 2) dan aktivitas vulkanik sudah reda. Masyarakat dihimbau tidak panik
- TRC BPBD Kab. Lampung Selatan menggunakan mobil rescue memberi pengumuman kepada masyarakat untuk tetap tenang karena aktivitas G. Api Krakatau sudah reda
- TNI/Polri saat ini siaga di lokasi kejadian untuk membantu mengevakuasi warga
- Aparat desa dan camat setempat sudah berada di lokasi kejadian memberikan arahan kepada warga 

Sampai pagi ini belum ada laporan kerusakan, petugas BPBD dan aparat setempat akan terus memantau dan melaporkannya. Demikian dikatakan Agus Wibowo Kapusdatinkom BNPB dalam rilisnya


.Iwan
Diberdayakan oleh Blogger.