JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 15, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar- Solihan terpilih kembali menjadi ketua GMNI DPC Kota periode 2019-2021. Solihan mengalahkan Rivalnya Firozul Haq yang hanya mendapatkan 1 suara dan Solihan sendiri mendapatkan suara 3 DPK (Dewan Pengurus Komisariat). Pemilihan dilaksanakan dalam Konferensi Cabang - I yang di gelar, di aula PPL Pertanian Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Sabtu,12 Januari 2019.

DPC GMNI Kota Banjar sendiri, melaksanakan Konfercab I bertujuan untuk mengevaluasi seluruh kebijakan organisasi di tingkat daerah, menetapkan arah dan strategi perjuangan organisasi untuk periode berikutnya serta memilih pimpinan organisasi periode 2019-2021. hal itu di utarakan oleh ketua panitia Konferensi Cabang I Fahri Aditya, saat dihubungi.

Fahri menjelaskan, Peserta konfercab tediri dari 4 DPK yakni, DPK STISIP Bina Putera banjar, DPK STIT Bina Putera Banjar, DPK STAIMA Kota Banjar, DPK Universitas Galuh. 

"DPC Kota Banjar memiliki 4 DPK, Masing-Masing DPK memiliki delegasi sebanyak 3 orang, dan Untuk Suara 1 DPK satu Suara", Jelas Fahri. 

Sebelumnya, Lanjut fahri, ada pengusungan Calon dari masing2 DPK yaitu Bung Firosul Haq dan Bung Solehan.

Dalam pemilihan, Bung Solehan selaku incumbent terpilih kembali sebagai ketua DPC GMNI kota Banjar periode 2019-2021 dengan suara 3 , dan 1 suara untuk bung Firosul Haq. Suara tersebut d dapat dari 4 DPK", Jelasnya

Selain itu, dalam Konfercab I juga dilaksanakan sidang komisi, yaitu Komisi Organisasi, Komisi Program dan Kaderisasi, Komisi Politik. 

"untuk komisi politik mengkritisi perihal Hak Guna Usaha Pertanian yang dimiliki oleh BUMN di tingkat kota Banjar, UMR Buruh yang tidak sesuai dengan tingkat perekonomian saat ini serta Perda Sampah. Hal tersebut akan dijadikan poin pokok dan perjuangn GMNI tahun 2019-2021 di bidang politik", Ungkapnya

Sementara itu, Solihan, ketua terpilih saat itu dihubungi mengaku sangat tegang dalam sesi pemilihan. Dirinya bersyukur terpilih menjadi ketua, namun ini merupakan tugas berat baginya. 

"ini adalah pilhan para kader, dan saya melaksanakan apa yang susah diamanatkan kepda saya", Jelas Lihan

Solihan beranggapan GMNI hari ini harus bisa mencetak kader kader yang potensial, Kompetitif, Dedikativ, Selain itu juga harus menjadi kader yang progresif dan revolusioner.

"saya akan terus berjuang dalam sytem pengkaderan, advokasi masyarakat, dan mengembangkan potensi-potensi kader di seluruh bidang",tegasnya

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 11, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko tak khawatir dengan keberadaan Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Kota Solo, Jawa Tengah. Posko baru tersebut berada tak jauh dari rumah Presiden Joko Widodo, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto No. 53A Sumber, Solo.

Moeldoko hanya menyebut Posko BPN Prabowo-Sandi yang baru tersebut merusak pemandangan.

"Yang di Solo itu, ya. Enggak takut, cuma ganggu pemandangan saja," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Moeldoko juga heran dengan perubahan visi dan misi pasangan Prabowo-Sandi sepekan menjelang debat perdana pada 17 Januari 2018. Pensiunan jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa menjiplak visi dan misi lebih mudah ketimbang berpikir.

"Foto kopi lebih mudah daripada berpikir, kan begitu," ujarnya.

Sebelumnya Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menyebut Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso atau Djokosan akan mulai berkantor di posko pemenangan di Solo, Jawa Tengah.

"Pak Djoksan untuk sementara waktu akan di sana sebagai ketua BPN. Segala sesuatunya, dia lakukan dari sana," kata Ferry di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis (10/1).

Ferry belum mengetahui pasti berapa lama Djoko Santoso berkantor di Solo. Namun, dia meyakinkan bahwa pihaknya serius untuk menggalang dukungan yang besar di wilayah Jawa Tengah.

Ferry mengatakan kantor yang ditempati Djoko Santoso hanya posko pemenangan. Kantor pusat BPN, lanjutnya, tetap berada di Jakarta.

Prabowo-Sandi memang telah mengutarakan niatnya sejak lama untuk fokus meraih banyak suara di wilayah Jawa Tengah. Mereka berencana memperbesar intensitas kampanye di wilayah yang identik dengan 'kandang banteng' alias basis PDIP.

.CNN
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 11, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan mengatur parkir yang ada di gedung DPRD yang dikhususkan untuk anggota legislatif.

"Nanti diatur, parkir itu khusus untuk anggota dewan dan staff yang di situ. Nanti kita atur," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 11 Januari 2018

Ramainya lokasi parkir di lantai dasar DPRD adalah dampak naiknya tarif parkir di IRTI Monas bagi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ada tiga lantai lahan parkir di DPRD DKI Jakarta, dimana lantai satu untuk umum, lantai dua untuk anggota DPRD dan pegawai di lingkungan DPRD yang dikendaraannya menggunakan stiker yang telah ditetapkan sedangkan lantai ketiga untuk anggota DPRD.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencabut parkir murah di IRTI Monas bagi PNS DKI, dimana tarif berlangganan dari Rp66.000 per bulan untuk roda empat, sekarang menjadi Rp550.000 perbulan. Sementara untuk motor, parkir bulanan dari Rp22.000 per bulan, menjadi Rp352.000 per bulan.

Tarif mulai berlaku efektif tanggal 15 Januari 2019.

Kenaikan tarif parkir di IRTI Monas bagi pegawai PNS DKI ditujukan agar mereka memanfaatkan fasilitas transjakarta gratis melalui kartu pegawai mereka, kata Anies.

Ant/ebit
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 11, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Agung Budi Maryoto menyaksikan langsung melalui video conference penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Aula Djayalaksana Mapolda Jabar, Jl. Soekarno-Hatta Kota Bandung, Jumat 11 Januari 2019.

Melalui MoU ini, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan atau tepat sasaran. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau MoU ini ditandatangani langsung oleh Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang di Mabes Polri, Jakarta. MoU ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan pihak kepolisian dalam rangka pengawalan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Nilai bantuan sosial yang dikucurkan Kementerian Sosial tahun ini mencapai Rp 54,3 Triliun lebih. Untuk itu, menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sinergi antara pemerintah melalui Kemensos bersama Polri ini penting agar bantuan sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi, saya akan menerjemahkan ini bersama Pak Kapolda (Jabar) memastikan bantuan sosial ini sampai tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara, tepat jumlah melalui pengawalan kepolisian,” kata Emil ditemui usai video conference.

Dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, manajemen penyaluran tidak sederhana. Sering kali ada laporan salah sasaran atau jumlahnya yang tidak sesuai. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dibantu kepolisian ingin memastikan agar kesalahan atau bahkan penyelewengan bantuan tidak terjadi dalam proses penyalurannya.

“Masalah utamanya adalah manajemen penyampaian. Manajemen penyampaian ini tidak sederhana, sering kali kita dapat laporan salah sasaran, tidak sesuai jumlah, dan lain-lain,” kata Emil. 

“Oleh karena itu, tidak ada salahnya birokrat sipil ini dibantu oleh kepolisian untuk memastikan hal-hal yang tadi tidak terjadi,” sambungnya.

Emil berpesan, kepada tim yang ditunjuk untuk menyalurkan bantusan sosial terlebih dahulu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan para ulama setempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang telah menerima bantuan tidak selalu tergantung pada bantuan pemerintah. 

“Arahan saya, tim ini juga rajin-rajin bertanya kepada tokoh masyarakat di daerah dan ulama agar mendapat restu,” pesan Emil.

“Yang kedua, adalah tolong berikan dakwah agar si penerima ini jangan selalu “tangan di bawah”, tapi “tangan di atas”, supaya tahun depan jumlah penerima berkurang. Kalau berkurang berarti pembangunan berhasil,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto juga menegaskan pihak kepolisian akan membantu proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Selain itu, polisi juga akan membantu secara preventif agar dalam proses penyaluran bantuan tidak terjadi pelanggaran yang bisa berujung pada proses hukum.

“Kemudian tentunya memastikan bahwa bantuan itu tidak ada pelanggaran, karena bisa berujung pada kasus hukum,” ujar Budi.

“Polda akan membantu dari aspek preventif, mengawal supaya bantuan tepat sasaran, waktunya tepat, dan tujuannya tepat,” katanya.

Budi menambahkan, pihak kepolisian akan membantu sosialisasi melalui media dalam proses penyaluran bantuan. Hal ini penting agar masyarakat tahu bahwa bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita akan membantu memediakan, karena kita punya jaringan media seluruh Indonesia cukup kuat,” tukas Budi.

“Artinya bahwa program-program pemerintah patut kita berikan mediakan dan masyarakat pasti akan apresiasi karena tepat sasaran,” tandasnya

.Hms/asbud
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.