JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Anggota DPR RI Komisi X Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sukabumi, Jumat (29/1).
Dalam Kunker tersebut membahas 3 hal yang berkaitan dengan pendidikan salah satunya mengenai tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ)
Anggota komisi X DPR RI Dede Yusuf M.E, ST. MSI. POL. Mengatakan, ada 3 isu krusial yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh, terkait dana BOS atau kouta BOS tepat sasaran atau tidak, masalah Assesment Nasional dan masalah Guru Honorer.
Dari cerita yang disampaikan oleh para pelaku pendidikan Apresiasi diberikan tentunya kepada KEMENDIKBUD terkait soal realisasi dana BOS, tapi terkait tentang pembelajaran jarak jauh teryata bukan hanya dari Kemendikbud ini masalah soal persignalan atau kita sebut saja Infrastruktur signal.
Masih banyak Daerah-Daerah di Kabupaten Sukabumi wilayah selatan itu blank spot sehingga tidak bisa untuk melakukan PJJ, nah itu perlu dukungan dari Kemenkominfo atau mungkin Propider untuk menambah tower-tower tertentu dan ini tidak boleh berfikir secara bisnis tapi berfikir bagaimana menyelamatkan generasi anak-anak kita untuk bisa tetap belajar.
Yang ke-2 mengenai masalah soal tepat sasaran atau tidak dan ternyata ada pasokan dari kuota yang kita berikan ada 60% ada anak-anak yang tidak mendapatkan, jadi ada daerah yang 60% tidak mendapatkan kuota, ini jadi tanda tanya selama ini data Dapodik itu benar-benar dimasukkan atau tidak, karena pada kenyataannya hanya 40% yang menerima sisanya 60% tidak menerima, inilah fungsinya kita harus memiliki data yang aktual yang akurat.
Yang ke-3 yang kita tanyakan terkait masalah soal Asesmen Nasional kedepan yang saat ini sudah dimundurkan,lalu kemudian maslah Guru Honorer teryata masalah ini masih simpang siur, pemerintah berencana untuk membuka jalur P3K dan akan dibiayai oleh APBN melalui dana bagi hasil, dana DAU, tapi pemerintah daerah belum berani membuka formasi takut menjadi beban daerah karena ada Perpres yang mengatakan bahwa APBN harus siap.
Jadi saya melihat ada ketidakkoordinasian antara informasi yang kami dipusat melalui kementrian dan informasi yang ada di daerah yang diterima oleh Lembaga-lembaga yang menaungi daerah artinya Kemendagri,saya pikir harus diluruskan agar pemerintahan itu tidak berjalan pada rodanya masing-masing jadi kalau roda Kementerian Pendidikan pengennya begini tetapi terhalang oleh aturan disini.
Mungkin kita berbicara pemerintah Kemenpan RB maunya begini tetapi terhalang oleh aturan lainnya, inilah sinkronisasi memang dimasa pandemi ini sagat sulit sekali untuk melakukan sinkronisasi dan itulah fungsinya kami melakukan kunjungan kerja walaupun saat ini kita sagat berhati-hati sekali dan kita upayakan tidak melakukan kunjungan yang banyak orang, yang penting masukan-masukan ini berharga dan kita akan melakukan Webinar dengan menteri setelah ini. pungkasnya
Plt Sekda Zainul S. SE, MSI, menambahkan, kami sagat menyambut baik ini karena memang selama ini masalah PJJ ini menjadi permasalahan yang sangat Krusial kaitan dengan masalah kebutuhan proses belajar mengajar juga tentang kemampuan kita pembiayaan ditambah lagi secara Geografis juga.
Disamping sarana dan prasarana yang dibutuhkan misalnya, sarana internet dan lain sebagainya ini yang jadi persoalan sehingga kunjungan ini menjadi momentum terbaik bagi kami untuk menyampaikan apa yang menjadi kesulitan kami dalam proses belajar mengajar pada saat pandemi ini. Pungkas sekda
.Suhendi
