JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya


JABARCENNA.COM | BANJAR - Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dibackup oleh jajaran TNI dan Polri, menggelar Operasi Yustisi penegakan Protokol kesehatan terkait upaya pencegahan dan penyebaran virus covid-19. Jum'at (29/01). 

Pelaksanaan Operasi ini diawali dengan penggelaran apel di halaman Desa Batulawang diikuti oleh Bina Desa, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan Satgas Covid 19 Desa Batulawang operasi dilaksanakan di Jalan Dusun Cimanggu depan kantor PPN VIII Batulawang Afdeling Batulawang, Kota Banjar dan kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Batulawang bapak Yosep .

Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. melalui Kapolsek Pataruman IPTU Achmad Daryanto S.Ip.,MM. mengatakan Operasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menegakan Peraturan Daerah, dalam rangka penegakan protokol kesehatan mencegah penyebaran virus covid-19 sampai ke tingkat Desa.

"Virus Covid 19 ini menjadi persoalan Nasional, termasuk di Banjar angka terkonfirmasi positif virus covid 19 masih semakin bertambah sampai hari ini, kita berupaya keras agar masyarakat disiplin akan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari” ujar Kapolsek. 

Hari ini secara nasional, Satuan tugas Pusat memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan PPKM tahap 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mencegah penyebaran virus covid 19, yaitu wajib menaati 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan” yang sudah menjadi trending dan merupakan program pemerintah pusat.

Personil Satpol PP, TNI dan Polri juga satgas covid 19 Desa Batulawang, yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi sejumlah 1o orang, Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam penegakan Perda.

“Kita laksanakan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan 2021 ini untuk mengingatkan masyarakat, jangan membuat masyarakat merasa takut, resah dan khawatir, dengan jumlah pelanggar yang tidak memakai masker 7 orang, Sanksi yang diberikan 7 orang push up, dan dilakukan teguran tertulis . 

Diharapkan dengan operasi ini masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan untuk diri sendiri dan bagi keluarga serta diadakannya Operasi Yustisi yang simpatik dan Humanis,” ucap kapolsek.


 (Tema)


JABARCENNA.COM | BANJAR - Dalam upaya meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa di Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar kembali menggelar doa bersama dan istigosah yang dilaksanakan di Pendopo Kota Banjar, Kamis (28/1)

Kegiatan yang diikuti oleh ASN, DKM dan OPD se-Kota Banjar melalui Video Conference juga dihadiri oleh Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, Wakil Walikota Banjar H Nana Suryana, Kapolres Banjar AKBP melda Yanny, Perwira Penghubung Kodim 0613 Ciamis, Perwakilan Kejaksaan, Perwakilan Pengadilan Agama dan Kepala OPD. 

Kegiatan diawali dengan sholat Maghrib berjamaah di pendopo Kota Banjar yang dilanjutkan dengan istigosah yang dipimpin oleh KH. Aep Saepulloh Pimpinan Pondok Pesantren Manzilul Huda Kota Banjar. 


Sementara itu, dalam arahannya, Walikota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si., mengatakan bahwa dimasa pandemi ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Doa yang diikuti ikhtiar kita dalam upaya memutus mata rantai Covid19 di Kota Banjar dengan disiplin melaksanakan 5M. 

"yakinlah dengan doa dan usaha maksimal kita akan mampu menghadapi pandemi ini. Jangan pernah abai patuhi dan laksanakan protokol kesehatan, semoga Allah Segera mengangkat wabah ini, Aamiin" ujar walikota. 

Senada dengan Walikota Banjar, Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. mengatakan semoga dengan digelarnya Istigosah dan Doa Bersama ini, Kota Banjar tetap dalam situasi aman dan Kondusif, serta Covid-19 segera berakhir. 

"Ya, malam ini Kami menghadiri Istigosah dan Doa Bersama secara virtual, semoga kota Banjar segera terbebas dari Covid-19" ucap Kapolres Banjar.

.Tema


JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Pencanangan vaksinasi covid – 19 di Kota Sukabumi dilaksanakan di Bala Kota Sukabumi, Kamis (28/1/2021).

dalam Pencanangan atau Vaksinasi Perdana tersebut diikuti oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, 

Komandan Kodim 0607/ Kota Sukabumi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, serta perwakilan organisasi profesi kesehatan.

Wali Kota, Achmad Fahmi, menjadi orang pertama yang menerima vaksin covid – 19 diikuti oleh Wakil Wali Kota, Andri Hamami, kemudian Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni, serta Kasdim 0607 dan dilanjutkan dengan peserta lainnya. Vaksinasi perdana ini diikuti oleh 20 orang peserta.

Selepas vaksinasi, Wali Kota dalam keterangan persnya menjelaskan penyuntikan kedua bagi para peserta vaksinasi covid – 19 perdana, dijadwalkan pada 11 Februari 2021. Kemudian juga dijelaskan vaksinasi covid – 19 akan segera diberikan kepada tenaga kesehatan di 24 fasilitas layanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Kota Sukabumi telah menerima 6000 vial vaksin untuk didistribusikan kepada 3000 tenaga kesehatan dan 10 pimpinan pemuka daerah Kota Sukabumi, Hari ini akan kita melakukan pencanangan vaksinasi dari mulai Forkompinda, tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga kita bisa memberikan contoh kepada masyarakat agar yakin dan tidak ada kecemasan tentang vaksinasi

Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung secara langsung maupun tidak dalam kegiatan vaksinasi yang perdana ini, dan Mudah-mudahan hari ini menjadi catataan penting bagi Kota Sukabumii dalam kegiatan ini sehingga kedepan kita berdoa bersama khususnya di Kota Sukabumi agar dapat pulih seperti sediakala, Pungkasnya.

Ia menghimbau masyarakat untuk mengikuti proses vaksinasi karena merupakan salah satu upaya untuk memutus penyebaran covid – 19 serta vaksin covid – 19 dipastikan aman dan halal karena sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI dan izin dari BPOM.

.Suhendi



JABARCENNA.COM | SUKABUMI - Anggota DPR RI Komisi X Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sukabumi, Jumat (29/1).

Dalam Kunker tersebut membahas 3 hal yang berkaitan dengan pendidikan salah satunya mengenai tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ) 

Anggota komisi X DPR RI Dede Yusuf M.E, ST. MSI. POL. Mengatakan, ada 3 isu krusial yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh, terkait dana BOS atau kouta BOS tepat sasaran atau tidak, masalah Assesment Nasional dan masalah Guru Honorer. 


Dari cerita yang disampaikan oleh para pelaku pendidikan Apresiasi diberikan tentunya kepada KEMENDIKBUD terkait soal realisasi dana BOS, tapi terkait tentang pembelajaran jarak jauh teryata bukan hanya dari Kemendikbud ini masalah soal persignalan atau kita sebut saja Infrastruktur signal. 

Masih banyak Daerah-Daerah di Kabupaten Sukabumi wilayah selatan itu blank spot sehingga tidak bisa untuk melakukan PJJ, nah itu perlu dukungan dari Kemenkominfo atau mungkin Propider untuk menambah tower-tower tertentu dan ini tidak boleh berfikir secara bisnis tapi berfikir bagaimana menyelamatkan generasi anak-anak kita untuk bisa tetap belajar. 

Yang ke-2 mengenai masalah soal tepat sasaran atau tidak dan ternyata ada pasokan dari kuota yang kita berikan ada 60% ada anak-anak yang tidak mendapatkan, jadi ada daerah yang 60% tidak mendapatkan kuota, ini jadi tanda tanya selama ini data Dapodik itu benar-benar dimasukkan atau tidak, karena pada kenyataannya hanya 40% yang menerima sisanya 60% tidak menerima, inilah fungsinya kita harus memiliki data yang aktual yang akurat. 

Yang ke-3 yang kita tanyakan terkait masalah soal Asesmen Nasional kedepan yang saat ini sudah dimundurkan,lalu kemudian maslah Guru Honorer teryata masalah ini masih simpang siur, pemerintah berencana untuk membuka jalur P3K dan akan dibiayai oleh APBN melalui dana bagi hasil, dana DAU, tapi pemerintah daerah belum berani membuka formasi takut menjadi beban daerah karena ada Perpres yang mengatakan bahwa APBN harus siap. 

Jadi saya melihat ada ketidakkoordinasian antara informasi yang kami dipusat melalui kementrian dan informasi yang ada di daerah yang diterima oleh Lembaga-lembaga yang menaungi daerah artinya Kemendagri,saya pikir harus diluruskan agar pemerintahan itu tidak berjalan pada rodanya masing-masing jadi kalau roda Kementerian Pendidikan pengennya begini tetapi terhalang oleh aturan disini. 

Mungkin kita berbicara pemerintah Kemenpan RB maunya begini tetapi terhalang oleh aturan lainnya, inilah sinkronisasi memang dimasa pandemi ini sagat sulit sekali untuk melakukan sinkronisasi dan itulah fungsinya kami melakukan kunjungan kerja walaupun saat ini kita sagat berhati-hati sekali dan kita upayakan tidak melakukan kunjungan yang banyak orang, yang penting masukan-masukan ini berharga dan kita akan melakukan Webinar dengan menteri setelah ini. pungkasnya

Plt Sekda Zainul S. SE, MSI, menambahkan, kami sagat menyambut baik ini karena memang selama ini masalah PJJ ini menjadi permasalahan yang sangat Krusial kaitan dengan masalah kebutuhan proses belajar mengajar juga tentang kemampuan kita pembiayaan ditambah lagi secara Geografis juga. 

Disamping sarana dan prasarana yang dibutuhkan misalnya, sarana internet dan lain sebagainya ini yang jadi persoalan sehingga kunjungan ini menjadi momentum terbaik bagi kami untuk menyampaikan apa yang menjadi kesulitan kami dalam proses belajar mengajar pada saat pandemi ini. Pungkas sekda


.Suhendi
Diberdayakan oleh Blogger.