JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, apalagi masuk di tengah pandemi virus Corona seperti sekarang. Ironis, pekerja asing bebas masuk, tapi pekerja lokal banyak yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Saya benar-benar menyayangkan pemberian izin masuknya WNA China ke Indonesia di tengah situasi pandemi seperti ini. Kedatangan mereka ini tentu dikhawatirkan berpotensi membawa virus Covid-19. Belum lagi, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia. Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan persnya, Senin (17/5/2021).

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengimbau Kementerian Ketenagakerjaan agar transparan, di mana para TKA China itu akan dipekerjakan. Idealnya, para WNI dulu yang diprioritaskan mendapat pekerjaan di dalam negeri. Kualitias pekerja lokal tidak kalah dengan pekerja asal China. Indonesia sendiri kini sedang menghadapi wabah Covid-19 yang belum selesai. Bila kelak, sudah selesai bisa dipikirkan lagi soal TKA asal China itu.

“Sangat disayangkan, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang. Bahkan, sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan. Menurut saya, perlu dikalkulasi untung rugi menggunakan TKA ini di Indonesia. Sebab, sejauh ini, saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan negara. Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN," tutur Saleh

.Ebit


JABARCENNA.COM | BANJAR - Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar luncurkan Aplikasi RASAIN (Raharja Sadar Mandiri).

Raharja Sadar Mandiri (RASAIN) sebagaimana aplikasi berbasis Android yang dapat diakses dan didownload di google store atau playstore oleh kalangan masyarakat khususnya warga Desa Raharja tersebut tujuannya adalah memberikan pelayanan mandiri terhadap masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Yayat selaku Kepala Desa Raharja saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/5/2021).


Dijelaskan Yayat, Aplikasi RASAIN/Raharja Sadar Mandiri ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam membuat surat menyurat seperti surat Pengantar KTP/KK. Tidak hanya itu dalam aplikasi RASAIN ini juga dijadikan sebuah laporan informasi publik dimana informasi dalam suatu kegiatan Program Desa ataupun APBDes bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung. Dan yang paling utama kita meningkatkan sisi pelayanan dan integritas untuk pengamanan data-data yang ada di Pemerintahan Desa Raharja, jelasnya.

"Pada Era Digital ini kami Desa Raharja memberikan pelayanan mandiri terhadap masyarakat dengan memberikan akses yang lebih mudah cukup melalui HP Android maupun perangkat lunak lainnya yang ada di Desa Raharja," ujarnya

Disini kita hanya sebagai pendukungnya saja dalam proses pelayanan kepada masyarakat baik itu permohonan untuk perbaikan KK, KTP, permohonan untuk SKU, dan Domisili ataupun yang lainnya itu ada dalam aplikasi RASAIN.

"Mungkin yang tidak masuk dalam aplikasi ini adalah salah satunya terkait dengan kisaran harga tanah karena memang disitu berbeda karena tiap wilayah berbeda dengan kisaran harga tersebut," Pungkas Yayat.


.Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR - Team gugus tugas penanggulangan covid 19 Satpol PP Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengecekan posko ketiap posko RT/RW Desa Raharja Kecamatan Purwaharja kota Banjar, senin (17/5-2021).

Pengecekan posko didampingi oleh TNI/POLRI, Subdenpom, BPBD Provinsi, Kepala Desa Raharja, Bhabinsa, Bhabinmas Desa Raharja Kecamatan Purwaharja kota Banjar.


Herdiwan Kepala Bidang Pembinaan masyarakat dan Aparatur Satpol PP Provinsi Jawa Barat kebetulan menjadi ketua Praja dua menjadi regu yang bertugas di Kecamatan Purwaharja kota Banjar mengatakan kami dari Satpol PP provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Banjar kemudian berkolaborasi dengan kepolisian dan dari TNI untuk melakukan pertama pengontrolan terkait dengan penundaan mudik bagi masyarakat dan ini Kebetulan di Banjar berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah untuk saat ini tentu yang dilihat adalah arus balik masyarakat yang pernah mudik kemudian berniat atau Berencana untuk kembali ke tempat bekerjanya atau tempat semula dan kami bertugas untuk mengontrol masyarakat apabila ada masyarakat yang pertama terpapar oleh Covid karena disinyalir atau Ada kemungkinan ketika mereka pulang mudik terpapar oleh covid, ujarnya.

Kedua ini adalah sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku karena Covid ini tentu saja harus diberikan pemahaman kepada masyarakat Covid ini masih ada dan kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka peduli dan mau bekerja sama untuk melakukan protokol kesehatan, jelasnya.

Yang ketiga Tentu saja Ini adalah usaha Preventif Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah mulai dari Desa dan lebih kecil lagi ke RT /RW mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menjaga penyebaran Covid Karena pada saat ini tentu saja dihawatirkan adanya arus mudik dan arus balik itu membawa virus tersebut kepada lingkungan yang akan dituju kalau misalkan beralih tempat bekerja jangan sampai lowbat ini dibawa oleh orang-orang tersebut dan bisa memaparkan kepada teman-temannya jadi istilahnya jangan menulari dan jangan tertulari.

Untuk kesiapsiagaan untuk setiap desa Alhamdulillah sudah siap dan mereka pihak pemerintah Desa sudah menyiapkan posko PPKM posko karantina dan lain-lainnya alhamdulilah sudah siap dan kita berharap memang dengan kesiapsiagaan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita peduli kepada masyarakat apabila yang ada yang terpapar.

.Tema

Amar Thohir, Aktifis Sosial. Foto : Ist

JABARCENNA.COM | KUNUNGAN - Hampir setiap tahun kasus Bunuh diri marak di Kabupaten Kuningan. Pada tahun 2021, hingga bulan Mei tercatat 8 kasus bunuh diri di Kabupaten Kuningan, hal tersebut mendapat sorotan serius dari Amar Thohir, Aktifis Sosial.

Menurut Amar, dirinya merasa sangat sedih mendengar kabar bunuh diri yang tak kunjung usai. Dari berbagai motif, kebanyakan akibat tak sanggup menahan sakit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh.

Seperti tahun 2019, kata Amar, ada sekaligus 3 kasus bunuh diri dalam sehari. 2 motif dari 3 kasus bunuh diri tersebut adalah karena tak tahan dengan penyakit yang dideritanya, belum lagi kasus-kasus di tahun sebelumnya.

"Kebanyakan motifnya karena penyakit kronis, seperti yang baru terjadi kemarin di Cihideung Hilir. Seorang Kakek diduga nekad bunuh diri karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh," ungkap Amar, Minggu (16/5/2021).

Menurut Amar, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan melalui Dinas-dinas terkait segera mencari solusi. Meskipun tidak dalam waktu cepat bisa menghentikan kasus bunuh diri, minimal setidaknya ada upaya untuk mengurangi.

"Pemda itu kan ada Dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, harusnya lintas sektor bersinergi untuk menanggulangi masalah bunuh diri ini. Harus dianggap serius biar penanganannya juga serius," lanjutnya.

Selama ini banyak masyarakat miskin yang menderita sakit kronis selama bertahun-tahun dan berada diambang putus asa. Ketika mereka ingin berobat, tapi tak memiliki biaya dan tak ada jaminan kesehatan.

Meski ada jaminan kesehatan, kata Amar, masih banyak masalah-masalah lain yang belum teratasi, misalnya, ketika harus dirujuk ke rumah sakit kelas A, itu membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Apabila warga miskin menderita penyakit seperti kanker dan harus dirujuk ke rumah sakit kelas A di Bandung atau Jakarta, itu butuh biaya transport, biaya hidup yang nunggu, biaya tinggal kalau ternyata harus antri, dan lain-lain," ujarnya.

Meski banyak komunitas sosial yang bergerak, namun, kata Amar, penuh dengan keterbatasan. Menurutnya, dengan adanya pegiat sosial harusnya dirangkul Pemda hanya sebatas pendukung untuk Pemda membuat penanganan yang komperhensif, sistematis dan tuntas.

"Sejak tahun 2017, saya bersama rekan-rekan berusaha untuk membantu dengan segala keterbatasan kami, ditambah komunitas sosial lainnya, namun belum sanggup mengatasi karena ini tugas Pemerintah. Kami menunggu penanganan komperhensif dan sistematis yang hingga saat ini belum terealisasikan," lanjut Amar.

Terkait minimnya anggaran yang selalu menjadi alasan utama, kata Amar, harusnya Pemda bisa lebih mengefisienkan dana yang ada. Menurutnya, masih banyak terpakai hal-hal yang kurang terlalu penting dan mendesak.

Amar sangat berharap, dengan rentetan kasus bunuh diri yang tak kunjung henti ini menjadi cambuk bagi Pemda untuk segera mencari upaya penanganan dengan sangat serius.

Selain penyakit, masalah ekonomi juga menjadi motif lainnya untuk terjadinya kasus bunuh diri di Kabupaten Kuningan. Untuk itu, Amar berharap agar ada penanganan dari semua sektor baik jasmani, rohani, hingga membantu memberikan solusi.

"Mungkin selain masalah kesehatan, harus ada semacam konseling untuk mereka yang punya masalah berat dan rentan melakukan bunuh diri itu bisa curhat, sehingga minimal bisa mengurangi beban, syukur-syukur bisa dibantu jalan keluar untuk masalahnya," lanjutnya.

Amar juga berharap ketika pemerintah nanti berupaya memaksimalkan ikhtiar pencegahan kasus bunuh diri, masyarakat juga turut membantu agar upaya tersebut bisa membuahkan hasil.

"Semoga tidak bertambah lagi kasus bunuh diri disini. Harus segera ada upaya serius untuk pencegahan. Saya tidak bilang Pemda tidak ada upaya, mungkin belum maksimal. Semoga segera dapat teratasi dan ada upaya pencegahan yang dapat mengurangi kasus bunuh diri," pungkasnya.


(Iwn)
Diberdayakan oleh Blogger.