JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

Aliansi Wartawan Kuningan berdemo di depan gedung DPRD Kuningan. Foto (Ist)
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Puluhan wartawan dari media cetak, televisi dan online di Kabupaten Kuningan menggelar demo menolak RUU KUHP, di depan gedung DPRD Kuningan, Senin (30/9/2019).

Para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu tersebut menuntut RUU itu tidak jadi di sahkan menjadi Undang-undang karena sejumlah pasal dari RUU KUHP itu berpotensi membatasi kemerdekaan pers.

Seorang jurnalis pakai pakaian menyerupai pocong sebagai simbol matinya kebebasan pers 
"Ini demo untuk menolak RKUHP karena di dalamnya banyak pasal karet yang mengancam kebebasan pers seperti tentang penyerangan atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden," kata Koordinator aksi Iyan Irwandi yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kuningan.

Iyan mengatakan, dari hasil kajian jurnalis Kuningan, sedikitnya ada 13 pasal yang mengancam kebebasan pers. 13 pasal itu, lanjut dia, berbenturan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

"Ini kemunduran demokrasi. Seharusnya wartawan itu tetap bernaung dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers," kata Iyan.

Jurnalis Kuningan juga menyoroti tentang masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis. Iyan menyayangkan kejadian kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi selama aksi demo penolakan RKUHP dan UU KPK baru beberapa hari lalu, seperti di Jakarta dan Makasar.

"Kita juga minta oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan diadili, karena ini masih banyak terjadi," katanya.

Tidak hanya itu, massa juga membuat petisi yang berisi sejumlah tuntutan. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk ditandatangani dan dikirimkan ke DPR RI.

"Kita ingin pimpinan DPRD menandatangani petisi yang berisi sembilan tuntutan. Agar kemudian petisi itu disampaikan ke DPR RI," kata Iyan 

Para pimpinan DPRD Kuningan
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy dan jajarannya mendatangi para massa unjuk rasa dan pihaknya mendukung aspirasi jurnalis terkait penolakan RKUHP. Nuzul pun menandatangani petisi yang disodorkan jurnalis.

"Saya mendukung. Pers bagian dari demokrasi. Kalau pers mati maka demokrasi juga mati. Kita tandatangani dan akan kirimkan ke DPR RI," kata Nuzul.

.Iwn

JabarCeSenin 30 September 2019 dimulai dari pukul 07.15 Wib sd 07.45 Wib Kapolsek Langensari AKP Aah memimpin Upacara Bendera di Sekolah SMAN 2 Banjar.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakasek SMAN 2 Banjar beserta Guru dan Staf Pengajar, serta Siswa/Siswi SMAN 2 Banjar dengan jumlah 1.045 orang.

Dalam amanatnya Kapolsek Langensari selaku Pembina Upacara menyampaikan sambutan dari Kapolda Jabar yang intinya bahwa kehadiran Polri disetiap Sekolah ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan upaya pembinaan dan penyuluhan kepada para Siswa-Siswi SMA/SMK untuk memperkokoh dan memperkuat ketahanan diri para siswa.

Hal tersebut diharapkan agar siswa dan siswi tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat politik praktis.

Kapolsek juga menghimbau supaya para Siswa-Siswi bijak dan cerdas untuk membaca berita-berita yang ada di medsos dan tentunya lebih giat belajar demi meraih cita cita yang diinginkan 

Setelah Upacara selesai dilanjutkan giat Ikrar yang dilaksanakan oleh Siswa-Siswi SMAN 2 Banjar.

.Tema

JabarCeNNa.com, Kuningan -- Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (GM FKPPI) Kabupaten Kuningan, gelar acara ulang tahun ke-41. 

Acara yang digelar yang di Aula Sekretariat DPC Pepabri Kuningan tersebut dihadiri Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH., MH, Sabtu (28/9/2019) 

Dikatakan Bupati Kuningan Acep Purnama, Secara hierarkis GM FKPPI  merupakan putra putri dari pejuang atau para purnawirawan TNI dan POLRI 

"anggota organisasi ini memiliki karakter pejuang dan cinta NKRI yang diwariskan oleh orangtuanya. Saya berharap GM FKPPI memiliki karakter dalam jiwa kebangsaan, kebhinekaan dan karakter yang sama dengan orang tuanya dalam menciptakan keamanan dan kebersamaan," kata Acep

Selamat kepada FKPPI Kuningan dan terimakasih telah hadiri  di tengah-tengah masyarakat Kuningan dengan kesolahan sosialnya dan membantu program-program pemerintahan."pungkas Acep

Dalam kesempatan tersebut GM FKPPI Kuningan memberikan santunan kepada 25 orang anak yatim, dengan simbolis penyerahan langsung di berikan oleh Bupati Kuningan.

.Iwan

JabarCeNana.com, Kuningan - Kabupaten Kuningan terima Kunjungan Kerja Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Surakarta. Jumat (27/9/2019).

LKKS Kota Surakarta, yang dipimpin oleh Ketua I, Drs. H. Mardianto, MBA dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Ir. Ahyani, MA, langsung di sambut oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Siti Rachmatika, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan, M.Si, di Ruang Rapat Linggarjati Kuningan.

“Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari LKKS Kabupaten Kuningan. Ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya LKKS Kabupaten Kuningan melakukan kunjungan kerja ke LKKS Kota Surakarta. Kehadiran kami juga ingin mengulik apa yang telah di kerjakan oleh LKKS Kabupaten Kuningan,”ucap Ketua I LKKS Kota Surakarta, Drs. H. Mardianto, MBA.

Dikatakan Mardianto, kami melakukan kunjungan kerja ini untuk sharing dan menggali informasi terkait program-program LKKS Kabupaten Kuningan dan guna mendapatkan informasi terkait LKKS Kabupaten Kuningan telah sukses luar biasa menyelenggarakan kegiatan Itsbat Nikah. "Ujarnya.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan mengatakan Semoga output dari Kunjungan Kerja ini membuahkan hasil yang positif "ucap Dadang

Ketua LKKS Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Siti Rachmatika mengucapkan terima kasih kepada LKKS Kota Surakarta atas kunjungan balasannya. Setelah sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2019, LKKS Kabupaten Kuningan melaksanakan Kunjungan Kerja ke LKKS Kota Surakarta dan diterima dengan baik disana. Ia memaparkan beberapa program yang telah dan sedang dilaksanakan.

“Satu kegiatan yang belum lama ini dilaksanakan yakni Kegiatan Bakti Sosial Itsbat Nikah yang diikuti oleh 90 pasang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat se Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah kegiatan Itsbat Nikah berjalan lancar. Dan dalam kesempatan yang sama, menerima penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, atas peran aktif dan memfasilitasi terlaksananya Sidang Keliling Terpadu Perkara Itsbat Nikah di wilayah Kabupaten Kuningan,”terangnya.

Hal tersebut merupakan wujud pelayanan prima terhadap masyarakat yang dilakukan LKKS Kuningan. Itsbat Nikah diselenggarakan untuk mengantisipasi banyaknya pernikahan siri yang bisa merugikan untuk perihal status anak. Karena orang yang melakukan nikah siri tidak bisa mendapatkan pengakuan secara hukum untuk kepemilikan bukti pernikahan tersebut dan tidak bisa memperoleh Akta untuk anak-anaknya. Maka dari itu LKKS Kabupaten Kuningan hadir untuk memfasilitasi hal tersebut.

“Eksistensi LKKS Kabupaten Kuningan sejauh ini tidaklah menjadikan kami berpuas diri karena masih banyak hal-hal yang perlu kami pelajari dan adopsi dari Daerah lain. Sehingga kami bisa berbuat lebih dalam membantu Pemerintah Daerah sebagaimana Visi Kabupaten Kuningan adalah menciptakan masyarakat yang Ma’mur, Agamis dan Pinunjul (MAJU) Berbasis Desa Tahun 2023,”pungkas Ika.

.Iwan
Diberdayakan oleh Blogger.