JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Bareskrim Polri mencatat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Karo Penmas Brigjen. Pol. Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum. dalam press conference Senin (27/7/20) di Mabes Polri mengatakan angka tersebut berdasarkan laporan kasus dari jajaran Polda seluruh Indonesia. Data yang diterima terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial di 20 Polda.

Adapun rinciannya yaitu, Polda Sumut 38 kasus, Polda Jabar 18 kasus, Polda Riau tujuh kasus, Polda Jatim dan Polda Sulsel empat kasus, Polda Sulteng, Polda NTT, dan Polda Banten menangani masing-masing tiga kasus.

Polda Sumsel, Polda Maluku Utara masing-masing dua kasus, kemudian Polda Kalteng, Polda Kepri, Polda Sulbar, Polda Sumbar, Polda Kaltara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalbar, dan Polda Papua masing-masing menangani satu kasus.

Lanjut Karo Penmas, penyelewengan dana bansos dalam bentuk apapun sangat tidak dibenarkan. Termasuk apabila sudah ada kesepakatan pemerataan dengan pihak penerima. Jenderal Bintang Satu tersebut mengatakan pihaknya akan memilah kasus laporan penyeleweng dana bansos yang dilaporkan.

"Tentunya besar kecilnya pelanggaran terdapat tim yang melakukan assasment, jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kecil maka akan dikedepankan kepada APIP-nya atau inspektorat yang menanganinya," jelas Karo Penmas.

Hms/IY

Seskab saat mengikuti Ratas mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7). (Foto: Humas/Agung)
JABARCENNA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas), mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7).

Beberapa Arahan yang disampaikan oleh Presiden, sebagai berikut:

Pertama, Presiden mengingatkan bahwa situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Ia menambahkan bahwa beberapa lembaga keuangan dunia juga selalu merevisi prediksi-prediksi atas pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 maupun perkiraan di 2021 yang artinya masih penuh dengan ketidakpastian.

”Meskipun di tahun 2021 International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif di tahun 2021 dan bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%,” tutur Presiden.

Perkiraan tersebut, menurut Presiden, sangat tinggi karena Bank Dunia hanya 4,2%, OECD 2,8 sampai 5,2% dan kalau perkiraan ini betul Indonesia akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. ”Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar saya kira patut kita syukuri,” kata Presiden.

Namun demikian, Presiden berharap semua tetap waspada kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko terjadinya gelombang kedua (second wave) dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021.

Kedua, Presiden minta angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimis tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini.

”Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor. Terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital,” ungkap Presiden.

Ketiga, APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Presiden minta dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit. ”Agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali, mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran,” jelas Presiden.

Keempat, Presiden menekankan lagi walaupun menghadapi situasi sulit, tidak boleh melupakan agenda-agenda besar dan strategis bangsa, terutama dalam langkah-langkah untuk bisa keluar dari middle income trap.

”Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah masuk meraih predikat pada upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang,” pungkas Presiden

.Setkab

JABARCENNA.COM - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa sejumlah perkantoran yang sudah memberlakukan kondisi mendekati normal, agar menaati pembagian kerja 2 shift.

“Pagi jam 07.00 sampai dengan 07.30 dan kembali pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30, kemudian kedua shift pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan kembali pada pukul 18.00 sampai 18.30,” ujar Ketua Satgas saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Senin (27/7).

Kalau dipatuhi, Doni menyampaikan bahwa berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada.

“Termasuk juga diharapkan seluruh pimpinan, baik Kementerian/Lembaga dan juga swasta, agar mereka yang memiliki risiko rentan untuk tidak dulu diberikan kewajiban ke kantor,” kata Ketua Satgas.

Lebih lanjut, Ketua Satgas sampaikan bahwa kelompok rentan ini termasuk yang lansia dan penderita komorbid; hepatitis, hipertensi, diabetes, ginjal, kanker, jantung, dan beberapa penyakit pernafasan lainnya.

“Kalau ini bisa kita lakukan berarti kita mampu melindungi sebagian warga, yang kalau data yang kami terima 85% angka kematian itu karena memiliki komorbid,” jelas Doni.

Serapan Anggaran

Sementara itu Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Sadikin, selaku Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi menyampaikan keyakinan bahwa angka serapan 100% anggaran bisa mencapai 100 sampai akhir tahun.

Lebih lanjut, Budi mengharapkan akan ada tambahan dari jenis dan besaran bansos yang sekarang sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan anggarannya, termasuk pesan Presiden bahwa bansos yang sifatnya produktif harus menjadi prioritas.

“Itu sedang difinalisasikan dengan Kementerian Keuangan, diharapkan dalam waktu singkat bisa segera kita kucurkan,” tandas Ketua Satgas PEN. 

.Setkab

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Tahun 2020 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten mendapat kucuran dana sebesar Rp.52.590.970.000,- Dana tersebut diperuntukan untuk pengelolaan sarana dan prasarana bagi TK, SD, SMP dan SKB yang ada di Kabupaten Kuningan.

Dari data yang didapat Jabarcenna.com, DAK sebesar Rp.52.590.970.000,- itu dalam rincian pengalokasian anggaran per-bidangnya mencakup DAK TK sebesar Rp.1.067.234.000,- SD Rp.28.820.109.000,-SMP Rp.20.721.182.000,- dan SKB Rp.1.982.445.000,-

Anggaran DAK fisik 2020 tersebut dalam program pelaksanaan kegiatannya mencakup kegiatan pembangunan seperti Rehab Ruang Kelas, Rehab Perpustakaan, Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Perpustakaan dan Pembangunan Toilet. 

Dengan adanya anggaran DAK fisik 2020 yang di alokasikan kepada TK, SD, SMP dan SKB tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan serta pemerataan mutu layanan pendidikan, sehingga sekolah yang bermutu tidak hanya berada di wilayah tertentu saja. 

Dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang bersumber dari anggaran DAK fisik tersebut tidak terlepas adanya peran serta konsultan yang mendampingi para penerima anggaran tersebut. 

Pasalnya, para penerima anggaran harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan DAK tersebut sehingga perlu adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak konsultan. 

Seperti halnya dikatakan salah satu konsultan kegiatan anggaran DAK fisik Kabupaten Kuningan, Made saat ditemui jabarcenna.com diruang kerjanya belum lama ini mengatakan, "Saya selaku konsultan yang mempunyai tugas sebagaimana dengan tugas tupoksinya dalam merencanakan kegiatan pembangunan sekolah baik itu rehab, ruang kelas baru, atau pembangunan lainnya diharapkan dalam pelaksanaanya tidak menemukan kendala dilapangan", kata Made 

Tim yang sudah ditugaskan oleh pihak kita pun baik itu orang perencana, pengawas, ahli gambar dan lainnya selalu berkordinasi guna terciptanya pembangunan sekolah sesuai volume. Dan untuk para sekolah yang menerima anggaran DAK swakelola ini diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan juknis, ujarnya 

Made menghimbau kepada sekolah yang melaksanakan pembangunan, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan volume yang sudah ditetapkan. 

"Yang harus diperhatikan oleh para sekolah yang melaksanakan pembangunan jangan mengurangi volume, karena ketika pekerjaan itu selesai lalu ada pemeriksaan baik itu dari BPK maka ketika dilapangan tidak sesuai, sudah itu bahaya, kasihan nanti penanggung jawab anggaran harus bisa mengembalikan uang (TGR) dari kekurangan volume tersebut itupun kalo terbukti dilapangan tidak sesuai". Pungkas Made 


.Iwan/Angga
Diberdayakan oleh Blogger.