JABARCENNA.COM | BAJAR,- Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si., membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Banjar yang bertempat di Ruang Rapat Gunung Sangkur kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar. Rabu (21/09/2022).
Kegiatan yang mengambil tema 'Sinergi Upaya Pengendalian Inflasi Dan Peningkatan Potensi Ekonomi Kota Banjar' ini dihadiri Secara Langsung Oleh Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S. Pd., M. H., Sekretaris Daerah Kota Banjar, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya, Para Asisten, Para Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan OJK Tasikmalaya, Kepala BPS Kota Banjar, Perwakilan Bulog, serta Manajer Area Pertamina Tasikmalaya.
Menurut wali Kota, Tekanan ekonomi global memaksa Pemerintah Menyesuaikan harga BBM di Indonesia. Hal ini berdampak terhadap daya beli masyarakat termasuk di Kota Banjar. Namun demikian, berdasar Pemantauan Di lapangan, Dampak Kenaikan BBM Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan harga barang di Kota Banjar.
"Kenaikan harga BBM cenderung mendorong inflasi karena berdampak ke naiknya harga berbagai kebutuhan. Namun di Kota Banjar terpantau masih dalam tingkat wajar. Kondisi ini yang membuat kita juga harus memiliki strategi dalam menjaga tingkat Inflasi apalagi di saat kita berada dalam upaya pemulihan ekonomi guna mendorong agar ekonomi kita tetap Tumbuh. "Jelas wali kota.
Wali kota menuturkan, menjaga Tingkat Inflasi memerlukan sinergi dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada. Pemerintah Kota Banjar telah menyusun rencana Pengendalian dan Mitigasi inflasi di Kota Banjar dampak dari Kenaikan BBM.
1. Mengalokasikan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk anggaran belanja wajib Perlindungan sosial sesuai dengan amanat Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.
2. Melaksanakan kegiatan Pengendalian Inflasi berbasis ketahanan Pangan melalui kegiatan PAKAYA (Pakarangan Sagala Aya) berupa pemberdayaan KWT Dalam Penanaman tanaman sayuran/komoditas Penyumbang Inflasi di Tingkat Rumah Tangga.
3. Meningkatkan sinergi dan Kolaborasi antara Forkoimda, TPID dan satgas pangan dalam pemantauan dan penanganan Inflasi serta mitigasi dampak Inflasi daerah pada tingkat Desa.
"Intinya dalam pengendalian inflasi adalah pengendalian diri dan pembentukan kemandirian dan ketahanan pangan yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait. " Pungkas wali Kota./Tema
