JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

Menag saat menerima kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI
JABARCENNA.COM | JAKARTA - Satgas Lawan Covid-19 DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama, Kamis (28/5/2020).

Dalam kunjungan DPR RI tersebut diterima langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi di ruang rapat Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat.

Rombongan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah anggota DPR RI dari lintas komisi, yang antara lain diantaranya yang hadir, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Andre Rosiade, Habiburokhman, Wihadi Wiyanto, Bambang Haryadi, Charles Meikyansyah, Fauzi H Amro, Nabil Haroen, Sari Yuliati dan Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI Fuji Abdul Rohman tersebut, guna membahas kesiapan pemerintah menghadapi New Normal di Perkantoran dan Lembaga Pemerintah.

Dalam mengawali pertemuannya, Menag Fachrul Razi memaparkan lima langkah cepat Kementerian Agama dalam merespon tanggap darurat pandemi Covid-19, khususnya pada pembangunan bidang agama dan pendidikan 

Lima langkah cepat tersebut yakni: Pembentukan Tim Gusus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pembangunan WA Center Kemenag Sigao Covid-19, Pencegahan Covid-19 di lingkungan Kemenag, Peminjaman gedung Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat isolasi sementara ODP dan PDP.

"Kelima penyedian dan pedistribusian obat-obatan ke RS Haji. Begitu juga dengan Penggunaan Dana Refocussing, Pelaksanaan WFH dan WFO, Pelaksanaan seleksi JPT dan JP Madya sesuai protokol, Sinergitas Program Pusat & Kanwil, Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Protokol Kesehatan," kata Menag


.IY

Kegiatan Halal Bihalal secara Virtual
JABARCENNA.COM | SUKABUMI -Pemerintah Kabupaten Sukabumi gelar Halal Bihalal secara virtual, Rabu (27/5/2020). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami di Pendopo Sukabumi. Sementara seluruh unsur Perangkat Daerah dan Kecamatan mengikuti dari kantor masing masing. 

Selain dijadikan moment muhasabah diri, Halal bi Halal juga dijadikan evaluasi penanganan covid 19 karenanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi turut hadir dalam kegiatan tersebut. 

Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut, mulai dari strategi pelaksanaan lanjutan distribusi bansos hingga strategi dan kesiapan aparat dalam menanganan covid-19

H. Marwan Hamami mengatakan, evaluasi penanganan covid 19 untuk melihat kekurangan sebelumnya. Apalagi, di Bulan Juni mendatang sudah masuk ke tahapan perubahan atau new normal. "New normal ini harus disikapi . Sebab, tidak serta merta bebas melaksanakan berbagai aktifitas. Masyarakat bisa beraktifitas secara normal, namun harus menjalankan protokol kesehatan. Seperti tetap memakai masker dan menjaga jarak," ujarnya usai halal bihalal dan evaluasi penanganan covid secara virtual, Rabu (27/5/2020).

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus gencar melakukan upaya dan strategi dalam melawan corona

"Kita harus lakukan komitmen bersama untuk menyelamatkan masyarakat" tegasnya

Bupati berharap, masyarakat pun turut terlibat dalam upaya penanganan dasar seperti penggunaan masker, Selalu mencuci tangan dan menjaga jarak ketika berkomunikasi. 

H. Marwan Hamami juga meminta para ASN ikut terlibat diwilayah masing masing untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan penanganan covid

" Kita terus gencarkan sosialisasi. Bahkan hingga ke lingkungan RT. Kita dorong perangkat di daerah hingga melibatkan ASN," ucapnya 

Menurutnya, dengan tingginya kesadaran masyarakat, akan mempercepat proses penangggulangan covid 19. Maka dari itu, peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan untuk mengentaskan pencegahan covid 19.

"Mari bersama kita lakukan kerja ekstra keras untuk masuk ke tahapan new normal," ungkapnya 

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri mengatakan, pemerintah telah melaksanakan PSBB. Bahkan batas akhir PSBB tahap kedua hingga 29 Mei mendatang. "Kita berharap akhir Mei atau awal Juni sudah memasuki tahapan new normal. Sehingga bisa menjalankan aktifitas secara biasa. Meskipun, tetap mengikuti protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat," terangnya.

Dalam tahap awal new normal, akan dibantu TNI Polri. Terutama dalam pendisiplinan masyarakat. "Nanti di pasar dan sebagainya akan ada TNI Polri untuk menegakan kedisiplinan," pungkasnya.


.Erik/Nenkli

Wakil Bupati Kuningan saat meninjau pengrajin sapu
JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa bagi sektor ekonomi khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kreatif di Kabupaten Kuningan.

Dampak tersebut mulai dari berkurangnya produksi, pengurangan jumlah karyawan, hingga yang terparah adalah berhentinya produksi yang pastinya berimbas pula dengan peningkatan jumlah pengangguran.

Hal ini terungkap saat Wakil Bupati Kuningan, H. M. Ridho Suganda, SH., M.Si melakukan kunjungan langsung kepada para pelaku Ekonomi Kreatif dan UMKM yang ada di Desa Sarewu dan Desa Tarikolot, Kecamatan Pancalang, Rabu (27/5/2020) didampingi Kepala Bidang Pemasaran Disporapar Kab.Kuningan, Sekretaris Kecamatan Pancalang, Unsur Forum Koordinasi Kecamatan setempat, serta perwakilan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan.

Wakil Bupati Kuningan, H. M. Ridho Suganda sengaja melakukan kegiatan kunjungan langsung kepada para pelaku Ekonomi Kreatif dan UMKM, untuk mendengar langsung dari mereka dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Kreatif dan UMKM di Kabupaten Kuningan agar dapat membantu memberikan solusi yang tepat untuk menyelamatkannya dari keterpurukan akibat Pandemik Covid-19 ini.

“Mereka harus kita bantu dan diselamatkan, Wabah Covid-19 membuat sektor ekonomi dan dunia usaha begitu terpukul, Kabupaten Kuningan butuh para pengusaha, terutama pengusaha UMKM, oleh karena itu kita harus menjamin mereka dapat terus melakukan usahanya agar ekonomi kita pun kuat, terlebih Covid 19 berdampak kepada keberlangsungan usaha mereka,” jelas Wabup.

Beberapa para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kreatif yang dikunjungi diantaranya adalah UMKM yang memproduksi Sapu, Serok Sampah, dan sikat botol.

Salah satu pelaku UMKM yang memproduksi sikat botol menyampaikan kepada Wabup dengan adanya Covid-19 sangat berdampak pada usahanya. Dikatakannya, hampir sebulan lebih ia tidak memproduksi karena terhambat bahan baku, hal tersebut membuatnya tidak memilki penghasilan.

Menanggapi hal tersebut, Wabup kuningan menyatakan sektor ekonomi khususnya para pelaku UMKM dan industri kreatif harus dibantu dan didorong bersama agar mereka tetap bisa bertahan di tengah kondisi Pandemik Covid-19 ini.

“Karena dampak dari Covid-19 ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi. Semoga kunjungan ini bisa menjadikan penyemangat bagi mereka semua, karena kita punya kewajiban mempertahankan geliat ekonomi untuk bisa menjadikan kuningan sesuai visi kabupaten Kuningan yang Maju, Makmur-Agamis dan Pinunjul,” pungkasnya. 

.Suradi

Bupati Kuningan mendampingi Dirjen PFM di Kantor Pos Kuningan 
JABARCENNA.COM | KUNINGAN, - Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjend. Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI melakukan monitoring penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Kuningan, Rabu (27/5/2020)

Bertempat di Kantor POS Kuningan, Bupati Kuningan, Sekda Kuningan, Kadinsos Kuningan dan Kepala PT. POS Kuningan ikut mendampingi monitoring tersebut.

Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH., MH menuturkan bahwa permaslahan ataupun kendala dalam penyaluran bansos terkait data selalu ada, akan tetapi Pemkab Kuningan terus berupaya untuk melakukan up date data sebaik mungkin, " by name by adress dengan melibatkan tingkat RT/RW setempat yang lebih mengetahui masyarakatnya secara nyata, kemudian untuk menghindari nepotisme. Dan untuk pelaporan data dengan membubuhkan atau membuat berita acara untuk pertanggung jawaban data yang akurat" ucap Acep.

Dirjend. Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Drs. Asep Sasapurnama, M. Si, mengatakan untuk permasalahan data ganda agar Pemkab memerintahkan Kepala Desa untuk mengubah KPM yang menerima bantuan sosial ganda, khusunya mengganti KPM BLT Dana Desa.

Menurut Dirjend. PFM hal ini dilakukan karena untuk penggantian KPM BLT Dana Desa relatif lebih mudah karena hanya melalui musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan KPM BLT Dana Desa dibandingkan mengganti KPM BST. Untuk penggantian KPM BST harus melalui sistem SIKS NG yang dikelola oleh Pusdatin Kessos, dimana data tersebut sebelumnya harus disahkan oleh Bupati/Walikota setempat. 

Pemkab Kuningan menyampaikan ucapan "terima kasih kepada Pemerintah Pusat, kepada Pak Presiden, Pak Menteri yang telah memberikan bantuan yang begitu terasa sekali manfaatnya melalui Kebijakan-kebijakan Program Pemerintah seperti BST, PKH dan lain sebagainya, sudah berjalan dengan baik penyalurannya juga tepat sasaran, by name by adressnya. 

Namun demikian memang masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, dilengkapi" ucap Acep. 

Pemkab Kuningan juga akan mengusulkan, apabila ada data yang belum masuk kedalam program BST tersebut. 




.Dedi J
Diberdayakan oleh Blogger.