JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 20, 2023

JAKARTA | JABARCENNA.COM,- Polres Karawang melakukan pengungkapan kasus penipuan pendaftaran rekrutmen Polri jalur Bintara. Dalam perkara itu, ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial (DLS).

Dengan dilakukannya tindakan tegas terhadap pelaku penipuan jalur Bintara itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa, hal itu salah satu wujud dari komitmen Polri yang sejak awal fokus untuk memberantas praktik calo maupun KKN dalam seluruh proses rekrutmen Korps Bhayangkara.

"Selain mengapresiasi, kami di tingkat Mabes Polri tentunya mendukung penuh tindakan tegas terhadap pelaku ataupun calo rekrutmen Polri. Karena, sejak awal pimpinan Polri sudah menegaskan untuk tidak segan memberamtas praktik calo maupun KKN," kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023.

Pada seluruh rangkaian proses pendaftaran rekrutmen Polri, baik jalur Akpol, Bintara dan Tamtama, dalam hal ini, Polri tidak memungut sepeser pun biaya atau gratis, bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin bergabung sebagai anggota kepolisian.

Dedi menekankan, dalam proses rekrutmen saat ini, As SDM Polri menerapkan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis). Sehingga, tidak ada ruang sedikitpun untuk pihak-pihak yang mencoba 'main-main' dalam proses rekrutmen Polri.

Bahkan, kata Dedi, untuk semakin mencegah praktik tersebut, SSDM Polri kini membuka layanan Hotline di nomor 085773760016, bagi masyarakat atau siapapun yang ingin melakukan pengaduan atau memberikan informasi seputar adanya dugaan pelanggaran ataupun penyimpangan terkait proses rekrutmen.

"Kami terbuka, mendengar dan menyerap semua aspirasi dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat. Semua ini dilakukan untuk semakin meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap Polri," ujar Dedi.

Tak hanya layanan Hotline, Dedi menyatakan, pihaknya juga menyediakan wadah atau sarana komunikasi sebagai wujud keterbukaan penerimaan rekrutmen personel kepolisian di media sosial (medsos).

"Dalam rekrutmen Polri, terbukanya komunikasi publik melalui adanya 7 medsos dan nomor Hotline untuk pengaduan terkait rekrutmen termasuk wadah tanya jawab siapapun yang hendak mencari informasi seputar rekrutmen Polri," ucap mantan Kadiv Humas Polri itu.

Tak lupa, Dedi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polres Karawang yang telah menindak tegas pelaku penipuan pendaftaran Bintara./TM
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 19, 2023

JAKARTA | JABARCENNA.COM,-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

"Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

"Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan," kata Sandi.

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

"Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat," ujarnya./Ris-Wan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 18, 2023

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,-Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kuningan, Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kuningan periode 2023 – 2027, bertempat di Gedung Wisma Permata Kuningan. Rabu (17/05/2023).

Dalam Kesempatan tersebut Ketua KONI Kuningan terpilih M.Ridho Suganda menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai Ketua KONI Kabupaten Kuningan masa bakti 2023-2027.

“Atas amanah dan kepercayaan yang diberikan semua pihak, saya siap dan berkomitmen untuk memajukan prestasi olahraga di daerah ini untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua KONI nantinya saya berharap dukungan dan kerjasama dari semua pihak ”, ucapnya.

Bupati Acep dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada pengurus KONI Kabupaten Kuningan, atas kerja keras dalam merangkul semua elemen untuk mendukung kegiatan ini sehingga Musyawarah Olahraga Kabupaten Kuningan dapat terlaksana dengan baik, semoga KONI Kabupaten Kuningan semakin berkembang dan maju, dan kepada seluruh atlet agar mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. selamat M.Ridho Suganda terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kuningan Periode 2023-2027.

Selanjutnya Ketua Pengcab PBVSI Kuningan, Nuzul Rachdy mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya HM Ridho Suganda menjadi Ketua KONI Kuningan 2023-2027.

“Dipilihnya Ridho sebagai ketua KONI merupakan pilihan sangat tepat. Selain sebagai tokoh dalam jabatannya sebagai wakil bupati, Ridho adalah penggemar olah raga yang masih aktif di lapangan terutama dalam cabor sepakbola dan basket. Lebih dari itu, Ridho adalah sosok muda energik. Olahraga membutuhkan sosok seperti beliau,” ungkap Nuzul Rachdy, yang juga Ketua DPRD Kuningan itu

Nuzul juga menggambarkan peristiwa manis dalam sehari terakhir ini pada event Sea Games Camboja. Dimana Tim Garuda muda Indonesia berhasil meraih medali emas setelah dalam final mengalahkan Thailand. Ini adalah penantian selama 32 tahun.

“Tentu kemenangan ini karena teamwork luar biasa di bawah Menpora RI baru yang juga berusia sangat muda. Yaitu Ario Bimo Nandito,” kata Zul, sapaan akrabnya Kemenangan Tim Garuda Muda di Sea Games 2023, diharapkan Zul, menginspirasi keolahragaan di Kabupaten Kuningan setelah ketua KONI dipimpin oleh sosok pemuda seperti HM Ridho Suganda.

“Saya optimis Ridho mampu menggairahkan olahraga di Kabupaten Kuningan,” ucapnya nada mantap./Ris-Wan

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 18, 2023

JAKARTA | JABARCENNA.COM,- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil meraih penghargaan atas kinerja anggaran terbaik tahun 2022, Rabu (17/05/2023). Kemenkumham menempati posisi kedua setelah Kemenkeu pada kategori Kementerian/Lembaga (K/L) pagu besar.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Kemenkeu Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat.

Yasonna mengatakan Kemenkumham selalu meningkatkan kinerja dan kualitas belanja negara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Penghargaan kinerja anggaran terbaik menunjukkan tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu kewaktu, serta terfokus untuk pelayanan kepada masyarakat dan juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Yasonna, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Untuk menunjang pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan, Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah.

"Aspek pertama yang Kemenkumham 'perkuat adalah integritas dan kompetensi SDM pengelola keuangan' agar kualitas pelaksanaan anggarannya bagus," katanya.

Kemenkumham terus berkoordinasi dengan Kemenkeu guna meningkatkan aspek-aspek kinerja anggaran.

Menkumham berharap pemberian penghargaan kinerja anggaran terbaik dapat mendorong semua K/L untuk mengelola APBN sesuai peruntukkanya demi Indonesia yang lebih maju dan makmur.

Adapun penilaian terhadap kinerja anggaran K/L merupakan gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari *3 aspek* (Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) dan *8 indikator*. Kemenkumham mendapatkan penghargaan pada kategori pagu besar bersama Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI.

Diwaktu yang sama Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya menyatakan bahwa seluruh Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Jabar terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, yang dibuktikan dengan penghargaan "Peringkat Pertama dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Aggaran Terbaik" dalam acara Treasury Award 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat./TM
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.