 |
| Beberapa warga sedang mengantri pengambilan bantuan langsung tunai BBM di kantor pos |
JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BBM) telah mulai disalurkan. Bantuan ini diberikan sebagai kompensasi di balik keputusan pemerintah menaikkan harga bensin subsidi pada akhir pekan lalu.
Adanya kenaikan harga bensin subsidi memang selalu menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Tak ayal penawar untuk kebijakan ini pemerintah hanya memberikan dana kompensasi BBM terhadap rumah tangga miskin. Berbagai pihak dan kalangan pun selalu merasakan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat seperti halnya kompensasi BBM yang tidak tepat sasaran karena kebijakan kenaikan harga selalu diwarnai kepentingan politik.
Tidak hanya itu proses pendataan penerima bantuan langsung tunai BBM dan penyaluran pun diduga tidak melibatkan pihak pemerintah desa dalam penyaluran nya PT POS Persero lah yang menjadi bagian dalam penyaluran bantuan tersebut.
Alhasil dalam proses penyaluran tersebut disoal beberapa Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kuningan.
Sesuai informasi yang dihimpun jabarcenna.com dari beberapa kepala desa yang berada di wilayah Kuningan timur, mengungkapkan bahwa pihaknya atau pemerintahan desa tidak tahu menahu untuk proses pendataan penerima BLT BBM tersebut.
"pasalnya tidak ada tembusan atau instruksi dari Pemerintah ataupun Dinas Sosial, terus terang kami juga bingung tiba-tiba datang surat dari PT. POS Persero dengan melampirkan data penerima bantuan BBM tersebut", terang salah satu Kades tersebut.
Lebih jauh menurut para kades kalau mengkaji dari sisi baik dan buruknya sudah tentu ada, sisi baiknya yang menerima adalah warga desa sendiri. Akan tetapi kalau mengkaji dari sisi buruknya kebijakan ini menjadi kontroversi bagi pemerintahan desa, terangnya
Sementara dilain tempat dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Deni Hamdani saat dimintai tanggapan pihaknya menyampaikan, Mengenai Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak dari kenaikan BBM Dinas Sosial tidak tahu menahu atau tidak ada keterlibatan. Pasalnya Pemerintah memberikan kepercayaan untuk penyaluran dan pencairan serta pendataan calon penerimanya itu ke pihak PT. POS Persero, ucap Deni
Dan terkait untuk data calon penerima BLT (BBM), "kemungkinan dari data penerima Bansos dan BPNT jadi kalau ingin lebih jelas silahkan konfirmasi ke pihak PT. POS Persero" jelasnya saat dikonfirmasi melalui via telpon, Rabu (14/9/2022). (Do2/WN)