JABARCENNA.COM: politik | Portal Berita Jabar Katanya
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

JABARCENNA.COM | BANJAR - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar, Nana Suryana yang juga sebagai Wakil Walikota Banjar melakukan silaturahmi ke mapolres Banjar sekaligus melayangkan surat pengaduan terhadap pembakaran bendera PDIP di wilayah Jakarta.

Nana Suryana menegaskan, meskipun pelaku pembakaran bendera bukan di daerah kota Banjar namun pelaku harus di usut secara tuntas. Sabtu (27/6/2020)

"Saya ingin pelaku pembakaran bendera di usut, karena itu sudah menghina marwah partai kita". Ungkap Nana

Kejadian pembakaran tersebut terjadi saat aksi masa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung DPR RI Jakarta.

"Saya ingin tau apa sih sebenarnya tujuan pembakaran bendera, bukankah yang mengusulkan RUU HIP itu ada 8 fraksi partai yang mengajukan bukan hanya dari PDIP saja". Tandasnya

Menurut Nana partai PDIP itu partai yang beradab serta terbentuk dengan penuh perjuangan juga partai yang legal.

"Kami akan tetap menjaga NKRI, kami tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara". Ungkapnya dengan tegas

Ia menambahkan bahwa secara politis bahwa RUU itu urusan DPR RI di pusat dan itu pun dari beberapa fraksi yang mengusulkan.

"Cuma di ujung tiba-tiba beberapa fraksi ada yang balik kanan, kami disini PDI Perjuangan yang di bawah hanya kena imbasnya". Katanya

Menanggapi dengan adanya demo atau unjuk rasa di Kota Banjar menurutnya itu tidak masalah karena itu haknya.

"Selama kami tidak diganggu, kami juga tidak akan pernah mengganggu, karena kami ingin menjaga Kota Banjar tetap kondusif". Tutur Nana


.Tema

JABARCENNA.COM | BANJAR - Sehubungan dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang didalamnya terdapat upaya penyerapan PANCASILA menjadi TRISILA kemudian menjadi EKASILA dan mengganti Sila ke-1. Kini DPR RI mendapat desakan dari masyarakat. 

Bertempat di Alun-alun Kota Banjar tepatnya di depan Masjid Agung Kota Banjar, Masyarakat yang tergabung dalam Forum Umat Islam Kota Banjar menggelar kegiatan deklarasi, Sabtu (27/6-2020).

Kegiatan tersebut mendesak DPR RI dan Pemerintah pusat agar menghentikan pembahasan mengenai RUU HIP yang akan memicu kebangkitan paham komunis di Indonesia.

Dalam orasi nya KH. Muhtar Ghazali selaku ketua Forum Masyarakat Islam Kota Banjar menyampaikan dengan tegas menolak pembahasan RUU HIP.

"Kami masyarakat yang tergabung dalam forum umat Islam kota Banjar menolak keras pembahasan mengenai RUU HIP, karena bisa menimbulkan paham komunis di Indonesia". Kata Muhtar Ghazali saat orasi

Sedangkan menurut sekertaris Anton Nurman, upaya mengubah Pancasila menjadi EKASILA dan menjadi TRISILA adalah makar.

"Karena upaya mengubah Pancasila sebagai lambang negara itu termasuk makar". Ujar Anton

Menurutnya hasil dari deklarasi ini akan berlanjut, dengan memasang banner agar masyarakat tau bahwa paham komunis itu sangat di larang dan di kecam di Indonesia.

"Selanjutnya setelah deklarasi ini, akan berlanjut dijadikan banner dan di pasang di seluruh kota Banjar, supaya masyarakat Banjar peduli, karena anak-anak yang tidak mengerti bisa terbawa paham itu". Tambahnya

Karena bahayanya paham komunis akan menghalal kan segala cara, untuk bisa merebut kekuasan, maka dari itu dengan adanya upaya penyerapan PANCASILA menjadi TRISILA kemudian menjadi EKASILA di khawatirkan nantinya muncul revolusi budaya.


.Tema

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Kegiatan penertiban spanduk dan reklame yang tidak berizin atau kadaluarsa adalah kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan dalam setiap tahunnya. 

Sesuai data yang diperoleh dari pihak Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu tahun kemarin (2019), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mencatat ribuan Spanduk dan Banner tidak berijin atau kadaluarsa yang telah ditertibkan oleh pihaknya. 

Dikatakan Plt Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Jujun H, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (25/6/2020), pihaknya mengatakan, Sesuai data yang tercatat, untuk kegiatan penertiban spanduk/banner yang tidak berijin dan kadaluarsa di tahun kemarin tercatat ribuan, kata Jujun 

Untuk rincian data pelaksanaan penertiban spanduk/banner di tahun 2019, sampai dengan semester I kita telah melaksanakan kegiatan penertiban spanduk/banner sebanyak 11 kali kegiatan dan hasilnya, ada 1.498 spanduk dan banner yang diamankan. Dan jumlah secara klasifikasinya yaitu Spanduk berjumlah 133, Banner ada 577, Baligho 13, CPWP (Calon Presiden dan Wakil Presiden) ada 92, DPD ada 26 dan Parpol berjumlah 657, ucap Jujun 

Tidak hanya sampai disitu, kata Jujun. pelaksanaan penertiban berlanjut sampai dengan akhir tahun 2019 dan kita mencatat di akhir tahun ada sebanyak 1.603 spanduk, banner dan baligo yang kita tertibkan adapun jumlah rinciannya yaitu Spanduk 173, Banner 629, Baligo 26, CPWP 92, DPD 26 dan Parpol 657. Kegiatannya sendiri kita laksanakan selama 14 kali dan hasilnya mencapai ribuan. Terangnya 

Sementara ditambahkan Agung, selaku Kasi Kerjasama Pol PP Kuningan menambahkan, Terkait spanduk/banner dan yang lainnya seperti reklame yang sipatnya komersil kita juga akan tertibkan dikala masa kadaluarsanya sudah habis namun ada tahapan yang mungkin dilakukan pihak kita karena bila melihat SPM trantibum yang ada sekarang itu lebih rinci tahapannya dan ada aturan yang baru yang mungkin sampai saat ini masih dalam pertimbangan. Pungkasnya


.Iwan

Jubir Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Achmad Yurianto
JABARCENNA.COM | JAKARTA - Juru Bicara Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Achmad Yurianto mengatakan hingga saat ini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan Covid-19.

Para ahli baik dunia maupun Indonesia masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan.

“Sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari Covid-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru,” kata Yuri Kamis (28/5/2020).

Menurut Yuri tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal.

Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

“Siapapun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah harus melakukan memperhatikan aspek ini, bahkan kita berharap harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat,” kata Yuri.

Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali namun tetap aman dari Covid-19.

Protokol ini bukan hanya dibidang ekonomi, namun juga pendidikan dan keagamaan, tentu bergantung pada aspek epidemologi dari masing-masing daerah, sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan.




.Infopublik/IY

Kemenlu
JAKARTA | JABARCENNA.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera memanggil Duta Besar China, terkait dugaan eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia.

"KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini," kata Judha melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2020).
Menurut Judha, pihaknya meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenazah, apakah sudah sesuai dengan Ketentuan International Labour Organisation/ILO dan perlakuan yang diterima ABK WNI.

Judha menegaskan bahwa pemerintah Indonesia serius, dalam menanggapi kabar WNI menjadi korban eksploitasi di kapal ikan China.

Dalam berita yang ditulis media asal Korea Selatan yaknk MBC, diduga sejumlah WNI mengalami praktik eksploitasi bekerja hingga 18 sampai 30 jam sehari, kemudian sakit dan wafat.

Jenazah pelaut Indonesia kemudian dilaporkan dibuang ke laut dengan upacara seadanya.

Kapal tersebut berbendera China Long Xin 605 dan Tian Yu 8 yang sempat berlabuh di Busan, Korsel. 

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenasah sudah sesuai dengan Ketentuan International Labour Organization/ILO, dan perlakuan yang diterima ABK WNI lainnya.

Teuku mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima Kemenlu, pada Desember 2019 dan Maret 2020 terjadi kematian tiga ABK Indonesia di kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 yang sedang berlayar di Samudera Pasifik.

Ketika itu, kapten kapal menjelaskan, keputusan melarung jenazah karena kematian ABK disebabkan penyakit menular.

Teuku menjelaskan, KBRI Beijing sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemenlu China untuk meminta klarifikasi kasus tersebut.

Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal," kata Teuku.

Teuku juga menegaskan, pemerintah memiliki perhatian yang serius atas permasalahan yang dihadapi ABK Indonesia di kapal ikan berbendera China Long Xin 605 dan Tian Yu 8 yang berlabuh di Korea Selatan.

Kedua kapal tersebut membawa 46 ABK dari Indonesia dan 15 lainnya berasal dari kapal Long Xin 629.

Teuku menambahkan, KBRI Seoul berkoordinasi dengan pemerintah Korea Selatan untuk memulangkan 11 ABK pada 24 April 2020.

Sebelumnya, para ABK asal Indonesia diduga mendapat perlakuan selama bekerja di kapal ikan China, kemudian meninggal dunia, dan jasadnya dilarung ke laut.

.sumber : infopublik

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Presiden Joko Widodo memahami keputusan pengunduran diri yang disampaikan oleh Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden.

"Saya memahami kenapa mereka mundur, Saudara Belva Devara dan Andi Taufan. Mereka anak-anak muda yang brilian, yang cerdas, dan memiliki reputasi serta prestasi yang sangat baik," kata Presiden dalam keterangan pada Jumat, 24 April 2020, di Istana Merdeka, Jakarta.

Keduanya merupakan bagian dari tujuh staf khusus baru dari kalangan milenial yang ditunjuk pada 21 November 2019 lalu dan memiliki sejumlah prestasi di bidangnya.

Sejak awal, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya anak-anak muda seperti keduanya untuk berkesempatan belajar dan berperan serta dalam pemerintahan dan tata kelola.

"Sebetulnya saya ingin mereka tahu mengenai pemerintahan dan kebijakan publik," kata Presiden.

Presiden menyebut bahwa selama menjalankan tugasnya, mereka telah banyak membantu memberikan gagasan inovasi di berbagai sistem pelayanan publik agar menjadi lebih cepat dan efektif.

"Mereka telah banyak membantu saya bersama-sama dengan staf khusus lainnya dalam membuat inovasi di berbagai sistem pelayanan publik sehingga lebih cepat dan efektif," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara turut mendoakan keduanya agar dapat terus meniti kesuksesan di bidang masing-masing yang selama ini mereka geluti.

"Saya meyakini, insyallah, mereka akan sukses di bidang masing-masing. Belva di bidang pendidikan dan Andi Taufan di bidang tekfin keuangan mikro dan usaha kecil," kata Presiden.


.Hms/IY

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Presiden Jokowi melantik Politikus Partai Hanura Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pelantikan tersebut belangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4). Dalam pelantikan tersebut Jokowi, Benny, dan beberapa tamu undangan pun mengenakan masker sebagai prokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19.

Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan No 72/TPA/ 2020 tentangPengangkatan dilingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Jokowi pun memandu Benny untuk mengucapkan sumpah.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada UUD 1945, Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada negara," ucap Benny saat mengikuti perkataan sumpah Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

"Dalam menjalankan tugas, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab," jelas Benny.

Diketahui BP2MI dibentuk menindaklanjuti terbitnya UU No 18 tahu 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diundangkan pada 22 November 2017.


sumber : liputan6

JabarCeNNa.com, Ciamis, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kabupaten Ciamis, memperingati Harlah PPP Ke-47, dengan diisi oleh kegiatan silaturahmi, dan temu kader. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula DPC PPP Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (12/01/2020). 

Peringatan Harlah ke-47 kali ini mengambil tema “ Mengamalkan Keislaman, Untuk Indonesia Maju".

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis, Drs. Oyat Nur Ayat, M. Ag., Sekjen DPC H. Wawan Setiawan, Anggota DPR RI KH. Asep Maosul Afandi, Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Fraksi PPP, Toni Mohamad T, H. Agus Zakaria, Mamat Suryawijaya, S. Pd., Ayi Didin Nuryadin, M. Pd., Hiban Nurul Falah, para pengurus DPC, dan PAC PPP, serta para tamu undangan lainnya. 

Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis, Drs. Oyat Nur Ayat, M.Ag., mengatakan bahwa PPP telah mengalami pasang surut, perjuangan mengatasi tantangan, dan masalah. Dengan usia yang sudah menginjak 47 Tahun ini, diharapkan agar PPP, khususnya di Kabupaten Ciamis, tetap solid ke depannya.

Oyat, pun berpesan kepada seluruh pengurus PPP, agar bisa terus melakukan konsilidasi, dan menjaga solidaritas, agar seluruh kader PPP dapat bersatu, kokoh, dan tidak bercerai berai, demi kejayaan PPP, di Kabupaten Ciamis, kedepannya. pesannya 

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PPP, KH. Asep Maoshul Afandi, menambahkan dalam peringatan Harlah PPP ke-47, yang diselenggarakan DPC PPP Kabupaten Ciamis ini, dirinya berpesan kepada para wakil rakyat yang duduk di Fraksi PPP Kabupaten Ciamis, agar bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat, kader, simpatisan PPP, diwilayah Tatar Galuh ini. 

"Semoga kedepan PPP di Kabupaten Ciamis, lebih baik, lebih besar, lebih di cintai, dan lebih dirasakan perjuangan aspirasinya, bagi kemajuan, dan pembangunan, di Tatar Galuh ini", tandasnya.

.Tema

JabarCeNNa.com, Jakarta --Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat forum komunikasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri. 

Menurut Emil --demikian Ridwan Kamil disapa, forum tersebut akan menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi untuk berdiskusi dengan Pemerintah Pusat. 

"Mari ciptakan ruang komunikasi khusus di mana kami (Gubernur) bisa berkumpul dengan para Menteri dengan waktu yang rutin," kata Emil dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI ke-VI 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/19).

"Jadi, usul saya kita ciptakan sebuah cara bahwa keluhan-keluhan kami para Gubernur ada mekanisme baru. Karena setengah dari tugas kami adalah perwakilan pemerintah pusat, tapi energi dan power-nya tidak terlalu kuat," imbuhnya.

Emil optimistis, jika forum komunikasi terbentuk, pembangunan Indonesia akan semakin cepat. "Pemerintah Pusat memberikan ruang rutin jadi kami bisa tracking permasalahan pembangunan di daerah," katanya. 

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas RI, Rudy Soeprihadi, menyambut baik usulan Gubernur Jabar tersebut. Menurut dia, pihaknya akan mulai merancang teknisnya. 

"Saya pikir masukan dari Gubernur Jabar sangat bagus nanti akan kita atur teknisnya. Kita secara rutin bertemu antara Bappenas dan Bappeda. Intinya, kami sangat terbuka untuk berkomunikasi," kata Rudy. 

Dalam sidang Munas APPSI VI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi ketua umum APPSI periode tahun 2019-2023. Anies pun langsung menerima bendera pataka APPSI yang diserahkan oleh Ketua APPSI Periode 2015-2019, yakni Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. 

.HJ

JabarCeNNa.com, Kuningan - Bagi masyarakat Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi dan umum yang ingin menyaksikan secara langsung proses Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Minggu (3/11/2019) tidak perlu repot-repot ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebab dalam pelaksanaan Pilkades Desa Cinagar Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan ini memberikan fasilitas live streaming Youtube. 

"Kita tayangkan pilkades ini secara live streaming, dan bisa di akses di youtube dengan channel SMCPRO dengan Judul LIVEPILKADES || DESA CINAGARA KEC.LEBAKWANGI KAB.KUNINGAN" ucap Ketua Pelaksana Pilkades, Amung saat ditemui Jabarcenna.com, Minggu (3/11)

Di sana disiarkan secara langsung prosesi masyarakat di Desa Cinagara saat pencoblosan. 

"Kita lakukan live streaming dari pagi sampai dengan selesai. Dan bagi masyarakat yang sudah melaksanakan pencoblosan bisa memantau langsung di channel youtube yang sudah di sediakan sehingga tak harus terus-terusan berada di sana, warga bisa langsung pulang dan menyaksikannya dari Handphone, atau komputer, dan sebagainya sehingga jalannya pilkades bisa dilihat hingga selesai dengan santai" kata Amung

Ia menambahkan, inovasi ini dilakukan melihat perkembangan teknologi. Sehingga ingin mempermudah masyarakat dengan menayangkan jalannya proses pilkades.

Sekaligus hal ini bisa menjadi edukasi kepada anak-anak hingga dewasa. Agar mereka bisa melihat jalannya proses pilkades. “Semoga dengan fasilitas ini bisa membantu masyarakat di Desa Cinagara" harapnya

.Iwan

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Foto: tribunnews
Jakarta - Terjadinya penyerangan terhadap Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Penusukan atau penyerangan kepada Wiranto dapat dibaca sebagai adanya ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan. Terlebih penyerangan itu dilakukan menjelang pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

"Sangat mengganggu. Ini karena yang diserang menteri, terlepas dari Wiranto-nya," kata Hendri dilansir Tempo.co, Kamis, 10 Oktober 2019.

Hendri mengatakan, jika penusukan itu memang murni peristiwa kriminal, penyerangan terhadap Menkopolhukam itu ibarat menusuk jantung pertahanan. Dia juga menyebut penyerangan itu menjadi tamparan bagi aparat keamanan.

Hendri pun menilai ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Pertama, seluruh elemen bangsa harus bersatu menjaga Indonesia dari segala hal yang berpotensi mengganggu keamanan. Kedua, aparat keamanan juga kembali fokus menjalankan tugasnya dan menghindar dari ingar-bingar politik praktis.

"Ini saatnya bagi aparat keamanan untuk kembali fokus ke pengamanan daripada ikut tenggelam dalam hiruk pikuk politik praktis," ujar Hendri.

Hendri juga meminta agar aparat tak terburu-buru dalam memberikan pernyataan terkait afiliasi pelaku penyerangan dengan kelompok teroris tertentu sebelum adanya penelusuran mendalam. "Aparat harus menahan diri sebelum ada investigasi mendalam," kata dia.

Wiranto ditusuk oleh seorang lelaki ketika akan kembali ke Jakarta di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Wiranto mengalami dua tusukan pada bagian perut sebelah kanan.

Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan menyebut penyerang Wiranto merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ada di Bekasi, Jawa Barat. ***

JabarCeNNa.com, Cirebon -- Aliansi ‎Jurnalis Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning), melakukan aksi protes terkait RUU KUHP yang dianggap menjadi pasal karet, salah satunya mengancam kebebasan jurnalis.

Massa yang tergabung dalam sejumlah media cetak, televisi, radio, online ini, bergerak dari Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (26/9/2019).

Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning secara tegas mendesak untuk menolak dan membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan kebebasan pers.

Meskipun RUU KUHP tersebut telah ditunda oleh Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Republik Indonesia, masih ada keresahan, lantaran itu ditunda bukan dibatalkan.‎

"Keberadaan RUU KUHP Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman jurnalis pun, praktiknya kerap diabaikan," kata Kordinator aksi Faizal

Tidak hanya itu, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun mengecam tindakan aparat kepolisian yang tidak paham terhadap UU pers, di mana sampai saat ini banyak jurnalis mengalami kekerasan ketikan melakukan peliputan peristiwa.‎

‎Faizal mengatakan, salah satu bukti nyata yang baru saja terjadi, yakni tiga orang jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019), mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian.

‎"Apalagi, jika RUU KUHP disahkan menjadi Undang-Undang, dapat menjadi legitimasi berbagai tindakan serupa," katanya.‎

Menyikapi hal itu, kata Faizal, pihaknya menuntut dan mendesak agar‎ Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan juga membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan Pers. 


.Abdul Salam

JabarCeNNa.com, Kuningan -- Dalam Audiensi Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Kuningan kepada Pemda Kuningan yang digelar bersama Bupati Kuningan yang diwakili Asisten Daerah (Asda 2), Kabag Kesra, dan Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Bappeda), Jum'at, (9/8/2019) berlangsung di Ruang rapat Asda 2.

Audiensi tersebut membahas beberapa permasalahan terkait Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang ada di Kabupaten Kuningan.
Bupati Kuningan H. Acep Purnama, S.H., M.H, diwakili Asisten Daerah (Asda) 2 Drs Dadang Supardan, M. Si, Kabag Kesra Toni Kusumanto, AP, M.Si, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Bappeda), Sriwaluya Suparman., S.IP, M.Pd, Hadir dalam acara audiensi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan Jajang  selaku Kasubid Sosial Budaya dan Pemerintahan dirinya mengatakan, "tahun 2018, jumlah dana CSR yang disalurkan dan terdata oleh pemerintah sebesar 7,8 milyar rupiah yang bersumber dari 19 perusahaan yang ada di Kabupaten Kuningan."tuturnya

Menanggapi pernyataan Jajang, Dadan Somantri yang mewakili FPKP mempertanyakan perihal 19 perusahaan yang terdata dalam penyaluran dana CSR di Kabupaten Kuningan, padahal pada faktanya jumlah perusahaan di Kabupaten Kuningan  menurutnya itu lebih banyak.

"Kenapa hanya 19 perusahaan, padahal banyak perusahaan di Kuningan? Kemana yang lainnya?," tanya Dadan.

Dadan berharap agar ada ketegasan dari pihak Pemda terutama kepada seluruh perusahaan yang saat ini belum berkoordinasi dengan Pemda perihal penyaluran dana CSR. Bahkan, imbuh Dadan, jika perlu pihak Pemda memberikan sanksi terhadap perusahaan yang memang tidak melaporkan perihal CSR.

"Jika perlu, berikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mau berkoordinasi perihal CSR kepada Pemda," tegas Dadan.

Menyikapi hal tersebut, Dadang Supardan (Asda 2) dirinya menjelaskan bahwa pihak Pemda telah beberapa kali memanggil pihak perusahaan terkait penyaluran dana CSR.

Kedepan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan penyaluran CSR di Kuningan ini.

"Ke depan kita akan koordinasi kembali perihal CSR ini, termasuk untuk meninjau kembali perusahaan yang saat ini belum terdata dalam penyaluran dana CSR-nya," katanya.

.Iwn

JabarCeNNa.com, Banjar, Polres Banjar mengintensifkan pengawasan hewan kurban di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pencurian ternak, yang mulai dijajakan pedagang untuk kebutuhan Idul Adha.

Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, S.IK menjelaskan, setiap Polsek meningkatkan patroli di sejumlah lapak, atau tempat penjualan hewan kurban disetiap wilayah.

Kapolres Banjar juga mengatakan, tidak hanya mengamankan lapak atau tempat penjualan hewan kurban.

"Saya memerintahkan ke Polsek Jajaran untuk meningkatkan patroli serta dialogis ke lapak-lapak penjual hewan qurban" ucap Kapolres 

Lebih dari itu Tim gabungan Mabes Polri Kombes Pol. Asep Teddy dan Kompol Husen serta dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Widartono dan Suprapto bersama Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana S.IK, Kasat Intelkam dan Kasat Binmas serta Kadis Pertanian dan Peternakan Kota Banjar melaksanakan pamataun penjualan hewan qurban di wilayah Kota Banjar, Jumat, (9/8/19)

Kegiatan dipusatkan di RPH Kota Banjar serta tempat penampungan sapi atau hewan qurban di lingk Banjar kolot Kecamatan Banjar

Pamantauan tersebut dalam rangka menindaklanjuti MoU POLRI dengan Kementrian Pertanian terkait peredaran hewan qurban menjelang Idul Adha agar tidak terjadi kelangkaan

Lebih lanjut monitoring dan pengawasan untuk menangkal naiknya harga dan kondisi hewan qurban yang tidak sehat dan tidak ada penyimpangan dalam distribusi dan penyembelihan hewan ternak.

"Kegiatan monitoring ini kami laksanakan selain menindaklanjuti MoU Polri dengan Kementrian Pertanian, untuk menangkal naiknya harga, kelangkaan hewan qurban, maupun antisipasi hewan kurban yang yang tidak sehat, serta antisipasi penyimpangan dalam distribusi dan penyembelihan hewan ternak" kata Kombes Pol. Asep Teddy.


.Tema

JabarCeNNa.com, Banjar -- Senin 5 Agustus 2019 di Gedung DPRD Kota Banjar telah dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Banjar dalam rangka Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Banjar Masa Bhakti 2019-2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjar Drs. Dadang R Kalyubi, M.Si 

Acara tersebut dilaksanakan setelah ditetapkannya hasil pemilihan umum legislatif melalui keputusan KPU Kota Banjar.

Para anggota DPRD Kota Banjar masa bhakti 2019-2024 yang terpilih diambil sumpah dan janjinya yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar, disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Baik itu Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana Kajari kota Banjar, Dandim 0613/Ciamis, Danyon 323 Raider, Danlanud Wirahadikusumah, Bupati Ciamis, Bupati Pangandaran, OPD se kota Banjar, calon anggota Dewan yang akan dilantik serta sesepuh kota Banjar Dr. dr. H. Herman Sutrisno MM.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Banjar Dengan Agenda Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 hanya di hadiri 20 anggota DPRD terpilih.

Berikut daptar Calon Anggota DPRD Kota Banjar Terpilih Masa Jabatan Tahun 2019–2024 :
1. Drs. DADANG R KALYUBI, M.Si
2. Ir.SUDARSONO
3. TATA MUHTARUDIN
4. ADE KOMARA, S.Hut
5. AJAT SUDRAJAT, A.Ma L
6. SUTOPO, S.IP
7. HARTONO
8. SAPTONO
9. HASIM, S, Ag
10. ATING
11. DALIJO, S.IP,M.Si
12. TRI PAMUJI RUDIANTO, S.IP
13. H. HERDIANA PAMUNGKAS
14. RUDI KUSDINAR, S.IP
15. JOJO JUARNO
16. SUTARNO
17. Drs. H. AN'NUR, M.M
18. SOPIAN, ST
19. GUN GUN GUNAWAN, S.Ud
20. BAMBANG PRAYOGI
21. H. HUSIN MUNAWAR, S.H. S.IP .M.Si
22. HUNES HERMAWAN
23. CECEP DANI SUFYAN, S.Pd.I., S.Sos
24. DIAN SARDIANA, S.IP
25. H. SUPRIYADI
26. IWA KARTIWA
27. HENDRI PURNOMO
28. H. MUJAMIL
29. ASEP SAEFURROHMAT, S.IP
30. ESSON AMBARITA

Usai acara pelantikan tersebut gedung DPRD Kota Banjar diwarnai aksi Mahasiswa PMII yang ingin menyampaikan aspirasi kepada Dewan.


.Tema

JabarCeanNa.com, Kuningan - Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Kuningan menyerahkan surat pemberitahuan kepada calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kuningan, di Kantor KPU, Selasa (31/07/2019).

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Kabupaten Kuningan H.Acep Purnama SH., MH, Dandim 0615 Letkol inf Daru Cahyadi Soeprapto, S.Sos, MM., Kapolres Kuningan AKBP Iman Setiawan SIK, Ketua KPU Kuningan, Ketua Bawaslu Kuningan, jajaran parpol dan tamu undangan lainnya.

Penyerahan surat pemberitahuan ini di serahkan kepada masing masing Calon anggota DPRD, yang berjumlah 50 calon DPRD terpilih, untuk tahap selanjutnya dilanjutkan dengan pengangkatan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kuningan periode 2019-2024 oleh kepala daerah.

Menurut ketua KPU Kuningan, secara umum tahapan pemilu khususnya dalam hal ini pemilihan anggota legislatif berlangsung dengan baik dan lancar. “saya ucapkan terimakasih kepada seulurh elmen pemerintahan, unsur masyarakat yang telah membantu melancarkan pemilu 2019.”ucapnya.

Bupati Kabupaten Kuningan H. Acep Purnama dalam sambutannya mengatakan caleg terpilih kiranya dapat mengemban amanah rakyat yang telah dipercayakan sebagai wakil di DPRD Kabupaten Kuningan.

Lebih lanjut Bupati mengucapkan kebahagiannya atas antusias masyarakat Kabupaten Kuningan terhadap Pemilu 2019 cukup bagus dan meningkat. “saya sangat senang tingkat partisipaso pemilu 2019 meningkat menjadi 74% walaupun dengan berbagai keterbatasan, masyarakat sudah paham akan pentinggnya hak pilih dalam pesta demokrasi ini”ucapnya

Akhir sambutan Bupati mengucapkan terimakasih kepada semuanya yang sudah terlibat, mengerahkan tenaga dan pikirannya.

Dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Kuningan juga memberikan aprsiasi penghargaan kepada seluruh elmen yang telah membantu menyukseskan pemilu 2019. 

.Angga

JabarCeNNa.com, Jakarta -- Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi, meminta seluruh masyarakat Indonesia kembali rukun. Ini diungkapkan Jokowi setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia. "Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada hanyalah persatuan Indonesia," katanya dalam konferensi pers di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

Calon presiden inkumben ini menuturkan perbedaan dalam sikap politik adalah hal yang biasa. Tapi tetap harus saling menghargai dan menghormati. Meski tidak mendapat 100 persen dukungan, Jokowi berjanji bahwa ia dan Ma'ruf Amin akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh warga. "Tanpa kecuali," ujar Jokowi.

Jokowi meyakini semua masyarakat Indonesia, apapun pandangan politiknya, memiliki semangat yang sama, yaitu ingin memajukan bangsa Indonesia.

"Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga amanah yang diberikan kembali kepada saya sebagai presiden dan KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden dapat kami jalankan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sebelumya, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang pilpres setelah meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya meraup 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Hasil tersebut digugat oleh kubu Prabowo ke MK dengan dalih ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Namun sidang putusan MK yang berlangsung hari ini memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandiaga.

.Tmp/Iy

JabarCeNNa.com, Jakarta -- Pukul 21.15 WIB, majelis hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Yang intinya, menolak seluruh gugatan Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

"Menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan, Kamis, 27 Juni 2019. 

Dalam putusannya, MK menegaskan lembaganya punya kewenangan untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pihak Pemohon, yakni Prabowo-Sandi. 

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo," ujar Hakim Konstitusi lainnya, Aswanto. 

Keputusan MK menguatkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, yang sebelumnya dinyatakan unggul berdasarkan perhitungan suara KPU.


.IY

JabarCeNNa.com, Banjar -- Proses pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Makamah Konstitusi (MK), Jakarta yang sedang berlangsung mulai hari ini, Jumat, 14 Juni 2019. hingga 28 Juni 2019 mendatang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjar meminta masyarakat untuk mempercayakan semua proses pada mekanisme hukum.

Ketua MUI Kota Banjar, KH. Muchtar Ghozali, melalui Ketua MUI Kecamatan Langensari KH. Ahmad Matori mengatakan, jika dirasa ada kecurangan yang dialami oleh peserta Pemilu, maka harus diselesaikan dengan cara sesuai mekanisme. Semua pihak diminta mengkiuti aturan dan mempercayakan pada intitusi yang diberi kewenangan yakni MK.

"Mari kita sama-sama belajar dan belajar untuk menahan diri serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ikuti proses hukum yang ada yaitu institusi yang diberi kewenangan untuk memutus sengketa Pemilu yakni Makamah Konstitusi," ucapnya, Jumat (14/6-19)

Lebih lanjut, ia menyampaikan dengan tegas menolak segala bentuk kerusuhan. Karena kerusuhan adalah musuh masyarakat dan kedamaian adalah kebutuhan bersama.

"Jaga persatuan, hindari perpecahan sesama anak bangsa dan kami dengan tegas menolak aksi kerusuhan dan semacamnya," ucapnya.

Menurutnya, Makamah Konstitusi pasti bersikap profesional dengan tak memihak pada salah satu kubu. Ia meminta agar tidak ada aksi demonstrasi yang bersifat kerusuhan selama sidang PHPU di MK berlangsung.

"Saya yakin dan percaya, mereka yang duduk di Mahkamah Konstitusi adalah orang orang profesional jadi tak perlu lagi kita turun ke jalan apalagi yang bersifat anarkis. Kita sudah sangat dewasa, sudah seharusnya kita menerima keputusan bersama dengan lapang dada," tandasnya.


.Tema


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman akhirnya merampungan rekapitulasi suara pilpres 2019 untuk 34 Provinsi. Hasilnya Pasangan Jokowi - Ma'ruf menang telak dengan selisih 16, 5 Juta suara. Foto : Jawapos
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019.

"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Ketua KPU Arief Budiman kemudian membacakan keputusan hasil rekapitulasi nasional pilpres, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD. Arief langsung mengetok palu tanda penetapan hasil rekapitulasi. 

Rapat pleno ini langsung diumumkan setelah KPU melakukan rekapitulasi empat provinsi terakhir. Pleno ini dihadiri seluruh komisioner KPU, Ketua Bawaslu Abhan, dan semua anggota Bawaslu.

Saksi dari parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang hadir adalah I Gusti Putu Artha, sedangkan dua orang saksi dari Prabowo-Sandi adalah juru debat BPN Ahmad Riza Patria dan Aziz.

Seperti diketahui, Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua. 

Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Paslon 02 masih bisa mengajukan sengketa hasil Pilpres ini ke MK. Jika dalam tiga hari setelah berakhirnya batas waktu pengujian keberatan penetapan hasil Pemilu ke MK, tidak ada sengketa yang diajukan, maka KPU dapat menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.


.detik


Diberdayakan oleh Blogger.